Tag: politik kekerabatan

Pilkada Sulut dan Bahaya Laten Politik Dinasti

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Mata rantai politik dinasti memang sukar dibendung. Politik dinasti yaitu politik yang menggunakan pendekatan keluarga. Relasi kekerabatan yang diutamakan dalam kebijakan politik. Secara demokrasi wajar saja. Dari sisi etika dan keterbukaan demokrasi, rasanya sedikit terganggu. Betapa masih banya politisi yang secara kualitas dan integritas lebih layak, tapi dikalahkan dominasi politik keluarga.

Kenapa politik dinasti ini masih tumbuh subur di Sulawesi Utara misalnya?, karena salah satu elemen yang menguatkannya ialah pemikiran politisi yang menganut mazhab ini memupuk bertumbuhnya politik dinasti. Praktek infiltrasi yang dilakukan berupa meloloskan keluarganya karena dirinya berada didalam kekuasaan.

Amat penting dari kehidupan politik dinasti yang makin tumbuh karena ada oknum politisi yang menjabat posisi penting di partai politik dan juga dipemerintahan, punya kekuasaan, lalu merekrut keluarganya masuk dalam urusan politik. Hasilnya, kadang kala ada pemaksaan kondisi. Sering juga kita temukan politisi yang secara pengalaman, kemampuan intelektual minus, manajemen berorganisasi tidak ada, tapi dipaksakan.

Konsekuensinya, lahirlah kepemimpinan politik yang mudah didikte dan rapuh. Berseliwerannya figur-figur pemimpin yang instan, minim pengalaman. Sementara para politisi yang mengawali karirnya dari bahwah tidak mendapatkan akses yang semestinya. Mereka para pemikir partai politik, organisator, ideologi partai politik, senior-senior, hanya bisa mengantri dibelakang. Mudah terpicu konflik kepentingan. Walau begitu, resistensi atau perang terbuka terhadap politik dinasti jarang muncul secara fulgar.

Deretan regenerasi di partai politik pun akhirnya kacau-balau. Dinasti politik memang memberikan dampak membahayakan terhadap demokrasi kita yang menghendaki adanya demokrasi substansi. Politisi yang tidak kredibel ditarik masuk dan mendapatkan posisi strategis. Lambat-laun pendekatan ini mengeliminir para kader-kader parpol yang loyal, kader parpol yang selama ini menjadi petarung.

Mereka kader parpol yang diandalkan hanya sekedar menjadi followers. Dunia kompetisi menjadi terbalik. Mereka yang minim prestasi diberikan penghargaan. Lalu yang punya banyak koleksi prestasi, apalagi kritis dan tidak toleran bicara tentang hal-hal kebaikan, namun cenderung melawan sistem yang dibangun, akan dimusuhi dan teralienasi. Politisi garis lurus dibantai, dimarginalkan.

Panggung politik hanya didominasi mereka politisi yang malas mikir. Politisi yang jarang mengisi waktunya membaca buku, berdialektika dengan dunia luar. Disinilah takaran politik menjadi menurun kualitasnya. Masuknya politik dinasti seperti melahirkan ‘penjajahan budaya’ bagi para politisi yang kerabatnya tidak berada dalam pucuk kekuasaan. Mereka meski hebat, tapi tidak akan diperhitungkan.

Diberikan posisi secara struktural dibawah. Para politisi pemuja, tebal muka, pandai manuver bermunculan. Dan boleh jadi bagai jamur dimusim hujan, penjilat yang akan melingkari para penganut politik dinasti dalam menjalankan misinya makin meningkat eskalasinya. Pertemanan politik menjadi hanya sekedar situasional. Mereka saling membutuhkan dalam pengamanan kepentingan tertentu saja. Selebihnya tidak ada. Yang kental malah saling sikut, saling sikat dan fitnah dilancarkan untuk mempertahankan posisi masing-masing.

