Tag: PLN

Bulan Sabit Merah Sulut, Jadi Relawan Buka Dapur Umum di Palu

Relawan BSMI Sulut bersama Menteri Rini Soemarno (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Segudang kesedihan dan duka melanda, menyelimuti warga korban bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), seperti di Kota Palu, Donggala dan Sigi terjadi bencana gempa bumi dan tsumani yang memakan ribuan korban jiwa. Peristiwa kemanusiaan yang terjadi Jumat (28/9/2018) itu meluluhlantakkan rumah tinggal, rumah ibadah, fasilitas umum, gedung-gedung mewah dan infrstruktur rakyat lainnya.

Situasi itulah yang menggugah nurani para relawan, donatur dan sesama manusia, diantaranya Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Lia Suslia Pujimayah, selaku Ketua BSMI Sulut ketika diwawancarai wartawan mengatakan pihaknya turut membantu korban bencana di Sulteng karena keterpanggilan kemanusiaan, banyak hal yang dibutuhkan para korban bencana, kata Lia.

“Kita perlu bahu-membahu dalam membantu masyarakat korban bencana alam di Sulteng. Kami dari BSMI Sulawesi Utara secara pada kesempatan ini ikut bermitra dengan Yayasan Baitul Maal Pusat Listrik Negara (YBM PLN) yang menawarkan permintaan bantuan tenaga medis dan logistik yang diturunkan ke tempat bencana, kita terpanggil untuk membantu para korban bencana,” ujar Lia.

Logistik yang disediakan di dapur umum (FOTO Ist)

Ditambahkannya lagi bahwa tim relawan BSMI Sulut juga memfokuskan bantuan ke kawasan terdampak gempa dan tsunami terparah, seperti Perumnas Patoga di Palu Selatan dan Perumnas Balaroa di Palu Barat. Pada kunjungan, Rabu (3/10/2018), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat berada di Palu menemui langsung para korban bencana juga mengunjungi dapur umum posko pengungsian di halaman Kantor PLN Palu, Sulawesi Tengah. Menteri jebolan Sarjana Ekonomi di Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini juga memastikan ketersediaan BBM, Listrik dan beberapa posko pengungsian korban gempa dan tsunami lainnya.

”Tadi saya baru dari Donggala, dan mengunjungi beberapa tempat pengungsian lain. Banyak berharap agar para korban bencana terus kita ringankan beban dan penderitaan mereka, termasuk BUMN bagaimana ambil bagian dapat menyediakan tim relawan baik medis dan logistik untuk membantu para korban,” ujar Menteri Rini sambil menyampaikan terima kasih kepada BSMI yang turut serta sebagai relawan kemanusiaan.  (*/Redaksi)

CERITA Tentang Industri Otomotif, REUN, LPN, SPLU Sampai Jokowi Naik Kendaraan Listrik

Presiden Jokowi naik kendaraan listrik (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Janji Indonesia pada Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris, untuk kurangi emisi karbon 29 persen di 2029-2030, mendorong pemerintah untuk mulai gelontorkan regulasi kendaraan ramah lingkungan.

Melalui payung hukum dan roadmap industri otomotif, ke depannya populasi mobil hybrid atau listrik diproyeksi bisa mencapai 20 persen dari total mobil di Indonesia. Sementara untuk sepeda motor ditargetkan 2,1 juta unit di 2025.

Semua target dan rencana lahir pada 2017, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbit pada Maret 2017. Ini jadi tonggak masa depan industri otomotif ke depannya.

Tak bereselang lama, kabar kembali datang di mana ada produk Perpres baru tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan diinisiasi oleh Kementerian ESDM, yang draft-nya sempat bocor ke redaksi KompasOtomotif. Di sini pembahasan sedikit lebih spesifik ke arah kendaraan listrik dibanding Perpres 22/2017, meski pendalamannya bakal diterbitkan lagi oleh masing-masing kementerian atau departemen.

Dari dua produk Perpres tersebut, sudah cukup nyata langkah pemerintah untuk bergerak mengikuti tren global dan demi penuhi janji kepada dunia di COP 21. Beberapa merek kendaraan, sepeda motor maupun mobil sudah mulai pamer, bahkan mengaku siap produksi atau cemplungkan produk ramah lingkungan mereka di Indonesia.

Semangat Merek dalam Negeri

Mencoba menangkap peluang, kolaborasi pebisnis otomotif dan institusi pendidikan yang mengatasnamakan “anak bangsa” mulai unjuk gigi. Hasilnya, nama calon skuter listrik nasional “ Gesits” kemudian lahir, serta beberapa yang lainnya.

