Tag: ppp

Hadapi Komplain, Sonya Selviana Kembuan Berikan Respon Bijak

Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sosok politisi yang santun, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bijak menanggapi komplain yang disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Manado Abdul Malik Suma, Jumat (3/4/2020). Tudingan terkait penggunaan logo partai berlambang ka’bah yang ilegal, pada beberapa alat peraga kampanye (baliho dan stiker), yang terpasang di sejumlah titik di Kota Manado. Disampaikan dengan rasional.

Menurut SSK melalui Penasehat Tim SSK Troy Pomalingo mengatakan, komplain tersebut tidak penting karena dinilai sebagai error in persona.

“Koalisi Keumatan ini sudah ada dan dibentuk oleh empat partai di Manado yakni PAN, PKS, PPP dan PBB, sebelum SSK bergabung. Jadi lucu kalau SSK yang dikomplain Malik,” ungkapnya, Jumat (3/4/2020).

SSK, kata Troy, diajak bersama sehingga menjadi ‘Koalisi Keumatan bersama SSK’.

“Artinya sudah jadi lima peserta koalisi ini. Makanya balihonya Koalisi Keumatan Bersama SSK. Jadi wajar SSK pun dicantumkan di baliho,” jelasnya.

Menurut politisi yang memiliki dukungan luas itu, Malik sebagai pengurus PPP Manado seharusnya komplain ke Koalisi Keumatan dan SSK.

“Namun pertanyaannya, apakah dia punya legal standing untuk komplain Koalisi Keumatan, sementara koalisi ini digagas ketua-ketua partai yang punya legal standing partai di Manado?”, tanyanya.

“Dan apa alasannya dia komplain dengan SSK. Apa dia bagian juga dari SSK atau PAN atau PKS atau PBB? Intinya Koalisi Keumatan bersama SSK ini adalah satu kesatuan karena semua punya legal standing,” tegasnya.

SSK dirindukan warga (Foto Istimewa)

Di tempat lain, Wakil Ketua DPC PPP Kota Manado Iwan Ba’u mengungkapkan bahwa Koalisi Keumatan lahir atas kesepakatan pimpinan parpol di Kota Manado. “Namanya koalisi, logo partai ikut melekat,” tegasnya.

Sampai saat ini juga, lanjut dia, Koalisi Keumatan belum memberikan dukungan kepada siapapun bakal calon wali kota.

“Soal bersama SSK, itu soal aksi sosial,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua DPC PPP Manado Madzhabullah Ichal Ali. “Kami sengaja tidak melibatkan saudara Malik terkait koalisi ini karena dia saat ini memegang posisi sebagai Kepala Rumah Aspirasi anggota DPR RI dari PDIP,” ujarnya tegas.

(*/Bung Amas)

Di Talk Show BKPRMI Manado, Ini Pemaparan Senator Djafar Terkait Masyarakat Perbatasan

Djafar Alkatiri ketika memberikan pemaparan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ragam pendapat dan pikiran kritis disampaikan secara lugas para narasumber dalam talk show (acara bercakap-cakap) yang dilaksanakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Manado, Rabu (18/12/2019). Acara yang digelar di Hotel Travello Manado itu dihadiri elemen Ormas dan pimpinan Organsiasi Kepemudaan di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut).

Diantara ulasan yang komprehensif, juga disampaikan H. Djafar Alkatiri, Senator asal Sulut yang kini menjabat Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Menurut Djafar, wawasan kebangsaan sebetulnya telah tuntas. Seperti itu pula rasa nasionalisme. Namun begitu negara sedang dalam proses memenuhi segala cita-cita bernegara dan mewujudkan kebutuhan masyarakat secara adil serta merata, tanpa diskriminasi.

”Sebetulnya dalam soal wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini sudah final. Pemikiran itu secara konstitusional bersifat final dan mengikat. Bagaimana tanggung jawab negara dalam membuat masyarakat perbatasan ini nyaman, tidak teriak merdeka atau terganggu, itu yang dipercakapkan. Optimalisasi kebijakan sampe ke wilayah perbatasan diperlukan. Selain itu, komitmen pemerintah mengimplementasikan amanat Undang-Undang tentang kesejahteraan rakyat kita harapkan serius dikonkritkan. DPD RI menganggap kesejahteraan begitu pentingnya, maka untuk warga Indonesia yang berada di wilayah perbatasan, maka akan dibuatkan revisi Undang-Undang. Tujuannya, ada perbaikan paradigma negara dalam menangani masyarakat perbatasan,” ujar Djafar yang juga mantan Ketua DPW BKPRMI Sulut ini dihadapan ratusan peserta talk show.

Narasumber, moderator dan pengurus BKPRMI Manado dalam sesi foto bersama (Foto Suluttoday.com)

Politisi yang mengawali karir sejak di kampus telah mengikuti organisasi. Mendirikan FODIM (Forum Diskusi Ilmiah) Universitas Sam Ratulangi Manado, aktivis di Pelajar Islam Indonesia (PII) dan juga pernah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado serta anggota DPRD Provinsi Sulut memberi uraian terkait keprihatinannya terhadap kondisi warga perbatasan. Yang dikatakannya, kedepan harus dilakuakn perbaikan serius dengan pendekatan kesehateraan, tidak sekedar negara melakukan pendekatan keamanan yang anggarannya begitu fantastis.

