Tag: politik indonesia

PESANTREN dan POLITIK Multikulturalisme di INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.co)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

 Perbincangan mengenai hubungan pesantren dan politik multikulturalisme di Indonesia menemukan momentum untuk diproduksi ulang ketika  konflik lintas budaya dan agama menjadi marak. Konflik ini sering dipicu oleh pelabelan (streotype), prasangka (prejudice) dan diskriminasi (discrimination). Stereotipe adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pemikiran  intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Prejudice adalah penilaian suatu kelompok/individu hanyadidasarkan pada keanggotaannya. Sehingga merusak dan menciptakan jarak yang besar. Sedangkan discrimination adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar, kategori, atau simbol tertentu.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam dan berbagai perangkatnya termasuk  pesantren dapat menjadi mediator sehingga ketiga pemicu di atas perlahan bisa teratasi lewat segmen pendidikan. Walaupun, citra pesantren  masih dipandang sebagai gudang ilmu agama yang menjaga jarak dengan isu-isu politik keragaman. Sebaliknya, keseragaman ideologi (fikih/akidah/budaya) cenderung diutamakan karena alasan pembinaan karakter.  Kebebasan santri dalam menafsirkan perbedaan ide serta perilaku dari masyarakat multikultural-multireligius dimana mereka berpijak menjadi terpasung. Implikasinya, semangat justifikasi tumbuh subur. Mental merasa benar sendiri semakin menghegemoni.Oleh sebab itu, kesan tersebut sudah saatnya dihapus mengingat tesis yang dikemukakan oleh Bruce B. Lawrence bahwa Islam tidak tunggal. Saya berpandangan, ketidaktunggalan ajaran Islam terletak pada tiga dimensi yaitu kognitif (latar belakang keilmuan), mental (latar belakang sejarah-geografis) dan kepribadian (latar belakang keluarga). Faktor inilah yang perlu diperhatikan kaum Muslim Indonesia hari ini.

Diaspora pesantren di Indonesia pasca Orde Baru  merupakan gerakan prestatif yang cukup militan. Gerakan ini dicetus oleh kelompok intelektual tradisionalis, dididik oleh sosok Kiai kharismatik serta terkait erat dengan NU. Kemunculan pesantren-pesantren di wilayah minoritas seperti Manado, Ambon dan Papua pun menjadi tantangan serius. Mereka didorong merumuskan paradigma berpikir kontekstual berbasis kajianmultikulturalisme ke dalam kurikulum pembelajaran. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menghancurkan karena faktor bahasa kekuasaan bukan kesepahaman dan kerjasama yang berimbang (Noorhaidi Hasan,2012:182-185).Kelompok guru di pesantrenperlu bersinergi dengan para peneliti sosial-keagamaan untuk memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada santri sebagai generasi milenial yang nantinya akan bergulat dengan wacana agama vis a vis negara.

Pesantren di wilayah minoritas ternyata banyak mendapatkan apresiasi bahkan dukungan penuh dari keluarga kelas menengah Muslim dengan cara memasukkan putra-putri mereka. Motif primernya adalah menjadi sholeh/sholehah.Santri merupakan masyarakat modern dengan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta menuntut penyaluran politik yang sesuai selera mereka. Jika penyaluran aspirasi politik mereka tidak terpenuhi maka dengan mereka akan mengganti saluran politik tanpa beban ideologis. Mereka sudah sadar akan hak asasi manusia. Kondisi ini mengembalikan otoritas politik kepada masing-masing pribadi. Teknologi, informasi dan transportasi adalah faktor utama yang membentuk penilaian santri terhadap realitas sekaligus menjadi pedoman ketika mereka hendak mengekspresikan model religiusitas di hadapan khalayak ramai.Dalam perspektif politik multikulturalisme, kebebasan individu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa relasi mayoritas-minoritas dapat dibangun di atas dasar perjumpaan (teritorial-relasional), percakapan (verbal-emosional) dan persaudaraan (partisipatif-kolektif) tanpa harus  diikat oleh satu identitas yang sama. Relasi ini bersifat fungsional.

Secara umum, penerapan ajaran Islam di pesantrenselalu berlandaskantauhid. Ajaran ini tidak hanya meliputi aspek ontologis dari Tuhan, tetapi juga sebagai keutuhan, mencerminkan kodrat manusia yang mempunyai aspek publik dan personal, relasi vertikal-spritual dengan sang transenden serta dimensi sosial-horizontal antar-manusia. Perbedaan penafsiran mewarnai pergulatan Muslim dengan persoalan sosial-politik (Kersten,2018:322). Di sisi lain, mayoritas orang-orang Muslim melalui pemberian suara mereka menunjukkan bahwa agamanya sangat konsisten dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Tapi, sebagian besar juga menolak pembaruan politik yang akan memberi kelompok non-Muslim status warga negara kelas dua (Hefner,2007:69).

