Tag: prabowo subianto

Dampingi Capres Prabowo, Amir Liputo Teriakkan Yel-Yel Kemenangan

Amir Liputo bersama Prabowo saat meneriakkan yel-yel kemenangan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ribuan massa terlihat begitu antusias dengan kehadiran Calon Presiden 02, Prabowo Subianto di Kota Manado, Minggu (24/3/2019). Saat berada di panggung utama, Prabowo didampingi Hi Amir Liputo politisi PKS dan sejumlah petinggi partai politik koalisi lainnya. Kampanye perdana di lapangan Ketang Ternate Baru, begitu ramai. Melalui orasi, Amir ikut membakar massa pendukung Prabowo-Sandi.

“Saatnya kita memenangkan calon presiden kita bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Insya Allah masalah keamanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan makin meningkat,” kata Liputo dengan nada keras dan penuh semangat diatas panggung bersama Capres Prabowo.

Selain itu, Amir yang juga Ketua PHBI Manado berhasil meyakinkan massa ketika menyentil janji Sandiaga Uno untuk menuntaskan masalah tunggakan dan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Insya Allah kalau Pak Sandiaga jadi wapres maka dia janji dalam waktu 200 hari akan tuntaskan masalah BPJS Kesehatan,” ujar Liputo yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.

Tak hanya itu, Liputo yang adalah politisi PKS itu membakar semangat ribuan massa yang juga tergolong sebagian besarnya merupakan warga Manado dan Sulawesi Utara berdarah Gorontalo dengan yel-yel, argumentasi ajakan, pemaparan visi pemenangan Prabowo-Sandi secara garis besarnya.

Massa pendukung yang memadati lapangan Ketang Baru (FOTO Ist)

“Saya mengajak warga Gorontalo di Manado mari kita satukan tekad mendukung Sandiaga Uno yang juga putra Gorontalo,”katanya. Orasi caleg DPRD Sulut dapil Manado dari PKS ini mencuri perhatian dari Capres Prabowo. Mereka seperti berbisik di atas panggung.

“Kami bangga pak ketua KKIG Manado diakui pak Prabowo,” ujar Jusni Husein, Humas KKIG Manado tegas.(*/Redaksi)

Mencari ‘Jalan Tengah Demokrasi’, Tugas Kolosal Melahirkan Pemilu Bermartabat

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Demokrasi hanyalah sarana perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, nilai egaliter dan kebenaran-benaran umum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah. Itu semua diharapkan dapat dibuktikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, penuntun, panutan, pemegang mandat rakyat yang menjadi teladan dalam segala urusan publik. Membaca Indonesia akhir-akhir ini, terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, baik itu memilih Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden, agenda ini mulai ramai dibicarakan masyarakat.

Imbas positifnya, itu bertanda bahwa rakyat kita mulai berpartisipasi dan memahami betapa mereka diperlukan dalam hajatan demokrasi ini. ‘Di kamar sebelah’, bertumbuhnya tradisi destruktif yang mulai mengarah pada sinisme, mengamankan kepentingan parsial, dan persepsi buruk terhadap figur atau tokoh yang kurang mendapat simpati dari kelompok masyarakat. Disinilah gangguan ‘kesehatan’ demokrasi mulai terasa, dari kebencian yang personal menjadi ‘kebencian massal’. Entah sentiment itu mewujud melalui gerakan menolak tagar, membuat tagar tandingan, ataukah anti kritik, alergi dengan koreksi publik?.

Pokoknya beragamlah alasan dari masyarakat dipersiapkan untuk itu, begitu pula pemerintah tentu lebih banyak alibinya. Maka dari itu, perlu diletakkan pada argumentasi logis, pro-kontra seputar ‘arah baru politik’ jelang Pemilu 2019, wabil khusus Piplres bersama kita buat kanalnya. Kemajuan mulai terlihat, dari yang awalnya bicara tema dan isu yang ‘mempertentangkan’ Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA), kini bermutasi kepada narasi-narasi yang berkualitas. Semisal tentang quo vadis ekonomi Indonesia?, arah baru Indonesia berdaulat, dan tema lainnya.

