Tag: pilkada serentak

Sultan Udin Musa dan Percaturan Politik di Manado

Hi. Sultan Udin Musa, SH (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Sekali lagi politik itu soal momentum, bagi mereka yang mulai meredup berlahan dilupakan publik. Sebab ingatan publik bersama memori kolektifnya mudah hilang dengan kebaikan, perjuangan politisi dengan lahirnya pragmatisme politik. Hal itu mengharuskan tiap politis harus selalu hidup. Tumbuh berkembang melintasi jaman, tanpa harus diam bertapa lagi terlalu lama. Ditambah lagi dengan roh politik yang dinamis, bukan statis.

Sosok politisi yang rekam jejaknya begitu akrab di hati masyarakat, dialah Hi. Sultan Udin Musa, SH. Pria yang akrab disapa Barol itu merupakan kader handal Partai Golkar, semenjadi menjadi anggota DPRD Kota Manado beberapa periode, ia dikenal begitu vokal dan menjadi oposisi yang baik pagi pemerintahan (eksekutif). Tak pernah kita dengar Barol terlibat dugaan kasus korupsi. Dosa politik atau aibnya dalam pengabdian pada masyarakat nyaris tidak kita temukan.

Bukan berarti disimpan rapi, tapi sepengetahuan rekaman publik memang tidak ada. Politisi yang satu ini cukup konsisten menjadi oposisi saat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Manado, kekritisannya melahirkan edukasi yang sistematis terhadap pelayanan publik. Barol tidak pernah kompromi dengan sesuatu hal yang melanggar hukum, ia tak segan mengoreksi dan memberi kritik. Bahkan Barol pernah terlibat ‘pertengkaran politik’ karena meluruskan persoalan dengan GS Vicky Lumentut Wali Kota Manado waktu itu.

Belum pernah kita dengarkan Barol takluk pada kejahatan. Namanya kesalahan itu musuhnya, politisi senior ini memang garang. Pemahamannya tentang hukum perundang-undangan tak perlu diragukan lagi. Alumnis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu banyak mengetahui tentang perkembangan Kota Manado. Ketika di temui, di musim COVID-19, narasi kritis masih dikembangkannya. Memang telah menjadi gaya hidup dan pandangannya, hal positif disampaikannya terbuka fulgar tanpa takut intimidasi dan intervensi penguasa yang anti kritik.

Wacana dan program yang dikembangkan di Manado tak luput dari keterlibatan dirinya. Soal penataan Kota Manado, disaat dirinya menjadi wakil rakyat banyak aspirasi masyarakat pedagang (PKL) yang diselamatkannya. Bagi Barol, kepentingan masyarakat lebih tinggi di atas kepentingan politik. Sebagai politisi yang berlatar belakang Sarjana Hukum, Barol mengetahui anatomi persoalan hukum di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut). Pada momentum Pilkada Serentak Lanjutan 9 Desember 2020, sejumlah pihak juga mengajukan dirinya untuk maju bertarung di Pilwako Manado.

Sosok politisi ‘tanpa rasa takut’ itu dianggap layak memimpin Kota Manado, entak sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Cara pandang serta perilakunya diidentikkan sebagai simbol pemikiran kritis dan perlawanan terhadap hal-hal yang destruktif. Sesepuh Syarikat Islam Sulawesi Utara tersebut selalu menggelorakan spirit pembangunan, memberi support kepada siapa saja untuk berkontribusi pada pembangunan. Tanpa berfikir mendiskriminasi kelompok tertentu.

Politisi yang meletakkan kebenaran dan keadilan sebagai trigger dasar pembangunan. Beragam persepsi, konsep ditelorkannya, sering kita temui ketika berbincang sambil ngopi dengan Barol di sejumlah tempat. Konteks Pilwako Manado kita mulai membaca kandidat Kepala Daerah, namun yang latar belakangnya dari praktisi Hukum masih minim. Barol sebetulnya menjadi kekuatan yang perlu dilirik, kalau masyarakat menghendaki akan ada kemajuan signifikan di daerah ini.

