Tag: pilkada

Fenomena Politik Uang dan Melemahnya Pengawasan Pilkada

Albert P Nalang (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Albert P Nalang, Pemerhati Sosial dan Politik 

Pemilihan serentak 2020 yang baru usai ini, pada awalnya membawa angin segar akan hilangnya (atau setidaknya) berkurangnya praktek politik uang. Namun demikian pada pelaksanaan pemilihan kemarin, kasus politik uang ini, tetap marak terjadi meski isunya “tak senyaring” pada pemilu2 sebelumnya. Di Kota Manado terdapat beberapa kasus politik uang. pengaturan money politik ini belum mampu mencegah (mengurangi) praktik politik uang.

Money politik yang terjadi tetap berbingkai TSM, maka perlu kemampuan serta keberanian untuk membuktikan dan ketentuan tentang TSM ini justru menyulitkan pengawas pemilu. Nyatanya Banwaslu hanya seribu bahasa untuk memproses politik uang yang berdampak mendsikualifikasi paslon. Namu disisi lain yang menjadi pedoman pengawas pemilu ialah Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan pilkada dan pemilu ke depan yang lebih baik. Baik dari segi sumber daya manusia dan organiasai, aspek pencegahan dan aspek penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Untuk melakukan setiap permasalahan-permasalahan penanganan pelanggaran pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 pada 9 Desember.

Tidak ada rapat koordinasi evaluasi penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tujuan penulis untuk inventarisasi masalah dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwas di Kota Manado, dalam hal ini inventarisasi dan penyeragaman administrasi proses penanganan pelanggaran, finalisasi data penanganan pelanggaran yang diinput pada aplikasi berbasis IT, rekomendasi pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran untuk pemilihan yang akan datang.

Pengawasan Pilwako Manado 2020 terhadap pelanggaran politik uang terstruktur sistematis dan massif yang kerap saja terjadi. Oleh sebab dalam kajian penulis, bahwa Bawaslu hanya bisa mendiskualifikasi paslon karena tiga alasan. Pertama, paslon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Lebih jelasnya. Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Runutannya yaitu terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A. Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Pilkada 2020, “Harta Karun” yang Mungkin Terlewatkan

Haryanto Antho (Foto Istimewa)

Perhelatan nasional rekruitment kepemimpinan berskala lokal yang bertajuk Pilkada Serentak 2020 telah berakhir dengan berbagai dinamika bawaannya.

Ada yang menang dengan prosentase menakjubkan pun juga ada yang belum menang dengan presisi prosentase yang sungguh tipis.

Tentu kesemua hasil tersebut adalah “keinginan” rakyat pemilih. Persoalan strategi onde-onde, ongol-ongol atau hamburger yang diterapkan para konsultan maupun timses itu adalah persoalan lain, yang sedikit banyak punya korelasi terhadap capaian prestasi pendulangan suara.

Hiruk-pikuk Pilkada, dengan berbagai atraksi kreatif maupun konvensional untuk merebut suara pemilih patut diapresiasi positif, layer ini adalah sebuah bagian penting dalam sebuah proses demokrasi, walau memang, yang kerapkali dilupakan oleh para pihak pendukung maupun pengusung kandidat adalah bagaimana merebut hati pemilih. (Saya teringat dengan strategi konsolidasi hati nurani, yang sering disentil senior saya ketika berkiprah di organisasi mahasiswa).

Fenomena “kalah maar untung” pun sebaliknya “untung maar kalah”, adalah ekses dari sebuah fase akhir dari perhelatan kontestasi politik yang sering tidak terhindarkan.

Kondisi ini, memang, kerap terjadi akibat persoalan internal yang belum atau tidàk tuntas. Ini pun sangat lumrah terjadi, dan bukan sebuah fenomena ajaib atau baru.

Tapi menurut hemat saya, mengevaluasi atau mencermati hasil Pilkada, bukan hanya sekadar kenapa bisa menang atau mengapa sampai kalah. Tapi yang terpenting dari itu, adalah, bagaimana kedepannya.