Mengukur kerja pemerintah di sektor pertumbuhan ekonomi, hutang Negara, prioritas pembangunan Nasional, progres pembangunan infrastruktur, realisasi janji kampanye terdahulu, bahkan isu teknis yang tujuannya menggait kalangan milenial pun ikut diolah. Selama semua itu berdampak baik, silahkan digarap. Publik punya peran strategis mengatur ritme dalam hal merespon peristiwa politik, menangkap pesan yang disampaikan para politisi lalu menindaklanjuti melalui cara rakyat memilih pemimpin terbaik menurut ukuran rakyat.

Pengamatan saya, konstruksi demokrasi kita akan makin bermutu bila jelang Pemilu 2019 kita membiasakan diri untuk bicara tentang tema pemenuhan kebutuhan rakyat. Persatuan dan kesatuan memang sudah final tinggal diperkuat terus, kita dalam rentetan sejarah kemerdekaan telah melewati itu, hanya saja untuk keperluan isu politik ada oknum-oknum yang berani memainkan isu yang berimplikasi memberi ancaman pada integrasi bangsa.

Padahal, disintegrasi bangsa sebenarnya tidak lagi relevan karena belum menjadi kebutuhan mendesak rakyat. Mari secara pikiran dingin dan intelek kita melihat gejolak sosial dibeberapa wilayah di Indonesia, sebut saja gerakan Papua Merdeka yang disimbolkan dengan OPM, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang modelnya sebenarnya sama untuk kepentingan politik elit tertentu. Walau alasan kesejahteraan, historis, diskriminasi dan dalil ketimpangan mendistribusi ekonomi menjadi sangat mendasar dalam gerakan ini. Mereka yang bersuara lepas dari Indonesia merasakan Negara tak hadir menyelesaikan persoalan mereka, ini sebetulnya itu semua bukan alasan prinsip dan urgen.

Demokrasi memiliki akar historis yang kuat, para pendahulu kita lahir dan bertolak dari gerakan herois, patriotis, Bela Negara, cinta tanah air Indonesia, kemudian merebut yang nama nasionalisme, merebut kemerdekaan.  Dedikasi mereka telah tergambarkan dalam lembaran-lembaran sejarah yang telah kita baca dalam literatur-literatur di kampus maupun di bangku sekolah atau yang kita dapati dari aktivitas sosial. Jelas, fase itu telah lewat, selanjutnya tugas kita ialah menjaga, merawat dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendiri Negara (founder of the country) yang belum tuntas dikerjakan saat itu.

Menurut saya Indonesia di usia 73 tahun harus lebih konsen dalam memajukan pembangunan, bukan sekedar pamer ‘kerja nyata’. Melainkan, pemerintah merumuskan keluh-kesah rakyat itu dalam sebuah kebijakan yang menyelamatkan mereka. Baik di sektor kebijakan ekonomi yang distel supaya berpihak pada rakyat, sampai pada kebutuhan mendasar rakyat yang lainnya. Artinya, fokus pemerintah memberi solusi kepada petani, peternak, nelayan, penambang, dan para pengangguran harus betul-betul dilakukan.

Disitulah tanggung jawab pemerintah diuji, komitmen membangun Indonesia Hebat memang diakui banyak gelombang yang merintanginya. Catatan pentingnya harus konsisten, tak boleh timpang atau berat disatu sisi pembangunan saja. Kemudian itu, pemerintah harus melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan selera penguasa, itulah kuncinya mengobati atau memberi jawaban atas keluhan publik, derita rakyat dan tentang pembangunan metakhir.

Kita harus menyegarkan lagi ingatan bahwa era pasca reformasi model pengambilan kebijakan kita tak lagi bottom-up, tapi top-down. Kalau ini serius menjadi prinsip kerja pemerintah, maka penolakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah tidak akan lagi kita temui. Jangan ‘diperalat’ Musyawarah Pembangunan (Musrembang) atau Rembuk Desa sebagai sekedar seremoni atau ‘kesempatan’ mencari duit, artinya bila kegiatan itu dilaksanakan maka anggaran akan cair, alhasil esensi kegiatan itu menjadi hilang.

