Tag: PRD sulut

Aktivis LMND Desak Rencana Reklamasi Manado Utara Dibatalkan

Bung Mesak, Gubernur Olly dan Bung Jim Tindi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gelombang protes atas rencana dilakukannya reklamasi di wilayah Manado Utara terus berdatangan. Setelah Walhi Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah tokoh masyarakat menolak, kali ini aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut angkat bicara. Menurut Mesak Habari, aktivis LMND Sulut reklamasi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

”Coba dilakukan studi komparasi secara komprehensif terkait reklamasi, sebetulnya tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat akhirnya dijadikan bagian yang dikomersilkan, segala urusan masyarakat terkait akses pantai akhirnya tidak bebas, tidak alamiah lagi dan tentu berbayar. Padahal mereka yang sebelumnya masuk keluar area pantai dengan kendaraan tidak dipungut biaya. Itu sebabnya, saya menilai bila baru sebatas rencana reklamasi pantai di Manado Utara sebaiknya dibatalkan saja,” ujar Mesak tegas.

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mendesak Gubernur Sulut Olly Dondokambey agar mengutamakan kebutuhan masyarakat pesisir. Solusi untuk masyarakat ialah pemberdayaan bagi warga sekitar pantai, bukan reklamasi. Aktivis yang dikenal keras dalam orasi-orasinya saat berdemonstrasi itu mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat.

”Sebetulnya Pak Gubernur Sulut ini punya niat baik memberdayakan masyarakat pesisir, itu juga kami support. Tapi, solusinya bukan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk mereklamasi pantai, ini tidak tepat. Masyarakat nelayan itu butuh fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha atau profesi mereka. Kalau diberikan pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat lebih meningkat pesat. Kami juga akan turun berkomunikasi dengan masyarakat guna melakukan advokasi soal rencana reklamasi pantai ini,” tutur Mesak, Selasa (10/9/2019).

Hal senada juga ditanggapi PRD Sulut, Jim R Tindi menilai pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah itu tidak hanya terfokus pada reklamasi. Pemerintah daerah disampaikannya juga punya sasaran pembangunan yang harus direlasikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada kesan represif.

”Prinsipnya kami juga mendorong pembangunan, tidak anti terhadap pembangunan. Asalkan catatannya jangan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terutama hak hidup masyarakat jangan diganggu, membangun daerah itu bukan hanya dengan melakukan reklamasi, saya mengajak pemerintah berfikir jauh kedepan. Jangan sampai efek reklamasi ini menyusahkan anak cucu kita kedepannya. Selain itu, kebijakan pemerintah harus dihitung matang dan diminimalisir konsekuensi negatifnya, agar tidak berdampak merepresif masyarakat kecil,” ucap Tindi tegas. (*/Redaksi)

Rayakan HUT ke-23, PRD Sulut Gelar Diskusi

Berlangsungnya diskusi disaat HUT PRD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut momentum bersejarah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan diskusi. Sebagai wujud syukur atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Jim R Tindi selaku Ketua KPW PRD Sulut menyampaikan sekilas soal evaluasi pergerakan PRD di wilayah Nyiur Melambai.

”Sejak pergerakan reformasi 1998 memang PRD Sulawesi Utara tak pernah alpa dalam gerakan-gerakan advokasi kepentingan rakyat, aksi unjuk rasa. Kita bahkan selalu terdepan, menjadi aktor dan mempelopori pergerakan demontrasi menyapampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Intinya, kita menghendaki keadilan, jangan tindas rakyat termarginal, wujudkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi di Indonesia,” ujar Bung JRT, sapaan akrab Tindi.

Tidak hanya itu, perayaan HUT PRD kali ini dilaksanakan KPW PRD Sulut di Asrama Merauke Tondano. Momentum HUT kali ini di laksanakan dalam bentuk Diskusi, kata Tindi. PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019, namun PRD adalah Partai Politik yang keberadaaannya di akui Negara melalui Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164, tanggal 24 Februari Tahun 1999.

