Tag: politik dinasti

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pilkada Sulut dan Bahaya Laten Politik Dinasti

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Mata rantai politik dinasti memang sukar dibendung. Politik dinasti yaitu politik yang menggunakan pendekatan keluarga. Relasi kekerabatan yang diutamakan dalam kebijakan politik. Secara demokrasi wajar saja. Dari sisi etika dan keterbukaan demokrasi, rasanya sedikit terganggu. Betapa masih banya politisi yang secara kualitas dan integritas lebih layak, tapi dikalahkan dominasi politik keluarga.

Kenapa politik dinasti ini masih tumbuh subur di Sulawesi Utara misalnya?, karena salah satu elemen yang menguatkannya ialah pemikiran politisi yang menganut mazhab ini memupuk bertumbuhnya politik dinasti. Praktek infiltrasi yang dilakukan berupa meloloskan keluarganya karena dirinya berada didalam kekuasaan.

Amat penting dari kehidupan politik dinasti yang makin tumbuh karena ada oknum politisi yang menjabat posisi penting di partai politik dan juga dipemerintahan, punya kekuasaan, lalu merekrut keluarganya masuk dalam urusan politik. Hasilnya, kadang kala ada pemaksaan kondisi. Sering juga kita temukan politisi yang secara pengalaman, kemampuan intelektual minus, manajemen berorganisasi tidak ada, tapi dipaksakan.

Konsekuensinya, lahirlah kepemimpinan politik yang mudah didikte dan rapuh. Berseliwerannya figur-figur pemimpin yang instan, minim pengalaman. Sementara para politisi yang mengawali karirnya dari bahwah tidak mendapatkan akses yang semestinya. Mereka para pemikir partai politik, organisator, ideologi partai politik, senior-senior, hanya bisa mengantri dibelakang. Mudah terpicu konflik kepentingan. Walau begitu, resistensi atau perang terbuka terhadap politik dinasti jarang muncul secara fulgar.

Deretan regenerasi di partai politik pun akhirnya kacau-balau. Dinasti politik memang memberikan dampak membahayakan terhadap demokrasi kita yang menghendaki adanya demokrasi substansi. Politisi yang tidak kredibel ditarik masuk dan mendapatkan posisi strategis. Lambat-laun pendekatan ini mengeliminir para kader-kader parpol yang loyal, kader parpol yang selama ini menjadi petarung.

Mereka kader parpol yang diandalkan hanya sekedar menjadi followers. Dunia kompetisi menjadi terbalik. Mereka yang minim prestasi diberikan penghargaan. Lalu yang punya banyak koleksi prestasi, apalagi kritis dan tidak toleran bicara tentang hal-hal kebaikan, namun cenderung melawan sistem yang dibangun, akan dimusuhi dan teralienasi. Politisi garis lurus dibantai, dimarginalkan.

Panggung politik hanya didominasi mereka politisi yang malas mikir. Politisi yang jarang mengisi waktunya membaca buku, berdialektika dengan dunia luar. Disinilah takaran politik menjadi menurun kualitasnya. Masuknya politik dinasti seperti melahirkan ‘penjajahan budaya’ bagi para politisi yang kerabatnya tidak berada dalam pucuk kekuasaan. Mereka meski hebat, tapi tidak akan diperhitungkan.

Diberikan posisi secara struktural dibawah. Para politisi pemuja, tebal muka, pandai manuver bermunculan. Dan boleh jadi bagai jamur dimusim hujan, penjilat yang akan melingkari para penganut politik dinasti dalam menjalankan misinya makin meningkat eskalasinya. Pertemanan politik menjadi hanya sekedar situasional. Mereka saling membutuhkan dalam pengamanan kepentingan tertentu saja. Selebihnya tidak ada. Yang kental malah saling sikut, saling sikat dan fitnah dilancarkan untuk mempertahankan posisi masing-masing.

