Tag: PMII manado

Safrin Titdoy Dilantik Sebagai Ketua GMNI Cabang Manado Periode 2016-2018

Safrin Titdoy saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Safrin Titdoy saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Proses regenerasi kepemimpinan yang terus berjalan dengan baik ditubuh organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manado mengharuskan tiap pengurus dapat meningkatkan kemampuan, disiplin dan dedikasi membangun organisasi GMNI yang dicintai.

Sabtu (3/12/2016) bertempat di Minahasa Law Center pengurus DPC GMNI Manado periode 2016-2018 resmi dilantik Presidim Pusat GMNI. Kegiatan pelantikan dirangkaikan dengan Seminar dengan tema: ”Aktualisasi Pancasila Dalam Perspektif Budaya”, yang menghadirkan Andre Mongdong (Mantan Ketua GMNI Sulut), Olfi Lomboan (Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Sulut), dan Bung Pius Bria (Sekjen Presidium GMNI Pusat) masing-masing selaku narasumber.

Usai dilantik Safrin Titdoy, selaku Ketua GMNI Manado dalam sambutannya menyampaikan bahwa GMNI sebagai organisasi kader yang berjuang mengangkat martabat kaum Marhaenis Indonesia akan terus konsisten melawan belengguh penjajahan yang kini telah berubah wajah melalui kapitalisme dan neoliberalisme. Bahkan melawan kelompok radikal yang mengerogoti pancasila dan nasiolisme.

”GMNI sudah jelas dalam sejarah perjuangannya kita akan menjaga pancasila dan nasionalisme, kita berjuang untuk menjaga kaum Marhaenis agar tidak dijajah atau dirampok haknya oleh kepentingan modal. GMNI berkomitmen merawat keberagaman, mengokohkan nasionalisme dan mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dengan benar, kita selalu terdepan dalam menyuarakan kepentingan bangsa, GMNI menjaga agara Indonesia tetap kokoh, utuh dan tak diganggu kelompok-kelompok radikal yang memiliki kepentingan menghancurkan NKRI,” ujar Aldo sapaan akrab Titdoy tegas, Sabtu (3/12/2016) kemarin.

Pengurus DPC GMNI Manado yang dilantik (Foto Suluttoday.com)

Pengurus DPC GMNI Manado yang dilantik (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, pelantikan DPC GMNI Manado dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Pusat GMNI, Pius Bria, didampingi Wakil Ketua Korda GMNI Sulut-Go Bidang Kaderisasi, Farland Lengkong, S.IP, M.AP. Mewakili Ketua Korda, Clance Teddy, S.IP, M.Si, Farlan mengingatkan pentingnya kaderisasi dimaksimalkan pengurus GMNI cabang Manado, dan upaya mekahirkan kader yang tidak mengabaikan urusan akademis.

”Banyak selamat Bung Aldo Titdoy dan jajaran pengurus GMNI cabang Manado periode 2016-2018 yang baru saja dilantik. Semoga semangat untuk membesarkan GMNI di Kota Manado makin kuat, serta amanah yang diemban dijalankan dengan baik. Saya mewakili Ketua Korda GMNI Sulut-Go menyampaikan pentingnya kita memperhatikan kaderisasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta kita harus menjadi contoh yang baik untuk proses penyelesaian studi, secara akademik kader GMNI harus tak boleh kalah,” tutur Farlan.

Jajaran Pengurus GMNI Manado Periode 2016-2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut:
– Ketua: Safrin Titdoy,
– Wakil Ketua Bidang Organisasi: Peter Ch. Mamangkey
– Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Ideologi: Salmon Bihuku,
– Wakil Ketua Bidang Politik: Romario Tombokan,
– Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum Dan HAM: Waraney Damongilala,
– Wakil Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan: Brian G. Pelupessy,
– Wakil Ketua Bidang Pengorganisasian Lintas Sektoral: Ramar Tagaroa G. Rahasia,
– Wakil Ketua Bidang Komunikasi Dan Informasi: Almer Paususeke,
– Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Gerakan Sarinah: Florida Tilar.

Sekjen Presidium GMNI ketika memakaikan atribut peci kepada Safrin Titdoy (Foto Suluttoday.com)

Sekjen Presidium GMNI ketika memakaikan atribut peci kepada Safrin Titdoy (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, para undangan yang hadir dalam pelantikan ini antara lain dari Polresta Manado, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Manado, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Utara. (*/Amas)

JPPR, KIPP dan Yayasan PEKA Bentuk Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada Sulut

Baharudin Pitajaly dan Sahrul Setiawan saat melakukan konfrensi pers (Foto Suluttoday.com)

Baharudin Pitajaly dan Sahrul Setiawan saat melakukan konfrensi pers (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Bertujuan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang benar-benar demokratis dan jauh dari kecurangan, Sabtu (19/9/2015), bertempat di Hotel Rock Rand Manado, pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Utara (Sulut, Komite Independen Pemantau Pemilu Sulut dan Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA) Sulut membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada di Sulawesi Utara.

