Tag: politisi

Hadapi Komplain, Sonya Selviana Kembuan Berikan Respon Bijak

Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sosok politisi yang santun, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bijak menanggapi komplain yang disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Manado Abdul Malik Suma, Jumat (3/4/2020). Tudingan terkait penggunaan logo partai berlambang ka’bah yang ilegal, pada beberapa alat peraga kampanye (baliho dan stiker), yang terpasang di sejumlah titik di Kota Manado. Disampaikan dengan rasional.

Menurut SSK melalui Penasehat Tim SSK Troy Pomalingo mengatakan, komplain tersebut tidak penting karena dinilai sebagai error in persona.

“Koalisi Keumatan ini sudah ada dan dibentuk oleh empat partai di Manado yakni PAN, PKS, PPP dan PBB, sebelum SSK bergabung. Jadi lucu kalau SSK yang dikomplain Malik,” ungkapnya, Jumat (3/4/2020).

SSK, kata Troy, diajak bersama sehingga menjadi ‘Koalisi Keumatan bersama SSK’.

“Artinya sudah jadi lima peserta koalisi ini. Makanya balihonya Koalisi Keumatan Bersama SSK. Jadi wajar SSK pun dicantumkan di baliho,” jelasnya.

Menurut politisi yang memiliki dukungan luas itu, Malik sebagai pengurus PPP Manado seharusnya komplain ke Koalisi Keumatan dan SSK.

“Namun pertanyaannya, apakah dia punya legal standing untuk komplain Koalisi Keumatan, sementara koalisi ini digagas ketua-ketua partai yang punya legal standing partai di Manado?”, tanyanya.

“Dan apa alasannya dia komplain dengan SSK. Apa dia bagian juga dari SSK atau PAN atau PKS atau PBB? Intinya Koalisi Keumatan bersama SSK ini adalah satu kesatuan karena semua punya legal standing,” tegasnya.

SSK dirindukan warga (Foto Istimewa)

Di tempat lain, Wakil Ketua DPC PPP Kota Manado Iwan Ba’u mengungkapkan bahwa Koalisi Keumatan lahir atas kesepakatan pimpinan parpol di Kota Manado. “Namanya koalisi, logo partai ikut melekat,” tegasnya.

Sampai saat ini juga, lanjut dia, Koalisi Keumatan belum memberikan dukungan kepada siapapun bakal calon wali kota.

“Soal bersama SSK, itu soal aksi sosial,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua DPC PPP Manado Madzhabullah Ichal Ali. “Kami sengaja tidak melibatkan saudara Malik terkait koalisi ini karena dia saat ini memegang posisi sebagai Kepala Rumah Aspirasi anggota DPR RI dari PDIP,” ujarnya tegas.

(*/Bung Amas)

Posisi Kandidat Muslim dalam Pilwako Manado

Abid Takalamingan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Abid Takalamingan, S.Sos.,MH

(Bakal Calon Wawali Manado)

Sejak isu pilkada serentak 2020 termasuk pilwako kota Manado dari jagad medsos sampai warung kopi pada pertengahan 2019 mulai ramai di perbincangkan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu pengertian umum politik adalah ilmu atau seni mengelola kemungkinan-kemungkinan. Khusus kota Manado isu tentang kemungkinan muslim masuk dalam pertimbangan kontestasi pada pilwako Manado tahun 2020, menjadi perbincangan paling menarik perhatian adalah kemungkinannya muslim menjadi calon 02 untuk berpasangan dengan 01 yang berasal dari kristiani.

Kemungkinan 02 lebih menarik bukan karena muslim merasa inferior sebagaimana alasan subyektif dari beberapa figur yang menurut saya terlalu naif akan tetapi ini karena kesadaran mengambil posisi 02 lebih obyektif dari perspektif kemungkinan dibanding memperbincangkan calon untuk 01.

Mengapa? Ada beberapa alasan objektif yang melatarinya :

Pertama, lemahnya infra struktur politik ummat Islam. Misalnya PAN, PKS dan PPP hanya memiliki 6 kursi dari 8 kursi sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon dan pada saat yang sama mrk terkendala untuk menyatu oleh aturan mekanisme internal masing-masing dalam mengusung calon.