Tidak hanya bermodalkan pengetahuan hukum. Dari segi pengalaman praktis, Barol telah melewati perjalanan panjang perpolitikan. Politik penuh intrik, konsesi, saling telikung, melawan tirani pernah dilaluinya, sehingga dalam pembangunan demokrasi lokal, figur yang satu ini bukanlah pendatang baru. Mengalirnya ekspektasi masyarakat agar Barol bisa tampil di panggung Pilkada Manado akan tidak ada pengaruhnya sama sekali, bila elit partai politik tidak memikirkan tentang kemajuan daerah. Tapi lebih memikirkan kemenangan politik dan keuntungan sesaat.

Padahal, idealnya ketokohan, kontribusi, integritas, niat serta keberanian seorang pemimpin itu yang perlu menjadi indikator utama dalam menghimpun koalisi. Bukan tentang siapa yang banyak materi atau amunisi perang, sehingga sesuatu yang ideal, dan penting bagi masyarakat diabaikan. Sebetulnya Kota Manado butuh pembenahan dari aspek hukum, itu artinya potret pemimpin kedepan diharapkan harus melibatkan praktisi hukum menjadi pemegang kendali kekausaannya.

Jangan lagi para jebolan hukum hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan. Haruslah menjadi penentu, paradigma pembangunan daerah yang berbasis pada aturan-aturan yang jelas hanya bisa berjalan ketika orang yang mempeloporinya mengerti hal itu. Pemimpin kedepan di Manado sebetulnya mereka yang mahfum soal hukum. Agar tidak terjadi lagi ‘patahan sejarah’ Kepala Daerah berurusan dengan persoalan hukum. Barol perlu mengambil ruang ini, untuk memberi karya terbaiknya bagi daerahnya tercinta.

Tinggalkan dulu kebiasaan buruk, stop kebiasaan lama memilih pemimpin karena diberi uang. Kedepankan memilih pemimpin karena rekam jejaknya, perbuahan-perbuatan baik, punya pengalaman dan berintegritas. Jangan lagi salah memilih pemimpin di daerah jika mengharapkan adanya kemajuan yang pesat. Dalam logika pembangunan berkelanjutan, kunci dari pembangunan terletak pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bobrok, sudah pasti daerah tidak akan mengalami kemajuan. Selalu tertinggal dari mobilitas perubahan.

Bahkan tergilas karena pemimpin yang dipilih malah membawa mudharat terhadap daerah. Mudharatnya bisa seperti melakukan tindakan korupsi, mencuri uang rakyat untuk memperkaya dirinya. Sampai saat ini, kalau kita mengikuti kiprah Barol, dirinya selalu hidup sederhana. Selama beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado, tidak pernah kita melihatnya hidup mewah dan kaya raya. Tetap yang dikedepankan yaitu berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat, bekerja, mengkritik yang salah, kemudian memberi usulan untuk pembangunan.

Banyak usulannya yang konstruktif semenjak menjadi anggota DPRD Manado juga tercecer. Tidak ditindaklanjuti, atau juga menjadi seperti mubajir. Media massa juga tidak semua mempublikasikan kritik dan dukasi yang sampaikannya. Kesempatan Pilkada Manado kali ini mesti lebih berkualitas, caranya tentu dengan melibatkan orang-orang yang berkualitas juga sebagai kompetitor politik. Saatnya Barol kembali ke panggung pertarungan politik. Politisi seperti Barol memang punya basis pendukung luas, tersebar disemua tingkatan. Banyak pihak yang bersimpati padanya karena pikirannya yang original, blak-blakan dan berpihak terhadap kebenaran.

Percaturan politik di daerah ini akan sepi dari narasi konstruktif, tidak lagi menjadi festival dan pameran gagasan, bisa saja menjadi instrumen bagi kapitalis dalam mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Kepala Daerah menjadi kesempatan seleksi kepemimpinan pro rakyat, jangan dijadikan ajang kapitalisasi nilai terhadap. Kaum pemodal yang menguasai panggung politik berlebihan, akan menyusahkan ekonomi masyarakat pada akhirnya.

