Tag: presiden

Antisipasi Kegaduhan, Senator Asal Sulut Minta Presiden Segera Buatkan PP

Senator Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mewabahnya Virus Corona memang membawa beragam dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya cemas, takut dan kepanikan, bermunculan pula soal tafsir berbeda tentang Karantina Wilayah. Tentu tujuannya adalah agar mengamankan suatu wilayah sehingga tidak meluasnya penyebaran Corona.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Djafar Alkatiri, Selasa (31/3/2020) angkat bicara. Menurut Djafar perlunya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tafsir atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika itu dilakukan, akan dengan sendirinya meredam perdebatan.

“Bisa berujung ketidakpeecayaan publik pada pemerintah. Bentuk protes dan lain-lain jika dalam kondisi seperti itu UU tentang Karantina Kesehatan itu tidak didukung Peraturan Pemerintah. Atas alasan itu, saya mengusulkan Pak Presiden Ir. Joko Widodo segera mengeluarkan PP. Kita menghindari salah tafsir, dan bias lainnya,” kata Senator Djafar.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu mengaku bahwa saat ini terjadinya pengaduan dan keluhan masyarakat yang juga disampaikan kepada dirinya, terkait pembatasan sosial dan karantina wilayah. Disampaikannya pula bahwa harga menangani penyebaran Covid-19 begitu berarti, dan sepadan dengan pemerintah menjaga kenyamanan masyarakat.

Senator Djafar kunker dengan Kapolda Sulut (Foto Suluttoday.com)

“Ini semuanya saling terkait. Jika masyarakat dalam situasi panik, karena kondisi penerapan aturan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka yang terjadi juga ketidaknyamanan bersama. Kita menginginkan penanganan Covid-19 tertib, tidak muncul resistensi atau pertanyaan-pertanyaan pesimisme dari masyarakat. Kita memerangi Covid-19 dengan mengajak masyarakat bersama, penuh kesadaraj dan edukasi,” ujar Djafar, Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar Presiden secepatnya mengeluarkan PP guna memberi solusi atas cara kerja karantina wilayah. Bagi Senator Djafar, penanganan Covid-19 dilaksanakan secara terintegrasi, tidak sekedar menunaikan kewajiban tugas saja. Melainkan sisi kemanusiaan juga penting dipertimbangkan.

(*/Bung Amas)

Jokowi Tak Tegas, Aktivis Lingkungan Minta Perlindungan Hukum

Chalid Muhammad (Foto Ist)

Chalid Muhammad (Foto Ist)

JAKARTA – Chalid Muhammad, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat HuMa, mendesak Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan tegas terkait perlindungan aktivis lingkungan hidup. Sebab, dalam Undang Undang Lingkungan Hidup terdapat aturan tentang perlindungan terhadap aktivis dari kriminalitas.

“Meski sudah ada pasal itu, tetapi kriminalisasi ini terus terjadi. Perlu ada statement dari Presiden untuk tidak kriminalisasi. Karena akan menyalahi demokrasi karena aktivis ini kan ikut memperjuangkan kehidupan manusia. Sehingga kita butuh statement dari presiden untuk perlindungan para aktivis,” jelas Chalid di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (31/5/2015).

Bukan hanya itu, dia meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) AL harus membuka identitas pelaku pembunuhan aktivis Sawit Wacht Jopi Peranginangin. Sehingga masyarakat dapat mengawasi adanya ancaman hingga pembunuhan terhadap para aktivis.

“Tidak dibenarkan jika TNI AL menutup-nutupi identitas pelaku sehingga harus di buka agar bisa terkontrol. Dan pelaku juga harus dihukum seberat-beratnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Parlindungan Purba, mengatakan meski ada kasus pembunuhan tersebut, tidak menciutkan nyali para aktivis.

“Menjadi aktivis juga bisa saja dapat ancaman tapi itu tidak menjadikan mereka takut. Karena aktivis tidak takut akan ancaman, sebab ini memang-kan berhubungan dengan kemanusiaan,” paparnya. (Mrdk/Faruk)

Jhonny G Plate: Parpol Pendukung Pemerintah Punya Pengaruh Kuat

Jhonny G Plate (Foto Ist)

Jhonny G Plate (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Jhonny G Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR menilai wajar teguran Ketua Umum PDIP Megawati dalam pidato di Kongres IV PDIP. Sebab menurutnya, teguran itu untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK.

“Mereka berhasil memilih dan menemukan Jokowi-JK. Nah sebagai konsekuensi, mereka punya kewajiban presiden dan wapres yang mereka dukung sukses menjalankan pemerintahan. Dalam konteks itu, 6 bulan pertama pemerintah Jokowi ada banyak hal yang harus dikoreksi agar tidak menyimpang terlalu jauh,” ujar Jhonny.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi Sindotrijaya FM bertajuk’ Penumpang Gelap di Tukungan’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). Dia menyebut pidato Megawati itu tidak mungkin terucap begitu saja tanpa sebab.

“Kalau dari selentingan Bu Mega di Bali itu peringatan, parpol pendukung itu punya pengaruh kuat agar presiden berhasil. Tidak mungkin pernyataan muncul tiba-tiba. Pasti ada sebab karena ada kecenderungan arah kebijakan Presiden mau dibelokkan ke arah tertentu,” sambungnya.

“Di mana-mana tulang punggung itu ada di partai. Tapi kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang mengarah dari amanat partai itu dibahas di DPR. Tapi DPR adem-adem saja. Artinya, kan setuju,” kata pria yang merupakan anggota Komisi XI tersebut.

