Tag: polda sulut

Resmi, Suami Polwan Laporkan Akp Rivo Malonda

Penggalan surat tanda terima laporan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/197.a/IV/2020/SPKT, Manado 29 April 2020, Rivo Malonda resmi dipolisikan. Selaku pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan, selaku pelapor Meirino Rainato Jandi Lontaan mengajukan laporan terkait pidana.

Saat menerima Surat Tanda Terima Laporan, Minggu (10/5/2020) diterangkan dalam surat tersebut bahwa Rivo Malonda dan Vivi Inria Liwutang dilaporkan atas dugaan tindakan tindak pidana perzinahan. Atas nama KA SPKT Polda Sulawesi Utara, KA Siaga 1, Jolly Runtu, SH.,MH pangkat Ajudan Komisaris Polisi NRP 73110359 menerangkan bawa pada Rabu 29 April 2020, pukul 15.00 Wita, telah datang ke SPKT Poda Sulut Meirino Rainato Jadi Lontaan untuk keperluan laporan tersebut.

Menanggpi hal itu, Tommy Turangan, SH, Ketua Umum AMTI meminta Kapolda Sulut untuk mengawasi proses hukum yang tengah berjalan. Tommy mewanti-wanti agar tidak terjadi praktek yang membawa kesan kesengajaan untuk diperlambat tahapan hukum lanjutan.

”AMTI meminta kepada Kapolda Sulawesi Utara agar segera turun tangan, memonitor laporan tersebut. Jangan ada kesan lamban, atau dihambat-hambat. Karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif, yang begitu berpotensi merusak nama baik institusi Kepolisian. Laporan yang dilayangkan Meirino kami harap diporses tuntas, dan segera. Para terlapor harus diberikan efek jera,” tutur Tommy tegas.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Tambang Besar Perusak Lingkungan Segera Ditindak Kapolda Sulut

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menghindari adanya kesan standar ganda dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M, dalam menindak aktivitas pertambangan di Sulut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulut angkat bicara. Menurut Walhi Sulut perusahaan Tambang besar yang merebut ruang kelola rakyat harus dihentikan aktivitasnya oleh Kapolda.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sulut jika tidak melakukan tebang pilih dalam menindak aktivitas pertambangan di daerah ini. Jangan biarkan tambang-tambang besar beroperasi, lalu fokusnya hanya menertibkan tambang rakyat. Ayo, tegak lurus dan adil, Kapolda Sulut menghentikan aktivitas perusahaan tambang besar di Sulut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pada Suluttoday.com, Jumat (27/3/2020).

Apalagi penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan besar sangat berbahaya. Karena hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kemudian berefek pada keselamatan masyarakat. Seluruh perusahaan yang melakukan pencemaran udara dan tanah segera dihentikan.

“Intinya perusahaan apapun yang merusak lingkungan, pencemaran tanah dan udara harus dihentikan. Kami mendukung pemerintah dan Kapolda Sulut menertibkan ini. Jangan kita mendengar lagi pencemaran lingkungan yang beresiko pada kehidupan masyarakat. Perusahaan perusak lingkungan secepatnya dihentikan,” ujar Runtuwene tegas.

Sekedar diketahui masih ada perusahaan tambang yang beroperasi saat ini seperti perusahaan PT. Hakian Wellem rumansi (HWR), dan beberapa perusahaan tambang perusak lingkungan lainnya yang disebut Walhi Sulut harus ditindak. Jangan karena atas kepentingan investasi besar Kapolda Sulut ikut mengamankan.

“Niat baik dan keberanian Kapolda teruslah dijalankan. Jangan karena investasi besar, Kapolda Sulut juga terdiam dan takut melawan perusahaan tambang besar di Sulut yang hanya karena punya izin. Sama seperti keuntungan kita 2, namun kerugian kita 5, bahaya ini namanya,” tutur Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

Berantas Pungli dan Praktek Korupsi, Wawali Manado Hadiri Pencanangan Zona Integritas

Sesi foto bersama (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Memantapkan pelayanan publik bersama Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut. Kamis (5/3/2020), Wakil Wali Kota (Wawali) Manado, Mor Dominus Bastiaan, SE, berkesempatan menghadiri undangan dalam Pencanangan Zona Integritas (ZI) yang di lakukan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) untuk mewujudkan WBK/WBBM. Dalam hal pencegahan Korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan yang bertempat di Aula Dit Lantas Polda Sulut, menurut Mor pemerintah Kota Manado berkewajiban mewujudkan praktek anti korupsi. Transparansi dan praktek pelayanan profesional perlu menjadi prioritas dalam pelayanan. Mor juga memberikan dukunga positif terhadap pencanangan zona integritas tersebut.