Berdasarkan temuan ini, maka komunitas pesantren di Indonesia pada era Reformasi rasanya perlu menghidupkan kembali wacana politik multikulturalisme yang meliputi hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis dan hak-hak perwakilan khusus (Kymlicka,2002: 39). Pertama, hak atas pemerintahan sendiri menekankan pada isu usaha pengalihan kekuasaan politik pusat kepada unit politik etnis tertentu  yang secara substansial dikuasai oleh anggota minoritas bangsa dan secara esensial sesuai dengan wilayah historis mereka. Hak ini ingin dimasukkan dalam konstitusi. Kedua, hak-hak polietnis menekankan pada isu mengadvokasi kelompok etnis/agama untuk menyatakan keunikan budayanya serta harga diri tanpa menghambat kesuksesan mereka dalam sektor ekonomi-politik dari masyarakat dominan. Ketiga, hak-hak perwakilan khusus menekankan pada isu mengurangi hambatan yang menolak perempuan, minoritas etnis termasuk orang miskin untuk menjadi salah satu calon atau pemimpin  dari partai politik.

Sistem pendidikan berkaitan dengan humanisasi yang membentuk integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral sekaligus merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam (Parekh,2008:302).Saya mengamati, jika pesantren bersikap responsif terhadap wacana-wacana kontemporer seperti ini, maka pesantren dapat mengantarkan kaum santri kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak santri masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan maupun keterbatasannya. Dengan demikian, pesantren akan mengundang para loyalis, menuai simpati serta memiliki massa yang mumpuni. (***)

RENUNGAN MENGAWALI TAHUN 2017

Abid Takalamingan, S.Sos (Foto Ist)

Abid Takalamingan, S.Sos (Foto Ist)

Semoga Politik Indonesia Naik Kelas

Suhu politik Indonesia 2017 akan semakin panas. Salah satu sebabnya karena pilkada serentak akan terjadi pada awal tahun tersebut. Apalagi salah satu daerah yang akan menggelarnya adalah Jakarta Ibu Kota Negara Indonesia. Ingat semboyan lama yang tentu saja tetap relevan untuk diingat bahwa ingin kuasai Indonesia maka kuasai Jakarta.

Pilkada Jakarta tidak hanya menarik perhatian partai dan tokoh besar untuk bertarung merebut kekuasaan tapi Jakarta mengundang perhatian dunia untuk berkontribusi di dalamnya setidaknya utk dua hal pertama; utk kepentingan nilai/ideologi dan kedua; untuk kepentingan pasar/ekonomi karena dunia telah menjadi sebuah kampung kecil yang bisa dijangkau dengan mudah dalam era tehnology informasi.

Tidak hanya Jakarta yang akan terlibat dalam pesta demokrasi akan tetapi pada saat yang sama banyak daerah2 akan menggelarnya baik untuk skala provinsi maupun skala kabupaten/kota. Jadi dapat dibayangkan bagaimana hiruk pikuk dan suhu politik saat itu karena saat ini antar wilayah baik skala daerah, pulau bahkan dunia terkoneksi begitu cepat dalam era tehnologi dengan anak turunanya medsos.

Ujian Nasionalisme, kesatuan, keragaman, kebinekaan akan kembali meramaikan jagad politik dihampir seluruh wilayah Indonesia dan dia menjadi ujian yang sangat penting berikutnya setelah direpotkan dengan persoalan “keseleo lidahnya” seorang Ahok ditahun 2016 yang mengundang reaksi publik yang cukup masiv tdk hanya di Jakarta tapi juga diseluruh pelosok negri yang namanya Indonesia.

Kita tak tahu apakah nilai rapor Indonesia yang akan kita dapatkan diakhir tahun 2017 nanti karena biasanya konsolidasi penyehatan tensi politik pasca pilkada juga memerlukan waktu yang tidak sedikit menyatukan kembali dua kubu antara yang menang dan yang kalah.
Yang menang akan larut dengan uforia kemenangannya dan yang kalah akan menyesali judi politik yang membuatnya tersungkur. Belum lagi waktu yang akan ditempuhnya untuk mencoba bertahan dengan gugatan pilkada sambil berharap _ aji mumpung_ siapa tahu angin keberpihakan berubah haluan.

