Tag: politik

Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

Bung Richard, Peradaban Demokrasi, dan Pilkada Serentak 2020

dr Richard Sualang (Foto Istimewa)

ORIENTASI politik bukan pada usaha merebut kekuasaan. Tapi lebih dari itu, adalah mensejahterakan masyarakat. Realitas hari ini yang tersaji, tidak sedikit politisi kita disibukkan dengan kepentingan sesaat. Mereka fokus pada interest jangka pendek seperti perebutaan kekuasaan, lalu menutup mata, atau mengabaikan kepentingan publik. Aspirasi masyarakat ditanggapi mereka dengan sekedar memenuhi ketentuan prosedural, menunaikan tanggung jawab karena telah dipilih.

Tidak lebih, pada wilayah merasa senasip dan sepenanggungan dengan masyarakat. Politisi, utamanya mereka yang menjadi wakil rakyat belum memahami sepenuhnya keberadaan dan posisi mereka. Alhasil, seperti yang pernah dibahas Antonio Gramsci, terlahirlah perang posisi. Masyarakat yang menjadi pemberi kedaulatan demokrasi malah dimanfaatkan, sehingga kemudian masyarakat berperang atau beroposisi dengan politisi. Di titik inilah hegemoni politik terbangun.

Politisi yang sederhana seperti Bung Richard menilai ruang dialog perlu dihidupkan. Minimkan dominasi berlebihan, kemudian lahirkan kerja bersama. Demokrasi yang meletakkan masyarakat sebagai bagian tertinggi perlu mendapat perhatian serius. Nilai demokrasi jangan dipahami dengan tafsir terbatas, melainkan interpretasi yang universal dan juga terbuka. Demokrasi membawa agenda kesejahteraan, bukan memiskinkan masyarakat. Itulah cita-cita suci demokrasi yang perlu dimaterilkan.

Situasi tarung persepsi politik kini selalu menyeret perhatian politisi. Hingga membuat politisi terbawa arus benturan kepentingan. Waktu dan energi mereka tersita pada dinamika yang tidak substansial. Mestinya politisi itu sadar posisi. Ia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, tanpa mengajukan dalil apapun. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya, politisi populis juga masih ada. Tidak boleh juga kita melakukan generalisasi, bahwa semua politisi mis-realitas. Kehadiran politisi yang peduli pada keperluan dan kebutuhan masyarakat umumnya dapat dicirikan dari cara mereka berkomunikasi, menempatkan diri ditengah masyarakat dan mengawal, bekerja maksimal jika menjadi wakil rakyat.

Tiga tugas pokok politisi sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang, membahas atau memberikan persetujuan terkait anggaran dan mengawasi undang-undang tersebut. Jika tiga hal itu dijalankan secara konsisten, maka kemuliaan wakil rakyat akan dapat dipertanggung jawabkan. Mereka layak dipilih. Dijadikan panutan oleh masyarakat. Jangan menjadi wakil rakyat yang tertular penyakit 4D (Datang, Duduk, Diam dan Duit). Melainkan, jadilah wakil rakyat yang produktif, progresif, aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Tidak menjadi masa bodoh.

Diantara politisi yang mempunya kepedulian terhadap masyarakat adalah Richard Sualang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu tidak mau menjadi politisi yang sesat. Menurutnya sebagai politisi, tugas suci yang harus dilakukan yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat. Selain menginternalisasi tiga tugas penting tersebut, Bung Richard juga terlibat di depan sebagai agen yang ikut memperkuat spesi integrasi kebangsaan. Baginya politisi itu menyatu penyatu, bukan pemecah kerukunan masyarakat.