Setelah Musrembang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Musrembangnas program yang ‘dititipkan’ rakyat tak kunjung tiba direalisasikan, atau kalaupun ada tidak sesuai lagi dengan skema dan konsensus awal. Boleh jadi inilah salah satu patahan system yang krusial melahirkan kesenjangan pembangunan. Ada tahapan yang tidak jalan maksimal, dari situlah menjadi penting supervisi, proteksi dan fungsi pengawasan DPR diperkuat, filosofi gotong royong silahkan dipraktekkan.

Harus diingatkan kembali dimana hasil pertanian kita seperti besar masih juga ada import, zona perikanan membawa hasil atau tidak?, lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia sudah benar diperuntukkan bagi rakyat Indonesia?. Di akhir periode ini, Jokowi-JK perlu menjawab itu semua dengan kerja konkrit agar dipercaya lagi rakyat memimpin Indonesia kedepannya. Bila ada yang telah dilakukan, wajib kita beri apresiasi, kita semangati dan beri partisipasi dalam pembangunan.

Bagaimana Model ‘Jalan Tengah Demokrasi’?

Bertolak dari buku ‘Jalan Tengah Demokrasi’; antara fundamentalisme dan sekularisme yang ditulis Tohir Bawazir, memberi pandangan bahwa kita dari akar sejarahnya sudah akrab dengan demokrasi. Sehingga ketakutan akan hancurnya demokrasi karena diganggu paham anti Pancasila ialah kurang relevan, demokrasi merupakan DNA orang Indonesia yang toleran. Kita dikenal sangat menghargai sesama, moderat, tak mempersoalkan mayoritas-minoritas.

Ancaman itu rupanya ada yang mendramatisir dengan dikotomi-dikotomi, provokasi publik bahwa Pancasila kita akan diganti dengan Khilafah, Komunis atau paham radikal lainnya. Jadinya seolah kita ragu pada regulasi Negara, yang penting tak perlu over protektif dan sensi sebetulnya, kalau kepentingannya mengantisipasi agar paham radikal tak mewabah saya sependapat dan memberi dukungan.

Kita sudahi dan memastikan itu karena ‘ranjau demokrasi’ selalu tampil dengan model berbeda, bisa jadi ‘berpura-pura’ menjadi Khilafah, artinya gerakan Khilafah tadi dibiayai kaum pemodal, antek demokrasi tapi karena punya kepentingan politik, mereka menabur ancaman. Pemerintah kita ajak berfikir keras memajukan Negara, juga perlu memberi ruang atas masukan-masukan dan saran publik demi kemajuan Indonesia tentunya. Sekarang bolehlah kita sedikit bernafas legah, karena diksi yang ditunjukkan para bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden RI begitu sejuk, edukatif, beradab, dan humanis, sungguh menenangkan.

Coba kita bayangkan bila demokrasi kita letakkan dalam spiral yang mengancam atau pertarungan perilaku ‘kanibal’, ini dipastikan suatu saat akan merusak keutuhan Indonesia, kemudian jika demokrasi disetting sebagai ‘pocong’ tak masalah karena hanya memberi ketakutan kepada manusia tapi tidak terlalu mengancam keselamatan. Tentu produk demokrasi yang menghasilkan praktek kanibal itu yang akan kita hindari. Ingat, geneologi demokrasi Indonesia tidak mengajari kita untuk saling memakan, memusuhi atau unjuk premanisme.

Kita menganut hukum positif yang merupakan campuran dari hukum eropa, hukum agama dan hokum adat, itulah Pancasila. Konstitusi yang berada dibawah kerangka Pancasila ini sangatlah kuat, bukan malah kita mengadopsi gaya bar-bar, menarik mundur gerbong demokrasi dengan memperlihatkan kekerasan, baik itu dipertontonkan oknum aparat Negara seperti Polri, TNI, akan kita lawan bersama.

