Tag: piala presiden

Black Hole Demokrasi, Merintis Jalan Menuju Kesejahteraan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI yang kita anut merupakan pilihan terbaik dari berbagai sistem pemerintahan. Dimana kita mengandalkan Pemilu sebagai tahapan seleksi kepemimpinan. Hal ini yang berbeda dari sistem monarki atau kerajaan yang meletakkan praktek pergantian kepemimpinan melalui garis keturunan. Dalam sistem demokrasi kita tidak mengenal politik dinasti, melainkan politik inklusif. Yang memberi ruang proporsional dan setara kepada rakyat.

Seperti itu pula demokrasi, berbeda dengan sistem pemerintahan otokrasi dan oligarki, yang kekuasaannya dipegang satu orang. Begitu pula Negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari rakyat. Demokrasi ini kita nilai begitu sempurna dan terbaik, karena sistem pemerintahannya dibentuk berdasarkan kekuasaan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi elemen paling utama yang memboboti kehidupan bernegara.

Salah satu pilar demokrasi yang kita kenal yaitu dengan istilah Trias politica, yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian, secara tegas Negara kita yang bernama Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurut Yudi Latief, Ph.D pengamat politik, sistem presidensial akan berjalan efektif apabila pemimpinnya memiliki jiwa visioner. Selanjutnya, diperkuat check and balance dari parlemen atau legislatif.

Permasalahan kita yang sering dikeluhkan dalam perjalanan membangun pemerintahan ialah terjadinya mis-manajement ketika mewujudkan kiblat pembangunan. Skala prioritas yang terdeskripsi melalui janji politik, peta jalan, penyusunan visi misi calon Presiden yang kemudian terpilih, juga tidak secara komprehensif dilaksanakan. Komitmen untuk menerapkan apa yang dijanjikan pemimpin kepada rakyat rupanya kini perlu digugat. Kita pertanyakan dengan tujuan agar ikrar pembangunan dijalankan secara murni dan konsekuen.

Mari kita tengok sederet penyakit berbahaya demokrasi yang menggerogoti sistem kita diantaranya karena terbukanya arus globalisasi. Arah Demokrasi Pancasila nyaris berubah haluan menjadi Demokrasi Liberal yang cenderung tak memberi batas kepastian dalam pergaulan Internasional. Baik melalui interaksi ekonomi, politik luar negeri bebas aktif, dan masuknya paham barat yang tanpa disadari mulai merubah cara berfikir masyarakat Indonesia.

Dapatlah kita sebut black hole atau lubang hitam demokrasi yang lebih mengakomodasi pihak-pihak yang mempunyai modal besar dalam pertarungan politik, menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi. Lubang gelap itu bisa kita saksikan pula dalam politik pasar bebas, konspirasi kepentingan, praktek infiltrasi kebudayaan. Menyusutnya nilai-nilai pendidikan profetik, mengedepankan intelektualitas, mengabaikan aspek lain. Demokrasi jangan pula ditafsir sebatas kebebasan bersaing, absolut, dan mengutamakan modernitas, lantas kita hampir lupa sehingga mengabaikan nilai luhur, kearifan serta humanisme.

Bisa pula lubang gelap demokrasi yang penuh jebakan itu ancaman. Rakyat kita masih memerlukan edukasi atau literasi politik, agar masyarakat diselamatkan dari ancaman kebodohan. Agar diantisipasi, detak nadi peradaban demokrasi ini terus bergerak, kita bukan bertugas menyumbatnya. Apalagi mengakali, melakukan sabotase terhadap siklus demokrasi dengan niat buruk, melainkan mengarahkan demokrasi menuju pada orientasi kebaikan. Jika demokrasi dalam bahaya, otomatis rakyat menjadi korban, Negara Indonesia menjadi menurun martabatnya bahkan berlahan punah.

