Tag: polda sulut

Wanita Cantik Berang Dituding Palsukan Tandatangan Pejabat

Dugaan penyalahgunaan wewenang hebohkan Diskop Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – ML selaku oknum mantan Bendahara di Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara dengan tegas membantah telah melakukan pemalsuan tandatangan. Hal tersebut disebutkan wanita cantik berinisial ML kepada media ini, Kamis (02/08/2018) disela-sela rakorda Koperasi di salah satu hotel di Kota Manado.

Menurut ML, dirinya dilaporkan ke Polda Sulut karena telah melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan di bulan Mei dan Juni 2018, oleh pejabat eselon IV dilingkup Diskop Sulut RP. RP menuding ML telah menyalahkan gunakan wewenang dengan memalsukan tandatangan sesuai laporan bernomor STTLP/359.a/IV/2018/SPKT tertanggal !9 April lalu. ML yang berang mengaku pada media ini kalau dirinya sama sekali tidak pernah ada niat untuk melangkahi aturan apalagi melanggar hukum.

“Saya dituduh melakukan pemalsuan tandatangan sekarang saya perlu tanyakan apakah pelapor melihat secara langsung atau ada saksi yang melihat bahwa saya melakukan pemalsuan tandatangan sebagaimana yang dilaporkan….,” ujarnya sambil mata berkaca-kaca.

Seperti dirangkum bahwa ML yang saat ini dipercayakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menjabat Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM mengganti posisi dari oknum yang melaporkan dirinya. Dan dengan tegas ML menyatakan siap berkoorpratif jika akan dipanggil dan siap untuk menuntut balik pelapor terlebih nama baiknya sudah dicemarkan.(Cat)

Wagub Sebut Keamanan Jadi Kunci Realisasi Investasi

Drs Steven OE Kandouw (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi upaya Polri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong percepatan pembangunan diberbagai sektor melalui jaminan keamanan berinvestasi bagi para investor.

“Kami berterimakasih atas acara yang diselenggarakan BKPM dan Mabes Polri ini. Kami mendukung investasi di Sulawesi Utara,” kata Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw pada Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dan Polri Tentang Koordinasi Perlindungan Dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung, Senin (07/05/2018) siang.

Menurut Kandouw, dukungan penuh dari BKPM RI dan Polri itu terbukti mampu mendorong sektor investasi di Provinsi Sulawesi Utara dapat terus tumbuh dan meningkat.

“Tahun 2017 untuk investasi PMA dan PMDN, kita mampu meraup investasi sebesar Rp.7,9 triliun atau 317,44 persen, jauh diatas target RPJMD kita yang sebesar Rp.2,5 triliun,” ujarnya.

Lanjut Kandouw, meningkatnya nilai investasi tersebut karena peranan BKPM dan Polri dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulut. “Investasi tanpa keamanan adalah nol. Keamanan adalah kunci bertumbuhnya Investasi. Jaminan keamanan di Sulut membuat para investor tidak ragu menanamkan modalnya. Mari kita jaga terus keamanan. Karena itu adalah modal kita,” bebernya.

Lebih jauh Wagub menerangkan bahwa investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sulut karena pengelolaan potensi keunggulan yang dimiliki daerah dan percepatan berbagai program kegiatan prioritas pembangunan yang ada, tentu memerlukan pembiayaan yang sangat besar, dan apabila hanya mengandalkan dana APBN/APBD, tentu akan sangat terbatas.

“Disinilah dibutuhkan pembiayaan melalui peran serta para investor dalam dan luar negeri,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Moechgiyarto menerangkan sosialisasi pedoman kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

“Sosialisasi di Sulawesi Utara adalah untuk menindaklanjuti MOU BKPM dan Polri. Saya harap seluruh jajaran kepolisian baik di Polda Sulut dan di seluruh Polres dapat memahami dan mengaplikasikannya,” katanya.

Lanjut Moechgiyarto, Baharkam Polri berkomitmen mengamankan investasi di Indonesia agar berjalan sesuai aturan. “Selaku Kabaharkam adalah tugas saya untuk mengamankan investasi di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Namun jika ditemukan ada masalah atau kasus terkait investasi tentunya akan ditangani oleh Bareskrim Polri,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo menjelaskan bahwa pedoman kerja BKPM dan Polri merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

“Melalui kerja sama ini, BKPM, Polri, Pemprov Sulut dan Polda Sulut dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Sulut, Hendry Kaitjili dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (*/Cat)

Optimalkan Penerimaan PAD, Bapenda Kaji Terap di Jateng

Suasana di kantor Samsat (FOTO Suluttoday.com)

SEMARANG, Suluttoday.com – Bapenda Sulawesi Utara terus melakukan upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan kaji terap ke propinsi lain yang sudah efektif dan efisien proses pembayaran PKB dan BBNKB-nya.

Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Sulawesi Utara, Olvie Atteng meninjau dan berkonsultasi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah (Jateng) akhir pekan ini. Menurut Atteng yang didampingi Kabid Pajak, Jun Silangen, dan Dirlantas Polda Sulut, Kombes Pol Ari Subianto mempelajari inovasi yang signifikan telah membantu penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang semuanya dilaksanakan secara online.

Lebih lanjut Atteng menjabarkan bahwa pihaknya begitu terperangah dengan sistem kerja baik di Samsat Korner di salah satu Mal di Kota Semarang dan di UPTB yang ada. Atteng pun mengaku hal-hal positif yang bermanfaat bagi peningkatan penerimaan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Utara pasti akan diterapkan termasuk masukan-masukan hebat dari sejumlah kaji terap.(Cat)

Tak Gentar Ditetapkan Tersangka, Firasat Lapor Artha Graha ke Istana

Firasat Mokodompit bersama Wapres Jusuf Kalla (FOTO Ist)

MANADO, Sulutoday.com – Penetapan tersangka oleh Polda Sulut terhadap Firasat Mokodompit, SE atas laporan pencemaran nama baik, mendapatan perlawanan balik dari tokoh masyarskat Bolaang Mongondow (Bolmong) yang juga pemerhati sosial ekonomi ini.

Menurut Firasat, Jumat (23/3/2018) dirinya bersama Lawyer Irwan Lalegit, SH (Peradi Jakarta) telah menemui Wapres JK di Istana untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Artha Graha, di wilayah Kabupaten Bolmong.

“Kami telah melaporkan kejadian itu ke Wapres dengan membawa laporan tertulis berupa bukti dan fakta lapangan mengenai penyimpangan sistemik KUR Artha Graha, karena diduga telah terjadi pidana penggelapan serta penipuan terhadap masyarakat Bolmong selang 2017-2018,” ujar Firasat.

Sebelumnya persoalan ini pernah diungkap di media sosial olehnya, sehingga pihak bapak angkat sebagai penyalur KUR Artha Graha melaporkan dirinya atas tuduhan pencemaran nama baik, ke Polda Sulut. Dalam laporannya kepada Wapres di istana, Firasat menjelaskan kronologi penyimpangan penyaluran KUR Artha Graha oleh oknum bapak angkat, Hanny Pontoh sebagai penyalur.

“Laporan secara lisan ke Wapres sudah disampaikan mengenai telah terjadi penyaluran kredit KUR yang tidak sesuai dengan akad,” kata Firasat.

Pada laporannya dijelaskan bahwa setiap nasabah yang mengajukan kredit 25 juta setelah dianggap layak dan telah menandatangani Akad Kredit antara Bank Artha Graha (BAG) dan calon nasabah, oleh bapak angkat dan agen kemudian mencairkan dana itu tapi sudah tidak sesuai dengan jumlah kredit yang tertera dalam akad.

“Kejanggalan ini disamping tanpa kwitansi, dana yang diserahkan pun hanya senilai 2 sampai 5 Juta, bahkan ada yg tidak terima sama sekali (Fiktif). Seperti yang dialami nasabah Hamid Mokoginta, warga desa Mondatong Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong, yang dananya diserahkan oleh Sangadi (Kepala Desa), dimana yang bersangkutan merasa tidak pernah menguasakan untuk mencairkan dana tersebut. Nilainya pun hanya 2 Juta, sedangkan pada rekening koran BAG tertera nilai pinjaman sebesar 25 Juta Rupiah,” tuturnya.

Dia mengaku tak gentar ditetapkan sebagai tersangka demi rakyat Bolmong, yang menurutnya patut dibela. Sebab mereka sudah dibodohi dengan jeratan hutang yang mereka sendiri tidak menikmati.

“Sebagai tersangka, saya akan proaktif dan tak akan lari kemana-mana, dan akan menghargai proses hukum di Polda maupun Kejaksaan, serta Pengadilan yg sedang berjalan. Saya siap lahir bathin dipenjarakan, tapi jika Hakim putuskan bebas karena tidak bersalah, maka pada saat itu pula saya minta Bank Artha Graha Manado ditutup dan akan melaporkan balik Hanny Pontoh di Polda Sulut,” sambungnya.

Pria aktivis PMI ini menambahkan, bahwa ini adalah pintu masuk membongkar kebobrokan penyaluran KUR Bank Artha Graha oleh pihak bapak Angkat yang telah merugikan rakyat secara sistemik. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Bupati Bolmong Yasty Soepredjo Mokoagow, dan beliau sangat prihatin dengan kejadian ini. Wapres menurutnya, sempat menanyakan apakah ada komplain dari masyarakat penerima dana KUR ke pihak BAG, atau melaporkan yang dialami mereka ke pihak Kepolisian.