Mematahkan arus penguasaan berlebihan dari pemodal, maka politisi kritis harus turun ambil kendali. Diberi ruang, bukan mereka orang-orang yang malas berfikir, politisi abal-abal diberikan rekomendasi partai politik untuk bertarung. Pilkada bukanlah pertarungan materi, tapi tentang adu gagasan. Jangan pula membuat masyarakat cepat lupa atas kebaikan para politisi, termasuk Barol. Kemudian secepat itu berpaling memilih orang-orang yang gen politiknya tidak jelas. Segeralah sadar pemilih materalistik, kembalilah pulang pada idealismemu.

Demokrasi Yang Diamputasi

Situasi kritis melanda demokrasi, ilustrasi (Foto Fahri Laudje)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Perjalanan demokrasi yang panjang bisa saja dilipat atau dipersingkat. Caranya yakni melalui settingan situasi darurat. Karena atas nama kedaruratan segala metode inkonstitusional dapat ditempuh. Negara dapat mengambil alih segalanya yang jadi milik rakyat. Dengan alasan untuk kemanusiaan, keamanan negara dan keselamatan praktek otoriter atau sentralistik dilakukan. Monopoli kekuasaan akhirnya terjadi lagi, setelah kita melewati Orba, kita kembali lagi ke belakang.

Situasi darurat itu sedang kita hadapi sekarang. Yang dinamakan ‘pandemi COVID-19’, rupanya ini istilah umum, sebagai konsinsus dari mana asalnya. Saya belum membongkarnya labih jauh, terserah proyeknya siapa. Sorotan kita adalah pada kondisi sosial yang kondusif dan praktek demokrasi yang selama ini kita rawat menjadi terganggu. Hanya karena pandemi semua alur demokrasi menjadi cukup dimudahkan. Bahkan akan mencapai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih anggota DPRD pun dimungkinkan.

Berbagai kemungkinan dan cela terhadap lahirnya penyelundupan kepentingan terjadi. Kondisi dimana masyarakat sedang khawatir diserang wabah COVID-19, tapi ada saja kelompok berkepentingan yang masih bercokol memanfaatkan situasi. Pilkada dipaksakan 9 Desember 2020, meski Indonesia masih berstatus darurat kesehatan. Indikasi demokrasi mulai mengancam kebebasan terlihat, rakyat yang menolak Pilkada digelar 2020 tidak digubris. Pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan nafas kita berdemokrasi malah seperti dilegalkan.

Demokrasi dalam bahaya, berada dibawa bayang-bayang dan ancaman COVID-19 sekaligus politisasi kesempatan. Di tengah darurat mereka yang punya modal masih tetap mejanlakan usahanya, para pembangku kepentingan yang menjalankan proyek juga nyatanya jalan, tak ada kendala berarti. Pengadaan APD, Sembako, Alkes, belum lagi pengadaan fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan Pilkada melalui pendekatan virtual. Praktek terselubung dan mencurigakan mulai berlahan terungkap.

Sosialisasi pelaksanaan Pilkada, beberapa tahapan yang dilewatkan. Secara kelembagaan kini KPU mulai ‘bersuara’ mengirim sinyal Pilkada 2020 ditunda, karena gaji (honor) mereka belum terbayar. Pokoknya, Pilkada kali ini media daring menjadi andalan. Tak boleh lagi penyelenggara Pilkada sampai tingkat Kelurahan dan Lingkungan menjadi gaptek. Lantas apa relasinya dengan ‘kesehatan demokrasi’ kita?. Tentu perlu dilihat secara inklusif. Tidak boleh sempit melihat perkara ini.

Menuju pada kematian demokrasi situasi darurat ini bila tidak segera direorientasikan pada posisi awalnya. Dimana demokrasi menghendaki kebebasan berpendapat, keterlibatan publik, dan seterusnya. Sekarang malah diberi batasan, saksi parpol dan pengawas umum atau perwakilan publik misalkan dalam mengawasi rekapitulasi serta tahapan Pilkada 2020 bersifat terbatas. Seperti inilah yang kita sebut dengan praktek membabat demokrasi. Keberadaan demokrasi seolah berada dalam penyiksaan.

