Tag: pilkada

DR Michael Mamentu: Paling Aman Sekitar Awal 2021 Pilkada

DR. Michael Mamentu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan ditunda mendapatkan tanggapan para ilmuan politik di tanah air. Menurut DR. Michael Mamentu, MA, dari kondisi kebangsaan yang tengah dilanda Virus Corona maka penundaan Pilkada menjadi pilihan logis. Mamentu menyebut kemanusiaan diatas segalanya di Republik Indonesia ini.

Dosen di Program Studi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengatakan dari alternatif penundaan, idealnya Pilkada digelar tahun 2021. Tiga pilihan yang dihasilkan, kata Mamentu pihak stakeholder terkait harus selektif dan holistik menentukan waktu yang tepat.

“Dari segi manajerial paling aman sekitar awal-awal 2021 saja. Menurut saya itu juga kan sebenarnya seluruh tahapan Pilkada baru bisa dimulai kalau Indonesia sudah benar-benar positif terbebas dari covid-19. Sementara dengan perilaku masyarakat yang sulit diatur, maka ini akan memperlambat proses mengatasi persebarannya,” kata Mamentu.

Jebolan Universitas Padjajaran Jawa Barat itu memperhitungkan eskalasi penyebaran Virus Corona. Dosen yang akrab dengan mahasiswanya itu menilai ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti himbauan serta anjuran pemerintah dalam upaya bersama mencegah penyebaran Virus Corona juga akan berkait dengan suksesnya Pilkada mendatang.

“Artinya ini juga dapat menunda pelaksanaan pilkada itu sendiri, sebabnya karena Virus Corona. Atas kondisi itu, saya menilai kita perlu taat terhadap instruksi pemerintah untuk social distancing. Semoga bencana akibat Virus Corona segera berakhir agar Pilkada berikut 2021 berjalan lancar,” ujar Mamentu.

(*/Bung Amas)

Meluruskan Cita-Cita Pilkada

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando, pengamat Politik

Tahun 2020 akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah. Ini merupakan Pilkada serentak tahap ke-4 sebelum menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024. Undang-Undang No 10/2016 menyebutkan Pilkada serentak dilakukan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pada Pilkada 2024, akan diikuti seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Pemenang Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Sementara untuk Pilkada 2022, dan 2023 akan dipilih pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan, sambil menunggu Pilkada 2024.

Sebagaimana negara lain, Indonesia memiliki cita-cita yakni mewujudkan masyarakat adili dan makmur. Untuk mencapai cita-cita itu tentu diperlukan sebuah sistim penggerak yang dapat mengoperasionalkan. Mulai dari tahap perencanaan, tindakan hingga dampak dari yang dicita-citakan. Sistim ini membutuhkan dasar hukum, anggaran, sarana hingga sumber daya manusia. Empat aspek ini menjadi penentu utama apakah cita-cita diatas bisa tercapai atau tidak.

KEPEMIMPINAN VISIONER

Kondisi bangsa ini masih terus bergumul dengan banyak persoalan. Mulai dengan masih buruknya sebagian besar pelayanan publik, kemiskinan hingga pemerataan. Tentu banyak aspek yang bisa disebut sebagai penyebab. Namun harus diakui bahwa pergumulan bangsa ini adalah masih kurangnya koleksi pemimpin daerah yang memiliki visi yang baik. Kepemimpinan visioner seakan masih langkah di negeri ini.

Peristiwa hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK terhadap kepala daerah membuktikan bahwa kekuasaan oleh sebagian kalangan hanya sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan ekonomi. KPK kemungkinan memiliki keterbatasan personil sehingga OTT belum mampu menjerat pelaku-pelaku lain. Atau yang terjerat itu hanya karena dalam keadaan sial saja, sebab sesungguhnya pelaku atas tindakan yang sama kemungkinan masih banyak. Ada yang lolos dari jeratan KPK sehingga bisa menyelesaikan kepemimpinan hingga akhir periode.

Namun masalah lain yang terjadi adalah daerah yang dipimpinnya tidak memiliki kemajuan apa-apa. Fasilitas tetap buruk, pelayanan publik bermasalah dan sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam suasana kemiskinan. Padahal saat kampanye, sejumlah janji terucap, namun sulit membuktikan ketika saat menjabat. Mengapa? Karena kekuasaan hanya sekedar untuk menikmati keuntungan ekonomi, pelayanan istimewa, dan kebutuhan akan kehormatan dan kewibawaan.

Kehendak untuk melayani dan memperbaiki nasib warga belum menjadi target utama oleh sebagian besar kepala daerah. Ada yang kelihatan serius tapi jumlahnya tidak banyak. Belum lagi dengan kepemimpinan yang miskin akan inovasi dan kreatifitas akibat miskin pengalaman sebelum berkuasa. Gelagat kepala daerah yang tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum ia terpilih.

Gelagat itu antara lain. Pertama, modal utama popularitas adalah sebatas siasat memperkenalkan dirinya lewat baliho secara sitimatis. Publik tidak mengenal sosok itu karena dedikasi, prestasi dan reputasi, tapi karena wajahnya terpampang dimana-mana termasuk di pojok-pojok kuburan hingga di kawasan tempat pembuangan sampah.