Politik dinasti di Pilkada 2020 akan mewarnai realitas politik kita di Sulawesi Utara. Kita mulai mendengar ada anak dari pimpinan partai politik yang dipersiapkan bertarung di Kabupaten/Kota. Ada Bapaknya yang memasang kuda-kuda bertarung di Pemilihan Gubernur. Ada pula kaka beradik saling memperkuat politik keluarga. Kakak atau adiknya bertarung di kompetisi Gubernur, adik atau kakaknya juga diplot untuk bertarung di papan satu ataupun papan dua di Pilkada Kabupaten/Kota. Bahaya laten politik dinasti telah nampak di depan mata kita. Luar biasa memang menggurita dan akan melumpuhkan demokrasi.

Seolah-olah di daerah ini stok kepemimpinan kita telah habis. Sehingga kemudian, posisi dan siklus kepemimpinan hanya berkutat disitu-situ saja. Tersekat pada keluarga tertentu. Kekuatan politik dinasti sering menggunakan indikator kemampuan financial. Bukan soal isi kepala, kemampuan leadership dan pengalaman yang diukur. Malah isi tas, atau saldo rekening, kekayaan materi, berapa banyak duit yang disiapkan. Pilkada menjadi bergeser nilainya. Bukan lagi uji atau persaingan mendapatkan pemimpin yang bermartabat, serta pemimpin berkualitas tinggi. Melainkan kontestasi gaya-gayaan, dan perang kewibawaan keluarga.

Yang terbaca adalah kontestasi bagi para pemilik modal. Sungguh menyedihkan. Bagi politisi atau akademisi yang kaya akan pengalaman secara punya konsep pembangunan daerah jika tidak punya model uang, tidak diperhitungkan sama sekali. Jalan paling efektif dan produktif dari munculnya kepemimpinan instan itu salah satunya dari model-model politik dinasti. Alhasil tidak laku politisi bicara hal-hal idel dan berintegritas.

Masyarakat pun disajikan pilihan yang lebih realistis dan pragmatis. Selera pemilih bukan lagi pada rancangan besar pembangunan yang konseptual dan rasional, melainkan lebih pada tataran pragmatisme politik. Siapa yang lebih punya amunisi keuangan, mau membagi-bagi bagi uang secara rapi, itulah yang akan dipilih. Walau tidak semua, paling tidak ini potret yang meresahkan bagi demokrasi kita.

Sekiranya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota mendeteksi ini sebagai ancaman demokrasi yang serius. Targetnya segera menghentikan praktek-praktek bagi-bagi uang dalam Pilkada. Bukan lagi dengan istilah meminimalisir praktek tercela itu, melainkan menghentikan secara total. Jangan ada kompromi atau tebang pilih atas praktek politik uang. Sejatinya politik dinasti tidak menyuburkan demokrasi. Kebanyakannya hanya membawa mudharat bagi demokrasi.

Sebab ada kesan kepemimpinan dipaksakan disana. Dari banyak teori manajemen kepemimpinan, kita memetik beberapa pikiran berkaitan dengan cara melahirkan pemimpin unggul ialah dengan proses panjang. Kepemimpinan itu dipersiapkan. Selain takdir Allah, umumnya para pemimpin yang matang itu mereka tidak instan. Berkarir dari bawah, tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin. Sehingga saat memimpin mereka tau menjawab kebutuhan masyarakat yang dipimpinannya dan tau kerja kolektif.

Politik dinasti ini merupakan bahaya laten bagi demokrasi. Jangan dianggap biasa saja, karena praktek itu melahirkan oligarki kekuasaan. Sirkulasi politik menjadi bergerak diare sempit. Demokrasi yang diberi anugerah dari oleh dan untuk rakyat menjadi tarsandera. Menjadi terbalik bahkan, dari dari mereka dan akan kembali pada mereka. Dampaknya kemiskinan merajalela, kesejahteraan dan kekayaan dimonopoli elit. Masyarakat miskin makin miskin dan dimiskinkan. [**]

 

 

________________________

Penulis : Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

iklan1