Kader PRD Sulut antusias melaksanakan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Kita menyambut hari bersejarah ini dengan menggelar diskusi. Kawan-kawan pengurus mengundang Bung Irvan Basri, kader muda NU menjadi salah satu pemantik diskusi bersama sama. Kita merefleksikan pergerakan PRD yang berfikir dan bertindak progresif, semangat tersebut harus terus dihidupkan serta dikembangkan. Untuk diketahui, PRD juga pada Tahun 1999 pernah di sahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. Jadi berita yang mengatakan bahwa PRD Partai ilegal adalah Hoax sebagaimana yang di sebarkan sisa-sisa orde Baru anti Demokrasi merupakan penghianatan terhadap sejarah dan perbuatan pembohongan publik,” tutur Tindi tegas.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, diskusi ini mengusung tema; Ini jalan kita ke depan: ”Bangun persatuan nasional wujudkan kesejahteraan sosial menangkan Pancasila”. Para peserta diskusi tidak hanya dihadiri keluarga besar PRD Sulut, melainkan aktivis organisasi cipayung, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi adat. (*/Redaksi)

Peringati Hari Lahir Pancasila, PRD Sulut Launching Hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi

Jim R Tindi menyampaikan pidato politik (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dilakukannya peluncuran (launching) hastag atau tagar 2019 ganti haluan ekonomi (#2019GantiHaluanEkonomi) dilaksanakan PRD Sulawesi Utara (Sulut) dan LMND Sulut yang diawali dengan diskusi dan buka puasa bersama. Kegiatan ini bertempat di warong kopi Tampa Dudu Kota Manado, yang dihadiri pengurus dan kader LMND maupun PRD, pimpinan aktivis mahasiswa, terlihat pula DPD KNPI Manado.

Menurut Jim R Tindi, Ketua KPW PRD Sulut melalui pidato politiknya mengajak elemen rakyat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dengan mengusung hastag (#MenangkanPancasila). Tindi memberikan sejumlah uraian dan dasar pemikiran tentang pentingnya 2019 Ganti Haluan Ekonomi digelakkan, bagi Tindi hal krusial bagi Negara ini tak lain adalah permasalahan ekonomi.

Berlangsungnya diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Mari kita menangkan Pancasila, jangan sekali-kali kita abai terhadap kondisi bangsa Indonesia yang kini pemerintah tengah berusaha mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memerlukan kebijakan yang adil, berpihak pada kepentingannya bukan pada kepentingan pemodal. Kita konsisten melawan kebijakan ekonomi pro asing yang berbau Neolib. Hari ini PRD dan LMND Sulut resmi melakukan launching ‘hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi’, kita berharap dengan berbagai bacaan terhadap kondisi bangsa, kajian yang radikal, serta usulan-usulan konstruktif dapat menjadi tawaran konseptual untuk pembangunan arah Indonesia kedepannya yang lebih progresif,” ujar Tindi.

Amas Mahmud ikut memberikan tanggapan dalam diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, kegiatan diskusi sebelum berbuka puasa bersama ini menghadirkan Eko R Yahya sebagai moderator, kemudian narasumber Jim R Tindi, Septian Paath (Ketua LMND EW-Sulut), dan juga Marline Djurubasa (Ketua API KARTINI Sulut). Para narasumber menyampaikan pemikirannya satu per satu, yang secara umum menegaskan tentang perlunya rekomendasi, potret dan wajah Indonesia yang jauh dari perlakukan diskriminatif, serta kebijakan yang pro pada kaum marginal.

PRD dan LMND Sulut kompak launching 2019 ganti haluan ekonomi (FOTO Ist)

Sementara itu, menurut Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi tersebut menyampaikan apresiasi dan menilai apa yang dilakukan PRD dan LMND merupakan terobosan positif karena lebih berefek konseptual yang substantif.