Politik dinasti di Pilkada 2020 akan mewarnai realitas politik kita di Sulawesi Utara. Kita mulai mendengar ada anak dari pimpinan partai politik yang dipersiapkan bertarung di Kabupaten/Kota. Ada Bapaknya yang memasang kuda-kuda bertarung di Pemilihan Gubernur. Ada pula kaka beradik saling memperkuat politik keluarga. Kakak atau adiknya bertarung di kompetisi Gubernur, adik atau kakaknya juga diplot untuk bertarung di papan satu ataupun papan dua di Pilkada Kabupaten/Kota. Bahaya laten politik dinasti telah nampak di depan mata kita. Luar biasa memang menggurita dan akan melumpuhkan demokrasi.

Seolah-olah di daerah ini stok kepemimpinan kita telah habis. Sehingga kemudian, posisi dan siklus kepemimpinan hanya berkutat disitu-situ saja. Tersekat pada keluarga tertentu. Kekuatan politik dinasti sering menggunakan indikator kemampuan financial. Bukan soal isi kepala, kemampuan leadership dan pengalaman yang diukur. Malah isi tas, atau saldo rekening, kekayaan materi, berapa banyak duit yang disiapkan. Pilkada menjadi bergeser nilainya. Bukan lagi uji atau persaingan mendapatkan pemimpin yang bermartabat, serta pemimpin berkualitas tinggi. Melainkan kontestasi gaya-gayaan, dan perang kewibawaan keluarga.

Yang terbaca adalah kontestasi bagi para pemilik modal. Sungguh menyedihkan. Bagi politisi atau akademisi yang kaya akan pengalaman secara punya konsep pembangunan daerah jika tidak punya model uang, tidak diperhitungkan sama sekali. Jalan paling efektif dan produktif dari munculnya kepemimpinan instan itu salah satunya dari model-model politik dinasti. Alhasil tidak laku politisi bicara hal-hal idel dan berintegritas.

Masyarakat pun disajikan pilihan yang lebih realistis dan pragmatis. Selera pemilih bukan lagi pada rancangan besar pembangunan yang konseptual dan rasional, melainkan lebih pada tataran pragmatisme politik. Siapa yang lebih punya amunisi keuangan, mau membagi-bagi bagi uang secara rapi, itulah yang akan dipilih. Walau tidak semua, paling tidak ini potret yang meresahkan bagi demokrasi kita.

Sekiranya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota mendeteksi ini sebagai ancaman demokrasi yang serius. Targetnya segera menghentikan praktek-praktek bagi-bagi uang dalam Pilkada. Bukan lagi dengan istilah meminimalisir praktek tercela itu, melainkan menghentikan secara total. Jangan ada kompromi atau tebang pilih atas praktek politik uang. Sejatinya politik dinasti tidak menyuburkan demokrasi. Kebanyakannya hanya membawa mudharat bagi demokrasi.

Sebab ada kesan kepemimpinan dipaksakan disana. Dari banyak teori manajemen kepemimpinan, kita memetik beberapa pikiran berkaitan dengan cara melahirkan pemimpin unggul ialah dengan proses panjang. Kepemimpinan itu dipersiapkan. Selain takdir Allah, umumnya para pemimpin yang matang itu mereka tidak instan. Berkarir dari bawah, tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Sehingga saat memimpin mereka tau menjawab kebutuhan masyarakat yang dipimpinannya dan tau kerja kolektif.

Politik dinasti ini merupakan bahaya laten bagi demokrasi. Jangan dianggap biasa saja, karena praktek itu melahirkan oligarki kekuasaan. Sirkulasi politik menjadi bergerak diare sempit. Demokrasi yang diberi anugerah dari oleh dan untuk rakyat menjadi tarsandera. Menjadi terbalik bahkan, dari dari mereka dan akan kembali pada mereka. Dampaknya kemiskinan merajalela, kesejahteraan dan kekayaan dimonopoli elit. Masyarakat miskin makin miskin dan dimiskinkan. [**]

 

 

________________________

Penulis : Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Mencari ‘Jalan Tengah Demokrasi’, Tugas Kolosal Melahirkan Pemilu Bermartabat

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Demokrasi hanyalah sarana perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, nilai egaliter dan kebenaran-benaran umum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah. Itu semua diharapkan dapat dibuktikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, penuntun, panutan, pemegang mandat rakyat yang menjadi teladan dalam segala urusan publik. Membaca Indonesia akhir-akhir ini, terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, baik itu memilih Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden, agenda ini mulai ramai dibicarakan masyarakat.