Tentu, untuk yang menang, pasti akan merumuskan strategi untuk bisa melanggengkan “kekuasaan” dengan berbagai -mungkin- infrastruktur politik yang telah dipunyai sebelumnya dan bisa saja akan ada infrastruktur baru yang diperoleh, saat meraih kemenangan itu.

Sementara yang Kalah pun, tak harus larut dalam saling menyalahkan (semoga tidak) dan bersedih yang berlarut-larut, tapi terpenting adalah belajar dari kegagalan saat ini. Karena saya yakin, dengan strategi yang diterapkan, bukannya lemah tapi bisa jadi lawan sedikit lebih kuat saja.

Tapi fokus saya bukan persoalan hasil Pilkada. Tapi, menurut hemat saya Pilkada kali ini meninggalkan “harta Karun” (baca :peluang) yang sangat besar, dan dapat di petik hasilnya pada perhelatan politik 2024, bagi orang-orang yang memahaminya.

Salah satu “harta Karun” itu adalah ke depan akan terjadi pergesaran aktor politik, baik ketokohannya maupun angkatan (usia).

Generasi Old (sebelum Milenial) mungkin akan bergeser kiprahnya, sementara generasi 90an yang adalah generasi transisi antara generasi Old dan Milenial, mungkin masih bisa eksis, walau akan berhadapan dengan generasi yang melek teknologi.

Tapi generasi Old pun, akan sangat punya pengaruh signifikan lewat saran-saran brilian berdasar pengalamannya.

Dalam konteks ini, apakah generasi transisi bisa membaca tanda-tanda zaman ini? Saya punya keyakinan, mereka bisa berdasar pengalaman lapangan. Belajar dari kegagalan adalah hal yang sangat penting menuju kepada kesempurnaan. Bukan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Karena generasi Milenial, “hampir” menguasai lini-lini strategis dalam hal penjangkauan konstituen (YouTube, Instagram, FB bahkan Tik-Tok, adalah sarana komunikasi para milenialis).

Yang jadi pertanyaan penting hari ini adalah, apakah generasi transisi menyadari keadaan ini? Saya pun yakin, pasti sadar. Cuma yang jadi persoalan, kesadaran atas keadaan ini hanya sampai diketahui saja atau ada “action” brilian untuk mengarungi perubahan zaman demi menjangkau keberhasilan di 2024 nanti? Wallahu alam bissawab.

Kualifikasi dan kualitas personal tentu sangat dibutuhkan pada pertarungan nanti, tapi bukan menjadi lengah atau santuy, tapi kualitas tersebut bisa dijadikan srana membangun jaringan yang menopang perencanaan ke depan.

Di era 2024, nanti, mengandalkan kekuatan dan kemampuan personal saja belum cukup, dibutuhkan kolaborasi positif tanpa syarat dan simbiosis mutualisme, bukan kolaborasi untuk mendominasi. Sehingga keteraturan ritme perjuangan akan tetap terjaga dan terkontrol fluktuasinya.

Pun juga, terlalu mengandalkan komunitas yang belum bisa move on (dalam hal strategi dan taktik) setali tiga uang juga, dengan pengandalan kualitas personal.

Komunitas yang telah terbangun harus senantiasa diperbaharui tata kelolanya (manajemen), strategi dan taktiknya, pola dan skema pergerakan mengikuti perkembagan zaman yang begitu cepat berubah ini. Jika tidak, sama saja jalan di tempat.

Dimanakah letak “harta Karun” Pilkada 2020 itu? Mari kita cari bersama, Kawan.

Saya hanya bisa menghayal saja, disela-sela menyelesaikan sebuah Novel karya George R.R Martin yang berjudul A Game of Thrones (Perebutan Takhta) dengan secangkir kopi tubruk yang tentu menambah lebar perambahan imajinasi saya tentang harta Karun Pilkada 2020 itu.