Indahnya Peradaban Demokrasi

Peradaban demokrasi haruslah dikonstruksi. Upaya ke arahan itu dipelopori para politisi, tentu politisi yang berwawasan nasionalis. Politisi yang rindu dan mempunyai akal sehat, mereka yang memimpikan kemajuan bersama. Peradaban demokrasi tidak akan termanifestasi, bila politisi diam. Atau pula bertindak merusak tatanan nilai demokrasi, menampilkan peran saling menjatuhkan. Investasi membangun peradaban yaitu dasarnya kasih sayang, dari situlah muncul kejujuran, keadilan, egaliter, saling menghormati, kemanusiaan akan lahir, sehingga bertumbuhlah kemakmuran masyarakat.

Dari sejumlah hal menarik dalam diskursus politik, rupanya tantangan politisi yakni menghidupkan kembali kesadaran konstruktif. Teridentifikasi yang melemahkan nilai demokrasi juga tak lain hadir dari kontribusi para politisi. Mereka yang memelihara politik pragmatis transaksional atau politisi yang malas mikir, malas baca buku, lalu mudah termakan isu-isu sentimental, propaganda dan hanya memikirkan diri sendiri. Harusnya politisi memberi teladan. Menenangkan, menjadi cahaya penunjuk arah dan melalui perilakunya terpancarlah kebijaksanaan.

Tidak tepat jika politisi menjadi pemantik keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Bung Richard. Atas dasar melahirkan ketenangan itu, ia merekomendasikan pandangan revitalisasi demokrasi dalam istilah mengikat peradaban demokrasi yang sejuk. Demokrasi itu menjadi jembatan, pintu masuk dan wadah yang mempersatukan masyarakat dari beragam kepentingan atau perbedaan. Jangan menjadi politisi yang meresahkan masyarakat, perilaku toleran dan kompromi itu telah berhasil ditunjukkan Bung Richard.

Menurutnya politis bertugas sebagai jarum dan benang. Bukan seperti gunting yang memisahkan. Politisi perlu memperkuat soliditas, bukan melemahkan, apalagi membelah, menciptakan polarisasi. Formulasi itulah yang efektif menjadi pegangan politisi dalam mengupayakan sebuah proses pembangunan yang komprehensif. Baginya satu musuh dalam politik terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Selaku mahluk sosial, manusia harus menjaga kekerabatan, relasi sosialnya dimantapkan.

Jika ada politisi yang akrab dengan pertengkaran dan konfrontasi, kata Bung Richard capaiannya sebagai politisi patut diragukan. Karena politisi negarawan tidak pernah mengenal dendam, musuh, permusuhan abadi. Disebutnya cermin diri politisi itu ada pada adaptasi sosial, pergaulannya yang luas, sejauhmana ia bertahan hidup, dan fleksibel dalam mengkomunikasikan kepentingan politiknya. Politisi tidak mengenal musuh abadi. Sehingga dalam Pilkada Serentak 2020, kompetisi demokrasi perlu dilandasi dengan semangat kebersamaan dan sportifitas.

Richard saat mengikuti kegiatan PDI Perjuangan (Foto Istimewa)

Politisi perlu punya keberanian berdialog. Melalui dialog pula, tambah Bung Richard semua problem dan kepentingan dapat dibuatkan kanal sebagai solusi. Melalui komunikasi politik semua politisi akan belajar dewasa berpolitik dan menghormati antar sesama. Demokrasi akan tumbuh subur bila disuplay dengan dialog yang bermutu. Bukan konfrontasi kepentingan terus-menerus, tanpa henti. Belum lagi percakapan publik didesain untuk menjadi panggung atau lapak yang representative bagi semua golongan masyarakat, cara tersebut lebih bersifat mengedukasi, dan tentunya sangat tepat.

Era Demokrasi Digital, Dimana Politisi?

Setelah diskusi dengan Bung Richard yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado, tergambar tentang gagasan besar dalam soal politisi di era demokrasi digital dimaknai Bung Richard secara baik. Selaku politisi ia memberi distingsi atau batasan terkait peran politisi di ruang media sosial. Bahwa politisi wajib menjadi corong kebaikan saat menggunakan media sosial. Pengetahuan, pengalaman dan pikiran-pikiran bernas dari politisi jangan dibuat mangkark, tapi disalurkan.