Pasar bebas politik memang realitas yang kita saksikan. Namun bukan anugerah terindah dan takdir yang harus diterima secara pasrah, dapatkan pemerintah kita menutup beberapa senti saja persaingan global. Pemerintah Indonesia bertugas menyaring manfaat dan mudharat manakala masyarakatnya  belum benar-benar siap dalam segala aspek berkompetisi, menerima budaya import.

Praktek politik kita saat ini sudah sangt liberal, partai politik membuka pintu yang cukup luas kepada pihak yang dianggap menguntungkan partai untuk diakomodir. Lalu tanpa sadar menggeser para kader partai. Kaderisasi internal seolah tak bernilai, mereka figur-figur public dadakan, hasil rekayasa mendapatkan tempat yang istimewa karena memiliki modal besar. Lubang hitam demokrasi itu mengintai perjalanan demokrasi kita.

Salah melangkah demokrasi akan mati. Artinya, demokra hanya tinggal nama. Jasadnya saja terlihat, tapi jiwanya menghilang. Demokrasi menjadi mati rasa, sekedar ritual yang tidak bernilai bagi masyarakat. Itulah sebabnya, kondisi demokrasi perlu dimedical check-up. Pemeriksanaan kesehatan secara menyeluru agar kita dapat mendeteksi dan mengukur sejauh mana kesehatan demokrasi kita. Kita dapat mengetahui pula bahwa demokrasi kita sedang sakit, lalu apa penyakitnya.

Kesenjangan masyarakat kini bukan lagi rahasia umum. Padahal pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menekan angka kemiskinan, kenyataannya masih ada saja masyarakat yang menyampaikan keluhannya di publik. Masih ada disparitas. Untuk pelayanan kesehatan pun demikian, segelintir rakyat masih dikejar-kejar hutang membayar BPJS yang menghantui. Berarti rakyat masih belum mendapatkan sepenuhnya manfaat dari program pemerintah, boleh jadi karena pengku kepentingan tidak konsisten dan solid.

Dalam tubuh demokrasi yang sehat, harusnya kita bersihkan dari yang namanya black hole. Demokrasi perlu kita murnikan dengan lantunan kata-kata toleransi, positif, penuh optimis dan jauh dari sentiment saling menggunting dalam lipatan. Bermunculannya penyakit sosial seperti adanya embrio yang melahirkan terjadinya diskoneksi, lantas kesejahteran kian jauh kita tuju. Rakyat malah dimiskinkan akibat structural violence (kekerasan struktural). Segeralah diperiksa, mungkin ada kesalahan, dan pemerintah kita ajak untuk sama-sama memberi koreksi beruntun atas kebijakan tersebut.

Kadang kala kebijakan yang dievaluasi secara bertahap hanya bergerak pelan. Tidak akseleratif dengan harapan publik kebanyakan, inilah yang kadang menjadi semacam anomali dalam pembangunan kesejahteraan. Pemerintah jangan lagi melestarikan atau menghidupkan kultur mengkapitalisasi segala kebijakannya, memandang kebijakan sebatas untung-rugi terhadap diri dan kelompoknya.

Saran yang diajukan, bahwa kedepan patronase politik yang bermuara pada mewujudkan kesejahteraan parsial layak dipertimbangkan ulang. Para stakeholder mestinya mengembangkan kesadarannya demi kemaslahatan bersama, banyak orang, bukan mengutamakan dirinya ditengah derita rakyat, dan duka dari mereka yang belum mapan mengakses kebutuhan ekonomi.

Pemerintah tidak sekedar bertugas mengimplementasikan program ke rakyat tanpa ada briefing (pengarahan). Namun lebih dari itu, proteksi terhadap kebijakan sangatlah diperlukan guna memastikan sudah sejauhmana program pemerintah itu benar-benar menyentuh basis masyarakat yang membutuhkannya. Jangan ada lagi kesan, asal sudah jalan program tersebut lalu substansi yang dituju semisal keakuratan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau belum tidak dideteksi.