Proses demokrasi kita mulai diamputasi. Dari kampanye umum yang biasa dilakukan di lapangan terbuka dan gedung-gedung tertutup dengan jumlah massa yang padat, kini tidak seperti itu lagi. Aturan penyelenggara Pemilu (Pilkada) malah memberi pembatasan. Pihak penyelenggara hajatan demokrasi berusaha menertibkan masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19, namun akhirnya mencederai demokrasi. Akhirnya kekuatan mempertahankan tradisi demokrasi dikalahkan dengan bahaya COVID-19. Luar biasanya penularan COVID-19 lebih berbahaya dari para pelaku kejahatan transnasional.

Dari aspek menjalankan demokrasi dengan ceria gembira dan suka cinta, kini disaat COVID-19 konsitituen sebagian cemas. Begitu kuatnya pemaksaan Pilkada dilaksanakan Desember 2020 rakyat tak kuasa menolaknya. Jika dianggap perlu, maka GOLPUT (Golongan Putih), memilih untuk tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya menjadi pilihan masyarakat. Makna demokrasi jangan dibuat menjadi terkikis hanya karena alasan darurat. Kalau berfikir untuk kemajuan bersama, sebaiknya situasi darurat dilewati dulu. Penanganan COVID-19 dimaksimalkan, setelahnya situasi kondusif barulah Pilkada Serentak dilanjutkan.

Tak boleh memanfaatkan situasi dengan mempolitisasi COVID-19. Demokrasi yang universal sebaiknya diapresiasi dengan cara-cara beradab, melalui praktek menunaikan kedaulatan masyarakat dalam Pilkada secara benar. Tanpa disadari kita telah memangkas hak-hak demokrasi rakyat. Ini termasuk tanda menuju pada otoritarianisme kekuasaan. Demokrasi malah menumbuhkan oligarki kalau begini yang dipertahankan. Intervensi, intimidasi dan pemanfaatan satu kelompok terhadap kelompok lain akhirnya tumbuh, tidak ada lagi protes, penolakan, perlawanan serta ‘pemberontakan’ atas nama kebenaran. Semua menjadi bungkam.

Sebagian rakyat mulai ditakut-takuti, atau sebagiannya lagi dibujuk untuk merasakan nikmatnya kekuasaan dan hidup bermewah-mewahan. Hasilnya kemudian, suara nyaring kritik terhadap praktek membonsai demokrasi menjadi hilang. Keberagaman disulap menjadi keseragaman dan kesamaan. Lahirnya kepemimpinan yang congkak, rakus dan memperbudak rakyat dengan alasan-alasan ketaatan hukum atau menghormati demokrasi.

Praktek demokrasi yang dianggap membawa petaka dan bahaya terhadap pemerintah akhirnya dipenggal. Proses amputasi pun memerlukan ‘kambing hitam’, akhirnya rakyat lagi yang dituduh pembangkang, subversif dan melakukan makar. Dengan logika kejam, pemerintah lebih baik memotong (mengamputasi) demi menyelamatkan rakyat banyak, dari pada membiarkan ‘penyakit’ (bisa jadi pemikir kritis) mengganas dan merusak kehidupan demokrasi. Ternyata, yang dilakukan itu hanya alibi disertai tuduhan untuk membunuh kebebasan rakyat dalam berdemokrasi.

Pilkada Serentak Vs Virus Serentak

Resiko Pilkada di musim pendemi (Foto Istimewa)

Oleh : Baso Affandi, Aktivis muda Sulut

JALAN TENGAH PRO KONTRA PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMIK

Bingung dengan langkah “gegabah” para pengambil kebijakan yang seolah tak memikirkan nasib jutaan rakyat yang nyawanya mau diadu ditengah pandemic covid 19. Seolah memaksakan pilkada harus dilaksanakan 9 Desember 2020.

Awalnya memang pilkada serentak akan dilaksanakan 23 September 2020, namun karena bencana non alam (pandemic covid 19), maka waktu tersebut digeser ke 9 Desember 2020 dikarenakan wabah covid masih mendera bangsa ini. Klausul tentang pilkada bisa ditunda jika wabah masih terus menyerang membuka ruang untuk di reschedule kembali.

Namun demikian ada banyak pihak mempertahankan agar segera dilaksanakan 9 Desember 2020, sementara tanda menurunnya tingkat penyebaran Covid 19 belum nampak ada perkembangan baik yang signifikan. Disisi lain permintaan agar kembali di tunda pun tidak sedikit, olehnya perlu jalan tengah untuk mempertemukan dua kepentingan ini.