Dia berpandangan yang terjadi selama ini cukup aneh, yaitu parpol pendukung Presiden Jokowi-Wapres JK (KIH) malah memposisikan diri seperti oposisi. Sementara, partai yang berada di luar pemerintahan (KMP) malah mendukung penuh Jokowi-JK 5 tahun.

“Ketika proses politik sudah dilalui harusnya disepakati semuanya. Tidak ada ribut-ribut lagi. Uniknya kita seluruh dunia belum ada yang kayak gini, parpol pendukung presiden kayak jadi oposisi tapi parpol yang mulanya tidak mendukung jadi pendukung,” pungkasnya.(Detik.com/Faruk)

Akbar Sebut Memilih BG, Itu Prerogatif Presiden

Akbar Tanjung (Foto Ist)

Akbar Tanjung (Foto Ist)

JAKARTABola sekarang berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri atau tidak. Padahal DPR sesuai fungsinya sudah memberikan dukungan untuk mengangkat BG sebagai Kapolri.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Golkar versi Munas Jakarta, Akbar Tandjung menyerahkan persoalan pelantikan BG kepada Jokowi. Sikap Golkar di fraksi sudah jelas terkait orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

“Sebenarnya kalau Jokowi mau melantik sudah bisa kan? Karena sudah ada dukungan DPR, di mana Golkar ada di situ. Tapi rupanya Presiden tidak segera melantik, sambil menunggu proses hukumnya,” kata Akbar Tandjung di Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2015).

Soal sikap Golkar yang mendukung BG, Akbar menilai kalau yang bersangkutan memiliki visi dan misi yang baik untuk Polri ke depan. Selama proses dialog dan fit and proper test menunjukkan yang bersangkutan masuk kualifikasi sebagai calon Kapolri.

“Soal rekening gendut, kan dia yang menyatakan kalau sudah diselesaikan di internal Polri tahun 2010. Tapi status BG yang tersangka menjadi wilayah hukum. Kita (Golkar) tidak akan mencampuri itu,” katanya.

Menurutnya, sekarang Jokowi memang harus menunggu proses hukum Budi Gunawan. Namun seandainya dilantik pun, Golkar mendorong dan mengharuskan proses hukum kepada Budi Gunawan tetap berjalan.

“Tapi itu (dilantik atau tidak) menjadi wilayah keputusan Joko Widodo. Memang dia (BG) memiliki visi yang baik, prestasinya baik untuk Polri ke depan. Sekali lagi itu haknya Presiden melantik BG atau tidak,” tegasnya.

Golkar sendiri tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dihadapi Budi Gunawan terkait rekening gendut. Sikap partainya menyerahkan ke proses hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menetapkan sebagai tersangka.

“Kalau memang ada sesuatu yang menghambat pelantikan BG oleh Presiden, bukan kapasitas kita untuk itu,” katanya.

Akbar juga membenarkan langkah Jokowi yang mengajukan calon tunggal kepada DPR, kendati beberapa nama masuk di kantongnya.

“Kenapa akhirnya memilih BG, itu prerogatif Presiden. Soal kontrak politik saya enggak tahu. Saya ikuti proses legalnya saja, saya enggak bisa melihat aspek politiknya,” pungkasnya. (Merdeka.com/Amas)

Pemerintah Mulai Garap Proyek Energi

Menteri ESDM, Sudirman Said (Foto Ist)

Menteri ESDM, Sudirman Said (Foto Ist)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan PT Pindad untuk melaksanakan proyek infrastruktur energi. Kerja sama ini terkait proyek untuk memproduksi tabung elpiji 3 kilogram dan converter kit solar ke elpiji.

“Tujuan saya adalah menjajaki kemungkinan meminta dukungan Pindad untuk mempercepat program-program pembangunan infrastruktur yang dikelola Kementerian ESDM,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, di Jakarta, Rabu 14 Januari 2015.

Ia menjelaskan, ada dua proyek yang dikaji pemerintah. Pertama, produksi dua juta unit tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Kedua, produksi alat konversi bahan bakar kapal nelayan dari solar ke gas.

Menurut Sudirman, produksi tabung elpiji merupakan implementasi program konversi minyak tanah ke gas. Distribusi elpiji akan menyasar ke daerah yang konsumsi minyak tanahnya masih tinggi. “Seperti Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Papua,” kata Sudirman.

Adapun proyek konversi solar ke elpiji, ia menambahkan, berkaitan dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami ada proyek, mempelopori converter untuk nelayan dari solar ke elpiji. Ini berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena ini program beliau,” kata Sudirman.

Proyek infrastruktur energi ini, menurut Sudirman, akan menelan anggaran negara hingga Rp1,7 triliun. Sudah ada alokasi dananya. Masing-masing proyek membutuhkan pendanaan Rp800 miliar hingga Rp900 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pindad, Silmy Karim, menyatakan bahwa penjajakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari visi Presiden Joko Widodo terhadap industri pertahanan.

“Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Pindad yang meminta perlu penyerapan pasar non peralatan pertahanan dan keamanan dan memperluas pangsa pasar,” kata Silmy.

Menurut Silmy, Pindad dari segi kapasitasnya telah mampu memproduksi 10.000 unit tabung elpiji melon per hari. Selain itu, Pindad telah menguasai teknologi untuk memproduksi converter kit bagi para nelayan tersebut.

Terkait bahan baku produksi, terutama produksi tabung elpiji melon, Pindad pun telah bekerja sama dengan PT Krakatau Steel Tbk untuk menjamin ketersediaan dan pasokan.

“Krakatau Steel menyambut baik dan itu merupakan bagian dari sinergi BUMN untuk mendukung bahan baku yang dibutuhkan Pindad untuk produksi tabung elpiji,” kata Silmy. (Vivanews/Amas)

iklan1