Tag: presiden joko widodo

Jadikan PMI Warga Negara VVIP, Kepala BP2MI Terus Perang Melawan Sindikat

Ketua BP2MI bersama Presiden Joko Widodo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menegaskan sikapnya untuk perang total melawan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perang total tersebut akan konsisten dilakukan sampai para sindikat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar.

“Saya tidak akan berhenti dan terus memimpin peperangan melawan sindikat pengiriman ilegal PMI ini. Sampai sindikat berhenti, tobat dan kembali ke jalan yang benar,” kata Benny saat membuka kegiatan Rakornis Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/11/2020).

Benny menjelaskan, perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengandung konsekuensi. Ada kewenangan dan mandat baru secara kolabaratif dan paradigma untuk para pemangku kepentingan. Menurut Benny, pelindungan kepada PMI kini mencakup pada aspek sosial, ekonomi dan hukum. Karena Itu, PMI layak dijadikan warga negara VVIP. Selama ini seolah PMI terlihat dalam banyak kasus dan terabaikan. Bahkan persepsi publik seolah menilai PMI rentan dengan masalah dan identik dengan pekerja rendahan.

Benny Rhamdani, ketika sambutan dalam Rakornis (Foto Suluttoday.com)

“Di era saya semua itu tidak boleh terjadi lagi. PMI adalah adalah pahlawan, pejuang devisa dan pahlawan bagi keluarganya. Mereka telah memberikan kontribusi besar kepada negara dengan menghasilkan remitansi Rp 159,6 Trilyun yang hampir setara dengan sektor migas,” ujar Benny yang juga politisi Partai Hanura ini.

Benny menambahkan, sudah tentu saat ini PMI dijadikan sebagai subyek dan bukan obyek untuk PMI. Untuk mencapai semua itu, BP2MI akan terus memperkuat sinergitas dengan berbagai stake holder dan berbagai para pemangku kepentingan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran.

(*/Amas)

JOKOWI Ingatkan Intelektual Muslim Untuk Antisipasi Dampak Negatif Teknologi

Presiden Jokowi menghadiri Kongres ISNU (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kongres II Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang digelar pada 24-25 Agustus 2018 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Kongres yang mengusung tema “Pembangunan Inklusif dan Islam Nusantara Menyongsong se-Abad Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan Pancasila” ini mewadahi para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan sejumlah profesional NU dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa dewasa ini dunia terus berkembang sedemikian cepat. Terlebih dengan adanya revolusi industri keempat yang dikatakan memiliki dampak yang ribuan kali lebih besar dibanding revolusi industri pertama.

“Artinya sebentar lagi akan terjadi perubahan besar-besaran di dunia yang ini akan mengubah interaksi kita dalam hidup sehari-sehari. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul mengantisipasi ini,” ujar Presiden.

Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi para intelektual muslim untuk berani terjun ke bidang-bidang yang berkaitan dengan inovasi ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan semangat kemajuan peradaban Islam sekira 15 abad lalu yang berada dalam puncak kejayaannya.

“Tadi sudah disampaikan Pak Kiai bahwa 15 abad yang lalu peradaban Islam berada pada posisi yang paling tinggi. Kenapa tidak sekarang kita juga memperebutkan itu kembali? Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan saat ini untuk melakukan perubahan-perubahan,” tuturnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menekankan agar kita mampu mengantisipasi dampak merugikan dari perkembangan teknologi dan pengetahuan. Tak dapat dimungkiri, perkembangan-perkembangan itu selain dapat menimbulkan manfaat nyata, juga bisa mendatangkan mudarat akibat penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai contoh keterbukaan informasi media sosial ada manfaatnya tapi juga banyak merusaknya. Fitnah-fitnah lewat sana, saling mencela lewat sana, saling menjelekkan lewat sana,” ucapnya.(*/Cat)

Teror Meluas, Presiden Joko Bicara Soal Kebakaran Hutan

Presiden Jokowi (Foto Ist)

Presiden Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Terjadinya teror diberbagai daerah di Indonesia, tidak membuat Presiden Joko Widodo berputar disitu saja. Kali ini, Jokowi mengaku telah membuat kesepakatan dengan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memberikan sanksi keras pada Kepala Polda dan Panglima Daerah Militer yang lalai mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tak kembali terjadi pada tahun ini.

“Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI, reward and punishment,” kata Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Jokowi menegaskan, pemberian sanksi dan penghargaan itu berlaku sampai tingkat kepala polsek dan komandan rayon militer.

Upaya ini dilakukan untuk memberi kesadaran bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus melibatkan semua pihak, khususnya kapolsek dan danramil sebagai pihak yang mengetahui informasi kebakaran lebih awal.

