Tag: PMI

Jadikan PMI Warga Negara VVIP, Kepala BP2MI Terus Perang Melawan Sindikat

Ketua BP2MI bersama Presiden Joko Widodo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menegaskan sikapnya untuk perang total melawan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perang total tersebut akan konsisten dilakukan sampai para sindikat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar.

“Saya tidak akan berhenti dan terus memimpin peperangan melawan sindikat pengiriman ilegal PMI ini. Sampai sindikat berhenti, tobat dan kembali ke jalan yang benar,” kata Benny saat membuka kegiatan Rakornis Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/11/2020).

Benny menjelaskan, perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengandung konsekuensi. Ada kewenangan dan mandat baru secara kolabaratif dan paradigma untuk para pemangku kepentingan. Menurut Benny, pelindungan kepada PMI kini mencakup pada aspek sosial, ekonomi dan hukum. Karena Itu, PMI layak dijadikan warga negara VVIP. Selama ini seolah PMI terlihat dalam banyak kasus dan terabaikan. Bahkan persepsi publik seolah menilai PMI rentan dengan masalah dan identik dengan pekerja rendahan.

Benny Rhamdani, ketika sambutan dalam Rakornis (Foto Suluttoday.com)

“Di era saya semua itu tidak boleh terjadi lagi. PMI adalah adalah pahlawan, pejuang devisa dan pahlawan bagi keluarganya. Mereka telah memberikan kontribusi besar kepada negara dengan menghasilkan remitansi Rp 159,6 Trilyun yang hampir setara dengan sektor migas,” ujar Benny yang juga politisi Partai Hanura ini.

Benny menambahkan, sudah tentu saat ini PMI dijadikan sebagai subyek dan bukan obyek untuk PMI. Untuk mencapai semua itu, BP2MI akan terus memperkuat sinergitas dengan berbagai stake holder dan berbagai para pemangku kepentingan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran.

(*/Amas)

Punya Program Unggulan Promosikan Indonesia, PMI Tampilkan Inovasi

Benny Rhamdani dalam giat Migrant Day (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga berkesempatan untuk berdialog dengan KDEI Taiwan yang memaparkan terkait program unggulan penempatan PMI ke luar negeri, yaitu SP2T (Special Placement Program to Taiwan), dan perwakilan perusahaan berserta PMI yang ditempatkan melalui skema SP2T.

Sesuai data KDEI Taiwan, jumlah PMI yang telah ditempatkan melalui skema SP2T hingga Oktober 2020 sebanyak 38 orang, untuk 2 (dua) perusahaan yaitu Shing Kong Textile dan Ho Yu Textile. PMI SP2T atas nama Nita Mutmainah saat menyampaikan testimoninya mengatakan, rasa terimakasihnya karena diberikan kesempatan bekerja dengan skema zero cost melalui SP2T.

“Seluruh proses SP2T ini sangat mudah dan cepat, bahkan saat saya berada di Taiwan, perusahaan memberikan fasilitas yang memadai dan saya merasa dihargai,” kata Nita secara virtual.

BP2MI dalam meriahnya kegiatan Migrant Day (Foto Istimewa)

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani berpesan kepada para PMI yang berada di negara penempatan, untuk tetap menjaga nama baik Indonesia.

“Dignity Indonesia diwakili oleh PMI. Baik buruknya Indonesia dinilai melalui PMI. Untuk itu terus bicarakan semua hal yang baik mengenai Indonesia. Kalian lah Duta Wisata Indonesia,” ujar Benny.

(*/Redaksi)

Benny Rhamdani: Sebagai Duta Wisata, PMI Mewakili Indonesia

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani, selaku Kepala tidaklah main-main bekerja. Dalam konteks mengistimewakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Benny memberikan standar tinggi kepada PMI dari aspek perlindungan kemanusiaannya. PMI tidak sekedar menjadi pendongkrak ekonomi dalam bentuk devisa negara, tapi diposisikan sebagai representasi wajah Indonesia di luar negeri.

