Tag: politik

Pers Untuk Pilkada Sehat

Tulisan Dr Ferry yang dimuat Koran Harian Manado (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Jumat (7/02) pekan lalu saya bergabung dengan para ahli kepemiluan yang berasal dari 8 perguruan tinggi. Kami di undang Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi Pilkada langsung. Dalam pandangannya, Menteri ternyata memiliki kekuatiran terhadap kondisi Pilkada yang baginya masih banyak menimbulkan resiko yang berat. Pilkada kerap menjadikan masyarakat terbelah dan berujung konflik berkepanjangan meski Pilkada telah selesai. Pembiayaan Pilkada sangat mahal baik untuk penganggaran tahapan maupun biaya dari masing-masing calon.

Mantan Kapolri itupun menyinggung sikap masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan. Meski tidak pernah menyebut atau mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan langsung saat ini dapat digantikan dengan pemilihan tidak langsung (DPRD) sebagaimana informasi yang pernah berkembang di sejumlah media waktu lalu, namun menteri berharap ada kajian secara komprehensif agar problem besar Pilkada dapat teratasi. Bagi saya, Menteri telah melalui langkah yang sangat bijak. Melibatkan pihak eksternal dalam memberikan pandangan sebelum yakin atas sebuah keputusan institusi, sesuatu cara tepat untuk good governance.

Langkah ini, paling tidak untuk membatasi opini publik bahwa apapun keputusan Pemerintah selalu ada kepentingan politik dalam setiap pilihan kebijakan sebagimana dilakukan oleh institusi lain.

Sejak 2014, saya sudah beberapa kali ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada baik dalam penelitian, perumusan naskah akademik RUU maupun diskusi-diskusi tematik bersama stakeholder. Sejumlah poin yang menjadi Kekhawatiran Pak Menteri sesungguhnya memang sudah sering dibahas sejak saat itu. Namun sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan selalu mentah dalam proses perumusan kebijakan di DPR.

Pers Sebagai Penentu

Meski sulit, namun mengatasi persoalan diatas bukan berarti tidak bisa. Butuh political will untuk mengatasi itu. Partai politik (parpol) adalah pihak yang paling dibutuhkan. UU sebagai pedoman pelaksanaan dibuat oleh DPR yang anggotanya berasal dari parpol dan Calon Pilkada didominasi oleh yang diusung parpol. UU Pilkada bukan hanya mengandung banyak kelemahan namun sepertinya ada skenario agar calon tidak perlu dipersulit dengan syarat yang ketat.

Calon yang diusung kerap tidak diwajibkan soal moral. Calon yang menyogok pemilih seakan dibiarkan tanpa ada rasa tanggungjawab untuk mengarahkan bagaimana harus menjadi calon yang bisa mempertahankan moral itu. Tak jarang parpol pengusung juga ikut terlibat saling memanas-manasi pihak lawan lalu kemudian kerusuhan tak bisa dibendung. Tak mungkin jika sifat masyarakat yang pragmatis selalu dituduh sebagai biang money politic dan kerusuhan. Politik uang itu ada yang menciptakan.

Untuk menghentikannya harus berasal dari siapa yang menciptakan. Racun itu tidak mungkin dihentikan oleh korban keracunan, tapi oleh penyebar racun itu. Kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan diikuti oleh calon-calon yang punya moral yang baik. Jika calon memiliki itu maka ia tak akan mungkin menyogok atau menghasut masyarakat agar rusuh. Dalam konteks ini sepertinya peran pers sangat dibutuhkan.

Jika sulit mengharapkan parpol memproduksi politisi bermoral pada kompetisi pilakda, maka pers adalah benteng penentu. Pers memiliki banyak data dan fakta soal track record bakal calon. Sehingga ada peluang baginya membatasi bakal calon yang sesungguhnya tidak pantas dan dan bisa merumuskan seperti apa calon yang ideal memimpin daerahnya. Pemberitaan media masih sangat dipercaya publik. Sehingga apa yang diberitakan bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik.

Selama ini makin banyak bakal calon mengajukan diri, berharap mendapat restu parpol. Banyak cara yang dilakukanya agar parpol terpengaruh. Tidak jarang pemberitaan media menjadi dasar pertimbangan parpol dalam menetapkan calon. Ini menjadi kekuatan sekaligus ancaman media. Tak sedikit media masuk dalam pusaran kepentingan aktor. Pemberitaan yang disajikan kerap tidak sesuai fakta.