2019 Ganti Haluan Presiden (FOTO Suluttoday.com)

”Kita memang membutuhkan gagasan besar untuk membangun Indonesia, bukan sekedar bersuara 2019 Ganti Presiden. Namun, lebih dari itu seperti salah satu upaya yang dilakukan PRD dan LMND Sulut ini yakni 2019 Ganti Haluan Ekonomi dengan menyertakan tawaran gagasan atau konsep. Artinya, kita membutuhkan kajian radikal, koreksi kritis terhadap problem bangsa ini, lalu memberikan kontribusi konkrit, berupa konsep yang hari ini dilaunching. Mari kita kawal dan bumikan,” ujar Amas yang juga jebolan FISPOL Unsrat Manado itu. (*/Redaksi)

Panggilan Sebagai Anak Negeri, JIM TINDI Mendaftar Calon Wabup Talaud Melalui PDIP

Jim Robert Tindi saat menyerahkan berkas pendaftaran (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal publik Sulawesi Utara (Sulut) dengan sikap kritis revolusioner, sosok Jim Robert Tindi (JRT) menyakini bahwa melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan salah satu metodenya dengan masuk ke jajaran pemerintahan ‘merebut kekuasaan’. Sebagaimana diketahui, suara-suara ‘perlawanan’ dan kritik sosial sejauh ini konsen dilakukan JRT, terutama yang berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Putra Talaud yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara ini, Kamis (2/11/2017) membulatkan tekad untuk maju bertarung di Kabupaten Talaud pada ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) tahun 2018 sebagai calon Wakil Bupati. JRT didampingi sejumlah aktivis dan para mahasiswa, mendatangi Sekretariat DPD PDIP Sulawesi Utara untuk memasukkan berkas kelengkapan untuk didaftarkannya menjadi bakal calon Wakil Bupati Talaud.

Saat diwawancarai wartawan, Bung Jim secara tegas menyampaikan bahwa pentingnya posisi dan keterlibatan dirinya sebagai anak Negeri di Talaud untuk membangun dan meneruskan pembangunan di daerah yang sangat dicintainya itu. Jim sedikit memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak mudah dibohongi para aktor politik yang cenderung berdampak merugikan kepentingan publik.

”Puji Tuhan, hari ini dapat menyelesaikan satu Tugas Mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Talaud. Panggilan ini semata bukan memenuhi ambisi politik, tapi karena panggilan sebagai anak Negeri yg lahir di tengah gemuruh gelombang Pasifik. Rakyat bukanlah sekedar Electoral machine yang kemudian akan dijadikan alat pengumbar nafsu bejad politik para elite,” ujar Tindi yang juga Direktur Gerak Sulawesi Utara ini.

Menurut mantan aktivis ’98 itu, hal yang paling utama ialah memuliakan rakyat dan menjadikan mereka bermartabat merupakan amanat mulia para Leluhur yang tetap ku jaga. Tindi memberikan kritik pedasnya pada proses demokrasi yang menggeser kebebasan berfikir dan memilih dari masyarakat dengan praktek-praktek culas, manipulatif serta tidak bersifat menjalankan pendidikan politik.

”Mari kita ambil bagian, sebagai representasi kaum muda Talaud yang menjaga marwah demokrasi saya ikut prihati dengan praktek politik yang menghancurkan kewibawaan rakyat kita. Hal itu dilakukan dengan cara-cara diluar koridor demokrasi yang kemudian berimplikasi menjadikan suara masyarakat sekedar sebagai transaksi politik, alat mendapatkan kekuasaan, lantas kemudian kepentingan rakyat diabaikan setelah memenangkan pertarungan di Pilkada, inilah yang harus kita lawan,” kata Tindi.

Ketika ditanya kenapa memilih memasukkan berkas ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tindi memaparkan secara gamblang terkait latar kesamaan ideologi perjuangan PDIP yang menurutnya seperti yang diperjuangkan dirinya selama ini yakni memilih berjuang bersama wong cilik ‘kaum tertindas’.

“Menurut saya memilih mendaftar di PDIP karena saya memiliki kesamaan ideologi perjuangan dengan partai ini, soal metode itu bisa disesuaikan tentunya. Tinggal bagaimana kita lebih konsen memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum marginal atau yang diistilahkan wong cilik ini, saya berharap kesamaan visi ini dapat mengantar kita pada sebuah konsep kerja sama yang lebih baik,” tegas Tindi menutup.