Imbas positifnya, itu bertanda bahwa rakyat kita mulai berpartisipasi dan memahami betapa mereka diperlukan dalam hajatan demokrasi ini. ‘Di kamar sebelah’, bertumbuhnya tradisi destruktif yang mulai mengarah pada sinisme, mengamankan kepentingan parsial, dan persepsi buruk terhadap figur atau tokoh yang kurang mendapat simpati dari kelompok masyarakat. Disinilah gangguan ‘kesehatan’ demokrasi mulai terasa, dari kebencian yang personal menjadi ‘kebencian massal’. Entah sentiment itu mewujud melalui gerakan menolak tagar, membuat tagar tandingan, ataukah anti kritik, alergi dengan koreksi publik?.

Pokoknya beragamlah alasan dari masyarakat dipersiapkan untuk itu, begitu pula pemerintah tentu lebih banyak alibinya. Maka dari itu, perlu diletakkan pada argumentasi logis, pro-kontra seputar ‘arah baru politik’ jelang Pemilu 2019, wabil khusus Piplres bersama kita buat kanalnya. Kemajuan mulai terlihat, dari yang awalnya bicara tema dan isu yang ‘mempertentangkan’ Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA), kini bermutasi kepada narasi-narasi yang berkualitas. Semisal tentang quo vadis ekonomi Indonesia?, arah baru Indonesia berdaulat, dan tema lainnya.

Mengukur kerja pemerintah di sektor pertumbuhan ekonomi, hutang Negara, prioritas pembangunan Nasional, progres pembangunan infrastruktur, realisasi janji kampanye terdahulu, bahkan isu teknis yang tujuannya menggait kalangan milenial pun ikut diolah. Selama semua itu berdampak baik, silahkan digarap. Publik punya peran strategis mengatur ritme dalam hal merespon peristiwa politik, menangkap pesan yang disampaikan para politisi lalu menindaklanjuti melalui cara rakyat memilih pemimpin terbaik menurut ukuran rakyat.

Pengamatan saya, konstruksi demokrasi kita akan makin bermutu bila jelang Pemilu 2019 kita membiasakan diri untuk bicara tentang tema pemenuhan kebutuhan rakyat. Persatuan dan kesatuan memang sudah final tinggal diperkuat terus, kita dalam rentetan sejarah kemerdekaan telah melewati itu, hanya saja untuk keperluan isu politik ada oknum-oknum yang berani memainkan isu yang berimplikasi memberi ancaman pada integrasi bangsa.

Padahal, disintegrasi bangsa sebenarnya tidak lagi relevan karena belum menjadi kebutuhan mendesak rakyat. Mari secara pikiran dingin dan intelek kita melihat gejolak sosial dibeberapa wilayah di Indonesia, sebut saja gerakan Papua Merdeka yang disimbolkan dengan OPM, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang modelnya sebenarnya sama untuk kepentingan politik elit tertentu. Walau alasan kesejahteraan, historis, diskriminasi dan dalil ketimpangan mendistribusi ekonomi menjadi sangat mendasar dalam gerakan ini. Mereka yang bersuara lepas dari Indonesia merasakan Negara tak hadir menyelesaikan persoalan mereka, ini sebetulnya itu semua bukan alasan prinsip dan urgen.

Demokrasi memiliki akar historis yang kuat, para pendahulu kita lahir dan bertolak dari gerakan herois, patriotis, Bela Negara, cinta tanah air Indonesia, kemudian merebut yang nama nasionalisme, merebut kemerdekaan.  Dedikasi mereka telah tergambarkan dalam lembaran-lembaran sejarah yang telah kita baca dalam literatur-literatur di kampus maupun di bangku sekolah atau yang kita dapati dari aktivitas sosial. Jelas, fase itu telah lewat, selanjutnya tugas kita ialah menjaga, merawat dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendiri Negara (founder of the country) yang belum tuntas dikerjakan saat itu.

