Tag: polda sulut

Buat Ulah, Manajemen PNM Amurang Akhirnya Dilapor ke Polda Sulut

Potongan Surat Tanda Terima Laporan dari Polda Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aktivitas lembaga simpan-pinjam PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Manado dan PNM Unit Amurang mulai tercoreng. Itu buntut salah satu transaksi klien PNM yang merasa terperangkap jebakan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah oleh oknum manajemen PNM Unit Amurang.

Korban Fegie Vadly Pandeirot, warga Dusun VI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow menceritakan, ia merasa tertipu melalui modus yang dia anggap kejahatan administrasi lembaga BUMN tersebut. Pada 24 April 2015, korban mendapat tawaran lelang dari manajemen PNM Unit Amurang. Tawaran lelang itu, berupa satu unit sertifikat tanah berukuran 17×50 m2 senilai Rp43.000.000.

Tanah tersebut terletak di belakang Gereja GPDI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar. Karena korban tidak memiliki fresh money (uang cash), korban mengajukan pinjaman ke PNM Unit Amurang senilai Rp75.000.000. Korban kemudian diwajibkan melampirkan agunan atau jaminan pinjaman.

Itu berupa dua sertifikat atas dua bidang tanah. Dua sertifikat itu masing-masing untuk tanah seluas satu hektar lebih. Artinya terdapat dua hektar lebih tanah korban yang diagunkan ke PNM. PNM Unit Amurang lalu memverifikasi syarat data diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Syarat administrasi dimasukan bersamaan dua sertifikat jaminan.

Adapun proses administrasi itu dikerjakan pegawai PNM Unit Amuran bernama Stiven Sumendap. Selang beberapa hari kemudian, pinjaman itu terealisasi. PNM kemudian memotong Rp43.000.000 sesuai nilai sertifikat lelang. Sisa Rp32.000.000, PNM memotong lagi untuk biaya administrasi. Praktis, Fegie menerima uang dari PNM Rp19.000.000. Itu dibuktikan dengan bukti transfer yang sudah dimasukan ke penyidik Polda Sulut.

“Sejak menerima sisa uang tersebut, saya berniat mengangsur tapi PNM belum menyerahkan sertifikat,” ujar Fegie, di Manado, Rabu (30/9/2020).

Korban kemudian mencurigai ada yang tidak beres dengan lembaga tersebut. Karena setiap kali menanyakan sertifikat yang dilelang, manajemen PNM malah menunda-nunda. Belakangan korban merasa di-ping-pong, dari PNM Unit Amurang dan PNM Cabang Manado sebagai induk pelelangan. Sadar bahwa dirinya tertipu, korban melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor Polisi STLP/130.a/II/2019/SPKT. Laporan itu masuk pada 7 Februari 2019 silam. Bersamaan dengan laporan itu, korban juga menyerahkan bukti transfer uang Rp19 juta dari PNM ke nomor rekening.

“Aneh, transferan itu tidak tertera nama pengirim,” kata Fegie.

Fredy, pejabat Bagian Pelelangan PNM Cabang Manado, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui duduk masalah tersebut.

“Saya sedang di luar ini pak (wartawan,red). Saya cek dulu ke pimpinan saya,” ucap Fredy via ponsel.

Di tempat terpisah, Kepala Cabang PNM Manado Eka Pradana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2020), mengakui ada kesalahan administrasi di tingkat PNM Amurang yang dibuat manajemen lama.

“Orangnya sudah tidak ada pak (wartawan,red). Administrasinya di PNM Amurang. PNM Cabang Manado hanya memutuskan usulan administrasi dari bawah. Dan itu sulit untuk mengubah sistem. Karena tidak sembarangan mengembalikan sertifikat jaminan. Butuh proses dan harus punya dasar. Ini semua sudah masuk sistem,” tutur Pradana.

(*/Am)

Resmi, Suami Polwan Laporkan Akp Rivo Malonda

Penggalan surat tanda terima laporan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/197.a/IV/2020/SPKT, Manado 29 April 2020, Rivo Malonda resmi dipolisikan. Selaku pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan, selaku pelapor Meirino Rainato Jandi Lontaan mengajukan laporan terkait pidana.

Saat menerima Surat Tanda Terima Laporan, Minggu (10/5/2020) diterangkan dalam surat tersebut bahwa Rivo Malonda dan Vivi Inria Liwutang dilaporkan atas dugaan tindakan tindak pidana perzinahan. Atas nama KA SPKT Polda Sulawesi Utara, KA Siaga 1, Jolly Runtu, SH.,MH pangkat Ajudan Komisaris Polisi NRP 73110359 menerangkan bawa pada Rabu 29 April 2020, pukul 15.00 Wita, telah datang ke SPKT Poda Sulut Meirino Rainato Jadi Lontaan untuk keperluan laporan tersebut.

Menanggpi hal itu, Tommy Turangan, SH, Ketua Umum AMTI meminta Kapolda Sulut untuk mengawasi proses hukum yang tengah berjalan. Tommy mewanti-wanti agar tidak terjadi praktek yang membawa kesan kesengajaan untuk diperlambat tahapan hukum lanjutan.

”AMTI meminta kepada Kapolda Sulawesi Utara agar segera turun tangan, memonitor laporan tersebut. Jangan ada kesan lamban, atau dihambat-hambat. Karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif, yang begitu berpotensi merusak nama baik institusi Kepolisian. Laporan yang dilayangkan Meirino kami harap diporses tuntas, dan segera. Para terlapor harus diberikan efek jera,” tutur Tommy tegas.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Tambang Besar Perusak Lingkungan Segera Ditindak Kapolda Sulut

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menghindari adanya kesan standar ganda dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M, dalam menindak aktivitas pertambangan di Sulut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulut angkat bicara. Menurut Walhi Sulut perusahaan Tambang besar yang merebut ruang kelola rakyat harus dihentikan aktivitasnya oleh Kapolda.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sulut jika tidak melakukan tebang pilih dalam menindak aktivitas pertambangan di daerah ini. Jangan biarkan tambang-tambang besar beroperasi, lalu fokusnya hanya menertibkan tambang rakyat. Ayo, tegak lurus dan adil, Kapolda Sulut menghentikan aktivitas perusahaan tambang besar di Sulut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pada Suluttoday.com, Jumat (27/3/2020).