Begitu pula dengan pelarangan-pelarangan atas ekspresi demokrasi yang ditunjukkan pemerintah, sepatutnya dikurangi. Itu arogansi sectarian, itu pertunjukkan kesombongan yang tak perlu diperlihatkan pemerintah, rakyat itu diayomi, diberi pembinaan, bukan diberangus hak-hak demokrasinya. Pada garis demarkasi inilah kita perlu meneguhkan kembali ke-Indonesiaan, bukan lagi kita tersekat dan tersandera pada slogan SAYA PANCASILA. Lantas yang diluar itu ditunding tidak Pancasilais.

‘Jalan Tengah Demokrasi’ memberi solusi, sebagai ‘juru damai’ bukan menjadi bara, bukan menjadi bom waktu. Itu menandakan rakyat kita menghendaki politik yang penuh dengan narasi membangun, aktor-aktor politik kita pun diharapkan memegang teguh adab sebagai anak bangsa yang Pancasilais. Presiden yang akan datang kita titipkan tugas untuk membenahi, dan melakukan pengembangan masyarakat yang diarahkan memperbesar akses demi mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya.

Kekuatan ketokohan memang sangat diperlukan, pemimpin yang tak mudah didikte asing. Pemimpin yang mempunyai kemandirian, independen secara pemikiran, punya konsep membangun Indonesia, punya kepribadian, tegas, visioner, tepati janji, dan berani melakukan pembaharuan. ‘Jalan Tengah Demokrasi’ juga menawarkan politik bermartabat, bukan politik uang, melainkan politik yang melahirkan kemakmuran dan kerukunan.

Indonesia Terbelah Akibat Kapitalisasi Kebijakan Pemerintah, Benarkah?

Kita membutuhkan harmoni demokrasi, bukan anarkisme demokrasi. Ditengah gencarnya kapitalisasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan memenangkan kembali incumbent atau calon petahana di Pilpres 2019, hal ini akan membuat Indonesia terbelah. Bukan Indonesia bubar seperti yang diprediksikan Prabowo Subianto dan sempat menjadi viral belum lama ini. Tentang ‘Indonesia Terbelah’ tersebut bisa juga disimpulkan sebagai ilusi. Secara faktual fenomenanya mulai terlihat, dimana Indonesia terbelah karena isu politik. Konteks terbelah dimaksud dalam ruang lingkup interaksi sosial, ‘ruang publik’, ia benar adanya keretakan sosial. Tak hanya itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Nasional untuk Pemilu 2019 yang berjumlah 185.732.093 pemilih, secara kolektif tentu tidak akan menyatu mendukung satu pasangan calon Presiden, melainkan akan lahir faksi-faksi itu berarti akan ‘terbelah’.

Petanya terbelah suara pada dua faksi, bahwa kemungkinan menjadi tiga faksi yakni kalangan Golput dapat terjadi. Jika dikalkulasi, dari 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa memberi sikap politik berbeda dan hasilnya pun berbeda. Indonesia terbelah disaat Pemilu 2019 adalah suatu kewajaran demokrasi, asalkan kita masih dalam tatanan dan koridor demokrasi Pancasila yang rukun. Lebih dari itu, bila dalam konteks terbelah karena konflik fisik bukan konflik kepentingan, maka potensinya nol persen, karena publik kita banyak yang waras berdemokrasi.

Terbelah dalam tafsiran konflik horizontal bagi saya, itu hanyalah gertakan atau terror isu yang secara politik tentu menguntungkan bagi pihak yang melempas isu tersebut. Tapi boleh jadi itu dilakukan, seperti adanya gerakan bom bunuh diri, semua itu tak lepas dari kepentingan politik yang sengaja melakukan prakondisi, rakyat ditakut-takuti. Atau boleh jadi juga proyek untuk mengeruk keuntungan dari oknum atau lembaga tertentu.

Tak mungkin ada rakyat Indonesia yang tulus iklas ‘membelah diri’ tanpa ada kepentingan politik apapun. Jika disebut Indonesia darurat hutang ya ia boleh juga disebut begitu sebagai ikhtiar, karena volume hutang makin bertambah, agar pemerintah mewas diri. Secara praksis politik, aktor politik kita ‘nakal’ memainkan strategi destruktif, pada level memanfaatkan tokoh bangsa atau tokoh agama sebagai pengumpul suara (vote getter) pun dilakukan. Jadinya, demokrasi kita nyaris melahirkan politisi tanpa bentuk, karena kemarin bicaranya lain, hari ini lain, setelahnya juga malah lain. Banyak inkonsistensi yang ditunjukkan para politisi kita dan juga tokoh bangsa.