**

Dari Bilangan Jl. W.R. Supratman

Sabtu, 12 Desember 2020 (bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional)

Tukang Bekeng Kopi

Koruptor Itu Produk PILKADA

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

Oleh : Dr. Ferry Daud Liando, Pengamat Politik

Penilaian publik atas melemahnya ketajaman KPK dalam penindakan korupsi secara perlahan mulai terbantahkan. Pekan lalu secara berturut-turut KPK menangkap dua pejabat publik. Pertama menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Kemudian pada Jumat (27/11) menangkap Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Edhy bersama isterinya sempat membelanjakan hasil korupsinya di Amerika Serikat dengan membeli sejumlah barang mewah. Ia membeli sepatu bersol tebal Louis Vuitton berseri Abbesses Derby. Jika dirupiahkan, harganya Rp. 16,7 juta. Harganya tentu amat mahal.

Padahal bangsa ini tidak kekurangan tokoh-tokoh yang harusnya dijadikan teladan. Wakil Presiden pertama Bung Hatta, tak sempat mewujudkan impiannya membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Sempat lama ia menambung, tapi belum sempat terkumpul, namun tiba-tiba tabungan itu digunakan karena ada kebutuhan keluraga yang dianggap lebih mendesak.

Jika Edhy memperdagangkan izin, Ajay ditangkap karena dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit. Ajay merupakan walikota koruptor ketiga di daerah itu. Lebih dari 300 kepala daerah produk Pilkada yang telah tertangkap KPK karena korupsi.

Menangkap kepala daerah koruptor dalam suasana Pilkada seperti sekarang tentu akan berpengaruh pada tingkat Kepercayan publik atas pelaksanaan Pilkada. Sikap itu bisa jadi berkorelasi pada Partisipasi pemilih. Potensi trauma publik bisa saja terjadi. Jangan-jangan calon yang dipilihnya itu akan koruptor juga. Ini menjadi tantangan bagi KPU yang saat ini sangat serius mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi Covid-19.

Lantas apa saja yang menyebabkan masih banyak kepala daerah yang tertangkap KPK.

Pertama, biaya Pilkada yang harus dikeluarkan masing-masing calon cukup besar. Informasi yang pernah dipublikasikan Kemendagri bahwa untuk calon bupati dan walikota bisa menghabiskan anggaran 25 hingga 30 milyar. Sedangkan untuk calon gubernur bisa mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan kebanyakan untuk menyuap partai politik (candidate buying) agar mendapatkan tiket pencalonan, sementara untuk calon perseorangan menggunakan anggaran itu agar mendapat dukungan KTP. Pada saat kampanye, masa tenang dan sesaat sebelum pencoblosan sebagian besar calon menggunakan uang untuk menyuap (vote buying) pemilih agar mendapatkan suara.

Kedua, sebagian parpol belum serius menyeleksi calon kepala daerah. Pengalaman kepemimpinan dan moral kerap bukan menjadi standar parpol dalam mengusung calon. Itulah sebabnya jual beli suara merajalela dalam setiap Pilkada. Jika moral menjadi standar parpol dalam penetapan calon, maka tak mungkin akan ada calon yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang untuk usaha kemenangannya. Bukan rakyat yang pragamatis. Tapi moral calon yang terbatas. Sebab uang bukan berasal dari pemilih tapi datang dari calon. Hanya moral yang bisa mencegah politik uang, bukan memperketat aturan. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk menyuap itu berasal. Sebagian besar anggaran itu berasal dari uang pinjaman, penjualan benda baik tanah, rumah, mobil atau benda-benda berharga lainnya. Informasi dari KPK bahwa sebagian anggaran juga berasal dari para cukong. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang terpaksa harus melakukan korupsi. Sebab hendak mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk menyuap pemilih saat Pilkada.