Nama Gesits sendiri, yang merupakan kepanjangan dari Garansindo Electric Scooter ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) progresnya sudah hampir 100 persen rampung. Pada 2018 nanti, skuter listrik ini akan mulai diproduksi di fasilitas milik PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon)  Cileungsi, Bogor.

Lalu akan dipasarkan dengan banderol harga yang bersaing dengan sepeda motor konvensional asal Jepang, yang sudah lama menjajah pasar dalam negeri. Menteri ESDM, Ignasius Jonan juga sudah menjajal produk ini bahkan direkomendasi ke Presiden.

Selain Gesits, ada Viar yang ternyata menyerobot lebih dahulu dan menghadirkan model skuter listrik Q1. Model tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan pemasok komponen dan teknologi otomotif asal Jerman, Bosch.

Kemudian ada lagi purwarupa mobil listrik jenis crossover Evhero, garapan Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung. Terakhir ada Ezzy II yang baru dijajal Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Jalan Tol Surabaya-Mojoketro ( Sumo), Selasa (19/12/2017). Mobil tersebut merupakan hasil karya mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Bukan tanpa harapan, para pemain lokal dan anak-anak bangsa ini berharap bisa mendapat perthatian dan perlindungan pemerintah, sehingga bisa menikmati pasar otomotif dalam negeri, dan tidak dianaktirikan.

Merek Asing Mengemis “Insentif”

Berdalih mendorong pengembangan kendaraan listrik dalam negeri, merek-merek otomotif besar dalam negeri mulai meminta-minta soal insentif. Hampir semua satu suara, kalau pada fase awal mereka meminta dibukakan keran impor CBU produk mobil ramah lingkungan mereka, sebelum lokalisasi.

Namun, pihak Kementerian Perindustrian yang saat itu diwakili Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) mengatakan, kalau insentif bakal diberikan buat mereka yang komitmen akan meproduksi di dalam negeri.

Bahkan lebih tegas lagi, disebut Putu, tak ada insentif yang akan diberikan untuk sepeda motor listrik asing. Pasalnya, sudah ada Gesits yang menjadi role model kendaraan listrik yang hampir 100 persen bisa dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri, oleh anak bangsa.

PLN dan SPLU

Mulai kencangnya pembicaraan soal kendaraan listrik, memancing Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai muncul ke permukan. Tampil dengan wajah percaya diri seakan sudah membaca situasi dan masa depan, mereka mulai menyosialisasikan soal supply tenaga listrik melalui Stasiun Pengisian Listrik Negara (SPLU). Mereka mengklaim sudah memiliki 900-an SPLU khususnya di wilayah Jakarta.

Walaupun kenyataannya, SPLU tersebut awalnya ditujukan untuk para pedagang kaki lima, memerkecil perilaku pencurian listrik di lapangan. Namun, ketika ditembak pertanyaan soal itu, PLN menyebut fasilitas tersebut juga mumpuni dan akan di upgrade, untuk kendaraan listrik, motor maupun mobil.

Pastinya, jika mengacu pada draft Perpres soal kendaraan listrik, pada Bagian Kedua, mengenai Infrastruktur SPLU (Stasiun Pengisian LIstrik Umum) pasal Pasal 4 draft Perpres mengenai mobil listrik ini, dijelaskan beberapa instrumennya. Berikut isi dari pasal tersebut.

Bagian Kedua

Infrastruktur SPLU

Pasal 4

(1) Infrastruktur SPLU meliputi:

  1. fasilitas pengisian ulang (charging), terdiri atas:
  2. instalasi Catu Daya Listrik; dan
  3. kotak kontak dan/atau tusuk kontak; dan/atau
  4. penukaran Baterai.

(2) SPLU Kendaraan Bermotor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*/TimST)

Astaga… Tiang PLN Tumbuh di Tengah Aspal, Warga Minta Perhatian Khusus PLN

Listrik tumbuh ditengah aspal (Foto Suluttoday.com)

Listrik tumbuh ditengah aspal (Foto Suluttoday.com)

AMURANG – Ada pemandangan menarik jika anda mengunjungi wilayah kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tepatnya di wilayah pusat Tumpaan. Tiga tiang PLN berdiri tegak di tengah aspal pelebaran jalan. Hal ini, membuat sejumlah warga masyarakat merasa terganggu. Pasalnya keberadaan tiang PLN tersebut bakal menjadi bencana apabila tidak adanya perhatian dari pihak terkait dalam hal ini PLN Amurang.