Sebagaimana penyampaian Baharudin Pitajaly, Ketua KIPP Sulut dalam konfrensi pers mengatakan perlunya Koalisi ini dibentuk dalam rangka menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar tidak keluar dari aturan main yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di Sulut juga menjadi perhatian ditingkat Nasional, terutama soal penetapan calon kepala daerah yang mantan Narapidana (Napi).

”Kami menilai proses demokrasi dalam Pilkada di Sulut ini perlu diawasi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengawalan sektra karena untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas itu bukan hanya tanggung jawab yang diletakkan pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Baik dari aspek penetapan DPT, seleksi pasangan calon kepala daerah, hingga praktek politik uang yang harus dicegah, hal itu merusak tatanan demokrasi kita. Termasuk contoh kasusnya penetapan KPU Provinsi tidak meloloskan Elly Lasut-David Bobihoe calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut karena mantan Napi, sementara Imba-Boby Daud di selaku calon Wali Kota da Wakil Wali Kota Manado diloloskan KPU Kota Manado. Perbedaan putusan ini juga menjadi bagian yang kami akan kaji tentunya,” ujar Bahar yang juga mantan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Manado ini.

Tak hanya itu, soal pengawasan proporsional dan mendorong adanya trasparansi dalam Pilkada juga ditegaskan Sahrul Setiawan, Ketua JPPR Sulut, Arul sapaan akrab mantan Ketua Wilayah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulut ini menilai bahwa Koalisi Masyarakat ini  memiliki sejumlah tugas penting dalam melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Adanya praktek politik yang ‘berlawanan’ dengan aturan main Pilkada perlu dikaji secara baik dalam rangka mewujudkan pemimpin yang demokratis.

”Tugas utama dari Koalisi Masyarakat yang didalamnya tergabung JPPR, KIIP dan Yayasan PEKA Sulut itu tidak lain adalah bagaimana melakukan pemantauan terhadap proses politik yang idelan, bagaimana kita kemudian melakukan juga pendidikan politik pada masyarakat. Jika masyarakat cerdas dan tau memilih pemimpin yang baik, tanpa ada intervensi politik atau money politic maka pemimpin yang terlahir di Sulut maupun di Manado kedepan adalah yang benar-benar terseleksi karena prosedur demokrasi yang tepat. Inilah yang akan kami lakukan, memang sejauh ini sudah ada data yang akan kami dalami dari laporan masyarakat untuk diproses lanjut, kita juga akan bersinergi penyelenggara Pemilu di Sulut sesuai porsi dan tugas kami,” kata Arul dihadapan sejumlah wartawan.

Terlihat yang ikut hadir dalam acara tersebut Direktur Yayasan PEKA Sulut, Sonny, dan beberapa aktivis pro demokrasi. Bedasarkan informasi, Koalisi Masyarakat ini akan turun kesemua daerah di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara yang menggelar hajatan Pilkada. Bahkan juga menginvestigasi lebih jauh kasus E2L-David Bobihoe dan posisi Imba-Bobi Daud. (Amas Mahmud)

KPPA Sulut Ingatkan Pembangunan Kota Libatkan Warga Pesisir

Rusli Umar ketika memimpin pertemuan (Foto Suluttoday.com)

Rusli Umar ketika memimpin pertemuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kembali pengurus Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara (Sulut), bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Manado melakukan konsolidasi terkait perjuangan mengadvokasi masyarakat Kota Manado.

Khususnya di beberapa Kelurahan Sindulang I, Sindulang II, Bitung Karangria, Maasing, dan Kelurahan Tumumpu Kota Manado, Kamis (5/3/2015) kemarin dalam konsolidasi yang dipimpin Rusli Umar selaku pengurus KPPA, berjalan sukses. Rusli saat diwawancarai menyampaikan beberapa hal terkait hasil yang disepakati dari konsolidasi tersebut.

Rapat konsolidasi yang kami lakukan membicarakan terkait dengan penolakan warga soal Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan dilaksanakan di sepanjang pesisisr pantai Utara Manado. – Rusli Umar, Ketua 1 KPPA Sulawesi Utara.

Lanjut ditambahkan Abeng sapaan akrab Rusli menegaskan bahwa warga Manado Utara meminta agar konsep pembangunan pesisir Kota Manado harusnya bersifat koordinatif dan tidak merugikan masyarakat. ”Anehnya, selama ini pihak pemerintah Kota Manado, dan pemerintah Kecamatan juga tidak mau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pesisir Kota Manado. Inilah yang menjadi pertanyaan kami,” tegas Abeng pada Suluttoday.com.