Alasan menunda lagi bukanlah hal yang mustahil, semua itu bisa kita rasionalisasi dengan beberapa hal. Pertama, kontestasi seharusnya tak dapat digelar saat terjadinya bencana, dalam hal ini pandemi Covid-19 (bencana non-alam). Kedua, adalah faktor epidemiologi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara. Sebab, kita semua tak ingin masyarakat menggunakan hak suaranya dengan perasaan cemas, bahkan seolah mengabaikan keselamatan jiwa dan raga.

Ketiga, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di mana, kekosongan kepala daerah dapat digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). “Pilkada ini kalau ditunda tidak ada soal, negara punya mekanisme penjabat. Jika habis masa jabatan.

Sementara yang ngotot untuk melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 juga punya alasan bahwa aturan PKPU sudah dibahas dan tahapannya sudah disepakati oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu.

Saya berpikir bahwa jika kedua mempertahankan pendapatnya maka mustahil akan ketemu solusi yang tepat, karena jika kepentingan yang bicara maka tertutup lah semua upaya dari siapapun untuk menemukan solusi bagi bangsa dan negara.

Mari sedikit berpikir agar tak banyak lagi korban berjatuhan, tidak lagi tercipta cluster baru penyebaran Covid 19 ini. Bisakah mereka kembali duduk dan bersepakat agar pilkada bisa dilaksanakan bagi daerah yang sudah masuk kategori ZONA HIJAU dan dijamin tidak akan terjadi penyebaran yang memungkinkan penyebarannya makin menggila karena cluster pilkada bisa jadi cluster baru, pelaksanaannya pun wajib dilakukan sesuai protokoler penanganan pencegahan Covid 19 meluas, dengan membatasi alur masuk orang ke daerah tersebut, menggunakan APD, serta beberapa aturan lain yang patut ditaati oleh semua pihak.

Sementara wilayah atau daerah yang masih ZONA MERAH agar bersabar dan mengurung niatnya untuk mempercepat regulasi pergantian kekuasaan dalam sebuah kontestasi politik. ZONA MERAH harus lebih fokus dan berkonsentrasi agar penyebaran Covid 19 bisa segera teratasi dan keluar dari musibah ini. Sekiranya kita semua masih sehat dan bisa rasional dalam menghadapi dua persoalan penting ini.

ANDA HEBAT MENGALAHKAN MUSUH, NAMUN JAUH LEBIH HEBAT JIKA MAMPU MENGALAHKAN EGO SENDIRI!!!

Semoga coretan ini punya manfaat sambil berdoa semoga ALLAH melindungi kita semua dari segala yang jahat serta kita disehatkan semua. Aamiin.

Lahirkan Manado Hebat, Kader Banteng Jagokan Dua Figur Ini

Sualang, Tampi dan Angouw (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kian gencar konsolidasi yang dilakukan DPC Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P) Kota Manado jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu tentu akan bermuara pada target politik memenangkan pertarungan di Pilkada. Intensitas komunikasi politik yang makin meningkat tensinya membuat kader PDI Perjuangan Kota Manado begitu percaya diri akan menang di Pilkada Sulut dan istimewanya Pilwako Manado 2020.

Optimisme itu disampaikan Markho B. Tampi, kader PDI Perjaungan Kota Manado. Menurut Tampi sejumlah kader terbaik PDI Perjuangan Kota Manado telah bersiap dipasangkan dalam kontestasi Pilwako, mereka disebutnya para petarung. Politisi vokal ini menilai ketika kader-kader parpol berlambang Banteng ini dipercayakan DPP PDI Perjuangan, maka seluruh kader akan total bekerja untuk meraih kemenangan.

”Kami begitu optimis memenangkan Pilkada di Sulut, dan utamanya Pilwako Manado 2020 tentu PDI Perjuangan akan menang. Keunggulan kita adalah kader-kader Banteng punya semangat juang tinggi, militansi politiknya kuat. Kader yang disiapkan juga mereka petarung politik,” kata Tampi yang kini ditugaskan sebagai Plt Ketua PAC Bunaken Kepulauan ini tegas, Kamis (12/3/2020).