Kedua, dalam pendekatan logika ideologi secara elektoral ummat Islam berada di kisaran 38% dari jumlah populasi pemilih yang ada di kota Manado. Ketiga, penguasaan terhadap aset aset  finasial yang terbatas yang dimiliki oleh kandidat dari muslim sehingga menyulitkan kandidat untuk melakukan manuver lebih luas dalam rangka mempengaruhi jagad politik (Pilwako).

Beberapa alasan diatas membuat isu tentang 01 menjadi tidak relevan dalam kontestasi politik lokal kota Manado dari perspektive “kemungkinan” untuk terjadi. Sebagai catatan pernah ada tapi kemudian larut ditelan ketidakpercayaan disamping memang tidak menjual sebagai sebuah isu dalam kacamata objektivitas “praktis politik” ditengah budaya politik yang cenderung liberal dan pragmatis.

Sementara pada posisi 02 lahir bakal calon yang cukup banyak, bak cendawan di musim hujan. Semua kalangan ummat baik individu maupun institusi merasa punya peluang untuk direkrut oleh calon pasangan 01 bersama partai pengusung yg nyata nyata secara infra struktur jauh lebih siap untuk mengusung calon apakah secara sendiri atau nanti harus berkoalisi untuk mencukupi syarat yang diatur oleh regulasi/aturan main.

Pandangan saya sebagai seseorang yang banyak terlibat secara langsung pada situasi-situasi seperti ini menganggap bahwa apa yang terjadi adalah masih dalam kerangka yang wajar dan normal-normal saja disamping memang semua pihak punya hak dan tentu punya espektasi ditengah kemungkinan peluang yang memang menurut hemat saya juga sangat terbuka. Bagi saya apa yang terjadi hari ini dari para bakal calon papan dua muslim bisa di ilustrasikan sebagai anak-anak sungai yang nanti saatnya akan menuju kepada satu muara yang akan menyatukan semuanya. Tentu saja sebagai catatan ada saja yg akan “mbalelo”, tapi menurut saya tak signifikan, dan dalam ilmu sosial hal itu bisa di nafikan.

Jadi.silahkan saja tak perlu baperan, menjatuhkan dan silahkan bermain mencari pengaruh dengan berbagai cara selama itu tidak keluar dari koridor permainan. Semua kandidat punya kadar pengetahuan dan cara yang berbeda memaknai ini semua, dan itu sangat tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman masing-masing pada wilayah ini. Sebab, bagaimanapun “politik” masih memberikan ruang yang terbuka lebar untuk melakukan cara, manuver, agitasi, lobbying disamping politik juga memberikan jejak pada jam terbang seseorang yang menentukkan caranya memainkan perannya sebagai pemain dalam hal ini politisi. (**)

Bergentayangannya Hantu-Hantu Demokrasi Jelang Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

ADA kanal dan ranjau yang dipasang menjadi tumpuan budak kekuasaan. Bagi mereka yang memandang kekuasaan adalah amanah, pasti takut berbuat curang dalam agenda pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berbeda bagi mereka yang dikuasai nafsu birahi politik meraih kekuasaan, segala cara dilakukan. Berhati-hatilah, masyarakat perlu dibentengi dengan pendidikan politik.

Agar masyarakat tidak terjebak dengan skenario para bandit dalam politik. Hantu-hantu demokrasi yang membuat riuh aktivitas sosial sebaiknya perlu dikenali. Memang ada hantu demokrasi, tak bisa diabaikan kehadiran mereka karena praktek politik yang sedikit liberal. Kemunculannya yang musiman itu bisa berwujud lembaga dan personal. Sasaran mereka utamanya kepada para calon pemimpin, agen kepentingan, pusat kekuasaan, ‘tempat yang membawa manfaat’. Termasuk figur yang berencana maju di Pilkada tentunya, dengan menawarkan jasa, kelompok hantu-hantu demokrasi ini akan beraksi.

Hantu demokrasi juga merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi memang. Karena semangatnya disandarkan pada keberagaman dan kebebasan berekspresi. Semua orang punya hak yang sama dalam peran-peran publik, sejauh tidak menabrak aturan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri tahun 2020 akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati serta Walikota, tentu secara paket mekanisme pemilihannya.

