Tag: polda sulut

AMTI Siap Laporkan Dugaan Korupsi MaMi Pemprov Sulut ke KPK

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.Com)

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.Com)

MANADO – Dugaan kasus korupsi dana Makan Minum (MaMi) di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sejumlah miliaran rupiah yang telah dilaporkan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang mendapat dukungan penuh masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan SH yang juga warga asal Sulut ini mengatakan akan melaporkan kasus ini k Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika sedikit saja berhembus isu Kapolda Sulut atau jajaran Polda Sulut tidak serius menindaklanjuti laporan yang disampaikan Gubernur Sulut terkait dana MaMi ini, maka AMTI siap melaporkan ini ke KPK. Kami berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas. – Tommy Turangan SH, Ketua Umum AMTI, Selasa (7/10/2014).

Mantan aktivis 98 itu menegaskan agar Kapolda Sulut tidak main-main dengan laporan yang telah dilayangkan Gubernur Sulut tersebut. ”Kami tegaskan lagi dan ingatkan Kapolda Sulut untuk tidak main-main dalam kasus ini, karena kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut berkisar miliaran rupiah. Ini sama saja membunuh warga Sulut, sehingga kami warga Sulut meminta agar diselesaikan secepatnya,” ujar Turangan menutup. (Amas Mahmud)

Laporan Gubernur Sulut, LAKRI Janji Mengawal dan Surati KPK

Gubernur Sulut, SH Sarundajang (Foto Ist)

Gubernur Sulut, SH Sarundajang (Foto Ist)

MANADO – Pengurus Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sulawesi Utara (Sulut), melalui Ketua Umumnya, Moning Mamengko mengatakan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi Makan Minum (MaMi) Pemerintah Provinsi Sulut yang saat ini ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

LAKRI Sulut bakal terus mengawal kasus MaMi Pemprov yang ditangani Polda Sulut. Soal kasus MaMi Pemprov Sulut, LAKRI tidak main-main dan tetap berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.Moning Mamengko, Ketua Umum DPP LAKRI Sulut.

Ditambahkan Tonaas Harian Brigade Manguni Manado ini menegaskan LAKRI juga akan menyurati KPK agar kasus ini menjadi bahan supervisinya KPK. Sehingga kapan saja di saat penanganan kasus ini di Polda Sulut terkesan lambat atau tidak serius maka bisa di Take over oleh KPK.

”Kami juga akan menyurat ke KPK untuk mengantisipasi jika kasus ini sengaja didiamkan, maka KPK berkewenangan mengambil alih. Contoh ada laporan 3 dugaan korupsi di Sulut kami laporkan dan di tangani Mabes Polda Sulut, tapi kasus ini menjadi bahan supervisinya KPK dan KPK menjadi institusi yang mengawasi kasus ini sebagai bahan supervisi dan koordinasi,” tegas Moning, Jumat (3/10/2014).

Dirinya berharap dengan cara yang dilakukan LAKRI Polda Sulut tidak tinggal diam atau sengaja memperlambat proses penindakan kasus tersebut. ”Kalau begini, pasti pihak Polda tdk akan main-main menangani Kasus MaMi ini.¬†LAKRI Sulut akan kawal terus sambil menyurati Polda dan KPK, tembusan Kompolnas, Komisi Yudisial dan LPSK,” tutur Moning yang diaminkan Amas Mahmud, S.IP Tim Intelijen Investigasi LAKRI Sulut.

Untuk diketahui, LAKRI juga menambahkan bahwa Komitmen Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional LAKRI Steven Terok Lahengko telah mengatakan sikap mengawal dengan maksimal kasus tersebut. (Ridwan)

iklan1