Menanggapi pertanyaan itu, kepada Wapres dia menjelaskan bahwa sudah beberapa kali LSM LAKI Sulut bersama 60 orang nasabah yang dirugikan melakukan demo ke Bank Artha Graha, OJK Sulut, serta Polda Sulut. Sehingga pihak BAG datang ke Kecamatan Poigar pada tanggal 24 Nopember 2017 (saya Hadir), dimana 60 orang nasabah yang hanya terima 5 Juta pada Juni-Juli 2017 disanggupi ditambah 9,8 Juta, jadi total yang diberikan cuma 14,8 Juta, dari yang harus dikembalikan 25 Juta ditambah bunga. (*/Redaksi)

Kapolres Minsel Lakukan Mutasi Sejumlah Pejabat

Pemberian pangkat (FOTO Ist)

AMURANG, Suluttoday.com – Rotasi jabatan kembali bergulir di lingkungan organisasi Polres Minahasa Selatan (Minsel), dimana 2 (dua) jabatan Kepala Satuan dan 6 (enam) jabatan Kapolsek diadakan penyegaran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolda Sulut nomor Kep/53/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan.

Upacara serah terima jabatan (Sertijab) sendiri dilaksanakan pada Jumat pagi (23/3/2018), di Gedung Aula Polres Minsel, dipimpin langsung Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, selaku inspektur upacara, dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama, perwira, para Kapolsek, Bhayangkari serta personil jajaran.

Adapun pejabat yang disertijabkan yaitu Kasat Lantas dari AKP Ferdinand Runtu, SH, kepada AKP Asmin Madia Ngasang yang sebelumnya menjabat Kasiwattah Dit Tahti Polda Sulut. AKP Ferdinand Runtu, SH, kemudian dimutasikan sebagai Paur Sikerma Dit Lantas Polda Sulut.

Kasat Reskrim dari Iptu Mochamad Nandar, SIK, kepada AKP Arie Prakoso, SIK, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Amurang. Iptu Mochamad Nandar, SIK, kemudian dimutasikan sebagai Paur Subbagbin Gadik SPN Polda Sulut. Kapolsek Amurang dari AKP Arie Prakoso, SIK, kepada AKP Edy Suryanto, SH,SIK, yang sebelumnya menjabat Panit 2 unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Sulut. AKP Arie Prakoso, SIK, kemudian menempati jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Minsel.

Kapolsek Tumpaan dari Iptu Asprijono Djohar kepada Iptu Duwi Galih, SIK, yang sebelumnya menjabat KBO Sat Reskrim Polres Minsel. Iptu Asprijono Djohar kemudian menempati jabatan baru sebagai Kasubbag Humas Polres Minsel. Kapolsek Sinonsayang dari Iptu Alex Karundeng kepada Iptu Stenly Sarempa, SH, yang sebelumnya menjabat Paur Subbag Humas Polres Talaud.

Berlangsungnya Sertijab (FOTO Ist)

Iptu Alex Karundeng kemudian dimutasikan sebagai Kapolsek Tomohon Selatan, Polres Tomohon. Kapolsek Ranoyapo dari Iptu Mulyadi Lontaan kepada Iptu Charles Lumanauw, yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Tomohon Utara. Iptu Mulyadi Lontaan kemudian menempati jabatan baru sebagai Kasubbag Progar Bag Ren Polres Minsel.

Kapolsek Tompasobaru dari AKP Verry Liwutang kepada Iptu Robby Tangkere, yang sebelumnya menjabat KBO Sat Sabhara Polres Minsel. AKP Verry Liwutang kemudian menempati jabatan baru sebagai Kapolsek Motoling, Polres Minsel. Kapolsek Motoling dari AKP Denny Rantung, SE, kepada AKP Verry Liwutang, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tompasobaru.

AKP Denny Rantung kemudian menempati jabatan baru sebagai Panit 1 unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sulut. Dalam sambutannya, Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, menyampaikan bahwa mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan serta pembinaan karir personil.

“Mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang biasa dalam rangka pengembangan kinerja kepolisian serta pembinaan karir personil,” demikian diungkapkan Kapolres.

Kapolres mengharapkan para pejabat yang baru untuk segera menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya serta ucapan terimakasih kepada para pejabat lama yang telah memberikan sumbangsih positif bagi kemajuan organisasi di bidang pembinaan, operasional dan pelayanan masyarakat.

Upacara sertijab dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan janji disaksikan rohaniawan serta penandatanganan Pakta Integritas jabatan. (Friska)

iklan1