Sekedar Diketahui Dalam Rapat tersebut menghasilkan beberapa point diantaranya:

1. Meminta pemerintah meninjau kembali berkaitan dgn RTBL karena dapat mengakibatkan ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Konsolidasi antar simpul masyarakat pesisir.

3. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi untuk dijadikan bahan masukkan dan pertimbangan bagi pemerintah. (Amas Mahmud)

Kutuk Kekerasan TNI Terhadap Rakyat Papua, PMII Manado Turun Jalan

Kader PMII Cabang Manado saat melakukan unjuk rasa damai (Foto Suluttoday.com)

Kader PMII Cabang Manado saat melakukan unjuk rasa damai (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Tindakan otoriter kembali ditunjukan aparat Negara, pasalnya terjadi kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada sejumlah warga sipil di Kabupaten Pania Provinsi Papua. Hal itu mendapat perlawanan dan kecaman dari aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado.

Setelah melakukan aksi penolakan tindakan kekerasan aparat keamanan, Senin (22/12/2014) kemarin, di Zero Poin pusat Kota Manado, Zainudin Makasehe Pai koordinator aksi dan pengurus PMII Cabang Manado saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan beberapa tuntutan serta pernyataan sikap yang dibawakan PMII dalam aksi unjuk rasa damai tersebut.

”Kami atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado ”mengecam” tindak represif aparat keamanan sehingga menewaskan 5 (Lima) orang warga Kabupaten Paniai, Papua pada tanggal (8/12/2014). Kami juga Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi ini. Tragedi yang menambah panjang daftar hitam tindak represif aparat keamanan di Papua,” kata Zainudin.

Lanjut dikatakannya lagi jangan kemudian pemerintah menjadikan masyarakat Papua sebagai objek perselisihan politik kepentingan sehingga rakyat sipil terus-menerus menjadi korban. PMII Cabang Manado menurutnya berharap agar image pemerintahan otoriter Soeharto tidak berpindah pada rezim Jokowi-JK.

”Papua kembali menjadi arena pertarungan antara kekuatan bersenjata negara dengan masyarakat sipil. Metode usang yang pernah digunakan oleh rezim Otoriter Soeharto kembali digunakan oleh rezim Jokowi-JK. Apakah aparat keamanan dilatih hanya untuk memerangi masyarakat? Sungguh sebuah ironi dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu pula Negara kita kembali menjadi sorotan dunia Internasional. Dimana, menurut dunia Internasional, pemerintah Indonesia sampai hari ini tidak serius dalam menagani persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Bahkan tidak sedikit persoalan-persoalan kemanusiaaan yang menguap begitu saja,” tegas Pai.

Tidak hanya itu, pihaknya menilai strategi pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi dan pendekatan terkait masalah Papua perlu dievaluasi lagi. Bahkan, sikap hati-hati dari rezim Jokowi-JK dinilai ”membawa” banyak mudharat ditengah masyarakat. Aktivis PMII yang dikenal aktivis melakukan demonstrasi itu mengatakan Presiden RI tidak harus menutup mata dengan tindakan kekerasan terhadao rakyat sipil di Papua ini.

Aktivis PMII Manado kecam kekerasan aparat di Papua (Foto Suluttoday.com)

Aktivis PMII Manado kecam kekerasan aparat di Papua (Foto Suluttoday.com)

”Entah ini sikap pemerintah yang terlalu hati-hati dalam menangani persoalan-persoalan di Papua, atau bahkan lebih buruk dari itu, pemerintah enggan untuk menyelesaikannya. Sampai saat ini juga, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi selaku pimpinan Negara terkait peristiwa ini. Sejatinya Presiden seperti menutup mata dan telinga. Sehingga memancing PBB mengeluarkan pernyataan resmi meminta pemerintah memfasilitasi investigasi independen untuk menyelidiki kasus ini,” papa Zainudin.

Posisi Papua yang sangat kaya Sumber Daya Alam (SDM) juga dalam analisis PMII menjadi bagian tersendiri yang memiliki ketertarikan bagi para investor Asing dan Negara Luar untuk ”merebutnya”. Pemerintah Indonesia dikatakannya harus independen dan tegas, bukan kemudian mudah di interensi kelompok eksnternal yang berkepentingan terhadap Indonesia.