“Tentu para pekerja migran ini membawa semangat merah putih di dadanya, menghayati Pancasila di hatinya, dan menjadi cermin budaya Indonesia. Maka mereka layak untuk disematkan predikat Duta Wisata bagi Indonesia, dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Benny dalam rangkaian kegiatan Migrant Day 2020 di kantor UPT BP2MI Jakarta, Senin (18/11/2020).

Benny menyampaikan pula, bahwa bayangkan jika 3,7 juta PMI yang terdata oleh Pemerintah (atau 9 juta PMI menurut Bank Dunia termasuk yang nonprosedural) dapat menjadi Duta Wisata, maka sebanyak itulah potensi jumlah wisatawan mancanegara yang dapat didatangkan oleh PMI ke Indonesia. Oleh karenanya, kita mengharapkan para pekerja migran juga dapat dibekali wawasan akan pariwisata Indonesia yang dapat dikenalkan kepada para pemberi kerja.

Benny Rhamdani ketika menandatangani MoU (Foto Istimewa)

“Tidak usah ragu lagi bahwa PMI mampu menyelipkan budaya Indonesia dalam interaksi keseharian dengan pemberi kerja. Tidak usah ragu lagi bahwa PMI mampu mengemban misi memperkenalkan budaya Indonesia, dan tentu saja mempromosikan pariwisata Indonesia,” ujar Benny.

BP2MI juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Saat memberikan sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, berharap dengan adanya nota kesepahaman ini selain menjadi pahlawan devisa, PMI juga dapat menjadi pahlawan bagi pariwisata Indonesia.

“Sebagai Duta Wisata, PMI akan mewakili Indonesia di luar negeri dan memperkenalkan Indonesia di mata dunia,” imbuhnya.

Promosi wisata Indonesia yang disupport BP2MI (Foto Istimewa)

Tak hanya itu, kolaborasi diharapkan Benny juga dapat mempermudah purna PMI yang telah kembali, untuk mengembangkan usahanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan terkait akses pemodalan.

“Selain remitansi ekonomi, PMI juga membawa remitansi sosial, seperti keahlian, ide-ide, dan praktik-praktik yang pekerja migran pelajari di luar negeri dan kemudian mereka bawa ke daerah asalnya untuk membangun masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Pembangunan sosial ini adalah dampak sosial dari migrasi ke luar negeri,” ucap Benny.

(*/Mas)

BP2MI Gandeng Damri Mantapkan Sinergitas untuk Kenyamanan PMI

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Berlangsung, Selasa (10/11/2020), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Perum Damri dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun penandatangan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BP2MI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2020.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan bahwa penandatanganan PKS tersebut merupakan upaya nyata dua lembaga negara dalam memberikan pelayanan optimal kepada PMI sebagai warga negara very very important person (VVIP). Momentum tersebut pun menjadi ‘hadiah’ bagi para PMI menjelang peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang diperingati setiap 18 Desember.

”Bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang puncaknya akan dilaksanakan pada 18 Desember 2020, momentum penandatanganan PKS dengan Perum Damri ini menunjukan bahwa BP2MI berkomitmen dalam bersinergi dengan berbagai stakeholders, terlebih BUMN untuk meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada PMI dan keluarganya,” kata Benny dalam konferensi pers di Gedung BP2MI, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Seperti diketahui, ruang lingkup kerja sama antara BP2MI dan Perum Damri, antara lain meliputi, fasilitasi transportasi untuk PMI yang bermasalah dari embarkasi ke bandara, debarkasi ke daerah asal, debarkasi ke shelter UPT BP2MI, dan satu tempat ke tempat lain yang ditentukan sesuai kesepakatan; penggunaan batas tarif atas biaya transportasi dalam pemulangan PMI yang bermasalah; penentuan kapasitas alat transportasi dan jumlah PMI yang dapat difasilitasi; dan pengaturan tata cara penagihan dan pembayaran.