Apalagi penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan besar sangat berbahaya. Karena hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kemudian berefek pada keselamatan masyarakat. Seluruh perusahaan yang melakukan pencemaran udara dan tanah segera dihentikan.

“Intinya perusahaan apapun yang merusak lingkungan, pencemaran tanah dan udara harus dihentikan. Kami mendukung pemerintah dan Kapolda Sulut menertibkan ini. Jangan kita mendengar lagi pencemaran lingkungan yang beresiko pada kehidupan masyarakat. Perusahaan perusak lingkungan secepatnya dihentikan,” ujar Runtuwene tegas.

Sekedar diketahui masih ada perusahaan tambang yang beroperasi saat ini seperti perusahaan PT. Hakian Wellem rumansi (HWR), dan beberapa perusahaan tambang perusak lingkungan lainnya yang disebut Walhi Sulut harus ditindak. Jangan karena atas kepentingan investasi besar Kapolda Sulut ikut mengamankan.

“Niat baik dan keberanian Kapolda teruslah dijalankan. Jangan karena investasi besar, Kapolda Sulut juga terdiam dan takut melawan perusahaan tambang besar di Sulut yang hanya karena punya izin. Sama seperti keuntungan kita 2, namun kerugian kita 5, bahaya ini namanya,” tutur Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

Berantas Pungli dan Praktek Korupsi, Wawali Manado Hadiri Pencanangan Zona Integritas

Sesi foto bersama (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Memantapkan pelayanan publik bersama Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut. Kamis (5/3/2020), Wakil Wali Kota (Wawali) Manado, Mor Dominus Bastiaan, SE, berkesempatan menghadiri undangan dalam Pencanangan Zona Integritas (ZI) yang di lakukan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) untuk mewujudkan WBK/WBBM. Dalam hal pencegahan Korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan yang bertempat di Aula Dit Lantas Polda Sulut, menurut Mor pemerintah Kota Manado berkewajiban mewujudkan praktek anti korupsi. Transparansi dan praktek pelayanan profesional perlu menjadi prioritas dalam pelayanan. Mor juga memberikan dukunga positif terhadap pencanangan zona integritas tersebut.

“Tentunya kewajiban kami sebagai pemimpin adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Dan upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pencanangan Zona Integritas ditiap Instansi Pemerintahan ini merupakan komitmen yang luar biasa dari pimpinan-pimpinan dan jajarannya, sehingga bisa tercipta Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM),” ujar Wawali Manado yang murah senyum ini.

Wawali Mor Bastiaan menandatangani berita acara dukungan (Foto Istimewa)

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulut Kombespol Iwan Sonjaya, S.I.K., dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya akan konsisten memaksimalkan pelayanan dengan konsep bersih tanpa adanya pungitan liar.

“Kami direktorat lalu lintas Polda Sulawesi Utara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit yakni suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan keamanan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan,” kata Kombespol Iwan.

Untik diketahui, agenda ini di hadiri oleh Perwakilan dishub sulut, kepala Bapenda Sulut, kepala Jasa Raharja Sulut, kadis hub kota manado, perwakilan Organda Sulut, perwakilan wartawan Polda Sulut. (*/Amas)

Milo ODSK Akan Laporkan Abraham Ishak di Polda Sulut

Postingan Abraham Iskah (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang Pilkada Serentak 2020, kampanye di media sosial (Medsos) mulai ramai dengan isu destruktif. Saling sindir, pembunuhan karakter, fitnah dan tuduhan-tuduhan serius lainnya mulai menghiasi beranda Febook dan Twitter. Di Sulawesi Utara (Sulut) hal itu pun tak luput, dimana Akun atas nama Abraham Ishak Israel diduga melakukan perbuatan melecehkan.

Atas perbuatan yang dinilai merusak citra dan diduga kuat melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi (UU UT), maka hal tersebut akhirnya bermuara ke laporan polisi. Senin (2/3/2020), Abraham akan dilaporkan ke Polda Sulut oleh Mileneal Lovers (Milo) ODSK.

“Kami akan melaporkan ke Polda Sulut pemilik Akun Facebook atas nama Abraham Ishak Israel karena menurut kami ia melanggar UU IT. Menyebut singkatan yang telah ramai dan kita ketahui bersama di Sulut ini dengan kepanjangan yang diplesetkan. Dari hasil plesetan itu, sungguh sangat menyakiti hati pendukung ODSK,” ujar Ferdinand Paparang Sked, Mkes, selaku Koordinator Milo ODSK.

Lanjut disampaikan Paparang, apa yang dilakukan Abraham sangat merusak demokrasi yang penuh dengan sopan santun dan rukun. Itu sebabnya, pihaknya meminta polisi untuk bertindak segera menangkap pihak-pihak yang meresahkan masyarakat melalui komenter dan postingan yang provikatif atau memicu problem luas ditengah masyarakat.

“Apa yang diposting itu menggangu proses demokrasi. Polisi harus cepat merespon, ini embrio masalah yang sesungguhnya membuat retak demokrasi kita di Sulawesi Utara. Jangan jadi bola liar, memancing amarah para pendukung,” tutur Paparang. (*/Amas)

iklan1