Menurut Jokowi, Polri dan TNI dapat membantu mengerahkan personel saat ada permintaan atau laporan mengenai kebakaran hutan di suatu lokasi.

Sedangkan kepala daerah akan membantu dari sisi anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Tidak ada kata-kata tidak, semua harus digerakkan. Begitu api satu muncul, kejar dia. Ini yang akan membereskan. Turun ke lapangan, jangan hanya di balik meja,” ujar Jokowi.

Rakornas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri-menteri terkait.

Selain itu, hadir juga kepala daerah dan jajaran TNI serta Polri dari daerah yang terkena atau rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. (ST/Kompas.com)

Benarkan Jokowi Jinakkan ‘Harimau’ Ini ke Kabinet

Rizal Ramli (Foto Ist)

Rizal Ramli (Foto Ist)

JAKARTA – Masuknya aktivits vokal dan pengamat ekonomi yang dikenal selalu oposisi dengan pemerintah, Rizal Ramli dikomposisi Kabinet Joko Widodo (Jokowi), mendatangkan banyak tanya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Tjipta Lesmana yakin Presiden Joko Widodo tidak keberatan dengan gaya Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang hobi mengkritisi kebijakan pemerintah, dan sering disebut ‘Harimau’ ini. Menurutnya, kritik-kritik tajam itu justru jadi tujuan Jokowi merekrut Rizal ke dalam kabinet.

“Rizal Ramli masuk ke dalam kabinet untuk gebuk yang tidak beres, yang tidak berpihak ke rakyat” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi tahu persis bagaimana karakter mantan menko ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid itu. Karenanya, presiden pasti sudah menduga bahwa Rizal tidak akan segan mengkritisi kebijakan yang dinilainnya salah.

Jokowi, lanjutnya, justru merasa diuntungkan dengan kelakuan Rizal itu. Pasalnya, mantan gubernur DKI itu kini punya senjata baru untuk melawan kepentingan-kepentingan besar yang tidak sesuai dengan visi dan misinya.

“Ini Jokowi sengaja memasukkan harimau ke dalam kabinet untuk menerkam itu semua,” ucapnya.

Baca Juga: Berani Tantang JK, Rizal Ramli Hadapi Dua Kemungkinan Ini

Meski sikapnya bikin gerah banyak orang penting di pemerintahan, Tjipta yakin Rizal tidak akan bungkam. Dia pun mendukung bekas komisaris BNI itu untuk terus melontarkan kritik.

Namun Tjipta juga akui bahwa cara Rizal menyampaikan kritiknya masih perlu diperbaiki. Menurutnya, kritik tersebut sebaiknya disampaikan dalam forum internal pemerintahan saja.

“Tapi kalau kuping mereka sudah tebal semua, tidak mau dengar juga, ya terpaksa harus dilempar ke publik,” pungkasnya. (jpnn/Adi)

Asyik Presiden Jokowi Mulai Berfikir Seperti Gus Dur

Presiden Jokowi (Foto Ist)

Presiden Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Pemerintahan pasca SBY memang membawa ‘warna’ berbeda. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan ada beberapa lembaga yang dilebur dengan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi rakyat dan negara untuk alasan efisiensi. Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi ratusan lembaga yang ada.

“Iya kan sudah, yang kemarin yang sudah yang kira-kira 10 lembaga, ini kurang lebih 100-an akan dilihat satu per satu,” kata Jokowi usai meninjau Pelabuhan Pontianak, Sabtu (22/8/2015).

Menurut dia, kalau lembaga yang dievaluasi terbukti bermanfaat untuk negara dan rakyat maka akan dipertahankan. Namun sebaliknya jika tugas pokok dan fungsinya tumpang tindih dengan lembaga yang lain bisa saja dilebur menjadi satu.

“Kalau bermanfaat untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat tetap, kalau enggak ya memang harus karena di situ menyangkut biaya, anggaran, cost yang harus dikeluarkan, kita semuanya ingin efisien, efisien, efisien,” kata Jokowi seperti dikutip Antara.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan peleburan terutama dilakukan pada lembaga yang berkinerja buruk.

“Banyak itu lembaga-lembaga, ada seratus sekian. Mungkin ada yang mau dilebur, yang tidak jelas kerjanya. Sekarang sudah ada sepuluh yang dibubarkan,” kata Luhut.

Meski dilebur, Luhut menegaskan, fungsi lembaga itu tidak akan hilang karena fungsi lembaga yang dilebur bisa saja diberikan kepada lembaga lain agar tetap berjalan.

“Fungsinya tidak dibubarkan, jangan salah. Fungsinya diberikan kepada siapa. Daripada berdiri sendiri, cost-nya tinggi, jadi dicantolkan ke lembaga atau kementerian,” kata Luhut. (Merdeka.com/Adi)

iklan1