Tag: pitres sombowadile

Kabar Pilkada Bolsel (3)

Kejari saat bersilaturahmi dengan Pemkab Bolsel (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kejari Silaturahmi ke Pemkab Bolsel

RASA keadilan sontak berdegub kencang di dada. Seolah ada dering bising alarm juga di telinga. Itu terjadi saat saya membaca berita ‘’kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu’’ ke Pemerintah Kabupaten Bolsel kemarin hari (18/2) via media daring (online).

Tak sekadar itu, alarm dalam diri saya itu menderu-deru karena terberitakan pihak kejari dalam kesempatan anjangsana silahturahmi itu secara resmi menerima pemberian bantuan mobil operasional dari tuan rumah yang dibesuk itu. Wow.

Meski pemberian itu berbeda dengan terma dan definisi gratifikasi, yaitu karena modus pemberiannya ada pada jalur hubungan institusi ke institusi. Yaitu, pihak eksekutif membantu pihak penyidik. Artinya, pemberian mobil itu tidak terjadi dalam jalur persekot perseorangan kepada pihak yang memiliki kekuasaan hukum, dan pihak yang memberi berharap dapat dibantu agar dileluasakan dari jerat hukum.

Meski demikian, anjangsana antar dua lembaga ini termasuk agak intens ini. Kunjungan terjadi pada dua kali pertemuan dalam waktu yang pendek, yang keduanya dilakukan dalam tema mulia insani ilahi: silaturahmi.

Apakah sekadar dengan cap jenis pertemuan insani semacam itu, saya harus mengakhiri untuk membahas wacana-wacana yng terkembang dari hubungan dua lembaga yang sama-sama dibiayai oleh dana negara ini.

Saya akhirnya memilih untuk membahasnya pendek di sini. Membawanya ke dalam kerangka-kerangka wacana publik secara madya untuk membeber aspek-aspek pendidikan hukum pada masyarakat, sekaligus mengungkap beberapa dimensi yang pantas untuk sedikit dikorek-korek dari dua temu kangen Kejari dan Bupati Bolsel itu. Itulah sekadar diurai pada tulisan panda ini.

Sejujurnya, saya merasa aneh. Bahwa kok Kejari bisa demikian leluasa dan tidak kritis untuk bisa menahan dirinya agar tidak berkunjung ke Pemkab Bolsel di Panango. Soalnya, pihak penyidik negara ini kan pada saat yang sama sedang memeriksa Bupati Bolsel dalam perkara dugaan terjadinya suap menyuap dalam sebuah proyek pembangunan pasar di desa Milangodaa, Bolsel? Bagaimana kejari bisa lepas kendali atas kesadaran ini?

Mungkin memang di situ sisi tidak eloknya dari kunjungan sang kejari, apalagi sampai mau menerima pemberian bantuan mobil itu. untuk bersilahturahmi itu jelas rentan ditafsir sumir oleh publik sebagai ada kaitannya dengan upaya mencari solusi atas kasus Bupati. Ini kesadaran pikir dari publik yang bisa liar ke mana-mana, kejari tentu dapat mengatasinya dengan memberi penjernihan atasnya via ‘statement’-nya.

Keterangan resmi kejari itu untuk menghalau kesadaran pikir publik yang tentu disana-sini potensial diboncengi oleh dugaan negatif, misanya, ‘’…siapa tahu ada kongkalingkong dalam duo temu silahturahmi?…’’.

Untuk itu, saya sebagai ‘public defender’ (pembela publik) yang dulu pernah memperkuat Masyarakat Transparansi International (MTI), sekadar mengharap kejari mau menjernihkan soal ini dengan memberi keterangannya.

Apa yang saya tahu, kasus suap yang (sebagian) sudah diakui oleh pihak-pihak yang dipanggil kejaksanaan ini (di antaranya merupakan hasil dari pemeriksaan dari silahturahmi Bupati Bolsel yang pertama) mestinya didorong ke proses-proses hukum standar yang terukur. Bukan diberi bumbu-bumbu pertemuan di luar kerangka hukum.