Banyak judul di media memberitakan “si anu makin meroket”, atau si anu makin disukai publik”, atau “si anu telah banyak berjasa”. Namun Ironinya judul-judul seperti ini tidak di lengkapi dengan data. Ada media yang ikut menampilkan sumber berita. Tapi nama sumber tidak memiliki nama lengkap dan atau menggunakan istilah “ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya”.

Saya sering di wawancara dengan pertanyaan seperti ini. “Pak si anu, namanya makin meroket dan di makin tinggi elektabilitasnya, menurut tanggapan bapak seperti apa?”. Pertanyaan seperti ini tidak mungkin ditanggapi. Sebab bisa saja tanggapan yang disampaikan hanyalah bentuk memperkuat dari sajian berita pesanan. Pernah saya bertanya balik. “Jika memang sudah meroket, makin populer atau elektabilitasnya naik, itu berdarkan data apa?. Tak ada satupun yang bisa mengklarifikasi. Ada yang pernah menjawab. Tapi jawabannya adalah “didasarkan karena kebiasaan bagi-bagi uang dan banyaknya baliho yang dipasang”.

Fenomena ini tentu akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Kebebasan yang menempel pada profesi pers harusnya disikapi dengan tanggungjawab. kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Penilaian ini harus jadi modal bagi pers mengawal Pilkada 2020. Masih begitu banyak penyakit yang masih membelenggu baik dalam proses Pilkada, sikap pemilih maupun kesiapan calon. Kontribusi pers sangat penting bagi Pilkada yang sehat. Beritakanlah dan tuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab parpol dalam memilih bakal calon. Beri pandangan terkait akibat jika parpol hanya mengandalakan uang mahar bagi bakal calon.

Pers juga harus mengawal masing-masing calon agar mengedepankan moral dalam proses perebutan kekuasaan. Umbar ke publik jika ada bukti permulaan seorang calon tanpa malu membagi-bagikan uang saat kampanye. Hal yang paling penting adalah melindungi pemilih dari pengaruh buruk calon seperti penyuapan atau penyebaran berita-berita bohong. Beritakan juga soal apa efek negatif jika kelak ia dipimpin oleh calon yang hanya mengandalakan uang dalam meraih dukungan. Pers itu adalah benteng terakhir lahirnya Pilkada bermartabat. Hari pers yang di rayakan pada 9 Februari kemarin harus dijadikan momentum untuk merefleksikan diri terutama mengembalikan pers ke jati dirinya yaitu pers untuk rakyat, untuk demokrasi dan untuk kemakmuran bersama.

Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Selamat hari pers nasional ke-74 tahun 2020.

KUDA TUNGGANG dan Steping Stone

Ilustrasi, elit vs massa (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Masih pagi. Sebuah undangan daring WA datang. Undangan itu berasal dari dua orang elit politik. Mengusung tema: silaturahmi dan dialog keumatan. Sebuah tema klise jika ada hajatan politik atau sekadar ikhtiar untuk menguji berulang-ulang (dan terus kalah dan terpuruk) ihwal politik identitas yang selalu kehilangan “darah” segar menghadapi “virus” akut massa politis(political mass).

Politik identitas atas nama “SARA” selalu ditumbuhkan oleh “sentimen pasar” Pilkada hingga Pilpres. Seolah bagai orang linglung atas sejarah kekalahan seperti dalam perang Uhud. Bahkan lebih dahsyat dalam kekalahan telak dlm perang “6 Hari”, politik identitas kerumunan itu sejatinya tak bisa dipakai sebagai amunisi baru dalam kompetisi di medan manapun.

Entah ekonomi, politik, sains hingga sekedar jihad kecil melawan rasa lupa atas hasrat kuasa sebagai “subyek radikal” dalam perspektif Slavov Zizek. Hanya karna kata “silaturahmi” itu lebih di depan dibanding “dialog keumatan” dlm undangan tersebut, saya pun berbesar hati mengapresiasinya.

Meski sebetulnya, pikiran dan sedikit semangat yang tersisa, dialog ini nantinya akan meretas pelan-pelan teori usang tentang politik identitas yang selalu kehilangan darah akibat tiga faktor: 1. “The Faith of Loss”(baca: lemahnya syahwat akidah), 2. “Lost of Agendas”(baca: kehilangan daya hidup), 3. “The Nerve of Failure” (baca: Virus syaraf kegagalan).

Ketiga faktor ini diambil dari relasi teoritik “faithful masses” dan subyek radikal dalam setiap urusan komunitas politis manapun. Seringkasnya, kesenjangan antara elit dan massa pendukungannya selalu akan jadi ibarat “kuda tunggang” yang menjadikan para elitnya harus mencari “batu lompatan (steping stone) lewat yang terbujuk secara tidak sadar. Walhasil, mengusung politik identitas dengan tema keumatan selalu akan berakhir dengan siapa jadi “korban & musuh” politik sekaligus.