Menurut saya Indonesia di usia 73 tahun harus lebih konsen dalam memajukan pembangunan, bukan sekedar pamer ‘kerja nyata’. Melainkan, pemerintah merumuskan keluh-kesah rakyat itu dalam sebuah kebijakan yang menyelamatkan mereka. Baik di sektor kebijakan ekonomi yang distel supaya berpihak pada rakyat, sampai pada kebutuhan mendasar rakyat yang lainnya. Artinya, fokus pemerintah memberi solusi kepada petani, peternak, nelayan, penambang, dan para pengangguran harus betul-betul dilakukan.

Disitulah tanggung jawab pemerintah diuji, komitmen membangun Indonesia Hebat memang diakui banyak gelombang yang merintanginya. Catatan pentingnya harus konsisten, tak boleh timpang atau berat disatu sisi pembangunan saja. Kemudian itu, pemerintah harus melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan selera penguasa, itulah kuncinya mengobati atau memberi jawaban atas keluhan publik, derita rakyat dan tentang pembangunan metakhir.

Kita harus menyegarkan lagi ingatan bahwa era pasca reformasi model pengambilan kebijakan kita tak lagi bottom-up, tapi top-down. Kalau ini serius menjadi prinsip kerja pemerintah, maka penolakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah tidak akan lagi kita temui. Jangan ‘diperalat’ Musyawarah Pembangunan (Musrembang) atau Rembuk Desa sebagai sekedar seremoni atau ‘kesempatan’ mencari duit, artinya bila kegiatan itu dilaksanakan maka anggaran akan cair, alhasil esensi kegiatan itu menjadi hilang.

Setelah Musrembang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Musrembangnas program yang ‘dititipkan’ rakyat tak kunjung tiba direalisasikan, atau kalaupun ada tidak sesuai lagi dengan skema dan konsensus awal. Boleh jadi inilah salah satu patahan system yang krusial melahirkan kesenjangan pembangunan. Ada tahapan yang tidak jalan maksimal, dari situlah menjadi penting supervisi, proteksi dan fungsi pengawasan DPR diperkuat, filosofi gotong royong silahkan dipraktekkan.

Harus diingatkan kembali dimana hasil pertanian kita seperti besar masih juga ada import, zona perikanan membawa hasil atau tidak?, lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia sudah benar diperuntukkan bagi rakyat Indonesia?. Di akhir periode ini, Jokowi-JK perlu menjawab itu semua dengan kerja konkrit agar dipercaya lagi rakyat memimpin Indonesia kedepannya. Bila ada yang telah dilakukan, wajib kita beri apresiasi, kita semangati dan beri partisipasi dalam pembangunan.

Bagaimana Model ‘Jalan Tengah Demokrasi’?

Bertolak dari buku ‘Jalan Tengah Demokrasi’; antara fundamentalisme dan sekularisme yang ditulis Tohir Bawazir, memberi pandangan bahwa kita dari akar sejarahnya sudah akrab dengan demokrasi. Sehingga ketakutan akan hancurnya demokrasi karena diganggu paham anti Pancasila ialah kurang relevan, demokrasi merupakan DNA orang Indonesia yang toleran. Kita dikenal sangat menghargai sesama, moderat, tak mempersoalkan mayoritas-minoritas.

Ancaman itu rupanya ada yang mendramatisir dengan dikotomi-dikotomi, provokasi publik bahwa Pancasila kita akan diganti dengan Khilafah, Komunis atau paham radikal lainnya. Jadinya seolah kita ragu pada regulasi Negara, yang penting tak perlu over protektif dan sensi sebetulnya, kalau kepentingannya mengantisipasi agar paham radikal tak mewabah saya sependapat dan memberi dukungan.

Kita sudahi dan memastikan itu karena ‘ranjau demokrasi’ selalu tampil dengan model berbeda, bisa jadi ‘berpura-pura’ menjadi Khilafah, artinya gerakan Khilafah tadi dibiayai kaum pemodal, antek demokrasi tapi karena punya kepentingan politik, mereka menabur ancaman. Pemerintah kita ajak berfikir keras memajukan Negara, juga perlu memberi ruang atas masukan-masukan dan saran publik demi kemajuan Indonesia tentunya. Sekarang bolehlah kita sedikit bernafas legah, karena diksi yang ditunjukkan para bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden RI begitu sejuk, edukatif, beradab, dan humanis, sungguh menenangkan.