Demikianlah era demokrasi digital, bila terlambat beradaptasi dengan percepatan informasi dan ilmu pengetahuan, maka kita ketinggalan. Segala pergerakan menjadi deras di era ini, demokrasi mendapatkan peluang, sekaligus tantangan. Politisi juga tak boleh menyepi dari ramainya hiruk-pukuk dunia digital sekarang ini. Silahkan menjadi penyejuk, pemberi pencerahan. Menjadi politisi tidak boleh alergi dengan perbedaan pandangan, kritik, hinaan dan juga sanjungan. Semua itu menjadi satu paket dalam pelajaran demokrasi politik di tahan air Indonesia.

Kemudian ada tata caranya menghadapi semua itu sebagai politisi. Jangan emosional, santun dan menunjukkan level sebagai politisi negarawan, bukan politisi anak bawang yang abal-abal. Melalui dialektika yang dewasa, bermartabat di raung sosial media, maka simpati publik juga mengalir. Dukungan masyarakat menjadi kuat, walau bukan keharusan seorang politisi hendaknya menjadi penganut atau budak di era digitalisasi. Politisi ikut membagikan sampah-sampah peradaban. Memposting atau melakukan share terhadap informasi yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat, hindarilah hal-hal tersebut. Berusahalah menjadi politisi santun, tidak reaktif, tidak pula menjadi tukang menghakimi orang lain.

Membendung arus informasi yang gencar memang memerlukan kiat-kiat. Bukan asal melontok, asal melawan dan melakukan konter isu dengan cara-cara saling menebarkan kecaman. Lebih dari itu, politisi harus memberi solusi yang menyejukkan. Hadir mematikan api yang menyala-nyala kencang, bukan sebagai pemacu, ikut membesar-besarkan masalah. Jadilah politisi yang memancarkan kasih sayang.

Politisi harus mempertegas diri di era demokrasi digital ini, tentu sebagai agen yang aktif. Ia aktif melakukan pencerahan politik, minimalnya tidak gaptek. Selain itu, politisi perlu mengikuti informasi, tidak terlambat menyesuaikan akselerasi pembangunan di sektor digitalisasi. Melalui penyesuaian itu, politisi kita tidak ketinggalan. Ada problem yang bersifat jangka panjang juga bisa mampu diatasi atau diantisipasi politisi kita kedepannya.

 

________________________

Oleh : Amas Mahmud, S.IP, Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado

Pers Untuk Pilkada Sehat

Tulisan Dr Ferry yang dimuat Koran Harian Manado (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Jumat (7/02) pekan lalu saya bergabung dengan para ahli kepemiluan yang berasal dari 8 perguruan tinggi. Kami di undang Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi Pilkada langsung. Dalam pandangannya, Menteri ternyata memiliki kekuatiran terhadap kondisi Pilkada yang baginya masih banyak menimbulkan resiko yang berat. Pilkada kerap menjadikan masyarakat terbelah dan berujung konflik berkepanjangan meski Pilkada telah selesai. Pembiayaan Pilkada sangat mahal baik untuk penganggaran tahapan maupun biaya dari masing-masing calon.

Mantan Kapolri itupun menyinggung sikap masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan. Meski tidak pernah menyebut atau mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan langsung saat ini dapat digantikan dengan pemilihan tidak langsung (DPRD) sebagaimana informasi yang pernah berkembang di sejumlah media waktu lalu, namun menteri berharap ada kajian secara komprehensif agar problem besar Pilkada dapat teratasi. Bagi saya, Menteri telah melalui langkah yang sangat bijak. Melibatkan pihak eksternal dalam memberikan pandangan sebelum yakin atas sebuah keputusan institusi, sesuatu cara tepat untuk good governance.

Langkah ini, paling tidak untuk membatasi opini publik bahwa apapun keputusan Pemerintah selalu ada kepentingan politik dalam setiap pilihan kebijakan sebagimana dilakukan oleh institusi lain.

