Tag: politisi

POLITIK, Relasi Kesejahteraan dan Standar Etika

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

POLITIK sebagai bidang ilmu terapan juga merupakan seni. Kenapa seni (art)?, karena politik tidak mengenal hegemoni tunggal. Suatu basis pengetahuan formal tertentu saja yang mendominasi politik, melainkan cabang keilmuan lainnya juga bisa terjun, terlibat dalam memahami politik. Begitu pula dalam ranah praktek. Tidak harus praktek politik dilakoni para Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Lebih dari itu, semua kaum intelektual yang pernah merasakan proses pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.

Bahkan, begitu liberalnya. Politik diramaikan mereka yang tanpa ada dasar dan pengalaman pendidikan formal. Seperti itulah politik yang medannya serupa samudera luas. Lain ceritanya, ketika hari ini panggung politik tercemar dan dinodai praktek curang, pembunuhan karakter, politik uang dan sebagainya. Yang pastinya, panggung politik bukan menjadi ruang monopoli bagi kelompok tertentu saja. Semua elemen anak bangsa, insan manusia punya kesempatan berpolitik.

Selanjutnya, apa kaitannya politik dan kesejateraan. Pada mulanya, politik bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata. Jauh lebih luasnya, politik mengurusi tentang nasib manusia. Aristoteles (384-322 SM), seorang Filosof Yunani pernah menerangkan bahwa manusia adalah zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial politik). Manusia tak bisa hidup sendiri, tapi harus berdampingan dengan manusia lainnya.

Begitu pula dalam interaksi politik. Derasnya pengetahuan politik, yang kadang dibelokkan membuat citra politik menjadi buruk. Sehingga masyarakat awam sering menafsir politik sekedar cara meraih kekuasaan. Cara menipu, cara merekayasa, cara membohongi, atau cara untuk menghalalkan sesuatu demi meraih tujuan tertentu. Ironis, inilah kesalahan tafsir terhadap politik. Penting kiranya dikoreksi, diluruskan. Agar tidak menjadi beban atau kesalahan berkepanjangan.

Politik pada hakikatnya untuk kebaikan kemanusiaan. Bukan niat atau perbuatan curang. Target dan tujuan berpolitik ialah bagaimana meraih kesejahteraan. Daerah dan Negara secara luas harus hadir, menjamin masyarakatnya agar sejahtera. Begitu krusialnya politik hadir menjawab keresahan, kekecewaan dan terjadinya degradari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui politiklah, keruntuhan keyakinan masyarakat tersebut dibangun.

Praktek politik yang beretika harus mengembalikan kepercayaan publik terkait politik yang mulai buruk citranya. Politik itu untuk kemaslahatan umat (rakyat). Jangan dipersempit politik hanya sebatas menjegal, merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, politik juga bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Politik memiliki tujuan mulia, merangkul, memberikan jaminan pada masyarakat. Menghadirkan rasa adil, memelihara persatuan, kerukunan dan kemakmuran bagi semua.

Disitulah politik perlu berjalan di atas etika dan humanisme. Bagaimana berpolitik dengan memuliakan martabat manusia lainnya. Bukan saling merendahkan dalam berpolitik. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan pula saling menghasut. Tapi, saling menguatkan, saling menghormati meski berbeda kepentingan politik (rivalitas). Ketika politik dialaskan pada kesetaraan dan saling memuliakan, maka dinamika politik akan produktif. Lahirlah politik nilai, tak ada praktek saling mencederai.

Sebab dalam politik tak ada yang abadi. Tidak ada pula adu kepentingan yang terjadi secara permanen. Setelah kontestasi, semua menjadi sama, setara. Para politisi dan komponen masyarakat harus saling berangkulan. Ada ruang rekonsiliasi politik. Standar etika akan menjembatani semua seteru politik yang kencang. Ketika politik diawali dengan etika, hal itu berdampak positif terhadap kewibawaan masing-masing pihak. Terserah, kelak dalam kompetitor siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Kompetisi bersandar pada prinsip-prinsip etika akan membuat para kompetitor saling merangkul. Minimalnya, tak ada dendam setelah kompetisi politik di Pilkada Serentak atau momentum politik lainnya. Yang ada hanyalah konsep kolaborasi. Untuk apa kolaborasi itu?, tentu atas nama dan atas kepentingan pembangunan. Lepas semua amarah, sentimen dan ego yang mungkin pernah dipelihara saat kompetisi politik. Politik yang penuh etika akan mengantarkan para politisi menuju kemajuan.