Coba kita bayangkan bila demokrasi kita letakkan dalam spiral yang mengancam atau pertarungan perilaku ‘kanibal’, ini dipastikan suatu saat akan merusak keutuhan Indonesia, kemudian jika demokrasi disetting sebagai ‘pocong’ tak masalah karena hanya memberi ketakutan kepada manusia tapi tidak terlalu mengancam keselamatan. Tentu produk demokrasi yang menghasilkan praktek kanibal itu yang akan kita hindari. Ingat, geneologi demokrasi Indonesia tidak mengajari kita untuk saling memakan, memusuhi atau unjuk premanisme.

Kita menganut hukum positif yang merupakan campuran dari hukum eropa, hukum agama dan hokum adat, itulah Pancasila. Konstitusi yang berada dibawah kerangka Pancasila ini sangatlah kuat, bukan malah kita mengadopsi gaya bar-bar, menarik mundur gerbong demokrasi dengan memperlihatkan kekerasan, baik itu dipertontonkan oknum aparat Negara seperti Polri, TNI, akan kita lawan bersama.

Begitu pula dengan pelarangan-pelarangan atas ekspresi demokrasi yang ditunjukkan pemerintah, sepatutnya dikurangi. Itu arogansi sectarian, itu pertunjukkan kesombongan yang tak perlu diperlihatkan pemerintah, rakyat itu diayomi, diberi pembinaan, bukan diberangus hak-hak demokrasinya. Pada garis demarkasi inilah kita perlu meneguhkan kembali ke-Indonesiaan, bukan lagi kita tersekat dan tersandera pada slogan SAYA PANCASILA. Lantas yang diluar itu ditunding tidak Pancasilais.

‘Jalan Tengah Demokrasi’ memberi solusi, sebagai ‘juru damai’ bukan menjadi bara, bukan menjadi bom waktu. Itu menandakan rakyat kita menghendaki politik yang penuh dengan narasi membangun, aktor-aktor politik kita pun diharapkan memegang teguh adab sebagai anak bangsa yang Pancasilais. Presiden yang akan datang kita titipkan tugas untuk membenahi, dan melakukan pengembangan masyarakat yang diarahkan memperbesar akses demi mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya.

Kekuatan ketokohan memang sangat diperlukan, pemimpin yang tak mudah didikte asing. Pemimpin yang mempunyai kemandirian, independen secara pemikiran, punya konsep membangun Indonesia, punya kepribadian, tegas, visioner, tepati janji, dan berani melakukan pembaharuan. ‘Jalan Tengah Demokrasi’ juga menawarkan politik bermartabat, bukan politik uang, melainkan politik yang melahirkan kemakmuran dan kerukunan.

Indonesia Terbelah Akibat Kapitalisasi Kebijakan Pemerintah, Benarkah?

Kita membutuhkan harmoni demokrasi, bukan anarkisme demokrasi. Ditengah gencarnya kapitalisasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan memenangkan kembali incumbent atau calon petahana di Pilpres 2019, hal ini akan membuat Indonesia terbelah. Bukan Indonesia bubar seperti yang diprediksikan Prabowo Subianto dan sempat menjadi viral belum lama ini. Tentang ‘Indonesia Terbelah’ tersebut bisa juga disimpulkan sebagai ilusi. Secara faktual fenomenanya mulai terlihat, dimana Indonesia terbelah karena isu politik. Konteks terbelah dimaksud dalam ruang lingkup interaksi sosial, ‘ruang publik’, ia benar adanya keretakan sosial. Tak hanya itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Nasional untuk Pemilu 2019 yang berjumlah 185.732.093 pemilih, secara kolektif tentu tidak akan menyatu mendukung satu pasangan calon Presiden, melainkan akan lahir faksi-faksi itu berarti akan ‘terbelah’.