”Bukan soal security police atau kebijakan keamanan semata, warga perbatasa butuh lebih dari itu. Perlunya pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dan regulasi harus mempermuda hal yang diperlukan masyarakat perbatasan. pendekatan keamanan (security approach) diperlukan, tapi tidak harus berlebihan. Lalu mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Kemudian, posisi pemerintah daerah dalam keterlibatannya mengurus masyarakat di wilayah perbatasan harus diberi ruang proporsional dalam melalui regulasi. Kita akan menyelesaikan itu, Insya Allah,” kata Djafar yang pernah dua periode memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara itu tegas.

Senator Djafar saat menjawab pertanyaan (Foto Suluttoday.com)

Kegiatan yang rutin dilakukan BKPRMI Manado ini dibuka secara resmi Ketua BKPRMI Manado, Suryanto Muarif. Untuk diketahui narasumber yang hadir adalah Rektor IAIN Manado, DR Delmus Punieri Salim, Senator Djafar Alkatiri dan Amato Assagaf, budayawan muda dan seniman asal Sulut. Dengan Ketua panitia Ahmad Husain, moderator Amas Mahmud yang juga Sekretaris DPD KNPI Manado.

Narasumber saat foto bersama para ativis perempuan (Foto Suluttoday.com)

Hadir dalam acara dan memberikan pendapat, H. Ayub Ali Albugis, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari PAN. Terlihat hadir, Ketua terpilih Pemuda Muhammadiyah Sulut Sudarwin Jusuf Tompunu. Pengurus HMI-MPO Cabang Manado, IMM, Syarikat Islam Manado, IPM, KNPI Manado, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Tema yang dibahas adalah Wawasan Kebangsaan Nasionalisme Perbatasan Indonesia – Filipina. (*/Redaksi)

Muscab ke-VIII PPP Kota Manado, Peluang Rekonsiliasi Kader Terbuka

Madzhabullah Ali (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Manado akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke VIII, 16 Juli mendatang. Muscab ini bisa menjadi ajang rekonsialiasi jajaran pengurus dan anggota setelah selama hampir tiga tahun partai yang berlambang ka’bah didera konflik internal.

”Itu harapan kami, dan kami yakin juga menjadi harapan semua kader PPP Kota Manado,” ujar Plt Sekretaris DPC PPP Kota Manado, Madzhabullah Ali, Selasa (11/7/2017) saat diwaawancarai Suluttoday.com.

Dijelaskan, pasca putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung yg dimenangkan kubu Romahurmuzi, tidak ada lagi dualisme ditubuh PPP. Sehingga Muscab ini diharapkan menyatukan kembali seluruh elemen kader dengan membawa semangat rekonsiliasi. Diharapkan, seluruh kader dan pengurus dua kubu bisa bekerja sama demi kesuksesan pelaksanaan muscab.

”Saat ini tak ada lagi kubu-kubuan. Tak ada kubu Romi maupun kubu Djan Farid, hanya ada satu PPP,” tutur Ichal yang juga mantan Sekretaris DPD KNPI Manado ini akrab disapa.

Untuk itu, dia berharap muscab nantinya digelar sesuai aturan organisasi yang berlaku. Yaitu, AD/ARTserta juklak dan juknis dalam tahapan musdcab.

”Kami juga berharap ada semangat baru untuk membawa PPP Manado berjaya kembali,Sekaligus ajang tersebut diharapkan mampu memilih kader terbaik untuk duduk di kepengurusan serta merumuskan kebijakan ke depan,” ucap Ichal yang juga Ketua Panitia Muscab PPP Manado ini.

Diakui, tantangan politik bakal semakin kompleks, terutama pada Pemilu 2019. Untuk itu dibutuhkan daya upaya serta kerja keras seluruh unsur kepemimpinan serta para kader untuk bekerja bersama-sama.

”Persiapan harus dilakukan sejak dini dan ini bisa disiapkan melalui muscab, bulan ini,’‘ ujar Ichal yang juga sangat diperhitungkan menjadi salah satu calon kuat Ketua PPP Kota Manado ini usai rapat DPC bersama seluruh PAC se-Kota manado. (Amas)

Ketum Djan Faridz Hadiri Muswil PPP Sulawesi Utara

Ketum Djan Faridz ketika diwawancarai wartawan (Foto Ist)

Ketum Djan Faridz ketika diwawancarai wartawan (Foto Ist)

MANADO – Disambut para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diseluruh Sulawesi Utara (Sulut), Ketua Umum (Ketum) PPP Djan Faridz saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sulut ke-VII menjadi catatan penting bagi kader PPP di daerah lainnya untuk memperhitungkan kepemimpinan Faridz yang cukup kuat menjadi magnet bagi partai berlambang Ka’bah ini.