Sejak 2014, saya sudah beberapa kali ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada baik dalam penelitian, perumusan naskah akademik RUU maupun diskusi-diskusi tematik bersama stakeholder. Sejumlah poin yang menjadi Kekhawatiran Pak Menteri sesungguhnya memang sudah sering dibahas sejak saat itu. Namun sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan selalu mentah dalam proses perumusan kebijakan di DPR.

Pers Sebagai Penentu

Meski sulit, namun mengatasi persoalan diatas bukan berarti tidak bisa. Butuh political will untuk mengatasi itu. Partai politik (parpol) adalah pihak yang paling dibutuhkan. UU sebagai pedoman pelaksanaan dibuat oleh DPR yang anggotanya berasal dari parpol dan Calon Pilkada didominasi oleh yang diusung parpol. UU Pilkada bukan hanya mengandung banyak kelemahan namun sepertinya ada skenario agar calon tidak perlu dipersulit dengan syarat yang ketat.

Calon yang diusung kerap tidak diwajibkan soal moral. Calon yang menyogok pemilih seakan dibiarkan tanpa ada rasa tanggungjawab untuk mengarahkan bagaimana harus menjadi calon yang bisa mempertahankan moral itu. Tak jarang parpol pengusung juga ikut terlibat saling memanas-manasi pihak lawan lalu kemudian kerusuhan tak bisa dibendung. Tak mungkin jika sifat masyarakat yang pragmatis selalu dituduh sebagai biang money politic dan kerusuhan. Politik uang itu ada yang menciptakan.

Untuk menghentikannya harus berasal dari siapa yang menciptakan. Racun itu tidak mungkin dihentikan oleh korban keracunan, tapi oleh penyebar racun itu. Kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan diikuti oleh calon-calon yang punya moral yang baik. Jika calon memiliki itu maka ia tak akan mungkin menyogok atau menghasut masyarakat agar rusuh. Dalam konteks ini sepertinya peran pers sangat dibutuhkan.

Jika sulit mengharapkan parpol memproduksi politisi bermoral pada kompetisi pilakda, maka pers adalah benteng penentu. Pers memiliki banyak data dan fakta soal track record bakal calon. Sehingga ada peluang baginya membatasi bakal calon yang sesungguhnya tidak pantas dan dan bisa merumuskan seperti apa calon yang ideal memimpin daerahnya. Pemberitaan media masih sangat dipercaya publik. Sehingga apa yang diberitakan bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik.

Selama ini makin banyak bakal calon mengajukan diri, berharap mendapat restu parpol. Banyak cara yang dilakukanya agar parpol terpengaruh. Tidak jarang pemberitaan media menjadi dasar pertimbangan parpol dalam menetapkan calon. Ini menjadi kekuatan sekaligus ancaman media. Tak sedikit media masuk dalam pusaran kepentingan aktor. Pemberitaan yang disajikan kerap tidak sesuai fakta.

Banyak judul di media memberitakan “si anu makin meroket”, atau si anu makin disukai publik”, atau “si anu telah banyak berjasa”. Namun Ironinya judul-judul seperti ini tidak di lengkapi dengan data. Ada media yang ikut menampilkan sumber berita. Tapi nama sumber tidak memiliki nama lengkap dan atau menggunakan istilah “ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya”.

Saya sering di wawancara dengan pertanyaan seperti ini. “Pak si anu, namanya makin meroket dan di makin tinggi elektabilitasnya, menurut tanggapan bapak seperti apa?”. Pertanyaan seperti ini tidak mungkin ditanggapi. Sebab bisa saja tanggapan yang disampaikan hanyalah bentuk memperkuat dari sajian berita pesanan. Pernah saya bertanya balik. “Jika memang sudah meroket, makin populer atau elektabilitasnya naik, itu berdarkan data apa?. Tak ada satupun yang bisa mengklarifikasi. Ada yang pernah menjawab. Tapi jawabannya adalah “didasarkan karena kebiasaan bagi-bagi uang dan banyaknya baliho yang dipasang”.

