Tag: pilkada

Koruptor Itu Produk PILKADA

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

Oleh : Dr. Ferry Daud Liando, Pengamat Politik

Penilaian publik atas melemahnya ketajaman KPK dalam penindakan korupsi secara perlahan mulai terbantahkan. Pekan lalu secara berturut-turut KPK menangkap dua pejabat publik. Pertama menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Kemudian pada Jumat (27/11) menangkap Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Edhy bersama isterinya sempat membelanjakan hasil korupsinya di Amerika Serikat dengan membeli sejumlah barang mewah. Ia membeli sepatu bersol tebal Louis Vuitton berseri Abbesses Derby. Jika dirupiahkan, harganya Rp. 16,7 juta. Harganya tentu amat mahal.

Padahal bangsa ini tidak kekurangan tokoh-tokoh yang harusnya dijadikan teladan. Wakil Presiden pertama Bung Hatta, tak sempat mewujudkan impiannya membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Sempat lama ia menambung, tapi belum sempat terkumpul, namun tiba-tiba tabungan itu digunakan karena ada kebutuhan keluraga yang dianggap lebih mendesak.

Jika Edhy memperdagangkan izin, Ajay ditangkap karena dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit. Ajay merupakan walikota koruptor ketiga di daerah itu. Lebih dari 300 kepala daerah produk Pilkada yang telah tertangkap KPK karena korupsi.

Menangkap kepala daerah koruptor dalam suasana Pilkada seperti sekarang tentu akan berpengaruh pada tingkat Kepercayan publik atas pelaksanaan Pilkada. Sikap itu bisa jadi berkorelasi pada Partisipasi pemilih. Potensi trauma publik bisa saja terjadi. Jangan-jangan calon yang dipilihnya itu akan koruptor juga. Ini menjadi tantangan bagi KPU yang saat ini sangat serius mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi Covid-19.

Lantas apa saja yang menyebabkan masih banyak kepala daerah yang tertangkap KPK.

Pertama, biaya Pilkada yang harus dikeluarkan masing-masing calon cukup besar. Informasi yang pernah dipublikasikan Kemendagri bahwa untuk calon bupati dan walikota bisa menghabiskan anggaran 25 hingga 30 milyar. Sedangkan untuk calon gubernur bisa mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan kebanyakan untuk menyuap partai politik (candidate buying) agar mendapatkan tiket pencalonan, sementara untuk calon perseorangan menggunakan anggaran itu agar mendapat dukungan KTP. Pada saat kampanye, masa tenang dan sesaat sebelum pencoblosan sebagian besar calon menggunakan uang untuk menyuap (vote buying) pemilih agar mendapatkan suara.

Kedua, sebagian parpol belum serius menyeleksi calon kepala daerah. Pengalaman kepemimpinan dan moral kerap bukan menjadi standar parpol dalam mengusung calon. Itulah sebabnya jual beli suara merajalela dalam setiap Pilkada. Jika moral menjadi standar parpol dalam penetapan calon, maka tak mungkin akan ada calon yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang untuk usaha kemenangannya. Bukan rakyat yang pragamatis. Tapi moral calon yang terbatas. Sebab uang bukan berasal dari pemilih tapi datang dari calon. Hanya moral yang bisa mencegah politik uang, bukan memperketat aturan. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk menyuap itu berasal. Sebagian besar anggaran itu berasal dari uang pinjaman, penjualan benda baik tanah, rumah, mobil atau benda-benda berharga lainnya. Informasi dari KPK bahwa sebagian anggaran juga berasal dari para cukong. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang terpaksa harus melakukan korupsi. Sebab hendak mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk menyuap pemilih saat Pilkada.

Kepala daerah yang ditangkap KPK selama ini bisa jadi karena kesialan saja. Sebab indiksi korupsi banyak juga diduga dilakukan kepala daerah lain, namun kelihaiannya sangat licik dan licin sehingga bisa terhindar dari radar KPK.

