Tag: pilkada

Siap Hadapi Pilkada Serentak, PKS Manado Rekrut Saksi

Ketua DPW PKS Sulawesi Utara saat memberikan arahan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.c0m – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado, Sabtu (11/7/2020), menggelar perekrutan saksi untuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Elfah Kota Manado itu, menurut Farist Soeharyo, Sekretaris DPD PKS Kota Manado untuk memastikan bahwa pihaknya telah siap menyukseskan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado.

”PKS kembali menggelar konsolidasi bersama pengurus DPC se-Kota Manado dalam rangka mempersiapkan saksi utk perhelatan akbar Kota Manado yakni Pilwako Manado, 9 Desember 2020. Sebagaimana diketahui banyak pihak bahwa PKS adalah salah satu partai yang memiliki mesin politik yang sangat kuat, kita menggelar perekrutan saksi untuk menyiapkan segala kesiapan. Sehingga tidak tiba saat tiba akal saat Pilwako nantinya,” kata Farist.

Selain PKS yang memiliki kader-kader yang militan, mereka juga terkonsolidasi solid dari jajaran struktur di atas sampai di grass root. Terlebih PKS sangat terkenal secara nasional sangat jeli dan akurat dalam masalah saksi atau pengawalan suara kandidat di TPS. Dalam pertemuan Sabtu malam tersebut, pengurus DPD PKS Kota Manado juga telah menunjuk dr. Suyanto Yusuf sebagai koordinator saksi untuk mengawal suara kandidat di Pilwako Kota Manado 2020.

”Telah terbahas pula dalam pertemuam tersebut teknis pelaksanaan, pola perekrutan bahkan anggaran saksi. PKS akan menyiapkan saksi untuk Pilwako Manado mulai dari TPS hingga perhitungan di Kecamatan. Lantas kandidat mana yang akan dikawal suaranya oleh kader PKS? 3 nama (MOR, JPAR, SSK) sudah di kantongi DPP PKS,” ujar Farist, jebolan Unsrat ini tegas.

Kader PKS Manado solid hadapi Pilkada (Foto Istimewa)

Adapun kepada siapa SK DPP PKS akan turun, DPD PKS Manado masih menunggu keputusan tersebut dari DPP, yang pasti, kepada siapapun SK diturunkan oleh DPP PKS maka kami selaku kader akan selalu siap untuk mengawal amanat tersebut.

Sekedar diketahui, selain Ketua DPC se-Kota Manado yang hadir, terpantau juga Ketua DPW PKS Sulawesi Utara (Sulut), Syarifudin Saafa. Kemudian selaku tuan rumah, Ketua DPD PKS Kota Manado, Abu Hasan Syafii juga hadir dengan jajaran pengurusnya.

(*/Bung Amas)

Pentas Politik dan Sepenggal Peta Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Layaknya cermin cekung yang fungsinya mengalami konvergensi, mengumpulkan cahaya. Selain nilai fokusnya positif, sisi lainnya adalah mencipta ego komunitas. Boleh seperti katak dalam tempurung, mirip pula dengan ‘para begal’ yang merasa hebat dalam komunitasnya sendiri. Namun setelah keluar dari lingkupnya, ia menjadi teralienasi, kecil dan tidak memiliki kemampuan berkompetisi di luar.

Bagi para calon Kepala Daerah (Cakada) gejala itu terlihat. Masing-masih secara sepihak, subyektif mengaku begitu hebat dan kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih. Sayangnya kalau menggunakan indikator pertarungan eksternal, ternyata yang mengaku kuat di internal itu tidak memiliki kekuatan signifikan. Standar yang dipakai hanya bersifat terbatas. Atau bila tidak, mereka menggunakan ukuran-ukuran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan politik aktual.

Hajatan Pilkada Serentak Lanjutan ‘darurat’, memang menghadirkan tantangan yang berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Isu kesehatan, kepedulian Cakada terhadap penanganan penularan COVID-19 juga begitu menonjol dibicarakan. Ditambah lagi dengan pola kampanye yang sedikit berbeda. Tidak diperkenankan kampanye terbuka dengan malibatkan kerumunan masyarakat. Itu sebabnya, efektifitas kampanye perlu direformaluasi lagi.