Dari intensitas itu membuat sebagian rakyat muak bicara politik, mereka menjadi paranoid, dan memandang politik sebagai jalan konspirasi busuk. Politik diartikan sebagai cara-cara kotor, riskan yang kemudian membahayakan Negara. Untuk mencari solusi atas situasi politik Nasional yang kadang mengkhawatirkan itu, Pemilu 2019 ini harus dijadikan sebagai agenda demokasi yang dikerjakan secara kolosal, bernurani, beradab. Janganlah lanskap demokrasi kita kotori dengan fitnah, saling hujat, agitasi, dan mengkafirkan. [***]

 

 

______________

Tulisan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Musda TIDAR Sulut Digelar, Solid Wujudkan Target Menangkan Prabowo 2019

Prabowo Subianto, Aryono Djojohadikusumo dan Audy Lieke (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara (Sulut) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pertamanya di Kota Manado. Menurut Tommy Parasan, selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa Musda akan digelar Sabtu (10/2/2018), dengan melibatkan seluruh pengurus TIDAR di 15 Kabupaten/Kota se-Sulut.

“Iya, Musda TIDAR Sulut siap diselenggarakan Sabtu 10 Februari ini di kota Manado. Pesertanya berasal DARI delegasi 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan dilaksanakan di hotel Paninsula, sementara upacara pembukaan kami laksanakan di Hotel Plaza, penutupan di Jalan Roda,” lanjut Tommy, Jumat (9/2/2018).

Sementara itu, Sekretaris Panitia Krisdianto Maradesa menambahkan terkait tema musda yang diusung kali ini yaitu ”Tidar Kokoh, Gerindra Menang, Prabowo Presiden”. Ditempat terpisah, Ketua Umum TIDAR Sulut Audy C. Lieke menjelaskan, Musda adalah konsolidasi struktur yang berkesinambungan. Musda pertama ini memang kami fokus pada konsolidasi menyambut Pemilu dan pemenangan Prabowo sebagai presiden.

“Sebagai organ sayap utama partai Gerindra, TIDAR punya tugas spesifik merangkul seluruh semangat dan kreatifitas anak muda,” tutur Audy, yang dikenal sebagai Pengusaha Muda Sulut ini.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris PD TIDAR Sulut Syarif Aif Darea yang ditemui di Bayfiew MTC menuturkan soal kepastian pelaksanaan Musda TIDAR Sulut. Aif menyebutkan beberapa nama pengurus Pusat Tidar yang akan hadir pada kegiata ini.

“TIDAR Sulut sudah berkoordinasi dengan TIDAR Pusat juga dengan DPD Gerindra Sulut untuk pemantapan pelaksanaan Musda. Insya Allah, Ketum PP TIDAR Aryo Djojohadikusumo akan hadir membuka Musda nanti. Begitu pula Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra Sulut akan hadir,” kata Aif.

Jebolan HMI Cabang Manado ini juga menyambung kalau momentum musda TIDAR Sulut juga merupakan titik konsolidasi kami menyambut agenda politik Pilkada, Pemilu dan pasti harga mati memenangkan Prabowo sebagai presiden RI. (*/Redaksi)

Prabowo Ingatkan, Kampanye Santun Tidak Gunakan Isu SARA

Prabowo Subianto (Foto Ist)

Prabowo Subianto (Foto Ist)

JAKARTA – Soal Pilkada DKI Jakarta 2017, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiantor berharap tidak ada isu SARA yang dimainkan selama Pilkada.

Dikatakannya bahwa pihaknya sudah mengarahkan jajaran pendukungnya agar tidak menggunakan isu negatif dan SARA.

“Anda mungkin dengar kami sudah beri pengarahan bahwa jajaran kami tidak boleh pakai masalah-masalah negatif,” ujar Prabowo, di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, di Jalan RM Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016) malam.

