Tag: PETI

Aktivis Lingkungan Mendorong WPR, Ikut Sentil Bahaya PETI

Rusaknya lingkungan akibat PETI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.comDalam penjelasannya saat ditanya wartawan terkait resiko atas adanya praktek Pertambangan Liar, Hendratno Pasambuna, Aktivis Lingkungan menyebutkan bahwa perlu pemerintah bertindak tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya, penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bocor bila sebuah perusahaan tambang, aset atau sumber dayanya ‘dikeruk’ pihak diluar perusahaan.

”Faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) karena terbatasnya modal keahlian dan ekonomi masyarakat. Itulah penyebabnya, mereka cenderung menjadi objek yang di eksploitasi. Disisi lain, pemerintah harus tegas menyelamatkan regulasi, agar dihentikannya pengoperasioan tambang ilegal,” kata Pasambuna, Rabu (10/7/2019).

Penggalian lubang tambang yang dilakukan, lanjut Pasambuna, dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Itu artinya, dari sisi ekonomi memang membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, bila masyarakat diikutkan dalam proses tersebut.

”Kita butuh kajian yang komprhensif dari semua pihak. Saya berharap, perencanaan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) segera terwujud, khususnya di wilayah Bolaang Mongndow Raya. Dalam waktu dekat, setidaknya ada penyung hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan bisa menjawab persoalan yang ditumbulkan oleh kegiatan masyarakat penambang,” tegas Pasambuna.

Untuk diketahui, rencana menjadikan WPR disejumlah lokasi pertambangan PETI di Sulawesi Utara (Sulut) didorong banyak pihak. Beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya; aspek kebijakan, aspek modalitas, aspek kelembagaan/organisasi dan aspek teknologi dan lingkungan. Ke-empat aspek perlu dijalankan secara sinergis dan konsisten.

”Maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah serta sekaligus dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hal itu sejalan dengan semangat DPRD Provinsi Sulut yang sedang menggodok Perda Pertambangan yang juga memuat soal WPR,” tukas Pasambuna. (*/Redaksi)

Terus Mencuat Kasus Tambang Ilegal, Legislator Sulut Beri Solusi

Amir Liputo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Persoalan tambang di Sulawesi Utara (Sulut) cukup menarik perhatian publik. Memang sebetunya ada sisi postitif dan negatif dalam konteks pertumbuhan ekonomi disaat beroperasinya pertambangan di daerah. Harapan masyarakat tentang peningkatan kesejahteraan juga perlu didukung pemerintah melalui rancangan regulasi yang matang dan komprehensif.

Seperti yang diketahui, Pertambangan Tanpa Izin atau yang kita kenal dengan singkatan PETI di Bolaang Mangondouw misalnya membawa permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, legislator Sulawesi Utara, Amir Liputo, SH.,MH angkat bicara. Amir yang merupakan politisi vokal ini mengharapkan adanya payung hukum sebagai solusi atas beroperasinya pertambangan rakyat.

”Selaku wakil rakyat, kami meminta ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan tetap menegakkan keadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum bagi pemegang IUP dan masyarakat sekitar tambang,” ujar Liputo.

Mantan anggota DPRD Kota Manado itu pun berharap agar tidak terus-menerus terjadi polemik terkait PETI. Masyarakat dimintanya agar menahan diri, mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Ia mengaku bahwa tak akan tinggal diam dengan kondisi masyarakat lingkar tambang yang sering dirundung masalah. (*/Redaksi)

PETI Tak Ada Maslahatnya Bagi Warga Bolmong

Beroperasinya PETI yang memakan korban jiwa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tidak menguntungkan. Sebab ditegaskan Prof Abrar Saleng, Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas), namanya ilegal, tidak ada keuntungan.

”Soal dampak PETI di Sulut, tidak ada keuntungan karena ilegal. Tidak ada keuntungan membiarkan yang ilegal,” tegasnya saat dihubungi wartawan via ponsel di 08523385xxxx.

Lanjut disampaikannya, PETI tidak menguntungkan karena beragam alasan. Pertama tidak ada kontribusi ke negara.

”Alasan kedua, tidak bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan dan keselamatan kerja, keamanan dan sebagainya. Kemudian, PETI itu tidak ada kepastian. Karena diobok-obok aparat penegak hukum,” tukas Saleng.