Saya sebelumnya yakin Kejari akan disiplin pada mekanisme dan tata penyidikan standar, karena figur ini konon disebut-sebut orang, ‘’…pak kejari pernah bekerja dalam suasana pemberantasan korupsi di KPK…’’. Tapi ruang-ruang silahturahmi yang dibuka kejari sungguh bisa membuyarkan upaya pemberantasan korupsi.

Ataukah ada tekanan-tekanan politik tertentu yang dikerjakan pada pihak kejari agar menempuh jalan-jalan ini. Saya tahu kasus suap itu, masih banyak yang belum terungkap, misalnya ihwal keterlibatan penguasa lain yang dalam kajian saya ikut mendapat cipratan dana suap menyuap itu juga.

Yang jelas bahwa silahturahmi pada saat sang bupati sedang pada posisi terperiksa itu nyata janggal, kalau bukan ganjil. Atasnya kejari mesti membuat beberan akuntabilitasnya. Karena bisa saja berita yang dibeber pihak pemkab Bolsel itu sebenarnya upaya sepihaknya untuk ‘mempercantik tampilan’ saja (‘window screening’) saja, dan kejari sejatinya tetap konsisten melakukan pemeriksaannya pada kunjungan kedua ini, sebagaimana terjadi pada kunjungan Bupati yang pertama di kantor kejaksaaan negeri Kotamobagu.

Publik hanya menunggu keterangan yang transparan, sebab jika ditutup-tutup akan banyak godaan ‘setan’ di sana. Saya baiknya menunggu respon pihak kejari atas masalah yang sudah publik ini. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui sejak awal.

Semoga ada keterangan itu. Semoga, semoga, semoga sekali lagi.

Kabar Pilkada Bolsel (2)

Bupati Bolsel (Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

4 TAHUN MASA KERJA BERKAH, BENARKAH???

SAYA membaca di banyak media daring (‘online’) ihwal perayaan 4 tahun masa kepemimpinan bupati/wakil bupati Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid. Kedua pasangan pemimpin ini sayang kadung ditakaburkan sebagai pasangan berKAH).

Atas klem 4 tahun itu saya terpaksa mesti meluruskan. Mudah-mudahan para pendukung pasangan ini ikhlas hendak diluruskan. Jangan terus-terusan berbengkok-bengkok ria. Pertama, tidak benar pasangan BerKAH sudah bekerja pada rentang usia 4 tahun. Sejatinya, Iskandar Kamaru baru dilantik oleh Gubernur Olly Dondokambey pada 1 Oktober 2018. Saya sendiri hadir dalam acara itu. Sedang, Dedi Abdul Hamid dilantik belum setahun lalu, tepatnya pada 23 April 2019. Sayang, saya tidak hadir pada pelantikannya.

Artinya, rentang waktu kerja keduanya baru berusia setahun saja. Atau, kalau hendak dirunut ke masa sejak Iskandar menjadi bupati, usianya paling lama 16 bulan saja. Karena itu, saya tidak mengerti kok kini dirayakan menjadi 4 tahun? Mungkin ada cara hitung aritmatika dan matematika lanjut yang dipinjam dari dunia antah berantah. Apakah mungkin karena kedua pasangan ini hendak mengklem capaian tahun-tahun ke belakangnya, maka usia kerja itu dimelarkan sedemikian itu. Politik memang sungguh aduhai, fakta dapat dimelarkan dan disusutkan sekehendak hati.

Sialnya, banyak kegagalan yang ternyata kalap malah diklem seolah keberhasilan. Misalnya, kegagalan Bolsel menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Kegagalan ini menibakan Bolsel menjadi daerah yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di antara 15 kabupaten/kota.

Riston (Foto Ist)

Meski demikian, Bolsel masih saja mengklem pihaknya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,56. Klem ini tentu baik sekadar diumbar di antara orang-orang yang tidak mengikuti secara persis angka-angka kemiskinan keluaran Biro Pusat Statistik (BPS).

Tapi, jelas angka turun itu masih memalukan untuk dipertontonkan, karena angka kemiskinan Bolsel kan tetap saja paling tinggi di Sulut. Lantas untuk apa pada acara syukuran itu, kegagalan dibentang-bentangkan dengan dada nan membusung. Catatan buruk corengan itu masih ditambah dengan angka IPM yang sebenarnya tidak kalah busuknya untuk dipapar-paparkan. Untuk IPM, Bolsel juga masih di urutan sepatu. Lantas untuk apa dibanggakan dan dijadikan alasan untuk meminta kelanjutan masa jabatan.

