Tag: PKL

558 Peserta PKL Poltekes Usai Lakukan Pengabdian di Mitra

Ratusan mahasiswa Poltekes Manado saat selesai mengikuti PKL (Foto Suluttoday.com)

MITRA, Suluttoday.com. Penutupan dan penarikan peserta praktek kerja lapangan (PKL) Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado di kabupaten Minahasa Tenggara(27/03/2017) Hall Sport Kantor Bupati minahasa Tenggara. Pelaksanaan praktek kerja lapangan sejak 7-21 maret 2017 (21 hari) di 6 kecamatan dan 74 desa yang diikuti 558 peserta telah berakhir. Direktur Poltekes Manado Samuel Layuk SKM, M. Kes mengatakan bahwa kegiatan pelepasan berjalan lancar.

“Terlaksananya kegiatan ini tak lepas dari kepedulian dan perhatian pemkab Mitra terlebih bapak Bupati dan jajaran serta peran aktif seluruh masyarakat Mitra dimana telah diterima dengan baik dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi pada beberapa kegiatan yang menjadi program pemda khusus bidang kesehatan sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dengan terlibat langsung dalam kegiatan nyata bersama petugas dan masyarakat di lapangan,” ujar Layuk.

Sementara Asisten I Drs GH Mamahit mewakili bupati ketika menutup kegiatan dalam menyatakan “Saya meyakini bahwa PKL yang dilaksanakan akan memberi manfaat dan pengalaman.

“Pemerintah dan masyarakat berbangga dan sekaligus memberi respon positif atas terlaksananya PKL sebab dengan mengikuti PKL kiranya mahasiswa tanggap dalam menyikapi dan merespon berbagai permasalahan khusus kesehatan. Semoga adik adik mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan guna pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat.harap Mamahit. (Jemmy k)

Silaturahmi Bersama Warga Ancol, Anies Dijemput dengan Spanduk Ahok

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Foto Ist)

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Foto Ist)

JAKARTA – Bakal cagub DKI Anies Baswedan menghadiri Peringatan Hari Habitat Internasional dan Penghapusan Kemiskinan Internasional Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Jalan Krapu, Ancol, Jakarta Utara.

Anies tiba di lokasi yakni Jalan Krapu RT 08, Ancol sekitar pukul 15.30 WIB, Minggu (23/10/2016), tanpa didampingi oleh pasangannya, Sandiaga Uno. Ia mengenakan pakaian formal dengan kemeja putih dan celana hitam.

Begitu tiba, warga langsung menghampiri Anies dan meminta foto. Usai menyalami dan melayani permintaan foto, Anies pun duduk di tempat yang telah disediakan.

Tak jauh dari tempat duduk Anies, terpampang spanduk berukuran cukup besar dengan tulisan “Gusur Ahok di Putaran Pertama”.

Sejumlah anak kecil menyapa Anies dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil. Begitu anak-anak menyanyi, Anies pun bangkit dari duduknya dan menyanyi bersama mereka hingga lagu usai.

Setelah bernyanyi bersama-sama, Anies menerima aspirasi dari warga. Nampak dengan serius Anies menyimak dan mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan warga di Jalan Krapu, Ancol tersebut.

Salah seorang warga, Rasbullah menyampaikan aspirasi terkait peraturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengamen di DKI. Ia juga memberikan pesan di hadapan Anies senada dengan spanduk ‘Gusur Ahok’ yang berada di dekat bakal cagub Gerindra dan PKS itu.

“Melihat Perda 8 tahun 2007, teman-teman ingin dagang dengan tenang dan ngamen dengan tenang. Kita bukan orang bodoh dan enggak ngerti apa-apa. Kita punya kreativitas tapi enggak ada yang menyalurkan,” kata Rasbulah.

Spanduk gusur Ahok (Foto Ist)

Spanduk gusur Ahok (Foto Ist)

“Siap gusur Ahok?! Ahok digusur sampai putaran kedua. Gusur dulu! Hidup rakyat!” ujar Rasbulah berapi-api yang disambut dengan tepuk tangan warga saat dilansir Detik.com.

Sementara terkait spanduk tersebut, Anies mengaku tidak menahu. Spanduk tersebut diperkirakan dipasang dari inisiatif warga setempat. Anies pun menolak untuk komentar lebih lanjut. “Di mana ya (Spanduknya)? Oh tanya warga sini aja,” jawab Anies. (*/Faruk)

Peringati Hardiknas, LMND Manado Tawarkan Pendidikan Sebagai Solusi Kemandirian Nasional

Kader LMND Manado (Foto Suluttoday.com)

Kader LMND Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kesekian kalinya Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Manado turun jalan untuk mencari solusi demi terciptanya tatanan kebangsaan yang demokratis, Senin (2/05/2016) dengan tema “Pendidikan alat Pembebasan sebagai jalan menuju Kemandirian Nasional’’.