Mengatasi korupsi tentu membutuhkan banyak pembenahan. Namun bagi saya, hal yang paling urgen adalah:

Pertama, membenahi kelembagaan partai politik. Jauh sebelum pemilihan, sedapat mungkin para calon sudah dipersiapkan. Tak hanya membentuk jiwa dan skill kepemimpinan, tapi perlu juga dibekali dengan akhlak dan moral. Selama ini sebagain parpol baru memberikan kartu tanda anggota (KTA) sehari sebelum pencalonan. Karena calon itu memang bukan kader parpol sebelumnya.

Kedua, perlu pelembagaan kaderisasi secara sistematis pada masing-masing parpol. UU Pilkada atau UU Parpol perlu mengatur syarat berapa lama seseorang menjadi kader parpol untuk bisa menjadi calon. Hal ini untuk mencegah diperjualbelikannya tiket pencalonan kepada orang lain meski bukan kader parpol. Selama ini banyak oknum yang hanya memanfatakan (membeli tiket) parpol agar ambisinya berkuasa terpenuhi lalu merampas fasilitas negara, memperkaya diri sendiri.

Ketiga, UU perlu melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon pada jabatan-jabatan publik sebagai bentuk efek jerah. Koruptor tetap berkuasa karena tak ada larangan baginya untuk menduduki jabatan yang sama. Berlindung dibawa UU HAM tentu tidak relevan sebab hak-hak warga negara harusnya didahului dengan kewajiban bernegara. Tindakan para koruptor sama artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-haknya sebagai warga negara harus dibatasi termasuk melarang untuk menjabat kembali.

Tanpa ketiga tindakan ini maka jangan berharap koruptor berhenti berpestapora di negeri ini.

Begini Sikap Saudagar Bugis di Pilkada Sulawesi Utara

Pimpinan KKSS Sulut saat menghadiri MUBES belum lama ini (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara (Sulut) dalam menyikapi momentum politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulut, secara tegas KKSS menyampaikan sikap. Dan tidak mengarahkan organisasi pada praktek afiliasi politik keberpihakan. Hal tersebut disampaikan H. Sudarmono, selaku Bendahara Umum KKSS Sulut, Selasa (22/9/2020) pada Suluttoday.com.

Sikap KKSS dalam Pilkada Sulut, kata Lambertus, dalam helatan politik di daerah nyiur melambai, berbagai komunitas dan elemen masyarakat mulai di dekati dan bahkan ada yang mendekati para kandidat. Melihat gerakan sosial masyarakat tersebut KKSS Sulut

”Kami mencoba menghubungi Petinggi Paguyuban para saudagar Bugis ini terkait Pilkada 9 Desember 2020 nanti, baik untuk Pilgub maupun Pilwako manado. Bahwa KKSS secara kelembagaan di bawah kepemimpinan Pak Liling, Jasman dan H. Sudarmono (KSB KKSS) dengan Penasehat Pak Brig Jend. Basthomy Sanap belum bisa memberikan arahan secara organisatoris. Mengingat hal tersebut belum dibicarakan secara kelembagaan, tapi sebagai warga yang baik tentunya harus turut aktif dalam keterlibatan dalam agenda-agenda politik. Kami hanya bisa menginstruksikan warga KKSS untuk wajib menggunakan hak politiknya dalam hal ini harus memilih,” kata Haji Domo sapaan akrab Sudarmono tegas.

Pria yang juga Ketua KEBUGIS Sulut itu menambahkan bahwa adapun siapa yang akan di dukung masih dalam pembahasan internal KKSS. nanti ada waktunya akan kami sampaikan. Karena sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat terkait sikap politik kami. Semua pasti ada waktunya.

Sementara itu saat dihubungi media, Dewan Penasehat KKSS Sulut yang juga mantan Bakamla Sulut, yang biasa disapa dng panggilan Tomy mengatakan semua saya serahkan kepada pengurus KKSS di daerah di bawah kepemimpinan Liling beserta H. Jasman dan pak Haji domo selaku KSB.