Kepala daerah yang ditangkap KPK selama ini bisa jadi karena kesialan saja. Sebab indiksi korupsi banyak juga diduga dilakukan kepala daerah lain, namun kelihaiannya sangat licik dan licin sehingga bisa terhindar dari radar KPK.

Mengatasi korupsi tentu membutuhkan banyak pembenahan. Namun bagi saya, hal yang paling urgen adalah:

Pertama, membenahi kelembagaan partai politik. Jauh sebelum pemilihan, sedapat mungkin para calon sudah dipersiapkan. Tak hanya membentuk jiwa dan skill kepemimpinan, tapi perlu juga dibekali dengan akhlak dan moral. Selama ini sebagain parpol baru memberikan kartu tanda anggota (KTA) sehari sebelum pencalonan. Karena calon itu memang bukan kader parpol sebelumnya.

Kedua, perlu pelembagaan kaderisasi secara sistematis pada masing-masing parpol. UU Pilkada atau UU Parpol perlu mengatur syarat berapa lama seseorang menjadi kader parpol untuk bisa menjadi calon. Hal ini untuk mencegah diperjualbelikannya tiket pencalonan kepada orang lain meski bukan kader parpol. Selama ini banyak oknum yang hanya memanfatakan (membeli tiket) parpol agar ambisinya berkuasa terpenuhi lalu merampas fasilitas negara, memperkaya diri sendiri.

Ketiga, UU perlu melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon pada jabatan-jabatan publik sebagai bentuk efek jerah. Koruptor tetap berkuasa karena tak ada larangan baginya untuk menduduki jabatan yang sama. Berlindung dibawa UU HAM tentu tidak relevan sebab hak-hak warga negara harusnya didahului dengan kewajiban bernegara. Tindakan para koruptor sama artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-haknya sebagai warga negara harus dibatasi termasuk melarang untuk menjabat kembali.

Tanpa ketiga tindakan ini maka jangan berharap koruptor berhenti berpestapora di negeri ini.

Begini Sikap Saudagar Bugis di Pilkada Sulawesi Utara

Pimpinan KKSS Sulut saat menghadiri MUBES belum lama ini (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara (Sulut) dalam menyikapi momentum politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulut, secara tegas KKSS menyampaikan sikap. Dan tidak mengarahkan organisasi pada praktek afiliasi politik keberpihakan. Hal tersebut disampaikan H. Sudarmono, selaku Bendahara Umum KKSS Sulut, Selasa (22/9/2020) pada Suluttoday.com.

Sikap KKSS dalam Pilkada Sulut, kata Lambertus, dalam helatan politik di daerah nyiur melambai, berbagai komunitas dan elemen masyarakat mulai di dekati dan bahkan ada yang mendekati para kandidat. Melihat gerakan sosial masyarakat tersebut KKSS Sulut

”Kami mencoba menghubungi Petinggi Paguyuban para saudagar Bugis ini terkait Pilkada 9 Desember 2020 nanti, baik untuk Pilgub maupun Pilwako manado. Bahwa KKSS secara kelembagaan di bawah kepemimpinan Pak Liling, Jasman dan H. Sudarmono (KSB KKSS) dengan Penasehat Pak Brig Jend. Basthomy Sanap belum bisa memberikan arahan secara organisatoris. Mengingat hal tersebut belum dibicarakan secara kelembagaan, tapi sebagai warga yang baik tentunya harus turut aktif dalam keterlibatan dalam agenda-agenda politik. Kami hanya bisa menginstruksikan warga KKSS untuk wajib menggunakan hak politiknya dalam hal ini harus memilih,” kata Haji Domo sapaan akrab Sudarmono tegas.

Pria yang juga Ketua KEBUGIS Sulut itu menambahkan bahwa adapun siapa yang akan di dukung masih dalam pembahasan internal KKSS. nanti ada waktunya akan kami sampaikan. Karena sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat terkait sikap politik kami. Semua pasti ada waktunya.