Atas hal tersebut, PETI harus dibuat menjadi legal. Sebab, selama masih ilegal, legal tidaknya PETI, itu tergantung dari penegak hukum. ”Selama berstatus PETI, itu tidak legal. Jadi status legal tidaknya itu ada di penegak hukum. Karena pengusaha atau siapapun yang terlibat dalam PETI akan jadi bulan-bulanan (penegak hukum). Hari ini ditangkap, esok lepas, begitu sebaliknya. Yang untung penegak hukum, bukan rakyat, bukan penambang,” ujar Saleng.

Selanjutnya, dengan legalnya penambangan emas, semua akan untung. Mulai dari negara, pengusaha, penambang hingga rakyat. ”Jadi PETI harus dilegalkan. Kalau tidak ada pertambangan, tidak ada keuntungan. Hasil alam akan mubazir,” kata Saleng tegas.

Kemudian, meski demikian, pelegalan PETI harus sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah dan pengusaha harus aktif. ”Pelegalan PETI harus dengan persyaratan-persyaratan administrasi dan lingkungan. Pemerintah dan pengusaha harus aktif. Semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan melangkahi aturan,” papar Saleng menutup. (*/Redaksi)

Komisi VII DPR RI: Kementerian ESDM dan JRBM Tidak Bisa Disalahkan

Bara Hasibuan ketika menyampaikan sambutan dalam pertemuan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Insiden naas di Bolaang Mangondouw Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dimana di lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Bakan yang terjadi Februari itu akhirnya menemukan jawaban.

Menurut Komisi VII DPR RI usai kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Site Bakan yang dikelola PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, tidak ada keterkaitan musibah dengan aktivitas tambang PT JRBM.

”Iya Kementerian ESDM dan JRBM tidak bisa disalahkan terkait kejadian ini karena sejak awal sudah dilakukan upaya pencegahan dan melaporkan ke pihak berwajib. Setiap kali ada penertiban setelahnya kembali ada aktivitas,” ujar Bara T Hasibuan selaku Ketua tim.

Lanjut disampaikan Bara bahwa pentingnya dicarikan solusi yang terbaik agar insiden tersebut mendapat jalan keluar. Supaya dampak negatif PETI tidak terjadi lagi.

”Kami mengapresiasi JRBM yang turut terlibat evakuasi PETI bersama tim rescue. Termasuk bantu alat berat,” ucap Hasibuan.

Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Sri Raharjo di site Bakan JRBM mengatakan telah melakukan investigasi pasca kejadian ini.

”Rekomendasi dari Basarnas disimpulkan bahwa proses evakuasi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena membahayakan relawan,” katanya.

Sri Raharjo juga menyampaikan bahwa JRBM sudah termasuk perusahaan yang taat terhadap aturan kegiatan operasi pertambangan.

Anggota DPR RI saat turun ke lapangan (FOTO Ist)

”Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, JRBM selalu mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan yang berlaku dan diatur oleh pemerintah. Kegiatan operasi JRBM dilakukan dalam wilayah kerja sesuai Studi Kelayakan, AMDAL dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM,” tutur Direktur JRBM Edi Permadi.

Edi menambahkan lokasi tambang illegal Busa, berada di Wilayah konsesi JRBM sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL). ”Kami sejak tahun 2006 sampai awal tahun 2019 telah melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin ini. Polisi sudah tutup, namun tetap saja ada aktivitas sampai kejadian longsor di 26 Februari 2019,” ucap Edi.

Untuk diketahui, JRBM secara proaktif bersama tim Basarnas bekerja giat melakukan evakuasi korban. Ada 20 orang tim rescue yang adalah karyawan JRBM yang terlibat. Edi juga menjelaskan perusahaan saat ini membantu dan memfasilitasi keluarga korban yang akan ziarah ke lokasi longsor. (*/Redaksi))

GAWAT, Limbah Membahayakan Pemprov Sulut Didesak Tertibkan Penambang Tanpa Izin

Ilustrasi, akibat limbah pertambangan lingkungan tercemar (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui, aktivitas penambangan liar atau yang biasa disebut dengan Penambang Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut), cukup sulit dijinakkan apalagi dieliminir. Padahal sudah jelas perintah Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas PETI harus dibasmi. Logam yang digunakan penambang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan hidup baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, telah terjadi secara massif konflik antar penambang yang berujung pada kematian. Bukan hanya itu, para aktivis lingkungan di mana-mana pun telah mengingatkan PETI bertentangan dengan UU nomor 11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengancam penambang yang tak mengantongi izin menambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai riset oleh kalangan akademisi juga menyatakan secara jangka panjang PETI ini akan menggerogoti secara negatif daerah yang kaya mineral emas dan logam lain. Di Sulut mereka tersebar di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, di Minahasa Utara, di Minahasa (Tatelu) di Bolmong Timur, Bolmong induk, Bolmong Selatan juga Bolmong Utara sampai di Sangihe. Informasi diperoleh, para PETI bebas beroperasi tanpa bisa dihentikan aparat.