Seperti cermin cekung, para aktor demokrasi juga punya ‘baju’ sendiri dalam menakar kekuatannya. Sebagian figur dianggap kuat, punya popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey, tapi berpotensi lemah disaat berlangsungnya kompetisi Pilkada. Karena dalam desain strategi dan aktualisasi di lapangan, sering kali berbeda. Mereka Cakada yang merasa kuat di internal parpolnya, juga akan lemah ketika bertarung terbuka di luar.

Begitu seterusnya, ada yang kelihatan lemah dan diremehkan kekuatan politiknya, ternyata tiba-tiba menjadi kuat saat hari H pelaksanaan Pilkada. Semua perubahan-perubahan drastis itu sering terjadi dalam praktek politik, bukan barang baru. Berarti bagi para kompetitor politik di Pilkada perlu menyiapkan stok mental yang cukup. Siap menang dan siap kalah. Siap pula dihianati, ditinggalkan serta menanggung beban realitas yang ditimbulkan akibat komitmen politik yang dibangunnya.

Politisi kebanyakan jumawanya, sebagai wujud dar optimisme berlebihan. Untuk menghindari frustasi dikemudian hari, sikap jumawa perlu dikontrol. Tak boleh berlebihan meraka paling kuat. Seperti itu pula rasa minder berlebihan, juga merugikan Cakada tersebut. Cepat tepat dan cermat membaca situasi politik. Jangan menjadi politisi ‘talinga tipis’. Atau jangan pula menjadi politisi ‘sok tau’ yang merasa semua masukan terhadapnya tidak tepat dan ditolaknya.

Itu juga merugikan, jadilah politisi yang pandai menyeleksi masukan dan membaca realitas secara multi dimensional. Bukalah komunikasi seluas-luasnya, tapi soal komitmen tetap harus melihat sisi maslahatnya. Memang politisi ulung dan hebat yang sering kita temui yaitu mereka yang terbuka dalam membangun komunikasi politik, menghindari banyaknya musuh. Mencari teman atau sekutu sebanyak-banyaknya, tak kalah pentingnya ia punya komitmen kuat.

Bila telah bersepakat bersama, tidak pernah diingkarinya. Begitulah identitas dari politisi kawakan, mereka selalu mati-matian memperjuangkan komitmennya meski badai resiko menghadangnya. Jadi gerak dan harga dirinya berada pada komitmen yang dijalaninya tersebut. Bukan hal mudah mencapai level politisi seperti itu. Mereka telah melewati banyak rintangan, sampai terbentuklah karakter.

Politisi petarung memang karirnya dibangun dari interaksi pesta demokrasi yang berulang. Pahit dan manisnya telah dirasakan, tidak instan. Akhir-akhir ini dinamika politik di daerah sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dijalani masyarakat. Sejauh ini tarik menarik kekuatan politik masih berada di seputaran internal partai politik masing-masing. Semua parpol punya hitungan dan obsesi menang, baru bersifat membangkitkan ego sektoral. Upaya menuju pada konsensus politik tengah dibangun saat itu.

Melihat indah dan sempuran dalam cermin, lantas realitasnya juga indah, belum tentu. Sesuatu yang terlihat estetis di dalam cermin ‘kaca bayang’ belum tentu estetis dalam kenyataannya. Cermin kadang kalah ‘berdusta’ atau melebih-lebihkan. Jika Cakada hanya berpatokan pada cermin diri sendiri, parsial, maka menjadi kaku dalam praktek politik nantinya. Apalagi hanya sekedar bercermin pada cermin cekung yang melahirkan over subjektif.

Lalu mereka merasa hebat di pentasnya sendiri. Setelah di adu bertanding dalam pentas lebih luas, kebanyakan kalah mental. Walau ada juga figur-figur yang pantas dan layak dipertandingkan di ruang terbuka, mirisnya mereka sering tidak dilirik parpol.

Pilkada Darurat dan Spirit Politisi

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Hajatan demokrasi yang akbar dan akrab kita lewati diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 para penyelenggara Pilkada mulai menyiapkan regulasi, segala perangkat demokrasi dihidupkan. Difungsikan dan sosialisasi dilaksanakan sebagian melalui pendekatan virtual. Selain itu, suprastaruktur politik seperti lembaga-lembaga negara telah memberi respon menunjang Pilkada di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dikerahkan agar suksesnya Pilkada. Tak lepas dari perdebatan publik, Pilkada darurat dinilai berbahaya. Melahirkan preseden buruk bagi pertumbuhan demokrasi kelak.