Petanya terbelah suara pada dua faksi, bahwa kemungkinan menjadi tiga faksi yakni kalangan Golput dapat terjadi. Jika dikalkulasi, dari 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa memberi sikap politik berbeda dan hasilnya pun berbeda. Indonesia terbelah disaat Pemilu 2019 adalah suatu kewajaran demokrasi, asalkan kita masih dalam tatanan dan koridor demokrasi Pancasila yang rukun. Lebih dari itu, bila dalam konteks terbelah karena konflik fisik bukan konflik kepentingan, maka potensinya nol persen, karena publik kita banyak yang waras berdemokrasi.

Terbelah dalam tafsiran konflik horizontal bagi saya, itu hanyalah gertakan atau terror isu yang secara politik tentu menguntungkan bagi pihak yang melempas isu tersebut. Tapi boleh jadi itu dilakukan, seperti adanya gerakan bom bunuh diri, semua itu tak lepas dari kepentingan politik yang sengaja melakukan prakondisi, rakyat ditakut-takuti. Atau boleh jadi juga proyek untuk mengeruk keuntungan dari oknum atau lembaga tertentu.

Tak mungkin ada rakyat Indonesia yang tulus iklas ‘membelah diri’ tanpa ada kepentingan politik apapun. Jika disebut Indonesia darurat hutang ya ia boleh juga disebut begitu sebagai ikhtiar, karena volume hutang makin bertambah, agar pemerintah mewas diri. Secara praksis politik, aktor politik kita ‘nakal’ memainkan strategi destruktif, pada level memanfaatkan tokoh bangsa atau tokoh agama sebagai pengumpul suara (vote getter) pun dilakukan. Jadinya, demokrasi kita nyaris melahirkan politisi tanpa bentuk, karena kemarin bicaranya lain, hari ini lain, setelahnya juga malah lain. Banyak inkonsistensi yang ditunjukkan para politisi kita dan juga tokoh bangsa.

Dari intensitas itu membuat sebagian rakyat muak bicara politik, mereka menjadi paranoid, dan memandang politik sebagai jalan konspirasi busuk. Politik diartikan sebagai cara-cara kotor, riskan yang kemudian membahayakan Negara. Untuk mencari solusi atas situasi politik Nasional yang kadang mengkhawatirkan itu, Pemilu 2019 ini harus dijadikan sebagai agenda demokasi yang dikerjakan secara kolosal, bernurani, beradab. Janganlah lanskap demokrasi kita kotori dengan fitnah, saling hujat, agitasi, dan mengkafirkan. [***]

 

 

______________

Tulisan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Sumarsono, KPU dan Sandiwara Penundaan Pilwako Manado

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

Pemberitaan salah satu koran harian di Manado (Foto Suluttoday.com)

JIKA benar Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tidak dilaksanakan tahun 2015, maka publik di Kota Manado tengah diperhadapkan dengan skema besar dan grand trategi yang dilakukan kelompok kepentingan tertentu. Hal tersebut kemungkinan berkaitan erat dengan kekuasaan partai politik yang sementara memimpin Republik Indonesia ini, warga Manado yang berada dalam kondisi transisi antara menanti Pilwako Manado dilaksanakan dan dipimpin pejabat Wali Kota Manado yang notabenenya pernah menjadi calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Korelasi antara situasi transisi di Kota Manado membawa dampak berarti terhadap stabilitas politik di Kota Manado dan juga stabilitas pelayanan pemerintahan, dimana berbedanya kewenangan pejabat kepala daerah dengan kepala daerah defenitif yang mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Kini, membicarakan Pilwako Manado begitu menjadi hal menarik, Pilwako yang semestinya dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2015, akhirnya mengalami penundaan karena gugatan salah satu pasangan calon Wali Kota Manado. Sekedar melakukan analisis, terjadinya ‘perkawinan’ kepentingan yang illegal ini menghasilkan sebuah cerita panjang yang berjudul penundaan Pilwako Manado makin mengalami episode tak berujung.