”Jika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan KKSS mendukung calon kandidat tertentu, maka saya dan bahkan kami pengurus KKSS Berlepas diri dari hal tersebut. Intinya hubungi saja ketiga nama tersebut diatas,” ujar Haji Domo.

Untuk diketahui, di Kota Manado sendiri, berbagai dukungan Ormas terhadap Paslon Wali Kota mulai digaungkan. Ada kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Kopiah Karanji yang merupakan perhimpunan warga Kota manado asal Gorontalo, telah menampilkan gelagat mendukung salah satu kandidat. Selain warga asal Gorontalo, ada juga warga asal Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS dimana ada dua sayap penyokongnya yakni Komunitas Warga Toraja (KKT) dan KEBUGIS.

(*/Am)

Empat Instrument Penting Mengukur Pilkada di Sulut

Dr. Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ada 4 instrumen penting mengukur Pilkada berkualitas yaitu kerangka hukum yang baik, penyelenggara yang profesional, Calon2 yang berkualitas dan bermoral serta partisipasi masyarakat. Pengamat Politik Dr. Fery Daud Liando saat diwawancarai oleh awak media, Sabtu (8/8/2020) mengatakan, satu instrumen tak berfungsi dengan baik maka potensi pilkada tanpa kualitas kemungkinan besar akan terjadi.

“Posisi masyarakat dalam Pilkada tak lagi sebatas objek sebagaimana perannya di orde baru. Kini Partispasi masyarakat tak sekdar hanya sebatas pemberian suara di TPS sebagaimana perkiraan banyak orang. Peran Masyarakat sudsh sangat dibutuhkan sejak tahapan awal Pilkada dimulai. Partispasi itu misalnya bagaimana membantu KPUD dalam menginformasikan dokumen kependudukan dalam rangka akurasi data pemilih,” ujar Liando, yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tambahnya lagi, bahwa membantu mengklarifikasi daftar dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal pengawasan, kerja-kerja Bawalsu akan sangat efektif jika ada peran masyarakat. Tak mungkin Bawalsu sanggup mengatasi segala bentuk pelanggaran atau kejahatan para calon atau tim sukses tanpa peran serta masyarakat. Dinamika yang berkembang di media sosial (Medsos) misalnya, juga tak luput dari pantauan Liando.

“Baik dalam melaporkan peristiwa, membantu menyediakan barang bukti maupun kesediaan bersaksi jika dibutuhkan dalam persidangan. Pelanggagaran dan Kejahatan Pilkada Seperti permainan suap dan sogokan calon terhadap pemilih, hoax atau pun ketidaknetralan ASN berpotensi terjadi,” tutur Liando.

Hal itulah yang menurut Liando pentingnya menghidupkan peran masyarakat. Sangat strategisnya masyarakat dalam proses berdemokrasi harus diwujudkan guna lahirnya Pilkada berkualitas. Namun demikian partisipasi masyarkat sepertinya tidak seoptimal sebagaiama Pilkada-Pilkada terdahulu. Pilkada ditengah covid-19 ini mengharuskan masyarakat akan membatasi diri. Ruang gerak masyarakat dikendalikan oleh protokol kesehatan.

“Mereka akan lebih memilih melindungi diri mereka ketimbang tertular virus. Anjuran Pemerintah untuk tetap tinggal di rumah bagi masyarakat tentu akan jadi potensi pasifnya masyarakat untuk berpartipasi. Apalagi perlindungan keselamatan melalui alat perlindung diri (APD) hanya tersedia bagi petugas di masa tahapan. APD bagi masyarakat kemungkinan hanya berlaku saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkap Liando.

(*/APN)

Siap Hadapi Pilkada Serentak, PKS Manado Rekrut Saksi

Ketua DPW PKS Sulawesi Utara saat memberikan arahan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.c0m – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado, Sabtu (11/7/2020), menggelar perekrutan saksi untuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Elfah Kota Manado itu, menurut Farist Soeharyo, Sekretaris DPD PKS Kota Manado untuk memastikan bahwa pihaknya telah siap menyukseskan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado.