Untuk diketahui, PKS ditandatangani Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milata Moemin. Kemudian, penandatanganan PKS dilaksanakan di Aula Serbaguna BP2MI dan dihadiri perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemendes, Kemenparekraf, Bareskrim Polri, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya, setelah penandatanganan PKS, Kepala BP2MI dan Direktur Utama Perum DAMRI melepas secara simbolik rombongan 30 PMI bermasalah dari Malaysia untuk kembali ke daerah asal menggunakan bus DAMRI. Di samping itu, dilaksanakan pula peluncuran branding terbaru Bus DAMRI yang akan membantu rangkaian kegiatan peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang diselenggarakan oleh BP2MI.

(*/Redaksi)

UPT BP2MI Manado Fasilitasi Repatriasi 155 ABK dan 2 Jenazah ABK Asal Indonesia

Hard F. Merentek ketika berdiskusi dengan para ABK (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Terus memacu kinerjanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Manado memfasilitasi repatriasi terhadap 155 Anak Buah Kapal (ABK) dan 2 jenazah ABK asal Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini dikatakan Kepala UPT BP2MI Manado, Hard F. Merentek sebagai bentuk pelayanan VVIP terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

”UPT BP2MI Manado sebagai perpanjangan tangan BP2MI di wilayah Sulawesi Utara memfasilitasi repatriasi 155 ABK dan 2 jenazah ABK dari Republik Rakyat Tiongkok. Informasi repatriasi ini diterima UPT BP2MI Manado pada tanggal 22 Oktober 2020 dari Kementrian Luar Negeri Indonesia dan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Bitung, Polda Sulawesi Utara, Imigrasi Kota Bitung, Bea Cukai Kota Bitung, Danrem Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut,” ujar Marentek saat diwawancarai, Senin (9/11/2020).

Tambahnya lagi, bahwa 155 ABK dan 2 jenazah ini dipulangkan ke Indonesia dengan menumpang kapal Long Xing, dan telah mendarat di Pelabuhan Bitung pada tanggal 7 November 2020. Setibanya di Pelabuhan, tim perlindungan dari UPT BP2MI Manado dan lembaga pemerintah terkait langsung melaksanakan proses penjemputan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

”155 ABK dan 2 jenazah ini kemudian melakukan pengambilan sampel PCR tes oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan langsung dibawa ke rumah singgah di Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara sebelum dilepas ke daerah asal masing-masing. Adapun proses pelepasan ke-155 ABK dan 2 jenazah ini kemudian dilakukan pada Senin, tanggal 9 November 2020 pukul 13.00 bertempat di Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi rumah persinggahan ke 155 ABK sebelum di kembalikan ke daerah asalnya,” kata Marentek.

Untuk diketahui, acara pelepasan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi utara, Polda Sulawesi Utara, Danrem Sulawesi Utara dan Kepala UPT BP2MI Manado. Lanjut Kepala UPT BP2MI Manado ini menyampaikan bahwa proses fasilitasi repatriasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

”Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan warga VVIP, untuk itu sudah merupakan komitmen BP2MI untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala UPT BP2MI Manado juga menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara khususnya pekerja migran yang bekerja sebagai pelaut awak kapal dan pelaut perikanan untuk melaporkan diri ke UPT BP2MI Manado ketika akan berangkat bekerja ke luar negeri.

”Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Untuk itu, saya himbau agar seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang akan bekerja ke luar negeri sebagai PMI di kapal maupun di pengguna berbadan hukum dan pengguna perorangan agar melaporkan dirinya ke kantor kami sebagai bentuk perlindungan diri ketika bekerja di negeri orang,” ujar Merentek sebagaimana rilis yang diterima redaksi Suluttoday.com.

(*/Amas)

iklan1