Kenapa digunakan istilah ‘perkawinan’ politik illegal?, ungkapan ini memberikan gambaran tentang terjadinya arus kepentingan antara salah satu calon kepala daerah di Manado dengan calon yang tengah melakukan gugatan terhadap KPU, yang membawa hasil calon tersebut menang di PT TUN atas KPU Manado. ‘Pertemuan’ ini menjadi kekuatan baru yang sifatnya insidentil dan tidak permanen, sehingga ada asumsi yang muncul bahwa kasus sengketa yang dilakukan salah satu calon dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu dalam rangka mengulur pelaksanaan Pilwako Manado, alhasil terjadinya saling mengeksploitasi posisi, kepentingan partai penguasa memang begitu besar di Kota Manado, sehingga merebut pucuk pimpinan di Manado merupakan ‘gengsi’ tersendiri bagi mereka.

Akankah muncul musuh bersama (common enemy) terhadap salah satu pasangan calon di Kota Manado pada rangkaian akhir kompetisi politik di Kota Manado?. Lalu siapa yang akan menjadi actor dalam penundaan Pilwako Manado ini?. Begitu mengagetkan, semua warga Kota Manado terhentak ketika Pilwako Manado ditunda, apalagi warg ‘dihibur’ dengan janji Pejabat Gubernur Sulawesi Utara, DR Soni Sumarsono dan Ketua KPU Sulawesi Utara, Yessy Momongan yang menyampaikan ke media massa bahwa Pilwako Manado akan dilaksanakan pada 21 Desember 2015. Namun, akhirnya hingga saat ini pernyataan resmi KPU Manado tentang kapan pelaksanaan Pilwako Manado dilaksanakan belum dilakukan.

Warga memang dibuat kelabakan dan informasi yang simpang-siur dihembuskan secara ekstra, baik dari para kompetitor paslon Wali Kota Manado, Pejabat Gubernur Sulut dan Ketua KPU Sulut yang membuat masyarakat Manado kian kebingungan. Kondisi politik di Manado dalam hal kepastian Pilwako Manado, seperti menjadi panggung sandiwara yang dipertontonkan elit politik, penyelenggara Pemilu tak mampu melakukan apa-apa lagi, selain pasrah dan mengikuti ritme politik dari kelompok politik tertentu. Bahkan DR Sumarsono sebagai representasi pemerintah pusat di daerah hanya ‘ikut-ikutan’ menciptakan kegalauan ditengah masyarakat, kondisi kegalauan itu makin terbukti manakala Pilwako Manado ditunda hingga tahun depan. Para calon kepala daerah di Pilwako Manado juga masih mengambil peran masing-masing, tak mau ‘islah’ dalam menekan dan satu suara meminta kejelasan Pilwako Manado agar diselenggarakan tahun 2015 ini.

Padahal efektinya selain suara masyarakat agar mendesak pelaksanaan Pilwako Manado dipercepat, juga para calon Wali Kota Manado wajib menyatu dalam mendorong untuk cepat dilakukannya Pilwako Manado. Situasi yang tak selaras tesebut dimanfaatkan luar biasa oleh partai politik tertentu yang sadar tentang lemahnya elektabilitas calon yang mereka usung, lalu sengaja melakukan kompromi sehingga mengulur waktu pelaksanaan Pilwako Manado dengan alasan menghargai supremasi hukum. Sungguh proses demokrasi di daerah ini seolah ‘menutup mata’ dari teriakan masyarakat tentang pentingnya dominasi politik segelintir orang diabaikan, artinya egoisme politik dan arogansi para politisi masih dianggap hal biasa dalam era demokrasi moderan. Politik dinasti terus-menerus dilestarikan, hanya ‘suara kecil’ teriakan perlawanan digelorakan sebagai bertanda bahwa para politisi juga masih konsisten menolak adanya politik dinasti.

Benarkah Pilwako Manado batal dilaksanakan tahun 2015 ini?. Penundaan Pilwako memang menjadi settingan sejak awal dari kelompok tertentu, kerja sistematik ini terlihat berjalan solid, jika saja ditunda hingga tahu depan, maka DR Sumarsono patut bertanggung jawab. Dimana sebelumnya, Pejabat Gubernur Sulut ini lantang bicara tentang Pilwako Manado harus dilaksanakan 2015, semua pihak berharap DR Sumarsono tidak ikut dalam sandiwara politik tersebut, memang DR Sumarsono bukan wayang yang mudah dimainkan begitu saja. Peta politik jelang Pilwako Manado makin alot dan diprediksi bergeser, manakala Pejabat Wali Kota Manado melakukan rolling jebatan, ‘menendang’ pimpinan SKPD berprestasi dan memasang mereka yang ‘miskin’ prestasi.