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

Agar Politisi Tidak Licik

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, Pengamat politik

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tidak hanya mengegerkan bangsa ini. Beritanya menyebar hingga seantero dunia.

Betapa tidak, penyelenggara pemilu di Indonesia menjadi viral, laku dan disorot di sejumlah negara karena dinilai sukses melaksanakan pemilu yang dinilai tersulit di dunia (the most complicated election In the word). Indonesia adalah satu-satunya negara yang melaksanakan pemilu serentak antara pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif dalam tahun, bulan, hari dan jam yang sama. Pemilihan legislatif terdiri dari 4 kotak yakni DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan makin rumit karena diikuti oleh 16 partai politik, jumlah pemilihnya sebanyak 192 juta, wilayah yang sangat luas dan kondisi geografi yang beresiko.

Hal yang paling sulit adalah ketika menghadapi Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Penyelenggara harus sigap menghadapi perang kebencian, perang Hoax dan perang identitas. Untuk kondisi ini penyelenggara pemilu di Indonesia banyak diundang menjadi pembicara di luar negeri dan tak sedikit pula yang secara langsung datang mempelajari cara penyelenggara menghadapi pemilu rumit di Indonesia. Sejumlah lembaga surveipun menyebut bahwa KPU merupakan salah satu lembaga yang sangat di percaya publik.

Mungkin agak berlebihan jika disebut bahwa prestasi besar itu sirna dalam sekejap. Meski tindakan itu hanya oleh oknum, namun mengembalikan kepercayaan bagi institusi itu tidaklah mudah. Apalagi tahun ini akan ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Sebagai bagian dari tim seleksi penyelengggara pemilu dari periode ke periode saya sering mengingatkan peserta bahwa komitmen untuk menjaga integritas akan berbeda ketika diucapkan pada saat seleksi dan pada saat menjabat. Ketika menjabat akan banyak tekanan ataupun pengaruh dari banyak pihak untuk memenuhi ambisi para peserta pemilihan.

Pengaruh itu bisa saja karena prilaku aktor, kepentingan kelompok, dinamika politik atau karena sistim yang buruk. Bahasa ini juga tak luput jika saya dimintakan ceramah oleh penyelenggara dalam berbagai kesempatan. Bahwa dinamika politik bisa saja akan mempengaruhi dinamika penyelenggara. Dinamika yang kacau busa saja mengacaukan kerja-kerja penyelenggara. Lihat saja, banyak penyelenggara di pecat DKPP karena ikut terjebak pada permainan kepentingan pihak yang sedang berdinamika. Jika saja dinamika itu tak ada, maka tak mungkin akan ada pemecatan.

Salah satu kendala terberat dalam sistim pemilihan kita adalah belum bekerjanya partai politik sebagai penjaring calon secara efektif. Padahal UU nomor 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa parpol itu bertugas menjaring, mempersiapkan dan menyeleksi calon. Tapi parpol kerap abai soal itu. Uang sogokan (candidate buying) kerap menjadi minyak pelicin sehingga begitu muda gampang masuk dalam lubang penjaring dan akhirnya produk parpol kerap tidak melahirkan politisi tetapi penjahat-pejahat politik.

Para penjahat politik inilah yang menumbuh-suburkan konsep Niccolo Machiavelli (Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius (Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius), 1521-1517 dan II Principe (The Prince), 1513) yang menganggap meraih dan menjalankan kekuasaan itu harus dengan cara-cara licik. Moral tidak diprioritaskan dalam pengaturan sebuah negara dan pemerintahan. Teori kuno ini sebagai cara para pejabat politik untuk berebut kuasa. Semua elit politik mengakui bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Namun tidak demikan jika kedaulatan itu tak sejajar dengan kepentingannya. UU pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa jika peraih suara terbanyak hasil pemilu berhalangan tetap maka peraih suara terbanyak kedua yang harus menggantikannya.

Ini konsep kedaulatan rakyat. Tapi apa yang terjadi setelah itu. Dua lembaga negara dibajak untuk mengoreksi pasal yang tertera dalam UU itu. Mahkamah Agung tak berdaya. Entah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis apa yang digunakan lembaga itu lalu kemudian membuat keputusan mengabulkan sebagian gugatan judicial review memberi diskresi kepada parpol untuk menetapkan caleg yang terbaik sebagai pengganti.