Organisasi berlambangkan kebebasan ini, menawarkan solusi kongkrit guna mengatasi persoalan bangsa yang tak kujung usai sejak di proklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 sampai saat ini. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maka negara turut bertanggung jawab pada setiap lapisan masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan.

Namun realitasnya tindakan pemeritah saat ini berbading terbalik dari apa yang telah diamanahkan dalam aturan perundang-undangan. Pendidikan seharusnya dijadikan sebagai sumber kebebasan serta melahirkan sumber daya manusia yang dapat menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan ilmu pengetahuan demi terciptanya kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Melaikan berujung sebagai wadah liberalisasi yang berorientasi pasar feodalisme dan borjuisme. Terkait Sistem UKT yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat pada setiap perguruan tinggi maka kami mendorong pada pihak rektorat Unsrat Manado agar lebih memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi ulang terhadap setiap kebijakan terkait Uang Kerja Tunggal (UKT) karna kami mendapat banyak informasi seputar mahasiswa UKT yang masih di tuntut atau di kenakan biaya praktek kerja lapangan (PKL) sebesar Rp. 750.000. berarti ini namanya pungutan liar.

Padahal setahu saya biaya UKT sudah termasuk biaya praktek kerja lapangan dan biaya operasional lainnya. (ujar eko yahya selaku ketua LMND manado) Demonsrasi yang berkonsep mimbar bebas yang di gelar di FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado, yang di mulai pada pukul 10.30 – 12.30 WITA Juga menuai tuntutan agar Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dalam kampanyenya berjanji akan mewujudkan cita-cita kemandirian nasional segera mungkin untuk: a) Mencabut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), b) Mencabut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang sangat liberal dan pro-pasar serta Menolak Sistem Pendidikan Terintegrasi (Tunggal) ASEAN, c) Membangun Industri Nasional yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. (**/Ikhy)

Patut Didukung, Kemenpar Jadikan Banyuwangi Kantung Wisman Beyond Bali

Kemenpar Arief Yahya (Foto Ist)

Kemenpar Arief Yahya (Foto Ist)

BANYUWANGI – Pembangunan Banyuwangi, apa yang ada di benak Anda? Jawabnya pun pasti beragam. Bupati Abdullah Azwar Anas, Pariwisata, Pantai Plengkung, Kawah Ijen, The Seven Giant Waves Wonder, Juara dunia versi UN-WTO, United Nation World Tourism Organization, 48 events di 2016, Pantai Pulau Merah, Pantai Watu Dodol, Teluk Hija, Pantai Rajegwesi, Tempat lahir Menpar Arief Yahya yang bulan depan berulang tahun.

Rupanya, melalui pintu pariwisata, kota kecil sekelas Banyuwangi menjadi sangat dikenal di penjuru dunia. Dulu orang mengenal Banyuwangi lebih sebagai kawasan yang serem, gudangnya dukun santet, menuju ke ujung kota di Jawa Timur itu melintasi alas purwo, hutan konservasi yang juga serem dengan isu begal dan bajing loncat. Tidak ada manis-manisnya, sama sekali.

”Sekarang suasananya beda, Banyuwangi menjadi destinasi wisata yang keren,” ucap Menpar Arief Yahya, di Jakarta.

Ibarat ikan, Banyuwangi ini hanya ikan kecil yang berenang di sekitar hiu dan paus. Dia hanya mengambil sisa-sisa makanan yang belum sempat ditelan oleh raksasa dan predator laut itu.

”Pausnya adalah Bali, ikan kecilnya adalah Banyuwangi. Mengoptimalkan sisa-sisanya Bali saja, Banyuwangi sangat maju, dengan 30 ribu wisman dan 1.5 juta wisnus setahun,” ungkap Arief Yahya.

Konsep Bali and Beyond itu, diam-diam sudah digas di Banyuwangi. Bupati Azwar Anas tidak mau banyak berteori, juga tidak mau banyak berargumentasi. Dia manfaatkan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dengan menyediakan atraksi dan amenitas di kawasan itu.

”Akhirnya, sebelum orang menyeberang ke Bali, atau habis mendarat dari Bali, mereka beristirahat di Banyuwangi,” papar Arief.

Lama-lama, amenitasnya semakin kuat. Atraksinya juga semakin variatif. Untuk sekedar menginap semalam, menjadi sayang. Karena ada banyak objek destinasi yang tidak sempat dilihat.

”Kebetulan, objek alamnya juga bagus-bagus, punya pantai yang bagus, ada yang cocok untuk surfing, ada yang cocok untuk snorkeling diving, ada yang pasir merah, ada yang pasir putih. Inilah yang menjadi ujung tombak dan penopang ekonomi warganya,” kata dia.