”Ini artinya apa? Artinya bahwa dunia Internasional sangat berhasrat untuk masuk mencampuri urusan-urusan Negara kita. Bahwa kita wajib curiga akan kehadiran Negara luar dalam urusan-urusan berbangsa atau bernegara kita. Bukan apa-apa, pengalaman megajarkan kepada kita bahwa setiap problem Bangsa atau Negara yang diserahkan kepada pihak luar, dalam hal ini turut dicapuri pihak ketiga selalu menjadikan Indonesia sebagai korban. Contohnya kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang saat ini telah resmi menjadi bagian dari Negara Malaysia. Ini adalah prestasi buruk pihak ketiga (Negara Luar) dalam menangani/mencampuri masalah internal Bangsa atau Negara,” tukasnya.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam kajian PMII Cabang Manado sudah serahurnya melakukan tindakan ”penyelamatan”. Pendekatan aparat Negara dengan pola teror sudah seharusnya diubah, urai Zainudin. Ditambahkannya lagi apapun dalilnya Negara harus bisa mengayomi rakyatnya.

”Kini, sudah saatnya pemerintah menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap masyarakat, terutama oleh aparat keamanan. Cukup sudah kita bangsa Indonesia mengalami teror berkepanjangan aparat keamanan selama hampir 32 Tahun rezim Otoriter Soeharto. Dalam iklim demokrasi dewasa ini, atas nama apapun, pendekatan dengan cara represif oleh aparat keamanan tidak layak digunakan. Seharusnya pemerintah bisa menghadirkan opsi-opsi lain dalam rangka menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat agar tidak menambah trauma dan resistensi masyarakat terhadap aparat keamanan. Pemerintah saat ini seharusnya mencontoh pendekatan persuasif yang pernah dilakukan oleh Gus Dur ketika menangani Papua, bukan malah menggunakan pendekatan represif,” ucap Zai sapaan akrab mahasiswa STAIN Manado ini melanjutkan pernyataan sikap PMII Manado. (Amas Mahmud)

Atas dasar itulah, PMII Cabang Manado menyatakan sikap untuk:

MENGECAM segala bentuk tindakan represif aparat keamanan di Tanah Papua.
MENDESAK pemerintah untuk segera menggunakan pendekatan persuasif seperti yang pernah dilakukan oleh Gus Dur terhadap masyarakat Papua.

MENOLAK rencana pemerintah untuk menambah satu Komando Daerah Militer (KODAM) di Papua/Papua Barat.

MENDESAK Presiden Jokowi untuk memberikan pernyataan resmi selaku pimpinan Negara atas tragedi ini.

MENDESAK pemerintah agar segera mengusut tuntas tragedi Paniai ini secepat-cepatnya.
MENOLAK segala bentuk campur tangan asing dalam menyelesaikan kasus ini.
MENDESAK pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini di dalam Negeri.
MENDESAK aparat yang berwajib untuk segera menangkap dan mengadili pelaku penembakan.
MENGUTUK seluruh pihak yang bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun terhadap masyarakat Papua.

Foto-Foto Demo PMII Sulut, Jokowi Dinilai Lakukan Kamuflase

Fani Datukramat Korlap saat demo PMII Sulut

Fani Datukramat Korlap saat demo PMII Sulut

MANAD – Puluhan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Utara (Sulut), diantaranya PMII Cabang Manado, PMII Cabang Minahasa dan PMII Cabang Bolmong mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut, Senin (10/11/2014) untuk menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM.

Menurut Zainuddin Pai salah satu orator dalam demo tersebut mengatakan pemerintahan Jokowi-JK melakukan kamuflase terhadap rakyat Indonesia. Harusnya menurut PMII Jokowi konsisten jika benar-benar membela rakyat tidak mestinya menaikkan harga BBM.

Zainuddin Pai kader PMII Manado saat menyampaikan orasi

Zainuddin Pai kader PMII Manado saat menyampaikan orasi

”Adanya kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan kartu-kartu lainnya yang menjadi kebijakan Jokowi-JK itu hanyalah kamuflase. Rakyat malah ditindas, dimana BBM akan dinaikkan harganya sehingga tidak sebanding dengan kekayaan alam yang ada di Republik Indonesia ini, begitupun dengan kebijakan Kartu Sakti ala Jokowi saat ini yang seolah-olah membantu padahal ”membunuh” rakyat. Jokowi dan PDIP tidak konsisten, lihat saja saat Presiden SBY PDIP kemudian Jokowi menjadi terdepan menolak ketika BBM dinaikkan,” ujar Zai sapaan akrab aktivis PMII Manado tersebut.

Para pendemo sendiri diterima anggota DPRD Sulut diantaranya Rasky Mokodompit, Recky Tuuk, bersama beberapa anggota DPRD Provinsi lainnya. Setelah diterima dan berdialog di depan kantor DPRD Provinsi Sulut, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib. (Amas Mahmud)

Massa demo PMII Sulut saat berada di kantor DPRD Sulut

Massa demo PMII Sulut saat berada di kantor DPRD Sulut

Para pendemo saat mendatangi kantor DPRD Sulut

Para pendemo saat mendatangi kantor DPRD Sulut

iklan1