Ketika ditanya terkait figur siapa saja yang dianggapnya tepat diusulkan maju di Pilwako Manado, Tampi mengajukan dua nama. Menurut Tampi yang juga anggota DPRD Kota Manado periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 ini, kedua kader PDI Perjuangan yang santer disebut-sebut maju memenangkan Pilwako Manado memiliki modal politik yang kuat. Tambahnya lagi, PDI Perjuangan harus menjagokan kadernya sendiri.

”Ada 2 nama yaitu Andrei Angouw (AA) dan Richard Sualang (RS), kalu mereka berdua di pasangkan hebat jadinya Kota Manado. Terserah DPP siapa yang dipasangkan sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kotanya. Biasa juga RS-AA atau AA-RS, yang pasti apapun keputusan DPP, kami wajib hukumnya sebagai kader mendukung. Saat menunggu SK DPP terkait pasangan calon Wali Kota Manado dan Wawali Manado sebagai kader menginginkan pasangan yang diusung kader internal partai. Mereka berdua paling siap di usung PDI Perjuangan, punya latar belakang berbeda. Masa pendukung jelas, sarat pengalaman di legislatif, punya basis konsisten dan komitmen berjuang merupakan modal untuk maju, ini luar biasa. Manado Hebat akan terwujud, itu sudah pasti,” ujar Tampi.

Tampi yang juga menjadi salah satu Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado itu menyampaikan tidak mengintervensi sedikitpun kewenangan DPP PDI Perjuangan dalam mengeluarkan keputusan. Melainkan, memberi informasi terkait semangat kader di daerah untuk memberi peluang terhadap kader sendiri agar konsisten berjuang mengembangkan PDI Perjuangan terus berjaya. Berdasarkan informasi DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan SK untuk Paslon Wali Kota Manado pada Maret 2020 ini. (*/Amas)

Pilkada Serentak, Kemenangan Masyarakat dan Kerakusan Politisi

Ilustrasi, politisi rakus (Foto Istimewa)

Oleh : Amas Mahmud, jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

TIDAK semudah mengedipkan mata, bagaimana para politisi membumikan narasi besar yang diperjuangkan. Bentuk narasi yang direpresentasikan melalui jargon, visi misi dan perencanaan program juga begitu penting dirumuskan. Selain berfungsi sebagai penanda bahwa politisi tersebut punya visi, ada identitas pikiran yang dipromosikan ke masyarakat. Politisi tanpa gagasan, itu mustahil dipilih masyarakat. Hanya masyarakat yang hilang kewarasan dan masyarakat putus asa yang memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan visi perjuangan.

Fenomena kekinian, demokrasi kita menyajikan itu. Bahwa dimana masih ada segelintir masyarakat yang kurang optimis, karena skeptis terhadap politisi, akhirnya tidak melihat program dan visi sebagai indikator penting. Masih ada masyarakat yang pasrah, sehingga kurang percaya lagi terhadap politisi. Hasilnya, yang mereka kedepankan hanyalah pilihan-pilihan pragmatis. Memilih politisi dengan mengandalkan ukuran uang. Bagi politisi yang punya uang, mereka menjadi sasaran dikeroyok masyarakat untuk dipilih tentunya.

Rumah politisi berduit biasanya ramai saat musim politik tibas. Seperti dalam agenda Pilkada Serentak 2020, masyarakat yang ragu terhadap kemampuan politisi melakukan perbaikan ekonomi mulai menyasar, membuat list siapa politisi berduit yang akan mereka jadikan tempat mereka bersandar. Tentu, bersandar dalam konteks politisi yang dinilai memiliki modal finansial tersebut akan mendapat banyak tawaran dari masyarakat untuk menjadi tim sukses. Cukup dengan pendekatan, politisi punya banyak uang saja, masyarakat dengan sendirinya merapat. Walau logika politik ini sangat berbahaya.