Bahkan cenderung diabaikan, dan menjadi sekedar ritual formalitas seperti acara-acara seremonial gunting pita, peresmian atau peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Titik hitam dalam demokrasi sebetulnya membawa dampak destruktif. Itu sama seperti belengguh. Betapa tidak, demokrasi yang kita dambakan itu idealnya menjadi seperti kertas bersih yang tanpa dicoret tangan-tangan jahat. Gerbong demokrasi haruslah berjalan dengan arah yang jelas, tidak seperti ungkapan Kierkegaard bahwa ”yang sungguh-sungguh tidak ia mengerti adalah kejelasan. Apa yang harus ia lakukan, dan bukan apa yang harus ia ketahui, setiap tindakan”.

Ketika diilustrasikan posisi berdirinya demokrasi, maka black hole seperti sehelai kertas atau titik yang atas eksistensinya, mobilitas demokrasi terganggu. Atas keselamatan demokrasi, maka diperlukan pembersihan. Keberlanjutan demokrasi harus dijalankan dengan cara-cara yang benar, berhenti ‘membentak’ atau menerror demokrasi, biarkan siklusi perjalannya tanpa beban dan intimidasi. Karena tanpa beban, demokrasi dengan mantap memacu keberhasilannya yaitu meraih kesejahteraan bersama tanpa sekat.

Kita juga memiliki tugas menentukan, senantiasa membuka diri atas kritik dan masukan publik. Para perintis jalan menuju kesejahteraan rakyat yang saat ini kita nantikan gebrakannya ialah yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Atas visi besar yang telah didengungkan dalam Debat Capres 2019, kita masih bisa menaruh harapan melalui konsep-konsep lisan dan tertulis yang diusung Presiden insya Allah dapat dilaksanakan. Seperti itulah, cerminan visi yang sehat yaitu harus dapat dibumikan. Artinya, mengandalkan kata-kata saja tidak cukup, melainkan harus bertindak nyata menjalankan kata-kata melalui amalan sosial atau menjadi kesolehan sosial kita.[***]

 

Penulis : Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

————————

Catatan: Artikel ini untuk diikutkan dalam lomba jurnalistik PIALA PRESIDEN, Kompetisi Nasional Media

– Untuk kategori lomba media siber Nusantara

Temu Kader PKS Sulut, Ini yang Disampaikan Presiden

Temu kader PKS Sulut (Foto Suluttoday.com)

Temu kader PKS Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Temu Kader dan Konsolidasi kader se-Sulawesi Utara bersama Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Sahid Kawanua, kemarin. Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa DPP PKS memberikan target yang cukup berat kepada DPW PKS Sulut.

Yaitu, dalam pemilihan legislatif 2019 nanti, DPW PKS Sulut harus mampu meloloskan satu orang calonnya ke DPR RI, menciptakan satu fraksi di DPRD Sulut dan minimal satu anggota legislatif di setiap daerah.

“Ini target yang bukan muluk-muluk, dan melihat dari kinerja dan program partai saat ini, saya yakin target tersebut bisa dicapai pada 2019 nanti,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman, kepada wartawan, Minggu (.

Apalagi, kata dia, PKS Sulut kini memiliki program yang sangat brilian dan sudah dijalankan sejak tahun ini. “Program strukturisasi itu sangat brilian. Dan saya yakin, dengan program itu, PKS Sulut mampu mencapai target yang diharapkan,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan para kader PKS Sulut agar tetap mempertahankan bekal mental spiritual dalam setiap langkah ekspansi yang dilakukannya.

“Bekal tersebut akan mengetuk hati masyarakat. Jangan anggap remeh, karena dari situ bisa didapatkan energi tambahan,” jelasnya.