Soal manuver DR Sumarsono, boleh jadi pernyataan dirinya bahwa Pilwako Manado dilaksanakan Desember 2015 merupakan bagian dari strateginya ‘menekan’ aksi protes masyarakat kepada KPU dan Bawaslu untuk mendorong dipercepatnya Pilwako Manado. DR Sumarsono bisa saja sudah mengetahui sejak awal kalau Pilwako Manado akan ditunda hingga tahun depan, tapi karena bertekad membangun kepercayaan publik dan mengamankan posisi, DR Sumarsono akhirnya bersandiwara. (***)

Panggung politik akan selalu ada. Dan orang-orang akan selalu meramaikannya. Ceritanya terkadang membosankan terkadang menyenangkan. Kisahnya terkadang baik, terkadang buruk. Aktifitasnya terkadang menguntungkan terkadang merugikan. Pengaruhnya terkadang menguasai segalanya, terkadang segalanya menguasainya. Itulah politik, dan apapun itu kami hanya berharap yang terbaik.

 

Catatan Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Diana Dondokambey Pimpin Perpani Sulut

Atlet Panahan, ilustrasi (Foto Ist)

Atlet Panahan, ilustrasi (Foto Ist)

MANADO – Setelah melalui Musyawarah Propinsi (Musprop) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sulawesi Utara (Sulut) di Sekretariat KONI Sulut, Sario Manado, Sabtu (21/2/2015) kemari, secara resmi Sulut telah memiliki Pengurus Propinsi (Pengprop) Perpani masa bakti 2015-2019 dengan nakoda baru, Dra Diana Dondokambey Msi.

Terpilihnya Dondokambey, yang notebene adalah legislator Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) setelah sejumlah perwakilan dari beberapa Kabupaten/Kota, yang dihadirkan oleh pemegang mandat, secara bulat memilih Dondambey sebagai ketua umum Perpani Sulut. Demikian dikemukakan Tony Kullit, salah satu pemegang mandat dari PP Perpani.

“Dari sekitar 20-an orang utusan dari beberapa Kabupaten/Kota serta pemerhati olahraga panahan di Sulut, secara bulat telah memilih Ibu Dra Diana Dondokambey Msi sebagai nakoda baru Perpani Sulut untuk masa bakti empat tahun ke depan. Pembentukan pengurus akan segera dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan ketua terpilih,” tukas Kullit.

Menurut Kullit, yang kemudian didaulat oleh Dondokambey untuk menjabat sebagai Ketua Harian Perpani Sulut, setelah kepengurusan tersusun dan mendapatkan rekomendasi dari KONI Sulut, pihaknya akan segera melakukan action lewat konsultasi dengan PP Perpani di Jakarta. “Setelah rekomendasi terbit, kami akan bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan PP Perpani,” sebut Kullit.

Dikatakan Kullit, salah satu hal krusial yang sudah harus dilakukan kepengurusan baru adalah mendatangkan peralatan latihan serta pelatih untuk kebutuhan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Sulut.

“Kami akan berusaha dalam waktu dekat ini sudah bisa mendapatkan peralatan serta pelatih yang representatif untuk memberikan Diklat kepada calon-calon pelatih serta atlet panahan di Sulut,” jelasnya.

Selain itu, hal penting yang harus dilaksanakan oleh pengurus baru adalah membentuk kepengurusan di Kabupaten/Kota. Sebab, salah satu persyaratan pengurus di tingkat propinsi minimal memiliki tiga pengurus di tingkat kabupaten/kota. “Jadi setelah menghadirkan kegiatan Diklat, pengurus baru akan berupaya untuk membentuk pengurus di tingkat kabupaten/kota,” lanjutnya.(don)

iklan1