Kerinduan masyarakat atas tegak lurusnya peran dari infrastruktur politik seperti partai politik (political party), kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), komunikasi politik (media of political communication), jurnalis, pelajar dan juga tokoh politik agar mengakomodasi aspirasi publik, seperti tidak berjalan optimal. Bahkan, infrastruktur politik seperti menjadi supplier, supporter dan followers pemerintah. Tak mampu menjalankan peran strategisnya menjadi kelompok penekan atau penyeimbang.

Mari kita tengok sitausi Pilkada sekarang secara jernih. Antusiasme dan gelora semangat masyarakat untuk mendukung Pilkada di tengah badai pandemi, sedang mengalami kelesuan. Tidak mudah publik berpura-pura ‘aman’ dana situasi yang tidak aman. Kondisi abnormal inilah yang memicu kerisauan publik, membuat mereka tidak menyimak secara keseluruhan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Hasilnya, ada esensi penting dari demokrasi yang tergeser. Mengalami bias, nilianya teralienasi karena bayang-bayang ancaman Covid-19.

Sementara itu, para politisi ‘pemburu’ kekuasaan tentu memanfaatkan momentum. Mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk mencari ‘faedah’ keuntungan. Bagi politisi sejati, semua kesempatan adalah ruang demi memperoleh kepentingan. Meraih cita-cita politik akan mereka adaptasikan sebaik mungkin, tentu agar mereka lebih mudah membumikan misinya. Pilkada tentu bagian penting dari kontestasi kepentingan mereka para politik.

Tentu politisi tak terlalu mengambil pusing ancaman yang dihadapi masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan hal penting bagi mereka. Politisi tentu mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, yang lain-lain itu hanyalah argumen pemanis semata. Bayangkan saja, walau tidak semua, jika politisi memanfaatkan semua ‘musibah’ sebagai langkah meloloskan kepentingannya, maka tentu humanisme menjadi tidak mendapat tempat apa-apa.

Yang diprioritaskan itu kemenangan meraih kekuasaan. Mengejar keuntungan materi menjadi lebih penting. Bukan apa-apa, politisi kebanyakan mereka menjadikan momentum politik sebagai pintu masuk untuk menjadikan hidupnya lebih kaya raya lagi. Mengeruk kepentingan memperkaya diri, baru setelah itu keluarnya dan kroninya, dan setelahnya lagi barulah masyarakat yang mereka pedulikan, ini gejala umum. Sekali lagi, meski tidak semua begitu. Itu sebabnya, masyarakat harus lebih ketat menyeleksi lagi siapa calon Kepala Daerah yang ada dipilih di Pilgub Sulawesi Utara (Sulut), Pilwako Manado dan Pilkada lainnya di seantero Sulut.

Ketika ditelisik, suasana batin para politisi juga sedang galau atas penyebaran Covid-19. Hal itu cukup dirasakan masyarakat, kecemasan atas penularan pandemi membuat masyarakat menjadi kurang ‘menikmati’ sajian demokrasi di tahun ini. Pilkada 2020 bisa dipastikan sebagai pesta demokrasi yang mendatangkan sunyi. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, Pilkada darurat membawa luka dan juga pilu bagi mereka yang menjadi ‘tumbal’ dari ketidakadilan penanganan Covid-19.

Perlu evaluasi serius nantinya. Biaya Pilkada darurat ini juga tidak sedikit. Apakah mereka penyelenggara Pilkada juga akan secara berjamaah berpotensi terjerat korupsi nantinya?. Indonesia sedang menghadapi bencana non-alam, darurat kesehatan begitu dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kita yang menganggur (di rumahkan), kesulitan mencari nafkah, dan problematika lainnya yang hadir karena Covid-19. Namun, kepentingan politiklah yang mengabaikan semua itu. Pilkada tetap saja dilaksanakan, jeritan masyarakat agar Pilkada ditangguhkan dulu tidak didengar para pemangku kepentingan.