Untuk diketahui, kehadiran JRT bersama tim di Kantor Sekretariat DPD PDIP Sulut pukul 11.00 kemudian disambut oleh Sekretaris DPD PDIP Sulut yang juga Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar bersama Tim Seleksi Kepala Daerah PDIP Sulut juga Ketua DPC PDIP Talaud Lucky Senduk. (Amas)

Genap 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, GNP 33 Sulut Geruduk Kantor Deprov

GNP 33 saat memasukan kantor Deprov Sulawesi Utara (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mendatangi Kantor DPRD Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Kairagi Mapanget Kota Manado, ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33), Jumat (20/10/2017) berdemonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Demo GNP 33 bertepatan dengan 3 tahun kepemimpinan rezim Jokowi-JK, menurut Mesak Habari selaku Korlap pemerintahan Jokowi-JK tidak melahirkan solusi kebijakan yang pro rakyat, terutama dalam konteks investasi pertambangan.

‘’Jalan ideologi yang dijanjikan Jokowi-JK ibarat kata, hanya menjadi ‘janji palsu’ yang digunakan untuk menarik simpati rakyat, mendulang suara dan target memenagi Pilpres 2014. Selamat 3 tahun, pemerintahan Jokowi-JK agresif menghapus subsidi, seperti BBM, gas elpiji dan listrik menyerahkan ke harga pasar. Tidak hanya itu, Kadar liberalisasi pemerintahan di era Jokowi lebih tinggi disbanding rezim-rezim sebelumnya, lihat saja banyak buktinya, dan investasi asing begitu diberikan ruang oleh pemerintah, ketidak tegasan itulah yang membuat rakyat terus dimarginalisasi di negerinya sendiri,’’ teriak Mesak mahasiswa Unsrat Manado ini.

Kompak massa aksi berada di kantor Deprov Sulut (Foto Suluttoday.com)

Kemudian, pada sesi yang lain orator atas nama Jim R Tindi, yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara memberikan kritik kerasnya kepeda pemerintah daerah yang dinilainya mulai inkar janji terhadap program pembangunan dibidang pertanian di Sulawesi Utara. Secara nasional, Tindi juga menyorot soal eksploitasi Sumber Daya Alam (SDM) yang mepengelolaannya mengesampingkan masyarakat lokal, dimana seringkali terjadi PHK yang korbannya adalah rakyat Indonesia. Tindi, mendesak agar rezim ugal-ugalan Jokowi-JK dikoreksi secara total dan kembali ke spirit Nawacita sesungguhnya.

‘’3 Tahun kepemimpinan Jokowi-JK, apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini, faktanya banyak rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, di Sulawesi Utara program di sektor pertanian harus dijalankan dengan serius, bukan sekedar menjadi janji-janji semata. Kemiskinan yang sistematik karena ‘kekerasan’ kebijakan pemerintah tentunya, PRD, LMND dan simpul-simpul pergerakannya hari ini turun di seluruh penjuru Indonesia, mengutuk rezim ungal-ugalan Jokowi-JK yang menyembah pada neoliberalisme, menyembah pada pemodal asing. Kita menghendaki pemerintah yang tegas, menolak takluk kepada investor asing, bukan kita menjadi boneka atau menjadi tamu di Negara sendiri, asset-aset Negara jangan biarkan dikelola asing. Maka dengan itu, kami mendesak kembali pada pasal 33, tinggalkan rezim ugal-ugalan dan menangkan pancasila, stop liberalisasi,’’ tegas Tindi.

Pendemo berorasi didepan kantor Deprov (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, GNP 33 Sulawesi Utara yang tergabung dalam aksi kali ini, yakni KPW PRD Sulut, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), PMHU, IMALEGA, IPMK, IPMKB. Bagi pendemo dalam selebaran yang dibagikan, dituliskan ‘Trisakti menjadi Trisakit, dan Nawacita bukanlah cita-cita di rezim liberalisasi ugal-ugalan. (Amas)

iklan1