Sementara itu saat dihubungi media, Dewan Penasehat KKSS Sulut yang juga mantan Bakamla Sulut, yang biasa disapa dng panggilan Tomy mengatakan semua saya serahkan kepada pengurus KKSS di daerah di bawah kepemimpinan Liling beserta H. Jasman dan pak Haji domo selaku KSB.

”Jika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan KKSS mendukung calon kandidat tertentu, maka saya dan bahkan kami pengurus KKSS Berlepas diri dari hal tersebut. Intinya hubungi saja ketiga nama tersebut diatas,” ujar Haji Domo.

Untuk diketahui, di Kota Manado sendiri, berbagai dukungan Ormas terhadap Paslon Wali Kota mulai digaungkan. Ada kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Kopiah Karanji yang merupakan perhimpunan warga Kota manado asal Gorontalo, telah menampilkan gelagat mendukung salah satu kandidat. Selain warga asal Gorontalo, ada juga warga asal Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS dimana ada dua sayap penyokongnya yakni Komunitas Warga Toraja (KKT) dan KEBUGIS.

(*/Am)

Empat Instrument Penting Mengukur Pilkada di Sulut

Dr. Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ada 4 instrumen penting mengukur Pilkada berkualitas yaitu kerangka hukum yang baik, penyelenggara yang profesional, Calon2 yang berkualitas dan bermoral serta partisipasi masyarakat. Pengamat Politik Dr. Fery Daud Liando saat diwawancarai oleh awak media, Sabtu (8/8/2020) mengatakan, satu instrumen tak berfungsi dengan baik maka potensi pilkada tanpa kualitas kemungkinan besar akan terjadi.

“Posisi masyarakat dalam Pilkada tak lagi sebatas objek sebagaimana perannya di orde baru. Kini Partispasi masyarakat tak sekdar hanya sebatas pemberian suara di TPS sebagaimana perkiraan banyak orang. Peran Masyarakat sudsh sangat dibutuhkan sejak tahapan awal Pilkada dimulai. Partispasi itu misalnya bagaimana membantu KPUD dalam menginformasikan dokumen kependudukan dalam rangka akurasi data pemilih,” ujar Liando, yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tambahnya lagi, bahwa membantu mengklarifikasi daftar dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal pengawasan, kerja-kerja Bawalsu akan sangat efektif jika ada peran masyarakat. Tak mungkin Bawalsu sanggup mengatasi segala bentuk pelanggaran atau kejahatan para calon atau tim sukses tanpa peran serta masyarakat. Dinamika yang berkembang di media sosial (Medsos) misalnya, juga tak luput dari pantauan Liando.

“Baik dalam melaporkan peristiwa, membantu menyediakan barang bukti maupun kesediaan bersaksi jika dibutuhkan dalam persidangan. Pelanggagaran dan Kejahatan Pilkada Seperti permainan suap dan sogokan calon terhadap pemilih, hoax atau pun ketidaknetralan ASN berpotensi terjadi,” tutur Liando.

Hal itulah yang menurut Liando pentingnya menghidupkan peran masyarakat. Sangat strategisnya masyarakat dalam proses berdemokrasi harus diwujudkan guna lahirnya Pilkada berkualitas. Namun demikian partisipasi masyarkat sepertinya tidak seoptimal sebagaiama Pilkada-Pilkada terdahulu. Pilkada ditengah covid-19 ini mengharuskan masyarakat akan membatasi diri. Ruang gerak masyarakat dikendalikan oleh protokol kesehatan.

“Mereka akan lebih memilih melindungi diri mereka ketimbang tertular virus. Anjuran Pemerintah untuk tetap tinggal di rumah bagi masyarakat tentu akan jadi potensi pasifnya masyarakat untuk berpartipasi. Apalagi perlindungan keselamatan melalui alat perlindung diri (APD) hanya tersedia bagi petugas di masa tahapan. APD bagi masyarakat kemungkinan hanya berlaku saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkap Liando.

(*/APN)

iklan1