Fenomena ini tentu akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Kebebasan yang menempel pada profesi pers harusnya disikapi dengan tanggungjawab. kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Penilaian ini harus jadi modal bagi pers mengawal Pilkada 2020. Masih begitu banyak penyakit yang masih membelenggu baik dalam proses Pilkada, sikap pemilih maupun kesiapan calon. Kontribusi pers sangat penting bagi Pilkada yang sehat. Beritakanlah dan tuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab parpol dalam memilih bakal calon. Beri pandangan terkait akibat jika parpol hanya mengandalakan uang mahar bagi bakal calon.

Pers juga harus mengawal masing-masing calon agar mengedepankan moral dalam proses perebutan kekuasaan. Umbar ke publik jika ada bukti permulaan seorang calon tanpa malu membagi-bagikan uang saat kampanye. Hal yang paling penting adalah melindungi pemilih dari pengaruh buruk calon seperti penyuapan atau penyebaran berita-berita bohong. Beritakan juga soal apa efek negatif jika kelak ia dipimpin oleh calon yang hanya mengandalakan uang dalam meraih dukungan. Pers itu adalah benteng terakhir lahirnya Pilkada bermartabat. Hari pers yang di rayakan pada 9 Februari kemarin harus dijadikan momentum untuk merefleksikan diri terutama mengembalikan pers ke jati dirinya yaitu pers untuk rakyat, untuk demokrasi dan untuk kemakmuran bersama.

Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Selamat hari pers nasional ke-74 tahun 2020.

KUDA TUNGGANG dan Steping Stone

Ilustrasi, elit vs massa (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Masih pagi. Sebuah undangan daring WA datang. Undangan itu berasal dari dua orang elit politik. Mengusung tema: silaturahmi dan dialog keumatan. Sebuah tema klise jika ada hajatan politik atau sekadar ikhtiar untuk menguji berulang-ulang (dan terus kalah dan terpuruk) ihwal politik identitas yang selalu kehilangan “darah” segar menghadapi “virus” akut massa politis(political mass).

Politik identitas atas nama “SARA” selalu ditumbuhkan oleh “sentimen pasar” Pilkada hingga Pilpres. Seolah bagai orang linglung atas sejarah kekalahan seperti dalam perang Uhud. Bahkan lebih dahsyat dalam kekalahan telak dlm perang “6 Hari”, politik identitas kerumunan itu sejatinya tak bisa dipakai sebagai amunisi baru dalam kompetisi di medan manapun.

Entah ekonomi, politik, sains hingga sekedar jihad kecil melawan rasa lupa atas hasrat kuasa sebagai “subyek radikal” dalam perspektif Slavov Zizek. Hanya karna kata “silaturahmi” itu lebih di depan dibanding “dialog keumatan” dlm undangan tersebut, saya pun berbesar hati mengapresiasinya.

Meski sebetulnya, pikiran dan sedikit semangat yang tersisa, dialog ini nantinya akan meretas pelan-pelan teori usang tentang politik identitas yang selalu kehilangan darah akibat tiga faktor: 1. “The Faith of Loss”(baca: lemahnya syahwat akidah), 2. “Lost of Agendas”(baca: kehilangan daya hidup), 3. “The Nerve of Failure” (baca: Virus syaraf kegagalan).

Ketiga faktor ini diambil dari relasi teoritik “faithful masses” dan subyek radikal dalam setiap urusan komunitas politis manapun. Seringkasnya, kesenjangan antara elit dan massa pendukungannya selalu akan jadi ibarat “kuda tunggang” yang menjadikan para elitnya harus mencari “batu lompatan (steping stone) lewat yang terbujuk secara tidak sadar. Walhasil, mengusung politik identitas dengan tema keumatan selalu akan berakhir dengan siapa jadi “korban & musuh” politik sekaligus.

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

iklan1