Politisi tidak terjebak, tidak membatasi dirinya pada kemarahannya. Ia melampaui hal itu, melampaui dendamnya yang tidak konstruktif tersebut. Praktek politik dengan standar etika akan menjadi solusi. Memberi kenyamanan dan ketenangan, terlebih bagi politisi. Jangan biarkan politik dijalankan dengan hasutan, penuh amarah, dendam, fitnah serta cara-cara merusak lainnya. Standar etika wajib menjadi trigger berpolitik.

Manakala politik dengan standar etik dijalankan, tentu praktek politik dipenuhi rasa kasih sayang. Para politisi tidak saling mendiskreditkan. Begitu juga yang akan terjadi pada pendukungnya (simpatisan), rasa kebersamaan, saling hormat menghormati dan memuliakan sesama manusia dilakukan. Ruang politik pun makin teratur. Terukur, tercerahkan, iklim pergaulan politik menjadi kondusif. Praktek saling menghakimi, merasa paling terbaik tidak lagi kita temui dalam pentas politik.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemenang dalam Pilkada Serentak kelak lebih fokus mencicil janji-janji politiknya. Mereka dengan mudah, leluasa dan ceria gembira mensejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi kepentingan yang serius. Semua masyarakat diberlakukannya sama. Tidak ada dendam politik yang dipelihara. Peternak kedengkian dan oposisi pura-pura juga akan lenyap. Dampaknya, masyarakat secara sadar memberi diri melahirkan partisipasi terhadap pembangunan. Majulah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tersebut. Walau pandemi Covid-19, masyarakat tak akan cemas berlebihan. Karena mendapatkan pemimpin yang mulia hatinya. Muncul gerakan saling menunjang, sinergitas diterapkan secara baik dan benar.

Hadapi Komplain, Sonya Selviana Kembuan Berikan Respon Bijak

Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sosok politisi yang santun, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bijak menanggapi komplain yang disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Manado Abdul Malik Suma, Jumat (3/4/2020). Tudingan terkait penggunaan logo partai berlambang ka’bah yang ilegal, pada beberapa alat peraga kampanye (baliho dan stiker), yang terpasang di sejumlah titik di Kota Manado. Disampaikan dengan rasional.

Menurut SSK melalui Penasehat Tim SSK Troy Pomalingo mengatakan, komplain tersebut tidak penting karena dinilai sebagai error in persona.

“Koalisi Keumatan ini sudah ada dan dibentuk oleh empat partai di Manado yakni PAN, PKS, PPP dan PBB, sebelum SSK bergabung. Jadi lucu kalau SSK yang dikomplain Malik,” ungkapnya, Jumat (3/4/2020).

SSK, kata Troy, diajak bersama sehingga menjadi ‘Koalisi Keumatan bersama SSK’.

“Artinya sudah jadi lima peserta koalisi ini. Makanya balihonya Koalisi Keumatan Bersama SSK. Jadi wajar SSK pun dicantumkan di baliho,” jelasnya.

Menurut politisi yang memiliki dukungan luas itu, Malik sebagai pengurus PPP Manado seharusnya komplain ke Koalisi Keumatan dan SSK.

“Namun pertanyaannya, apakah dia punya legal standing untuk komplain Koalisi Keumatan, sementara koalisi ini digagas ketua-ketua partai yang punya legal standing partai di Manado?”, tanyanya.

“Dan apa alasannya dia komplain dengan SSK. Apa dia bagian juga dari SSK atau PAN atau PKS atau PBB? Intinya Koalisi Keumatan bersama SSK ini adalah satu kesatuan karena semua punya legal standing,” tegasnya.

SSK dirindukan warga (Foto Istimewa)

Di tempat lain, Wakil Ketua DPC PPP Kota Manado Iwan Ba’u mengungkapkan bahwa Koalisi Keumatan lahir atas kesepakatan pimpinan parpol di Kota Manado. “Namanya koalisi, logo partai ikut melekat,” tegasnya.

Sampai saat ini juga, lanjut dia, Koalisi Keumatan belum memberikan dukungan kepada siapapun bakal calon wali kota.

“Soal bersama SSK, itu soal aksi sosial,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua DPC PPP Manado Madzhabullah Ichal Ali. “Kami sengaja tidak melibatkan saudara Malik terkait koalisi ini karena dia saat ini memegang posisi sebagai Kepala Rumah Aspirasi anggota DPR RI dari PDIP,” ujarnya tegas.

(*/Bung Amas)

Posisi Kandidat Muslim dalam Pilwako Manado

Abid Takalamingan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Abid Takalamingan, S.Sos.,MH

(Bakal Calon Wawali Manado)

Sejak isu pilkada serentak 2020 termasuk pilwako kota Manado dari jagad medsos sampai warung kopi pada pertengahan 2019 mulai ramai di perbincangkan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu pengertian umum politik adalah ilmu atau seni mengelola kemungkinan-kemungkinan. Khusus kota Manado isu tentang kemungkinan muslim masuk dalam pertimbangan kontestasi pada pilwako Manado tahun 2020, menjadi perbincangan paling menarik perhatian adalah kemungkinannya muslim menjadi calon 02 untuk berpasangan dengan 01 yang berasal dari kristiani.