”PKS kembali menggelar konsolidasi bersama pengurus DPC se-Kota Manado dalam rangka mempersiapkan saksi utk perhelatan akbar Kota Manado yakni Pilwako Manado, 9 Desember 2020. Sebagaimana diketahui banyak pihak bahwa PKS adalah salah satu partai yang memiliki mesin politik yang sangat kuat, kita menggelar perekrutan saksi untuk menyiapkan segala kesiapan. Sehingga tidak tiba saat tiba akal saat Pilwako nantinya,” kata Farist.

Selain PKS yang memiliki kader-kader yang militan, mereka juga terkonsolidasi solid dari jajaran struktur di atas sampai di grass root. Terlebih PKS sangat terkenal secara nasional sangat jeli dan akurat dalam masalah saksi atau pengawalan suara kandidat di TPS. Dalam pertemuan Sabtu malam tersebut, pengurus DPD PKS Kota Manado juga telah menunjuk dr. Suyanto Yusuf sebagai koordinator saksi untuk mengawal suara kandidat di Pilwako Kota Manado 2020.

”Telah terbahas pula dalam pertemuam tersebut teknis pelaksanaan, pola perekrutan bahkan anggaran saksi. PKS akan menyiapkan saksi untuk Pilwako Manado mulai dari TPS hingga perhitungan di Kecamatan. Lantas kandidat mana yang akan dikawal suaranya oleh kader PKS? 3 nama (MOR, JPAR, SSK) sudah di kantongi DPP PKS,” ujar Farist, jebolan Unsrat ini tegas.

Kader PKS Manado solid hadapi Pilkada (Foto Istimewa)

Adapun kepada siapa SK DPP PKS akan turun, DPD PKS Manado masih menunggu keputusan tersebut dari DPP, yang pasti, kepada siapapun SK diturunkan oleh DPP PKS maka kami selaku kader akan selalu siap untuk mengawal amanat tersebut.

Sekedar diketahui, selain Ketua DPC se-Kota Manado yang hadir, terpantau juga Ketua DPW PKS Sulawesi Utara (Sulut), Syarifudin Saafa. Kemudian selaku tuan rumah, Ketua DPD PKS Kota Manado, Abu Hasan Syafii juga hadir dengan jajaran pengurusnya.

(*/Bung Amas)

Pentas Politik dan Sepenggal Peta Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Layaknya cermin cekung yang fungsinya mengalami konvergensi, mengumpulkan cahaya. Selain nilai fokusnya positif, sisi lainnya adalah mencipta ego komunitas. Boleh seperti katak dalam tempurung, mirip pula dengan ‘para begal’ yang merasa hebat dalam komunitasnya sendiri. Namun setelah keluar dari lingkupnya, ia menjadi teralienasi, kecil dan tidak memiliki kemampuan berkompetisi di luar.

Bagi para calon Kepala Daerah (Cakada) gejala itu terlihat. Masing-masih secara sepihak, subyektif mengaku begitu hebat dan kuat, percaya diri, memiliki kemampuan lebih. Sayangnya kalau menggunakan indikator pertarungan eksternal, ternyata yang mengaku kuat di internal itu tidak memiliki kekuatan signifikan. Standar yang dipakai hanya bersifat terbatas. Atau bila tidak, mereka menggunakan ukuran-ukuran lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan politik aktual.

Hajatan Pilkada Serentak Lanjutan ‘darurat’, memang menghadirkan tantangan yang berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Isu kesehatan, kepedulian Cakada terhadap penanganan penularan COVID-19 juga begitu menonjol dibicarakan. Ditambah lagi dengan pola kampanye yang sedikit berbeda. Tidak diperkenankan kampanye terbuka dengan malibatkan kerumunan masyarakat. Itu sebabnya, efektifitas kampanye perlu direformaluasi lagi.