Figuritas, Visi, Rekam Jejak dan Politik Dinasti di Kota Manado

Sejumlah politisi yang akan bertarung di Pilwako Manado (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Pengaruh figur dalam perhelatan politik tak dapat dipungkiri, begitu kuat. Kadang kala dalam praktek politik kita mengenal dengan istilah ketokohan politik. Politisi yang diakui memiliki figuritas dipersonifikasi seperti suatu hal yang memiliki energi kuat. Menjadi magnet politik, sehingga perpindahannya dari satu partai politik (parpol) ke parpol lainnya, powernya tetap dan tidak terkurangi. Beberapa contoh kasus kita temukan di daerah.

Ada politisi B yang semula berada di parpol tertentu membuat parpol itu berjaya, tapi setelah ia pindah haluan politik ke parpol M, maka berbalik parpol tempat awal ia berkarir terdegradasi konstituennya. Lalu parpol M, makin banyak peminatnya. Terdapat migrasi suara yang signifikan. Dapat ditakar, bahkan dominasi figuritas membuat kerja-kerja parpol sebagai ‘kendaraan’ pendulang suara dan mesin yang memproduksi pendukung, nyaris hilang. Kiblat publik dalam soal politik pun tak terasa mengalami pergeseran.

Dari yang awalnya mengandalkan kekuatan institusi parpol, beralih menjadi kepada kekuatan figuritas. Dari segi reproduksi kekuatan politik, parpol akhirnya kehilangan bargainingnya. Setidaknya terkurangi, parpol yang diharapkan menjadi mesin pendulang suara malah tidak produktif, malah cenderung menjadi ‘mandul’. Disinilah kewibawaan dan marwah parol menjadi tidak dikagumi lagi. Parpol sekedar menjadi alat yang sering didompleng politisi yang mengaku dirinya sebagai figur publik dan yang punya sumber daya finansial.

Praktek politik akhirnya tidak lagi menjadi ideolog. Melainkan pragmatis, spirit partai besar yang diperjuangkan parpol tentang pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat menjadi seperti tidak simetris. Yang dirancang begitu luar biasa, namun implementasinya malah jauh panggang dari api. Posisi parpol yang dihormati, tidak sekedar menjadi syarat sah dan jalan legal dalam pertarungan politik. Tapi lebih dari itu, berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen, semua menjadi hilang.

Seolah tak ada nilainya lagi. Visi parpol pun begitu, tak jarang kader parpol atau pekerja partai politik kehilangan identitasnya. Mereka dalam tampilannya nyaris sama dengan politisi gadungan yang tak berpartai politik. Padahal, sungguh sangat berbeda kelasnya. Bagi mereka yang berparpol tentu melewati proses dan pendidikan kepartaian, memiliki struktur pengetahuan sekaligus pengalaman yang lebih terukur, ketimbang mereka yang ujuk-ujuk masuk parpol atau menjadi politisi.

Imbasnya, pertarungan politik tidak lagi terlalu menonjolkan visi besar (grand narasi) pembangunan. Mundur kebelakang malah dan lebih mengandalkan hal-hal yang sifatnya materialistik. Pengaruh kekuasaan, intervensi dan usaha-usaha ‘merepressif’ lainnya yang digunakan demi mencapai kemenangan politik. Dalam menciptakan iklim politik yang bermutu, seharusnya pertarungan ide, program atau gagasan yang dikedepankan. Para kandidat Kepala Daerah di Sulawesi Utara, lebih sempit lagi untuk Kota Manado harus berani terbuka jualan visi-misi.

Berjualan di ruang terbuka. Bukan menyelam dan menyelinap di pasar gelap demokrasi, jadilah politisi negarawan. Yang berani mengatakan benar itu benar, tidak bermain standar ganda. Tidak hanya mengejar menang, melainkan menghargai cara-cara berkompetisi yang etis dan bermoral. Kontestasi politik yang unggul harus juga melacak siapa saja politisi yang punya jejak rekam. Agar masyarakat pemilih (konstituen) mengerti siapa figur yang mereka pilih nantinya. Jangan disimpan rekam jejak para politisi, bakal calon Kepala Daerah tersebut.