Sekedar sebagai pengingat, momentum Pemilu atau Pilkada bukanlah pesta. Melainkan hajatan penting yang bersifat semesta. Kalau memaknai Pilkada sekedar pesta, maka kita kebanyakan akan hura-hura, dan boleh jadi berbuah huru-hara karena banyak orang mabuk, biasanya. Sebagai hajatan istimewa, maka Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Berdiri diatas kepentingan semua golongan.

Dalam Pilkada juga tentu kita akan berjumpa dengan segala macam perilaku masyarakat. Salah satu yang unik dan santer kita temui ialah ‘manusia hibrida’. Cir-cirinya yaitu mereka yang mempunyai penyatuan sikap ‘gelap dan terang’. Agen ganda, bermuka dua dan istila lain yang sering disematkan kepada mereka. Konspirasi sikap baik, serta buruk ‘bersetubuh’, hasilnya kita menjadi sukar memilah dan memisahkan.

Manusia model ini kebanyakan gamang, hilang identitas dan prinsipnya dalam berpolitik. Mereka tak segan-segan menggadaikan idealisme, menjual informasi dan kapasitas guna meraup keuntungan. Bagi mereka kemajuan atau kemaslahatan bersama hanyalah fiktif, hanya sekedar jualan dalam politik. Kita pun patut mewaspadai adanya kemenangan kelompok yang mengkultuskan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial).

Sistem kecerdasan mesin ini berpotensi besar menerapkan praktek curang disaat Pelkada. Rekayasa dilakukan dengan sistem kontrol yang tinggi, sehingga sulit terdeteksi, kemudian mereka mudah mengutak-atik kemenangan. Jadi kemampuan instrumen yang cukup berperan memenangkan pertarungan politik.

Tampilan hantu demokrasi juga bisa berupa praktek bully di media sosial, memproduksi hoax, menyerang privasi orang lain. Adanya akun Facebook bodong (anonim), prodak berita abal-abal yang semuanya bertujuan menggiring opini publik. Jika arus, bahkan badai ‘rekayasa’ tak mampu dibendung, maka konflik politik mencuat. Hal ini yang berimplikasi pada konflik horizontal, terjadinya polarisasi ditengah tatanan sosial masyarakat.

Model lain dari hantu demokrasi ialah kehadiran lembaga-lembaga konsultan politik dan survey yang bekerja hanya mengutamakan kemenangan, lalu menafikan standart ilmiah dan kebenaran faktual. Obsesi menang boleh saja, tapi kalau tidak ditopang dengan potensi yang mumpuni, bagai bermimpin di siang bolong. Mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara dalam politik merupakan potret pecundang, bukan petarung.

Praktek bercermin sudah diadopsi melalui tata cara berpolitik dari para politisi lokal, atas tingkah laku politisi di pusat. Dengan standart tinggi para politisi Nasional mempelihatkan kemenangan yang umumnya ditandai dengan penguasaan modal financial, sebetulnya ikut menggerus solidaritas masyarakat. Atas godaan uang, kebanyakan masyarakat berhadap-hadapan dalam politik. Sebelumnya berkawan, namun saat Pilkada berlawanan.

Kedepan persaudaraan itu dikukuhkan, melalui contoh teladan yang baik dari politisi. Kalau politisinya tidak rukun, masyarakat tentu mengikuti yang mereka idolakan itu, mereka menjadi penyembah kekacauan. Tantangan kita yang harus diperbaiki adalah masuk bercokolnya agen hantu-hatu demokrasi yang sering memporak-porandakan kebersamaan masyarakat. Ciptakan benteng soliditas yang kuat ditengah masyarakat agar tidak mudah dihantam ombak provokasi akibat politik.

Mereka kelompok ‘hantu demokrasi’ ini sering kali melakukan pra kondisi, membangun citra, membangun bargaining lalu menyasar pasien atau siapa yang akan didekati. Targetnya tentu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kalau miliki visi yang sama, mereka menyatu dan tidak berkonfrontasi. Sebaliknya, jika berbeda haluan mereka tak segan-segan melakukan character assassination. Merke berkawan secara profesional. Mengenali mereka itu penting untuk ukuran seorang politisi agar tidak panik lagi ketika bertemu. [***]

 

 

——————————-

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

iklan1