Jika kini salah satu pelatihan SDM dari kemenpar digeber di Banyuwangi, itu karena prospek kawasan ini semakin memikat di masa depan. M Yanuarto Bramuda, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan, saat ini sedang dilakukan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan, yang melibatkan komponen-komponen pelaku Pariwisata.

”Ini langkah nyata kami, bersama Kementerian Pariwisata,” jelas Yanuarto yang dipercaya Bupati Abdullah Azwar Anas menjadi Kadispar itu.

Pelatihan itu untuk menyuntikkan semangat untuk pejabat daerah dan stakeholder pariwisata di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, 17-18 Maret 2016. Ada Pokdarwis, PKL obyek wisata, agen travel, perhotelan, restoran, media dan para stakeholder yang terkait dengan kepariwisataan di Banyuwangi. Acara yang digelar selama dua hari tersebut, dihadiri empat narasumber sebagai pemateri. Antara lain, M.Y. Bramuda, selaku Kadisbudpar Banyuwangi, Alief Rahman, Kadis Koperasi dan UMKM, Hary Cahyo Purnomo, Kadisperindagtam dan H. Asma’i Hadi, Ketua PHRI Banyuwangi.

”Coba kita sama-sama belajar dari Bali. Sembahyang di Bali saja bisa ‘dijual.’ Bahkan turis pun jadi ikut sembahyang,” tutur Yanuarto mencontohkan bagaimana muatan lokal bisa digali menjadi potensi pariwisata.

Wisata budaya, event berbasis budaya, menjadi cara yang dipilih Banyuwangi untuk mengangkat potensi daerahnya. Nah, untuk menuju ke sana, tentu perlu SDM berkualitas. SDM tanggu yang penuh kreasi. SDM yang bisa berinovasi. Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan pun digelar. Pelatihan ini melibatkan komponen-komponen dan pelaku-pelaku Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Harapannya, Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini minimal bisa mempertahankan penghargaan dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations World Tourism Organization/UNWTO), Januari 2016 silam. Saat itu Banyuwangi menyabet UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori ”Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola.” Saat ini, wisata budaya, even berbasis budaya, menjadi cara yang dipilih Banyuwangi untuk mengangkat potensi daerahnya.

Daerah, kata Yanuarto, harus dilihat sebagai produk. Layaknya sebuah produk yang digemari konsumen, dan punya pelanggan setia, harus diperkenalkan, dipromosikan, dengan berbagai cara dan kemasan yang unik dan menarik.

”Okupansi hotel di Banyuwangi selalu mencapai 100 persen setiap kali menggelar even, karnival atau pun festival yang mengangkat budaya lokal karena Banyuwangi punya banyak SDM yang kreatif. Virus ini yang kita tebarkan saat pelatihan,” terangnya.

Di akhir acara, Yanuarto ingin semua lini yang terlibat bisa satu frekuensi, menghasilkan terobosan besar, juga sumber inspirasi bagi daerah lain. Di 2016, Yanuarto sudah merancang sekitar 48 even dalam setahun. (**/Amas)

Menteri Agraria Janji Berikan Sertifikat HGB Bagi PKL

Suasana para PKL di pusat Kota Manado saat berjualan (Foto Suluttoday.com)

Suasana para PKL di pusat Kota Manado saat berjualan (Foto Suluttoday.com)

JAKARTA – Ada kabar gembira bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan bakal memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi para PKL.

Hal tersebut, kata Ferry tertuang dalam peket Kbijakan ke VII yang baru saja dikeluarkan pemerintah. “Jadi PKL dia berdagang di mana dia akan mendapat HGB untuk lahan tempat dia berdagang,” kata Ferry dihubungi detikFinance, Sabtu (5/12/2015).‎

Namun tak sembarang tempat bisa diberikan HGB. Pengakuan kepemilikan lahan ini hanya akan diberikan kepada PKL yang menempati lahan sesuai zona yang memang ditetapkan Kementerian ATR khusus untuk kegiatan perdagangan PKL.

Menurutnya, keberadaan sertifikat HGB ini, selain berguna untuk pengakuan atas tanah yang dikelola PKL, juga memiliki fungsi sebagai penataan. “Jadi nggak sembarang orang bisa sembarang dagang di sembarang tempat. Harus ditata. Ada zona-zonanya,” jelas dia.

Sertifikan ini bisa memberi manfaat lebih bagi pemiliknya. Misalnya jadi agunan untuk melakukan pinjaman perbankan.

“PKL kan sering berhadapan dengan kekurangan modal. HGB ini bisa diagunkan ke Bank. Jadi mereka bisa pinjam Bank untuk tambah-tambah modal mereka,” tuturnya.

Diharapkan, dengan adanya aturan dalam kebijakan terbaru tersebut, PKL bisa lebih terbantu dalam menjalankan usahanya. Sehingga bisa mendongkrak pergerakan roda ekonomi di tanah air pada akhirnya. (Detik.com/Ady)

iklan1