Yang membahayakan dari aktivitas PETI adalah adanya limbah yang bercampur dengan tanah dan air sungai yang justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pakar lingkungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Setli Tamod mengatakan, bahan kimia sejenis Mercury telah terbukti sangat berbahaya saat bercampur dengan air sungai atau merembes ke tanah.

Tanah yang tercampur bahan kimia baik itu mercury atau sianida pasti akan berubah kualitas serta menjadi bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

“Kalau penambang rakyat itu, kondisi tanah tambang dibuka begitu saja. Itu cenderung akan merusak, karena tanah tambang berasosiasi dengan tanah-tanah yang masam,” ujar Tamod, Jumat (11/8/2017).

Kemudian, makin lebih fatal lagi, efek limbah dari pertambangan tanpa izin, pada saat bagian tanah terbuka dan curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan air larian yang masam. Berarti kemungkinan besar air itu akan menjadi masam.

“Kalau masam berarti tidak baik untuk kehidupan. Baik manusia maupun makhluk hidup lainya,” tuturnya.

Lanjut Tamod menambahkan, sebagai pakar mereka sudah berkali kali mengingatkan cara pengelolaan tambang rakyat. Banyak yang tidak tahu dan secara sembarangan membuka tanah tambang. Padahal, setiap daerah tambang itu harus ada kapsulisasi atau pengamanan.

“Kan berbeda tanah-tanah bukan tanah tambang. Karena sering kali terlihat berwarna gelap, putih. Nah, itu karena asam. Sering tanaman-tanaman sekitar pertambangan mati. Itu karena asam,” tandasnya.

Tanaman yang tumbuh, kata dia, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi asam. Itu terjadi kalau oleh aktifitas penambangan yang tidak mengamankan lokasi bahan induk tambang.

“Kalau air tanah pasti tercemar diakibatkan air seputaran itu menjadi masam kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Makanya kalau di industri tambang yang baik dan benar, perusahaan memakai istilah namanya sediment trap untuk mengamankan daerah yang dianggap bermasalah,” kata Tamod.

Bahkan, Tamod secara keras mengingatkan ancaman bagi kemanusiaan akibat aktifitas tak terkendali oleh penambangan tanpa izin. Kalau tidak ada amdal apalagi izin, maka setiap area terbuka akan memberi peluang untuk logam-logam yang lain masuk ke dalam air, tanah itu jadi masam bahkan beracun dan itu mengalir ke mata air dan lainnya.

“Banyak biota yang mati. Berarti akan terindikasi kalau tercemar logam berat, keaneka ragaman biota di daerah sungai bukan hanya akan menjadi menurun bahkan bisa punah,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tamod, pemerintah sudah seharusnya jangan pasif. Harusnya pemerintah gelisah dengan kehadiran PETI. Pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah simbol negara yang menjadi pemilik tanah dan isinya. Pemerintah harus menguji semua kualitas air sungai, sumur yang daerahnya ada aktifitas pertambangan.

“Itu harus segera. Karena bisa berakumulasi logam masuk pada tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Oleh karenanya, kata Tamod pemerintah harus bertanggung jawab melalui regulasi yang sudah ada. Karena mengabaikan sikap tegas dalam hal penegakan supremasi hukum ini jelas akan merusak kesehatan warga maupun lingkungan. Dia mengaku sedang menyusun perda tambang. Ranperda untuk pengelolaan tambang umum.

“Saya menyarankan sebagai akademisi, penambangan rakyat itu harus diatur. Kalau tidak, limbahnya bisa kemana-mana dan bencana bagi kemanusiaan. Jadi harus segera disikapi oleh pemerintah. Bertindak gerak cepat mengambil langkah ini. Jangan dibiarkan seperti selama ini. Karena jelas bisa membahayakan dari berbagai aspek,” tandasnya.

Sekedar diketahui, pendapat juga disampaikan pakar ilmu tanah Pertanian Unsrat Dr Jailani Husen yang menyentil terkait peran pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya lingkungan sudah jelas terkait dengan kesuburan tanah, kualitas air tanah, bukan untuk dicemarkan atau dirusak. (*/Mas)

iklan1