Kemungkinan 02 lebih menarik bukan karena muslim merasa inferior sebagaimana alasan subyektif dari beberapa figur yang menurut saya terlalu naif akan tetapi ini karena kesadaran mengambil posisi 02 lebih obyektif dari perspektif kemungkinan dibanding memperbincangkan calon untuk 01.

Mengapa? Ada beberapa alasan objektif yang melatarinya :

Pertama, lemahnya infra struktur politik ummat Islam. Misalnya PAN, PKS dan PPP hanya memiliki 6 kursi dari 8 kursi sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon dan pada saat yang sama mrk terkendala untuk menyatu oleh aturan mekanisme internal masing-masing dalam mengusung calon.

Kedua, dalam pendekatan logika ideologi secara elektoral ummat Islam berada di kisaran 38% dari jumlah populasi pemilih yang ada di kota Manado. Ketiga, penguasaan terhadap aset aset  finasial yang terbatas yang dimiliki oleh kandidat dari muslim sehingga menyulitkan kandidat untuk melakukan manuver lebih luas dalam rangka mempengaruhi jagad politik (Pilwako).

Beberapa alasan diatas membuat isu tentang 01 menjadi tidak relevan dalam kontestasi politik lokal kota Manado dari perspektive “kemungkinan” untuk terjadi. Sebagai catatan pernah ada tapi kemudian larut ditelan ketidakpercayaan disamping memang tidak menjual sebagai sebuah isu dalam kacamata objektivitas “praktis politik” ditengah budaya politik yang cenderung liberal dan pragmatis.

Sementara pada posisi 02 lahir bakal calon yang cukup banyak, bak cendawan di musim hujan. Semua kalangan ummat baik individu maupun institusi merasa punya peluang untuk direkrut oleh calon pasangan 01 bersama partai pengusung yg nyata nyata secara infra struktur jauh lebih siap untuk mengusung calon apakah secara sendiri atau nanti harus berkoalisi untuk mencukupi syarat yang diatur oleh regulasi/aturan main.

Pandangan saya sebagai seseorang yang banyak terlibat secara langsung pada situasi-situasi seperti ini menganggap bahwa apa yang terjadi adalah masih dalam kerangka yang wajar dan normal-normal saja disamping memang semua pihak punya hak dan tentu punya espektasi ditengah kemungkinan peluang yang memang menurut hemat saya juga sangat terbuka. Bagi saya apa yang terjadi hari ini dari para bakal calon papan dua muslim bisa di ilustrasikan sebagai anak-anak sungai yang nanti saatnya akan menuju kepada satu muara yang akan menyatukan semuanya. Tentu saja sebagai catatan ada saja yg akan “mbalelo”, tapi menurut saya tak signifikan, dan dalam ilmu sosial hal itu bisa di nafikan.

Jadi.silahkan saja tak perlu baperan, menjatuhkan dan silahkan bermain mencari pengaruh dengan berbagai cara selama itu tidak keluar dari koridor permainan. Semua kandidat punya kadar pengetahuan dan cara yang berbeda memaknai ini semua, dan itu sangat tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman masing-masing pada wilayah ini. Sebab, bagaimanapun “politik” masih memberikan ruang yang terbuka lebar untuk melakukan cara, manuver, agitasi, lobbying disamping politik juga memberikan jejak pada jam terbang seseorang yang menentukkan caranya memainkan perannya sebagai pemain dalam hal ini politisi. (**)

Bergentayangannya Hantu-Hantu Demokrasi Jelang Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

ADA kanal dan ranjau yang dipasang menjadi tumpuan budak kekuasaan. Bagi mereka yang memandang kekuasaan adalah amanah, pasti takut berbuat curang dalam agenda pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berbeda bagi mereka yang dikuasai nafsu birahi politik meraih kekuasaan, segala cara dilakukan. Berhati-hatilah, masyarakat perlu dibentengi dengan pendidikan politik.

Agar masyarakat tidak terjebak dengan skenario para bandit dalam politik. Hantu-hantu demokrasi yang membuat riuh aktivitas sosial sebaiknya perlu dikenali. Memang ada hantu demokrasi, tak bisa diabaikan kehadiran mereka karena praktek politik yang sedikit liberal. Kemunculannya yang musiman itu bisa berwujud lembaga dan personal. Sasaran mereka utamanya kepada para calon pemimpin, agen kepentingan, pusat kekuasaan, ‘tempat yang membawa manfaat’. Termasuk figur yang berencana maju di Pilkada tentunya, dengan menawarkan jasa, kelompok hantu-hantu demokrasi ini akan beraksi.