Tak sejalan dengan semangat kita membangun demokrasi. Sejatinya, demokrasi itu memberi penghargaan pada masyarakat sebagai pemegang kendali terhadap kedaulatan. Bukan malah suaranya diobral, terjadi perdagangan elektoral. Ini sangat memalukan, menggambarkan bahwa seolah-olah martabat kita sebagai manusia hanya dihargai dengan sebongkah uang. Semestinya, masyarakat berhijrah dalam menilai calon pemimpin. Baik mereka calon Kepala Daerah (pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota) yang diperiksa utama adalah kemampuan berjuang untuk masyarakat.

Komitmen, kesetiaan, kemudian keberpihakan pemimpin tersebut kepada masyarakat. Kompetensi dan integritas pemimpin itu lebih penting, bukan uang atau materi yang dipamerkan. Untuk konteks Sulawesi Utara, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dihelat. Yang dalam waktu bersamaan juga akan dilakukan pemilihan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Manado, masyarakat sudah harus selektif memilih. Menjadikan Pilkada sebelumnya sebagai cerminan.

Apakah pemimpin yang mereka pilih, contohnya di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado sudah amanah berpihak pada masyarakat sesuai master plan dan program prioritas?. Ataukah, malah semua yang dijanjikan pada masyarakat, nihil dalam realisasinya. Realitas hari ini rasanya cukup menjadi referensi bagi masyarakat. Memilih bertahan dengan pilihannya, atau berpindah memilih figur lain. Tergantung hasil renungan masyarakat terhadap kondisi sosial saat ini. Tidak ada paksaan dalam milih.

Pilkada Serentak 2020 seyogyanya menjadi fondasi bagi kemenangan masyarakat. Menjadi tapal batas terhadap kelahiran pemimpin yang populis. Seluruh keputusan itu berada pada pilihan masyarakat di tanggal 23 September 2020 nantinya. Masyarakat jangan lagi memberi ruang terhadap para bandit perusak demokrasi. Jangan sampai Pilkada Serentak dikapitalisasi menjadi kemenangan para politisi. Itu artinya, masyarakat jangan lagi menjadi pikun.

Kita dihebohkan dengan virus Corona, biarkan saja isu itu meluas. Toh, nantinya akan berhenti sendiri. Tapi, jangan biarkan para penjahat demokrasi bermain, kemudian mesra mengepung kepentingan masyarakat. Kemudian, diakhir dari Pilkada Serentak, masyarakat menderita 5 tahun lagi. Masyarakat harus menjadi pemenangnya di Pilkada Serentak 2020. Pendekatan kemenangan masyarakat itu terlihat dikala masyarakat tidak lagi salah memilih pemimpinnya. Jangan biarkan demokrasi mati di atas tangan-tangan kaum kapitalis. Demokrasi harus terus hidup dalam ruang dialektikanya.

Tentu kita semua tidak mengharapkan kehidupan ini berjalan mundur. Masyarakat juga tidak mau membiarkan para perusak memimpin daerah, maupun Negara Indonesia tercinta. Lantas, kita berdiam saja?. Diam bukanlah solusi. Sikap kita adalah bergerak, membuat hal-hal positif yang konstruktif. Kesadaran membangun yang bersifat universal perlu kita gerakkan terus, tanpa henti. Masyarakat bisa terlibat aktif dalam mengawasi proses Pilkada agar tidak terjadi kecurangan. Janganlah sekali-kali masyarakat pasif, apalagi Golput dalam Pilkada Serentak 2020. Silahkan menjadi pelopor dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, berkeadilan, maju dan profesional.

Agenda mendesak yang patut diselamatkan masyarakat yaitu merebut kemenangan. Tidak termakan bujuk rayu, lalu memilih para calon pemimpin yang sepantasnya tak layak dipilih sebagai pemimpin. Kedepan pemimpin kita punya banyak tugas yang perlu ia buat, bukan sekedar memasang slogan politik. Pemimpin kita harus menjadi pembeli ide publik, pihak yang ragus dalam bekerja demi kepentingan banyak orang. Mereka pemimpin yang mampu menjawab kecemasan publik, bukan malah menjadi pemicu dan aktor penyebar kecemasan di tengah masyarakat. Hentikan gesitnya manuver para politisi rakus yang punya kepentingan memperkaya diri sendiri.

iklan1