Ditambahkannya, Prabowo meminta pihak lain untuk tidak menggunakan isu SARA. Pihaknya akan mengedepankan hal yang positif dalam kampanye pilkada mendatang.

“Yang penting bagi kita, kampanye kita harus sopan, adiluhung, terhormat,” ujar Prabowo.

Probowo pun mengatakan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak dapat dibodohi dengan isu SARA. Namun, kadang ada pihak yang menggunakan isu tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Jangan menghina agama lain dan jangan sembunyi. Masalahnya kan begitu, kadang sembunyi dibalik isu-isu yang tidak jelas. Saya kira rakyat kita tidak sebodoh yang diperkirakan berbagai kekuatan,” ujar Prabowo. (*/Faruk)

Kilas Pilkada DKI dan Kepentingan Politik Nasional

Fahmi Hafel saat diwawancarai wartawan belum lama ini (Foto Ist)

Fahmi Hafel saat diwawancarai wartawan belum lama ini (Foto Ist)

DALAM pemilihan calon Gubenur Dan calon Wakil Gubenur DKI Jakarta dapat dianalisa sebagai sebuah gambaran yang akan datang dalam Politik nasional yaitu dengan bergabungnya PAN, PKB ,PPP dan PD itu sudah bentuk dari Pembangkangan 3 Partai pendukung pemerintah terhadap Pak Joko Widodo, sebab didorongnya Ahok oleh PDIP sangat besar pengaruh Pak Joko Widodo pada Megawati SP

Ini bisa jadi sebuah peta baru nantinya di parlemen senayan ,jika suatu waktu Joko Widodo kepleset misalnya dalam hal melanggar batas ambang defisit APBN atau peristiwa politik yang memungkinkan Joko Widodo- Jusus Kalla dilengserkan akan lebih solid dan padu Partai Partai pendukung pemerintah untuk bersatu dengan parpol diluar pemerintahan untuk melengserkan Joko Widodo- JK , dan Golkar anytime bisa membelot dan ikut dalam barisan parpol yang dimotorii oleh Partai Demokrat .

Dari diusung nya Ahok oleh PDIP ini bisa jadi sebuah teka teki politik yang sangat menarik sebab ,kasus kasus dugaan korupsi yang menyangkut dengan dugaan keterlibatan Ahok di KPK tidak pernah dihentikan mulai dari kasus RS Sumber Waras yang merugikan negara ratusan miliar , reklamasi pantai Jakarta dan banyak lagi bisa jadi jika Ahok Djarot yang menang maka nasib Ahok akan seperti mantan Gubenur Banten Ratu Atut yang dipenjarakan KPK akibat kasus suap di MK terkait PIlkada yang akhirnya Rano Karno yang merupakan Kader PDIP Mengantikan Ratu Atut sebagai Gubenur Banten

Apalagi PDIP tahu benar karakter Ahok yang tidak pernah bisa punya loyalitasnya terhadap sebuah Partai politik yang mendudukan dia jadi Kepala daerah, artinya PDIP bisa saja mendorong KPK untuk melanjutkan kasus kasus dugaan korupsi yang bisa menjerat Ahok sebagai pesakitan KPK nantinya ..nah murahkan biaya poiltik yang dikeluarkan oleh PDIP jika semua skenario ini terjadi

Jadi pilgub DKI Jakarta sudah bisa jadi semacam gambaran awal dari Tujuan PDIP untuk bisa memguasai suara tanah jawa nanti pada Pemilu 2019, dan setelah itu belum tentu juga PDIP nanti akan mencalonkan Joko Widodo lagi sebagai Capres tahun 2019 karena PDIP menganggap Joko Widodo itu liar dan susah dikendalikan untuk kepentingan PDIP dipemerintahan

Inilah betapa cerdas nya seorang SBY dan Megawati menata politik Nasional dari perhelatan pilkada DKI Jakarta yang jadi barometer politik Indonesia. (***)

 

Penulis: Fahmi Hafel

Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring
HP 08124427450

iklan1