Muswil yang diselenggarakan di Hoten Aston Manado, Sabtu (20/8/2016) itu berjalan sukses, dimana Djan Faridz dalam sambutannya selain menyampaikan kebanggaanya kepada loyalitas kader PPP di Sulut, juga memberikan himbauan agar semangat kader PPP di Sulut untuk tetap mengabdi kepada ummat terus ditumbuhkan.

Muswil PPP Sulut yang dilangsungkan di Hotel Aston Manado (Foto Ist)

Muswil PPP Sulut yang dilangsungkan di Hotel Aston Manado (Foto Ist)

”Selaku Ketua Umum PPP saya bangga dan mengapresiasi atas spirit dari kader PPP Sulawesi Utara yang hari ini melaksanakan Muswil. Harapannya, kiranya Muswil ini berjalan sukses, kebersamaan di daerah terus dibangun, dan saya terus memberikan dukungan kepada kader PPP yang loyal pada kepentingan ummat dan mau berkontribusi membangun bangsa Indonesia,” tutur Djan Faridz.

Sejumlah kader PPP yang terpantau hadir dalam Muswil ini selain berjabat tangan dengan Djan Faridz yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP PPP, Dr H. Humphrey R. Djemat, dan Ketua PPP DKI Jakarta H. Lulung, berebutan meminta foto bersama, terlihat Djan Faridz sangat akrab dengan para kader PPPP di Sulut. (*/Amas)

Ketua PPP Romahurmuziy Dituding Putar-Balikkan Fakta

Ribuan kader dan simpatisan PPP Sulut saat mendengarkan sambutan Ketum DPP PPP (Foto Suluttoday.com)

Romahurmuziy saat berada di Manado (Foto Suluttoday.com)

JAKARTA – Konflik dikubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bakal berakhir manis. Pasalnya, Wakil Ketua Umum PPP Epyardi Asda mengklaim, kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta telah diakui negara. Ia menganggap, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, telah memutarbalikkan fakta putusan Mahkamah Agung.

“Romahurmuziy itu orangnya suka memutarbalikkan fakta. Dia orangnya buta, tak bisa membaca fakta hukum. Putusan MA itu menguatkan hasil Muktamar Jakarta,” kata Epyardi saat dihubungi, Senin (26/10/2015).

Pengakuan negara itu, menurut dia, diberikan ketika partai itu hendak mengusung calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak mendatang.

Tanpa ada persetujuan bersama antara Rommy dengan Djan Faridz, maka calon kepala daerah asal PPP tak bisa maju. (baca: JK Nilai MA Bijaksana dalam Putuskan Sengketa Kepengurusan Golkar dan PPP)

“Artinya di sana negara telah mengakui Djan Faridz, karena itu MA mengabulkan gugatan sepenuhnya yang diajukan Suryadharma yang merupakan Ketua Umum hasil Muktamar Bandung yang turunannya adalah Muktamar Jakarta Djan Faridz,” ujarnya.

Lebih jauh, dalam waktu dekat, kubu Djan Faridz akan kembali mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar mengesahkan kepengurusan mereka. Ia berharap, agar Kemenkumham dapat mematuhi putusan MA tersebut.

“Ini (putusan MA) adalah fakta hukum yang harus diterima secara hukum. Kalau Romahur mengatakan seperti itu (ditolak Menkumham), tidak ada gunanya dia berkoar-koar seperti itu,” kata dia.

Sebelumnya, Rommy mengatakan, hasil putusan MA mengembalikan kepengurusan Muktamar Bandung 2009. Adapun Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta yang digelar kubu Djan Faridz, sama-sama tidak sah. (baca: Romahurmuziy: PPP Kembali ke Muktamar Bandung 2009)

“Setelah membaca 115 halaman putusan kasasi tersebut, tidak ada bunyi lain dari amar putusan, serta tidak ada kutipan dari Pertimbangan Hukum MA yang menyangkut Muktamar Jakarta atau terkait Putusan Mahkamah Partai,” kata Romy, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2015).

Romy mengatakan, putusan MA tersebut mengembalikan putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Muktamar Surabaya. Sebelum Muktamar Surabaya yang digelar 2014, SK yang sah adalah Muktamar Bandung 2009.

Oleh karena itu, apabila SK Muktamar Surabaya batal, secara otomatis yang berlaku adalah SK Muktamar Bandung yang disahkan sebelumnya.

“Muktamar Jakarta yang menghasilkan Djan Farid-Dimyati pernah mengajukan keabsahan kepengurusan kepada Menkumham tanggal 28 November 2014 dan 16 Maret 2015. Namun keduanya sudah ditolak oleh Menkumham karena tidak mampu menyajikan bukti yang memadai bahwa muktamarnya memenuhi syarat AD/ART PPP,” ucap Romy.

Muktamar Bandung 2009 sendiri menghasilkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romy sebagai Sekjen. Namun, Suryadharma kini ditahan KPK karena korupsi penyelenggaraan haji.(Kompas.com/Adi)

iklan1