Hehe…. Saya berharap asal Indonesia naik kelas pada tahun 2017 sdh cukup menjadi modal menapaki tahun 2018 tak mengapa walaupun dengan nilai dibawah rata-rata karena di ranah politik jualan “kita” memang masih diseputar isu-isu murahan dan politik logistik belum juga bergeser jauh ke program dan visi masa depan.

Sekali lagi tak mengapa asal Indonesia lulus dalam ujian politik 2017 dan “NAIK KELAS” karena kalau tdk kita akan menjadi kacung pada 2018 oleh kepentingan yang besar dari musuh-musuh yang tidak kelihatan yang ingin agar seluruh yang kita sepakati berakhir. (***)

 

Penulis Abid Takalamingan, S.Sos, Ketua BAZNAS Sulawesi Utara dan Ketua BKPRMI Sulawesi Utara periode 2005-2007

Agus Harimurti Yudhoyono Ingin Bangun Jakarta Tanpa Menggusur

Agus Harimurti Yudhoyono (Foto Ist)

Agus Harimurti Yudhoyono (Foto Ist)

JAKARTA – Setelah menonton konser Prilly Latuconsina, di Theather Nusa Indah Balai Kartini, Jakarta Selatan, bersama istri dan anak, Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi warga di Semper Timur, Jakarta Utara, Minggu (18/12). Kedatangan ditunggu warga dari pukul 16.30 WIB, sesuai agenda blusukannya, baru tiba sekitar pukul 17.30 WIB.

Sekedar diketahui dalam pantauan Merdeka.com, calon gubernur DKI no urut satu ini langsung dikalungkan bunga warna merah putih. Setelah itu dirinya langsung menaiki panggung dan berikan sambutan untuk pendukungnya.

“Kita ingin hidup layak, membangun Jakarta tanpa menggusur, tanpa menyakiti warganya, pemimpin jangan takut warganya, warganya jangan takut pemimpin,” tuturnya.

Menurut Agus, dalam pidato yang hampir sekitar 30 menit itu mengatakan, kalau pemimpin yang baik harus selalu ada untuk warganya. ”Pemimpin terbaik di tengah-tengah rakyatnya. Mari satukan hati untuk perubahan Jakarta yang semakin baik, maju, aman dan sejahtera,” kata Agus berapi-api.

“Saya doakan supaya bapak ibu sehat walafiat, barokah, semakin luas rejekinya. Tetap semangat kita songsong perubahan untuk Jakarta,” papar Agus saat dilansir dari Merdeka.com, Minggu (18/12/2016).

Setelah itu, saat Agus hendak meninggalkan lokasi untuk blusukan ke tempat berikutnya, Agus disambut dengan yel-yel para pendukungnya. “Agus Sylvi pasti menang. Agus Sylvi siapa yang punya, Agus Sylvi siapa yang punya, yang punya kita semua,” ujar para pendukung. (*/Red)

Tokoh Populer Jadi Kandidat di Pilkada Tak Selalu Bagus

Nico Harjanto (Foto Ist)

Nico Harjanto (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Ketua Lembaga Kajian Nirlaba Opini dan Kebijakan Publik Populi Center, Nico Harjanto, menilai munculnya tokoh populer di Pemilihan Kepala Daerah hanya berimbas pada makin menguatnya praktik korupsi. Kepopuleran seorang tokoh atau figur, umumnya tak selalu berkorelasi dengan kepiawaiannya dalam membangun daerah yang menjadi basis suaranya.

“Banyaknya tokoh-tokoh terkenal yang mencalonkan jadi pemimpin daerah. Justru hasilnya dia tidak dapat membenahi daerahnya. Karena mereka lebih memilih di pusat. Kantornya saja banyak di mal. Hal ini juga yang akan menimbulkan semakin banyak korupsi,” ujar Nico dalam Diskusi Nasional mengenai Persiapan Pilkada Serentak di Indonesia pada Desember 2015 di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 28 Maret 2015.

Ia tak menampik, bila kondisi saat ini publik memang relatif memilih calon yang paling populer. Itu cukup beralasan, sebab mayoritas publik tak pernah melihat prestasi dan latar belakang dari figur yang hendak didukungnya. Sebab itu, ia menekankan idealnya publik dan pemilih kedepan lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang popularitas . “Elektabilitas yang seharusnya mempengaruhi popularitas. Itu baru calon pemimpin yang ideal,” ujar dia. (vnc/don)

iklan1