Baik mereka politisi yang mandiri, punya keberanian sebagai petarung politik. Ataupun mereka yang kebetulan kerabat dan karibnya menjadi penguasa saat ini, lantas memanfaatkan kesempatan untuk ikut bertarung dalam Pilkada darurat, Rabu 9 Desember 2020. Politisi yang punya niat bertarung dalam hajatan demokrasi pandemi perlu mengenalkan dirinya ke masyarakat secara jujur dan transparan. Jangan malu-malu, atau jangan juga tampil penuh basa-basi.

Kita hampir seluruh masyarakat di Negeri ini sedang mengalami krisis yang serius, yakni krisis ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemimpin. Maka menjadi penting bakal calon Kepala Daerah di Kota Manado tampil dengan kejujurannya. Hal ini tentu menjadi momentum agar masyarakat mengenali lebih dalam siapa kandidat yang layak mereka pilih kelak. Praktek politik dinasti di daerah juga sedang tumbuh-tumbuhnya sekarang, ini realitas. Tak perlu kita lebih dan kurangi, atau menutup-nutupi itu. Pada konteks tersebut politik dinasti memiliki plus minusnya masing-masing.

Publik tentu mempunya segudang harapan agar ada perubahan di derah ini. Proses demokrasi membawa transformasi yang berarti, bukan sekedar menjadi rutinitas yang teknis dan penuh hura-hura. Lebih dari itu, pasca Pilkada kepemimpinan baru di daerah mendapatkan energi baru pula. Ada progres dalam membangun daerah. Memenuhi harapan tersebut, kiranya politisi mengedepankan cara berfikir yang terbuka. Membangun komunikasi, lakukan edukasi tanpa diskriminasi agar masyarakat dan politisi, terlebih pemerintah tidak berjarak.

Gunanya tentu adalah segala program pemerintah nantinya mendapat topangan masyarakat. Partisipasi publik yang selama ini cita-citakan juga akan lebih mudah diraih, jika sejak dini jelang, disaat dan setelah Pilkada, sinergitas itu dibangun. Menyatu antara elemen masyarakat, termasuk politisi serta pemerintah menjadi kekuatan maha dahsyat bagi laju pembangunan. Pilar kebersamaan dan persatuan ini jangan sekali-kali diabaikan. Itu sebabnya, politisi kita juga harus rukun, tak etis mempertontongkan cara yang kurang baik. Jadilah lemah lembut, penuh ketenangan, toleran dan bersikap negarawan.

Golkar-NasDem Menyatu di Sulut, ODSK Punya Lawan Tanding

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Perkiraan para analis politik, praktisi dan juga para aktivis terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ketika dilaksanakan 9 Desember 2020. Maka, dikalkulasi akan menguntungkan para incumbent (petahana). Meski digulirnya Pilkada yang tengah bergerak pada tahapan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Konsensus Pilkada dilaksanakan tahun ini bukan isapan jempol, bukan asal-asalan. Ini tentu kompromi kepentingan yang serius dibangun.

Sampailah rancangan PKPU juga tengah digodong. Sabtu (6/6/2020) hari ini, KPU Republik Indonesia (RI) tengah melakukan Uji Publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana Nonalam.

Ketika melakukan simulasi sederhana. Peta politik di daerah yang fluktuatif perlu hitungan terukur untuk menang. Baik pertarungan pasangan calon Pilgub, Pilbup dan Pilwako melahirkan konstalasi yang nyaris sama. Ada probabilitasnya, tidak pasti dalam matematika politik. Konstruksi koalisi secara nasional dari partai politik (parpol) juga akan menjadi ukuran kecenderungan menang atau kalahnya suatu parpol dalam kontestasi Pilkada. Siklus politik memang tidak pernah absolud, tidak pernah paten. Namun berjalan fleksibel, layaknya konstalasi demokrasi umumnya yang berlangsung dinamis.

KPU pun telah memastikan bahwa tahapan Pilkada 2020 akan dilanjutkan Juni 2020. Hal itu sebagai tindaklanjut dari rapat Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat tahapan Pilkada 2020 mulai dijalankan kembali. Penetapan Pilkada di tengah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak mudah. Sarat kepentingan politik.

Pemungutan suara akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Walau kondisi Indonesia sedang darurat kesehatan, motivasi dan obsesi stakeholder terkait memang sudah bulat. Atas keinginan itu, optimisme menyangkut Pilkada siap digelar mulai disampaikan KPU di daerah sampai Kepala Daerah. Konsolidasi melalui loby-loby politik tentu mulai dilakukan kelompok berkepentingan.

Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), peluang kemenangan lebih dari 50% berada ditangan petahana. Menarik ketika terjadi head to head di Pilgub Sulut. Petahana Olly DonadokambeyStaven Kandouw (ODSK) akan mendapat lawan tanding yang kuat ketika menghadapi koalisi dari partai Golkar dan NasDem. Jika yang dipasangkan adalah GS Vicky LumentutChristiany Eugenia Tetty Paruntu, Tetty Paruntu-Vonnie Anneke Panambunan, atau Vonnie Panambunan menggaet papan dua dari politisi muslim, berarti ODSK dipastikan kesulitan meraih menang.

Petahana tentu menjual soal kesuksesan program. Perbuatan baik dan kontribusi-kontribusi yang dilakukan, lalu keunggulan perang udara (politik uang) juga menjadi hitungan tersendiri dalam memudahkan kemenangan kandidat dalam Pilkada. Sebagai wacana tanding, melawan petahana dengan skenario politik progresif. Menjadi oposisi yang waras, tidak membabi-buta dalam mengajukan kritik. Apalagi rival politik ODSK punya jejak rekam politik yang ternyata masih dapat dilumpuhkan. Track record menjadi begitu penting disini.

Pihak non petahanan berada dalam posisi bebas dan lebih diuntungkan sebetulnya. Mengelola serta mengemas isu yang akurat juga menjadi penentu. Yang patut menjadi jualan dalam Pilkada 2020 sejatinya yakni humanisme. Memperdagangkan nama baik, bukan mendiskreditkan atau melakukan praktek politik destruktif. Kompetisi program (narasi) perlu diprioritaskan. Bukan menggunakan black campaign. Merendahkan lawan politik dengan cara-cara melabrak etika juga sangat tidak menguntungkan.

Mendrive calon pemimpin untuk menang dalam Pilkada Serentak tidak mudah. Kemudian, tak sampai saja dalam meraih kemenangan. Lebih dari itu, mengawalnya sampai selesai periodesasi kemenangan. Merawat keakraban, soliditas dan harmonisasi kepemimpinan agar selalu akur menjadi penting. Sebab, dalam periodesasi sejarah kepemimpinan Kepala Daerah selalu terjadi ‘pica kongsi’ di tengah jalan.

Selain itu, kekuatan teamwork menjadi kuncinya. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Artinya, core dari yang disampaikan Imam Ali yaitu kerja-kerja kolektif. Melalui kerja yang terorganisir, maka segala peluang kemenangan akan mudah diraih. Diprediksi isu politik identitas dan politik dinasti akan mencuat di Pilkada Serentak 2020 ini. Perlu dibendung, disiapkan kanalisasi isu.

Bola politik bisa juga digulirkan untuk menggalang opini guna melawan petahana. Ketika lalai, kurang peka membaca tanda-tanda politik, maka petahana menjadi musuh bersama (common enemy). Pekerjaan rumah lainnya, petahana harus bekerja maksimal membebaskan atau membentengi masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Karena ketika tidak selesai, maka petahana akan diganjal atas isu tidak beresnya petahana memerangi Covid-19.

Keberpihakan nama-nama politisi seperti Jantje Wowiling Sajow, Jimmy Rimba Rogi dan Elly Egelbert Lasut sebagai tolak ukur kemenangan Pilkada Sulut. Ketika JWS sapaan akrab Jentje Sajow bergerak dan gabung dengan NasDem, konstalasi politik di Pilkada Sulut makin menguntungkan posisi NasDem di daerah ini. JWS yang dikenang sempat berseberangan dengan OD terpantau sedang gerilya, melakukan safari politik, boleh jadi ini penanda kalau ODSK bakal menemukan lawan sepadan.

Ketika dipenghujung, kemudian OD mampu merangkul JWS, Elly Lasut dan Jimmy Rimba Rogi atau Imba, berarti OD akan menang dengan tidak terlalu bekerja keras. Politik memang tak semudah yang dipikirkan. Tapi, juga merobohkan ketidakmungkinan-ketidakkemungkinan yang ada. Dalam politik segala sesuatu dapat menjadi mungkin.

iklan1