Sampai di sini, sudah saya jangan menulis lagi, karena kini saatnya rakyat yang menilai, Karena toh mereka yang akan menentukan siapa pemimpin Bolsel berikutnya. Sorry, saya tetap Riston Mokoagow.

Kabar Pilkada Bolsel (1)

Riston bersama Tetty Paruntu, Ketua Golkar Sulut (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kehadiran Riston Mokoagow di Pilkada Bolsel berimplikasi bnyk pada konstelasi persaingan pilkada di negeri perairan selatan Boelang, yaitu:

1. Skenario kotak kosong sbg ciri pilkada yg sangat memalukan (krn calon yg insani diperhadapkan dengan kotak yg bendawi) itu menjadi nihil dpt. diwujudkan, (karena upaya akhir membeli hak pengusungan partai2 demi menghadang munculnya calon alternatif akan potensial pupus).

2. Karena, ketakutan pasangan petahana pepesan kosong yg mengira dirinya berkah itu, skenario kontes pilkada Bolsel harus digeser jadi pilkada yg mempersandingkan dan mempertandingkan beberapa pasangan peserta.

Artinya, penguasa ‘guhanga’ yg kadung mengira dirinya peracik iklim politik Bolsel itu, mesti mendorong kemunculan figur2 tertentu untuk maju sebagai boneka, oh oh bukan boneka, tapi badut.

Soalnya, yg kini sdh jadi pasangan petahana, kan tidak lain hakikinya adalah pasangan boneka dari penguasa ‘guhanga’.

Dalam rangka itu, beberapa org yg dekat dengan ‘guhanga’, misalnya, figur yg sekian waktu menjadi orang yg menyimpan harta kekayaan ‘guhanga’, sontak dicalonkan jadi calon badut.

Tujuannya, jelas terbaca, yaitu, agar suara hasil pencoblosan pilkada terpecah-pecah, dengan keyakinan bahwa pasangan petahana bisa lebih besar raihannya, karena adanya kontribusi dukungan ASN dan pemerintahan desa.

3. Penguasa ‘guhanga’ akhirnya mesti bekerja keras dr Jakarta untuk membantu baik pasangan boneka berkah dan pasangan badut.

Sang penguasa mengatur ritme kerja pencitraan dirinya dan kinerjanya tiap 2 mingguan akan datang ke wilayah Posigadan untuk melemahkan Riston dan memecahkan suara ke pasangan boneka dan badut.

Apakah Riston dapat dikalahkan. Belum tentu. Tergantung pada kesadaran dan ‘iman’ rakyat untuk melawan dan mewujudkan perubahan terhadap tekanan/intimidasi politik.

Perlawanan rakyat dan berpihak pada Riston hanya, efektif jika mereka bersatu secara padu tiada gentar.

Para kandidat juga harus betul membaca, apakah niat maju Anda sedang berada dlm kerangka perekrutan pemimpin secara demokratis, atau sedang terperosok mengekalkan kekuasaan status quo yang gagal.

Ini hanya bacaan semata, selebihnya gunakan indera dan nalar.

Pengurus NU Boltim 2015 – 2020 Resmi Dilantik

nu-boltim-edit

Pelantikan Pengurus NU Boltim 2015 – 2020 (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Muslimah NU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masa khidmat 2015 – 2020, Kamis (15/12/2016) resmi dilantik.

Kegiatan yang digelar di gedung Balai Pertemuan Desa Paret ini, dihadiri langsung oleh Assisten I Pemkab Boltim Amin Musa selaku perwakilan Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengurus NU Boltim R L Paputungan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus NU baik dari wilayah Propinsi maupun Kabupaten Biltim, sekaligus partisipasi Pemerintah daerah menghadiri kegiatan ini.

Menurutnya, kehadiran NU di Boltim adalah salah satu pilar besar untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang dipegang teguh oleh bangsa.