Tiga surat yang diterima KPU RI adalah upaya mengintervensi kewenangan KPU. KPU tetap tunduk pada norma, namun satu dari mereka tidak kuat dengan rayuan maut salah satu elit politik yang berkepentingan. Jika saja parpol disiplin melahirkan politisi-politisi yang bermoral maka korupsi berpotensi akan bisa dicegah. Jika produk parpol dari hasil seleksi berkualitas dan bermoral maka tidaklah mungkin ada yang menyogok penyelenggara, tidaklah mungkin menggunting hak politisi lain yang memperoleh suara jauh lebih besar darinya.

Tapi bagimana aktor menyanggupinya jika institusi politik tempatnya bernaung juga melakukan hal yang sama. Sungguh ironi. Tahun ini akan dilaksanakan Pilkada di 270 daerah. Peristiwa OTT ini paling tidak menjadi lonceng pengingat bahwa disekitar penyelenggara akan banyak penjahat-penjahat politik yang bisa saja menerkam dengan cara mempengaruhi kewenangan penyelenggara untuk kepentingannya.

Proses seleksi yang buruk oleh sebagain besar parpol berpotensi di licik melawan licik dan pemenangnya adalah siapa yang paling licik. Permainan uang, mobilisasi ASN, berita bohong, dan permufakatan jahat adalah bagian dari cara licik yang bisa saja digunakan untuk menang. Hal yang bisa diwaspadai penyelenggara adalah pertama, kemungkinan adanya permintaan tim suksesnya untuk menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc.

Untuk mengurangi kecurangan, telah diwacanakan adanya e-rekapitulasi suara. Namun kecurangan lain akibat intervensi peserta adalah penunjukan petugas pada level terkecil yang bisa saja memiliki keterikatan emosional atau struktural dengan salah satu calon, Kecurangan dalam proses penyusunan daftar pemilih, distribusi surat pemberitahuan untuk memilih dan keadilan dalam pelayanan surat suara pemilih.

Petugas yang curang kerap menyebabkan rusaknya kertas suara. Surat suara yang dicoblos kotak calon yang tidak didukung petugas kerap dirusak secara sengaja pada saat proses penghitungan suara. Kedua pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon. Akan ada bakal calon yang hendak memanipulasi dokumen sebagai syarat pencalonan. Misalnya ijasah, keterangan status hukum, jumlah dan keakuratan dukungan bagi calon perseorangan dan kondisi kesehatan calon.

Banyak calon yang kemudian terpilih namun keadaan ijasahnya masih diragukan. Tahapan ini tak hanya bisa menggoda KPUD namun bisa juga menyasar lembaga pengawas. Ketiga, pada tahapan kampanye. Tahapan ini akan rawan dengan operasi politik uang, pelibatan ASN dan aparat desa/kelurahan, penyebaran berita bohong dan fitnah. Harus diakui persepsi atau tafsiran aturan yang digunakan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi oleh pihak yang berwenang kerap berbeda.

Mementum ini banyak dimanfaatkan oknum untuk menyuap penyelenggara. Namun ada juga yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau dalih ketidaklengkapan syarat formil atau materil. Keempat upaya para calon untuk mengintervensi penyelenggara memberi keterangan di pengadilan. Bukan hanya di 4 bagian ini pihak penyelenggara dapat dipengaruhi dan Kemudian disogok. Ada bagian-bagian lain yang belum terungkap karena permainannya rapi dan saling menguntungkan.

Keadaan diatas berpotensi akan terjadi. Sebab meski pihak penyelenggara telah dilatih, dibentuk etika dan moralitasnya, mendapat bimbingan teknis secara terstruktur dan menandatangani pakta integritas, namun jika peserta pilkadanya tidak dilatih sebagaimana yang dilakukan penyelenggara maka potensi permainan curang itu bisa saja terjadi. Seorang penyanyi bersuara merdu kerap rusak karena diduetkan dengan seorang yang bersuara sumbang.

Membutuhkan Partisipasi masyarakat dalam setiap peristiwa namun kerap masyarakat juga menjadi bagian dari permainan ini. Sehingga tak ada cara lain untuk menyelamatakan kecurangan pemilihan selain membenahi kinerja parpol dalam menyodorkan calon pemimpin pada setiap ajang pemilihan. Tidak mungkin jika inputnya sampah busuk akan melahirkan sesuatu yang memberi kehidupan. Garbage In, garbage out. Outputnya pasti tidak hanya menghasilkan sampah tapi juga racun bagi demokrasi.

Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

iklan1