Hantu demokrasi juga merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi memang. Karena semangatnya disandarkan pada keberagaman dan kebebasan berekspresi. Semua orang punya hak yang sama dalam peran-peran publik, sejauh tidak menabrak aturan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri tahun 2020 akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati serta Walikota, tentu secara paket mekanisme pemilihannya.

Sekedar sebagai pengingat, momentum Pemilu atau Pilkada bukanlah pesta. Melainkan hajatan penting yang bersifat semesta. Kalau memaknai Pilkada sekedar pesta, maka kita kebanyakan akan hura-hura, dan boleh jadi berbuah huru-hara karena banyak orang mabuk, biasanya. Sebagai hajatan istimewa, maka Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Berdiri diatas kepentingan semua golongan.

Dalam Pilkada juga tentu kita akan berjumpa dengan segala macam perilaku masyarakat. Salah satu yang unik dan santer kita temui ialah ‘manusia hibrida’. Cir-cirinya yaitu mereka yang mempunyai penyatuan sikap ‘gelap dan terang’. Agen ganda, bermuka dua dan istila lain yang sering disematkan kepada mereka. Konspirasi sikap baik, serta buruk ‘bersetubuh’, hasilnya kita menjadi sukar memilah dan memisahkan.

Manusia model ini kebanyakan gamang, hilang identitas dan prinsipnya dalam berpolitik. Mereka tak segan-segan menggadaikan idealisme, menjual informasi dan kapasitas guna meraup keuntungan. Bagi mereka kemajuan atau kemaslahatan bersama hanyalah fiktif, hanya sekedar jualan dalam politik. Kita pun patut mewaspadai adanya kemenangan kelompok yang mengkultuskan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial).

Sistem kecerdasan mesin ini berpotensi besar menerapkan praktek curang disaat Pelkada. Rekayasa dilakukan dengan sistem kontrol yang tinggi, sehingga sulit terdeteksi, kemudian mereka mudah mengutak-atik kemenangan. Jadi kemampuan instrumen yang cukup berperan memenangkan pertarungan politik.

Tampilan hantu demokrasi juga bisa berupa praktek bully di media sosial, memproduksi hoax, menyerang privasi orang lain. Adanya akun Facebook bodong (anonim), prodak berita abal-abal yang semuanya bertujuan menggiring opini publik. Jika arus, bahkan badai ‘rekayasa’ tak mampu dibendung, maka konflik politik mencuat. Hal ini yang berimplikasi pada konflik horizontal, terjadinya polarisasi ditengah tatanan sosial masyarakat.

Model lain dari hantu demokrasi ialah kehadiran lembaga-lembaga konsultan politik dan survey yang bekerja hanya mengutamakan kemenangan, lalu menafikan standart ilmiah dan kebenaran faktual. Obsesi menang boleh saja, tapi kalau tidak ditopang dengan potensi yang mumpuni, bagai bermimpin di siang bolong. Mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara dalam politik merupakan potret pecundang, bukan petarung.

Praktek bercermin sudah diadopsi melalui tata cara berpolitik dari para politisi lokal, atas tingkah laku politisi di pusat. Dengan standart tinggi para politisi Nasional mempelihatkan kemenangan yang umumnya ditandai dengan penguasaan modal financial, sebetulnya ikut menggerus solidaritas masyarakat. Atas godaan uang, kebanyakan masyarakat berhadap-hadapan dalam politik. Sebelumnya berkawan, namun saat Pilkada berlawanan.

Kedepan persaudaraan itu dikukuhkan, melalui contoh teladan yang baik dari politisi. Kalau politisinya tidak rukun, masyarakat tentu mengikuti yang mereka idolakan itu, mereka menjadi penyembah kekacauan. Tantangan kita yang harus diperbaiki adalah masuk bercokolnya agen hantu-hatu demokrasi yang sering memporak-porandakan kebersamaan masyarakat. Ciptakan benteng soliditas yang kuat ditengah masyarakat agar tidak mudah dihantam ombak provokasi akibat politik.

Mereka kelompok ‘hantu demokrasi’ ini sering kali melakukan pra kondisi, membangun citra, membangun bargaining lalu menyasar pasien atau siapa yang akan didekati. Targetnya tentu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kalau miliki visi yang sama, mereka menyatu dan tidak berkonfrontasi. Sebaliknya, jika berbeda haluan mereka tak segan-segan melakukan character assassination. Merke berkawan secara profesional. Mengenali mereka itu penting untuk ukuran seorang politisi agar tidak panik lagi ketika bertemu. [***]

 

 

——————————-

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

iklan1