Dia menambahkan, PKS adalah satu bagian dari bangsa Indonesia, yang memiliki peran memajukan negara. “Tapi PKS tak bisa bekerja sendiri melainkan harus saling bahu membahu dengan yang lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sulut Syarifuddin Saafa mengaku optimistis bisa mencapai target yang diberikan DPP PKS. Dia beralasan, PKS hingga saat ini bekerja untuk kepentingan rakyat. “Tidak ada istilah 2017, 2018 atau 2019. Yang ada hanya bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Selain itu, untuk mencapai target tersebut, PKS Sulut saat ini sedang menggenjot program strukturisasi, mulai dari tingkatan DPW hingga DPRanting. “Penjaringan bakal calon anggota legislatif juga sudah akan dimulai beberapa bulan ke depan,” katanya. Dengan kata lain, menurut dia, PKS kini sudah berada pada tahapan pematangan.

“Roadmap pun sudah kita susun, tinggal bagaimana kita bisa menuju roadmap tersebut dengan maksimal,” ungkapnya. Dia menambahkan, PKS adalah partai yang senantiasa melihat secara objektif penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah.

“Kita mendukung setiap program dan kebijakan pemerintah yang baik, dan senantiasa mengkritisi kebijakan yang kurang baik dari pemerintah,” tandasnya. (*/Amas)

Evaluasi Kepemimpinan Jokowi, HMI Manado Gelar Dialog

Sukriadi Darma dan DR Abdulrahman Konoras saat tampil dalam dialog (Foto Suluttoday.com)

Sukriadi Darma dan DR Abdulrahman Konoras saat tampil dalam dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Menghadiri Dialog Publik yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado yang berlangsung di Jalan Roda (Jarod) sebagai narasumber memberikan pernyataan yang menarik bagi kader-kader HMI dan Masyarakat penghuni wisata kuliner Jarod.

Jumat (30/10/2015), bicara tentang pemuda Sukriadi Darma, toko Pemuda Sulut menjelaskan bahwa pemuda seharusnya menjadi benteng Negara dalam mengawal kebijakan pemerintahan. Pemuda Sulawesi Utara juga harus mampuh secara intelektual mengawal dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

”Bicara tentang kepemudaan seharusnya kebali pada perannya sebagai indikator kemajuan dalam suatu Negara, dan bicara soal kepemudaan yang menawarkan perubahan harus kembali pada diri sendiri. Mau tidak untuk berubahan?,” ujar Sukri sapaan akrab senior HMI ini.

Sementara itu, menurut pembicara berikutnya yakni Dr. Abdurrahman Konoras, SH.MH, Akademisi Fakultas Hukum Unsrat yang bicara soal 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi dalam pemerintahan juga perlu diperjelas dan perketat agar tidak carut marut dan juga kejelasan merevisi Undang-Undang KPK.

”Kita harus optimis juga terkait dengan 9 Nawa Cita yang menjadi Visi-Misi Jokowi-Jk bisa terlaksana dengan baik pasca 1 Tahun pemerintahan ini,” ujar Konoras yang juga Ketua Presidin KAHMI Sulut ini. (Faruk)

Gelar Turnamen Piala Presiden 2015, Pelatih Senior Apresiasi Sirait

Logo Piala Presiden 2015 (Foto Ist)

Logo Piala Presiden 2015 (Foto Ist)

JAKARTA – Disambut positif Turnamen Piala Presiden 2015, terus mendapatkan pujian karena merupakan langkah awal menuju kebangkitan sepak bola Indonesia.

“Piala Presiden sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasinya,” kata Pelatih sepak bola senior, Danurwindo.

Danur melihat dari dekat, bahwa Piala Presiden digelar sudah sangat terbuka dan transparan. Bahkan, optimis dari pertandingan ini akan lahir pemain-pemain berprestasi sebab pertandingan juga digelar secara profesional.

Danur pun melihat sukses Piala Presiden ini tak lepas dari sosok Ketua SC Piala Presiden, Maruarar Sirait. Karena itu, melihat Maruarar Sirait memiliki banyak perhatian kepada kemajuan dunia sepak bola Indonesia.

“Maruarar adalah anak muda visioner. Perhatian dia, saya yakin akan membuat sepak bola Indonesia akan semakin maju,” ujar Danurwindo. (bola.Net.com/Faruk)

iklan1