Seperti cermin cekung, para aktor demokrasi juga punya ‘baju’ sendiri dalam menakar kekuatannya. Sebagian figur dianggap kuat, punya popularitas dan elektabilitas versi lembaga survey, tapi berpotensi lemah disaat berlangsungnya kompetisi Pilkada. Karena dalam desain strategi dan aktualisasi di lapangan, sering kali berbeda. Mereka Cakada yang merasa kuat di internal parpolnya, juga akan lemah ketika bertarung terbuka di luar.

Begitu seterusnya, ada yang kelihatan lemah dan diremehkan kekuatan politiknya, ternyata tiba-tiba menjadi kuat saat hari H pelaksanaan Pilkada. Semua perubahan-perubahan drastis itu sering terjadi dalam praktek politik, bukan barang baru. Berarti bagi para kompetitor politik di Pilkada perlu menyiapkan stok mental yang cukup. Siap menang dan siap kalah. Siap pula dihianati, ditinggalkan serta menanggung beban realitas yang ditimbulkan akibat komitmen politik yang dibangunnya.

Politisi kebanyakan jumawanya, sebagai wujud dar optimisme berlebihan. Untuk menghindari frustasi dikemudian hari, sikap jumawa perlu dikontrol. Tak boleh berlebihan meraka paling kuat. Seperti itu pula rasa minder berlebihan, juga merugikan Cakada tersebut. Cepat tepat dan cermat membaca situasi politik. Jangan menjadi politisi ‘talinga tipis’. Atau jangan pula menjadi politisi ‘sok tau’ yang merasa semua masukan terhadapnya tidak tepat dan ditolaknya.

Itu juga merugikan, jadilah politisi yang pandai menyeleksi masukan dan membaca realitas secara multi dimensional. Bukalah komunikasi seluas-luasnya, tapi soal komitmen tetap harus melihat sisi maslahatnya. Memang politisi ulung dan hebat yang sering kita temui yaitu mereka yang terbuka dalam membangun komunikasi politik, menghindari banyaknya musuh. Mencari teman atau sekutu sebanyak-banyaknya, tak kalah pentingnya ia punya komitmen kuat.

Bila telah bersepakat bersama, tidak pernah diingkarinya. Begitulah identitas dari politisi kawakan, mereka selalu mati-matian memperjuangkan komitmennya meski badai resiko menghadangnya. Jadi gerak dan harga dirinya berada pada komitmen yang dijalaninya tersebut. Bukan hal mudah mencapai level politisi seperti itu. Mereka telah melewati banyak rintangan, sampai terbentuklah karakter.

Politisi petarung memang karirnya dibangun dari interaksi pesta demokrasi yang berulang. Pahit dan manisnya telah dirasakan, tidak instan. Akhir-akhir ini dinamika politik di daerah sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dijalani masyarakat. Sejauh ini tarik menarik kekuatan politik masih berada di seputaran internal partai politik masing-masing. Semua parpol punya hitungan dan obsesi menang, baru bersifat membangkitkan ego sektoral. Upaya menuju pada konsensus politik tengah dibangun saat itu.

Melihat indah dan sempuran dalam cermin, lantas realitasnya juga indah, belum tentu. Sesuatu yang terlihat estetis di dalam cermin ‘kaca bayang’ belum tentu estetis dalam kenyataannya. Cermin kadang kalah ‘berdusta’ atau melebih-lebihkan. Jika Cakada hanya berpatokan pada cermin diri sendiri, parsial, maka menjadi kaku dalam praktek politik nantinya. Apalagi hanya sekedar bercermin pada cermin cekung yang melahirkan over subjektif.

Lalu mereka merasa hebat di pentasnya sendiri. Setelah di adu bertanding dalam pentas lebih luas, kebanyakan kalah mental. Walau ada juga figur-figur yang pantas dan layak dipertandingkan di ruang terbuka, mirisnya mereka sering tidak dilirik parpol.

iklan1