Padahal politisi sejati, idealnya dikenal publik dikarenakan jasa-jasanya memperjuangkan kepentingan publik jauh sebelum menyatakan diri ikut berkompetisi pada arena kekuasaan. Kedua, usaha untuk memenuhi syarat pencalonan kerap dilakuakma dengan cara-cara licik seperti menyuap pengurus partai politik untuk mendapatkan restu pencalonan dan atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan dukungan KTP bagi calon perseorangan. Ketiga, usaha mendapatkan suara pemilih dengan cara menyuap.

Satu bagian saja yang dilakukan oleh calon maka dapat disimpulkan bahwa dia bukanlah pemimpin yang harusnya diandalkan. Kalaupun terpilih, maka rakyat jangan mengharapkan apa-apa atas kepemimpinannya. Satu-satunya kelompok yang bisa menikmati kepemimpinannya adalah para tim sukses. Jabatan tinggi birokrasi akan banyak dikuasai oleh aparat yang belum pantas mengendalikan unit-unit pemerintahan. Mereka berhasil menduduki jabatan itu karena jasa-jasanya saat kampanye.

Daerah yang banyak mengoleksi Pejabat dengan status pelaksana tugas atau PLT kuat dugaan karena pejabat itu sesungguhnya belum memenuhi syarat kepangkatan namun dipaksa menggantikan pejabat lainnya yang dinilai tidak memiliki andil dalam perjuangan saat kampanye. Wajar jika publik selalu berkeluh kesah terhadap buruknya pelayan publik. Proyek-proyek Pemerintah akan dikendalikan oleh pemilik modal yang ikut berkontribusi pada pembiayaan kampanye.

Persentase potongan jauh melebihi standar ideal. Maka wajarlah jika hampir semua proyek fisik sudah rusak berantakan sebelum diresmikan atau digunakan, karena pengerjaannya tidak seusai bestek. Banyak warga celaka dan tewas karena buruknya fasilitas yang dibangun Pemerintah. Di sejumlah daerah kerap ditemukan pekerjaan proyek-proyek fiktif. Ada yang berproses di pengadilan namun sebagian besar tidak terungkap.

UJIAN PILKADA 2020

Pilkada mengandung dua cita-cita besar yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai instrument untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Pilkada bukan dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPRD atau lembaga adat, namun dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Namun pertanyaanya adalah sejauh mana rakyat memahami bagaimana menjadi pemilih yang benar.

Tak bisa disangkal bahwa salah satu sebab kegagalan Pilkada dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas disumbang oleh prilaku pemilih yang cenderung bangga jika disuap atau di sogok oleh calon. Pemilih tidak mempedulikan lagi soal kapasitas dan integritas calon. Hal yang paling menentukan atas pilihannya adalah hadiah atau pemberian benda berharga dari calon.

Masyarakat baru sadar atas sikapnya itu ketika pemimpin pilihannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa sampai periode kepemimpinan berakhir. Perlu upaya mengubah paradigma semua pihak terhadap makna dari Pilkada itu. Bahwa yang perlu dipikirkan adalah apakah energi yang kita keluarkan dalam proses Pilkada itu bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan agar cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Kita jangan bangga jika yang tepilih itu hanya karena sekedar seagama, satu organisasi, satu parpol atau sekampung dengan kita. Tapi yang wajib dipikirkan adalah apakah yang tepilih itu mampu mengubah nasib banyak orang. (***)

Optimalkan Sinergitas KPU Sulut Laksanakan Media Gathering

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 terus diperlihatkan. Rabu (29/1/2020), KPU Sulut yang dipimpin DR Ardiles Mewoh melaksanakan Media Gathering. Tema yang diusung adalah “Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020”.

KPU Sulut mengundang Dewan Pers, Agus Sudibyo sebagai narasumber. Menurut Ketua KPU Sulut sebagaimana yang dipaparkan Ketua Divisi SDM dan Hupmas, Salman Saelani bahwa KPU Sulut mendorong sinergitas kerja bersama pers guna mewujudkan partisipasi pemilih di Sulut.

“Media gathering dimaksudkan untuk menyatukan sinergi antara KPU Sulut dengan rekan-rekan pers. Kami telah mengevalusi ada progres yang positif dalam kebersamaan kita selama ini. Semoga sosialisasi tentang agenda KPU Sulut terus dipublikasikan dan masyarakat mendapatkan informasi yang proporsional,” ujar Saelani.

Sementara itu, Agus menuturkan pentingnya wartawan memahami tentang kerjanya secara profesional. Disisi lain, akselerasi informasi yang cepat saat ini mengharuskan para wartawan lebih meningkatkan kualitasnya.

Agus saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

“Ini era kompetisi terbuka. Sehingga penting membangkitkan semangat membangun bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya. Jurnalis dan media perlu memperhatikan kualifikasinya, ya tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pers. Tantangan media konfensional yaitu bukan berada di internal, melainkan pada Google, Facebook, Twitter dan lainnya. Kita perlu mewujudkan inovasi, karena kita kalah bersaing media jurnalistik ditinggalkan pembacanya,” kata Agus yang didampingi Ardiles, Salman dan moderator Amanda Komaling.

Sekedar diketahui, Ketua KPU Sulut juga menyebutkan akan dilaksanakan festival anggaran pada tanggal 31 Januari 2020 yang akan membuka secara umum anggaran Pilkada Serentak 2020 di Sulut yang berjumlah Rp. 2.20 Miliar. Selain itu, kegiatan ini dihadiri kurang lebih ratusan jurnalis yang ada di Sulut. Media gathering ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado. (*/Am)

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

iklan1