Tag: ppid

Bitung Kedepan Akan Menjadi Smart City

Kadis Infokom Bitung saat diwawancarai (Foto Suluttoday.com)

Kadis Infokom Bitung saat diwawancarai (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Cita-cita pemerintahan terpilih yang tinggal menunggung tanggal pelantikan, walikota M. J. Lomban dan wakil walikota Maurits Mantiri sudah memiliki program jangka panjang yaitu akan menciptakan Bitung menjadi Smart City. Hal ini diungkapkan Kadis Infokom Kota Bitung Sikamang, pada Senin (1/2/2016). Menurut Sikamang, dinas informasi dan komunikasi Bitung prinsipnya sudah siap dengan penerapan sistem terpusat yang dikenal dengan Smart City.

Artinya menciptakan masyarakat Bitug kedepan menjadi pintar dan website ini bisa digunakan oleh masyarakat secara Gratis, dan juga lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala macam surat-surat yang bisa dilihat dalam website segala persyaratannya dan administrasinya.

Kemudian untuk pemerintahan nanti akan terpusat dalam satu sistem dengan mengaktifkan subdemain kedinas komunikasi secara terpusat, yang dikenal sistem informasi pemerintahan daerah. Dan nantinya Smart City akan ada pejabat pengelola yang dikenal Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Bitung, dan lewat PPID ini kedepan akan mengembangkan website disemua kelurahan yang ada di kota Bitung.

“Program Smart City untuk kota Bitung tinggal menunggu dilantiknya pemerintahan baru dan setelah itu Smart City akan diresmikan. Website Interaktif adalah web yang saat ini memang sedang booming, salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Di website ini user bisa berinteraksi dan beradu argument mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti memiliki moderator untuk mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak melenceng dari alur pembicaraan. Smart City Bitung setelah diresmikan maka masyarakat Bitung akan menimati internet gratis, supaya masyarakat Bitung pintar, jadi program Smart City merupakan program wakil walikota yang saat ini sudah terpilih menjadi walikota Bitung,” ungkap Sikamang.(Robby).

Ide Rp1 Triliun untuk Partai Ditolak

Parpol peseta Pemilu (Foto Ist)

Parpol peseta Pemilu (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Komisi Informasi Pusat menolak ide bantuan dana senilai Rp1 triliun per tahun kepada setiap partai politik (parpol) oleh pemerintah. Alasannya, partai-partai saat ini belum bersifat terbuka. “Pada prinsipnya kami setuju dengan gagasan itu, tapi jika melihat kondisi parpol yang saat ini cenderung tak mau terbuka dan jujur kepada publik, sepertinya momentumnya belum pas,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan dalam siaran persnya, Jumat 13 Maret 2015.

Yhannu menegaskan, parpol harus lebih dulu bersikap transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Baru setelah itu, mereka bicara bantuan keuangan dari APBN.

“Saat ini belum ada parpol yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membangun Sistem Layanan Informasi, maupun membuat Daftar Informasi Publik,” jelasnya.

Padahal, lanjut Yhanny, itu semua merupakan standar minimal yang diwajibkan oleh UU KIP kepada parpol sebagai badan publik. Oleh karena itu, jika penggelontoran dana tersebut benar-benar dilakukan, pengelolaan dana parpol nantinya haruslah menggunakan standar pengelolaan keuangan negara.

“Ini sangat penting agar pengelolaan dana parpol dapat dikontrol secara lebih ketat,” ujarnya. Dia menambahkan, jika masih ada parpol yang melanggar hukum dalam membiayai kebutuhanya maka harus ada sanksi yang benar-benar sangat berat, tegas, dan mampu memberikan efek jera. (vnc/amas)

iklan1