“Tentunya kewajiban kami sebagai pemimpin adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Dan upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pencanangan Zona Integritas ditiap Instansi Pemerintahan ini merupakan komitmen yang luar biasa dari pimpinan-pimpinan dan jajarannya, sehingga bisa tercipta Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM),” ujar Wawali Manado yang murah senyum ini.

Wawali Mor Bastiaan menandatangani berita acara dukungan (Foto Istimewa)

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulut Kombespol Iwan Sonjaya, S.I.K., dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya akan konsisten memaksimalkan pelayanan dengan konsep bersih tanpa adanya pungitan liar.

“Kami direktorat lalu lintas Polda Sulawesi Utara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit yakni suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan keamanan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan,” kata Kombespol Iwan.

Untik diketahui, agenda ini di hadiri oleh Perwakilan dishub sulut, kepala Bapenda Sulut, kepala Jasa Raharja Sulut, kadis hub kota manado, perwakilan Organda Sulut, perwakilan wartawan Polda Sulut. (*/Amas)

Milo ODSK Akan Laporkan Abraham Ishak di Polda Sulut

Postingan Abraham Iskah (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang Pilkada Serentak 2020, kampanye di media sosial (Medsos) mulai ramai dengan isu destruktif. Saling sindir, pembunuhan karakter, fitnah dan tuduhan-tuduhan serius lainnya mulai menghiasi beranda Febook dan Twitter. Di Sulawesi Utara (Sulut) hal itu pun tak luput, dimana Akun atas nama Abraham Ishak Israel diduga melakukan perbuatan melecehkan.

Atas perbuatan yang dinilai merusak citra dan diduga kuat melanggar Undang-Undang Informasi Teknologi (UU UT), maka hal tersebut akhirnya bermuara ke laporan polisi. Senin (2/3/2020), Abraham akan dilaporkan ke Polda Sulut oleh Mileneal Lovers (Milo) ODSK.

“Kami akan melaporkan ke Polda Sulut pemilik Akun Facebook atas nama Abraham Ishak Israel karena menurut kami ia melanggar UU IT. Menyebut singkatan yang telah ramai dan kita ketahui bersama di Sulut ini dengan kepanjangan yang diplesetkan. Dari hasil plesetan itu, sungguh sangat menyakiti hati pendukung ODSK,” ujar Ferdinand Paparang Sked, Mkes, selaku Koordinator Milo ODSK.

Lanjut disampaikan Paparang, apa yang dilakukan Abraham sangat merusak demokrasi yang penuh dengan sopan santun dan rukun. Itu sebabnya, pihaknya meminta polisi untuk bertindak segera menangkap pihak-pihak yang meresahkan masyarakat melalui komenter dan postingan yang provikatif atau memicu problem luas ditengah masyarakat.

“Apa yang diposting itu menggangu proses demokrasi. Polisi harus cepat merespon, ini embrio masalah yang sesungguhnya membuat retak demokrasi kita di Sulawesi Utara. Jangan jadi bola liar, memancing amarah para pendukung,” tutur Paparang. (*/Amas)

Demo Berantas Mafia Tanah Nyaris Ricuh dan Adu Jotos

Pendemo dan Satpol PP nyaris bentrok (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ratusan warga dari Bolaang Mongondow, Bitung dan Minahasa Utara Kamis (14/11/2019) “menduduki” kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk menuntut keadilan terkait kepemilikan tanah yang telah dirampas karena adanya investasi, nyaris anarkis dan ricuh.

Dengan seruan-seruan pedas pun mengalir ditujukan kepada pemimpin daerah Sulut agar sesegera mungkin bertatapmuka serta mengatasi masalah yang tengah dilanda masyarakat. Sementara itu, Kasat Pol PP Sulut, Evans Liow yang menerima curahan hati warga, menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey saat ini tengah berada di istana negara.

Tapi pernyataan itu langsung menyulut amarah pendemo dan ingin menyerang Liow namun dengan tanggap ditahan Sat Pol PP. Alhasil aksi yang sempat memanas melukai beberapa anggota Satuan Pamong Praja (Sat Pol PP). Aksi masyarakat yang tertindas di mulai Polda Sulut, Kanwil Agraria dan berakhir di kantor gubernur dikomandani oleh Koordinator lapangan komunitas petani penggarap Desa Tiberias dan sekitarnya, Abner Patras dan didukung PMII cabang Metro Manado mengatasnamakan Forum Keadilan bagi Petani dan Nelayan Sulawesi Utara.

Aksi Warga Tiberias Bolaang Mongondow, Candi dan Makawidey Kota Bitung dan Paputungan Likupang Minahasa Utara meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencabut sertifikat-sertifikat tanah yang katanya telah dirampas dan dimiliki oleh mafia agraria.(cat)

iklan1