Indri Tompodung, warga Tumpaan kepada wartawan media ini mengatakan jika keberadaan tiang tersebut bakal menjadi bencana jika tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak dan instansi terkait, ” torang kasing tako e, jangan nanti so jadi apa apa baru moo di perhatikan, mengingat tu tiang listrik ada di tengah jalan kasiang, ungkap indri kepada Suluttoday.com Jumat (11/11/2016) hari ini.

Hal senada di ungkapkan Yunita Lempoy warga masyarakat lopana, jika tidak segera di tangani oleh pihak terkait maka akan terjadi kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan dalam hal ini masyarakat luas, apalagi di musim penghujan kebanyakan jalan di penuhi kabut tebal.

“Kalo musim ujang bagini, kebanyakan jalan dipenuhi kabut sehingga ndk ja dapa lia jelas tu jalan, sementara kasiang tu tiang listrik ada di tengah jalan, kami kasiang minta kepada pihak PLN untuk segera memperhatikan keberadaan tiang listrik tersebut, pungkas nita berharap. (Angel)

Harga Minyak Anjlok, EBT Solusi Atasi Kemiskinan

Kantor DPD RI (Foto Ist)

Kantor DPD RI (Foto Ist)

JAKARTA – Anjloknya harga minya diakui menyulitkan masyarakat, terutama rakyat ekonomi lemah, Merespon hal itu, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba mengatakan anjloknya harga minyak hingga menyentuh angka USD 30 per barel, bisa jadi momentum yang baik untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya, EBT menjadi kunci Indonesia berdaulat energi.

“EBT bisa memunculkan kedaulatan energi, mengatasi kemiskinan, dan keseimbangan iklim,” kata Purba dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Salah satu manfaatnya adalah menyediakan kebutuhan listrik untuk daerah-daerah di Indonesia. Sebab, di Indonesia ada 12.000 desa yang belum teraliri listrik.

Dengan begitu, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya membuat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), membuat kebijakan tentang energi di Indonesia. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, pemerintah harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa langsung dilaksanakan oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah.

Dalam waktu dekat ini, DPD akan mengundang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membicarakan pemanfaatan EBT. “Kami akan mengundang PLN dalam waktu dekat mungkin Selasa atau Rabu untuk membicarakan masalah ini. Dan Kementerian ESDM untuk waktu yang akan datang,” pungkasnya. (ST/Merdeka.com)

PLN Bitung, Didemo Buruh Karena Melakukan Pemadaman 5-6 Jam/Hari

Demo KBS PLN Bitung (Foto Suluttoday.com)

Demo KSBSI PLN Bitung (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), menggelar demo didepan kantor PLN (persero) Cabang Bitung, Mereka menuntut PLN menghentikan pemadaman aliran listrik 5-6 jam per hari, Jumat (27/11/2015).

”Kalau kita terlambat sedikit saja membayar rekening listrik, PLN langsung mencabut meteran listrik, sekarang pemadaman listrik setiap hari sampai 6 jam, apa hukuman buat PLN,” tanya salah seorang orator, Rocky Oroh.

Akibat pemadaman aliran listrik kini Usaha Kecil, seperti penjual es batu dan hampir seluruh industri di kota Bitung menjadi terganggu. Imbasnya para buruh dipulangkan lebih dini, karena perusahaan menghentikan produksi.

”Hampir seluruh buruh di kota Bitung ini hanya buruh kontrak, jika aliran listrik padam, maka penghasilan buruh akan menurun,” tambah Rusdi Makahinda. Demo yang lau kami datangi Kantor PLN Suluttenggo di Manado, mereka janji 3 bulan tidak ada lagi pemadaman, tapi sekarang sudah 6 bulan, ternyata masih ada pemadaman,” kata Robby Supit.

kepala Cabang PLN Bitung, Riswan mengungkapkan saat ini PLN Suluttenggo kekurangan pasokan energi listrik sebesar 60 Mega Watt, sehingga terpaksa harus melakukan pemadaman bergilir.

“Kami meminta maaf kepada warga masyarakat kota Bitung, mudah-mudahan bulan depan pasokan kita bertambah 120 MW, karena PLN menyewa PLTG dari Turki,” kata Riswan.

Para buruh mengancam akan menggelar demo lebih besar dan membakar kantor PLN, jika satu-satunya perusahaan milik negara ini tak menghentikan pemadaman bergilir. (Robby).

iklan1