“Dengan kehadiran Kader NU, memberikan angin segar kepada seluruh umat di Boltim, karena setiap kader NU selalu mengajarkan pemahaman dari ahli sunnah yang dibawanya. Oleh sebab itu Ketika kita membangun NU secara bersama-sama, maka hal itu merupakan ibadah kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Ujarnya.

Disisi lain, sambutan Bupati yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Boltim, juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus NU Boltim atas penyelenggaraan kegiatan ini.

Menurut Musa, saat ini cukup banyak problem di kalangan masyarakat yang dalam penanganannya perlu di sikapi dengan pendekatan persuasif, termasuk kegiatan organisasi sosial keagamaan.

“Saya berharap agar dengan adanya NU di Boltim, bisa merubah pola pikir kalangan muda agar tidak terjebak pada hal atau kegiatan yang tidak bersifat substansial, yang hasilnya hanya akan merusak mental generasi muda.” Kata Musa membawakan sambutan Bupati.

Terinformasi, usai kegiatan pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan Dialog Kebangsaan. Dalam dialog ini, menghadirkan tiga narasumber yakni Pitres somboadile, Taufik Zulfakli dan Irfan Basri. (Rahman)

Taufik Pasiak dan Pitres Sombowadile ‘Telanjangi’ Apa Itu Radikalisme

Taufik Pasiak dan Pitres Sombowadile, selaku narasumber (Foto Suluttoday.com)

Taufik Pasiak dan Pitres Sombowadile, selaku narasumber (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Membahas tema ‘Menangkal Radikalisme dan Mencegah Isu SARA pada Setiap Kejadian Perkelahian Antar Pemuda di Sulawesi Utara’, Dr dr Taufik Pasiak dan Pitres Sombowadile mengungkap tentang perlunya masyarakat melawan radikalisme. Bagi Taufik radikalisme agama merupakan hal yang riskan dan hal tersebut berpanguruh karena adanya pemahaman sempit umat beragama terhadap agama yang dianutnya.

”Radikalisme agama terjadi karena penganutnya memahami agama dengan tafsiran simbolik dan parsial saja. Harusnya agama menjadi pendamai, agama itu menyadarkan ummatnya, bukan menyuruh ummatnya berbuat jahat. Kalau mau mewujudkan perdamain, mari kita ubah dialog menjadi tindakan konkrit melalui kerja sama. Radikalisme itu hadir karena salah tafsir terhadap agama,” ujar Pasiak, Rabu (6/4/2016).

Sementara itu, Pitres Sombowadile yang tampil sebagai narasumber dengan kapasitas selaku budayawan menegaskan bahwa nilai-nilai agama secara utuh itu baik. Kekeliruan orang beragama dengan berbuat ‘brutal’, menurutnya merupakan sebuah potret yang perlu ditinggalkan, sehingga dengan demikian peran budaya dan kearifan perlu dimunculkan. Masyarakat atau penganut agama harus mengetahui sejarah budayanya masing-masing agar tidak terjadi friksi sosial.

”Permasalahan munculnya tindakan radikalisme yang melahirkan isu SARA ini bukan suatu potret budaya yang dipertahankan. Memang secara global, sejarah bangsa ini terlahir dari konflik dan kekacauan ketimbang perdamaian, namun perlunya kita penganut agama masing-masing mampu mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan budaya yang manusiawi. Pluralisme agama harus mampu disatukan dalam tindakan, untuk itu melawan radikalisme yaitu harus dengan komitmen kemanusiaan dan perdamaian, meningkatkan toleransi umat beragama. Nah menurut saya Radikalisme ini lahir bukan tanpa kepentingan tertentu, sehingga perlu memang dibendung secara bersama,” ucap Sombowadile.

Dialog Publik yang dilaksanakan Jurnalis Online Manado (JAROD), dan Forum Peduli Nusantara (FPN) Sulawesi Utara ini dilaksanakan Rabu (6/4/2016) bertempat di Hotel Aston Manado. Yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa, para pekerja pers, serta para aktivis gereja dan aktivis masjid. Dialog ini juga menghadirkan Vecky Karto, pengurus Pemuda Sinode GMIM, selaku Narasumber. Untuk diketahui, saat berita ini dimuat Dialog sementara berlangsung. (Amas)

iklan1