Tag: provinsi sulawesi utara

Utamakan Pelayanan, David Bobihoe Pindahkan Kantor ke Rumah Warga

David Bobihoe Akib (Foto ist)

David Bobihoe Akib (Foto ist)

MANADO – Kiprah David Bobihoe dalam memimpin suatu daerah dan melayani masyarakat tidak perlu diragukan lagi. David saat diwawancarai mengaku bahwa dirinya senang berkhayal. Salah satu khayalan yang dia wujudkan dalam kenyataan adalah government mobile atau pemerintahan berjalan. Sejak 2008 hingga saat ini, David rutin memboyong seluruh Kepala Dinasnya di Kabupaten Gorontalo untuk membuka kantor di kecamatan, kelurahan/ desa, atau rumah warga.

Semua peralatan kerja, peralatan tidur, hingga peralatan mandi dibawa dari Limboto, ibu kota Kabupaten Gorontalo. Masyarakat yang menjadi tuan rumah tidak boleh kerepotan gara-gara David dan jajarannya berkantor di sana. Program David itu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Limboto untuk mengurus sesuatu.

Di Gorontalo, banyak daerah terpencil. Selain jauh dari Limboto, aksesnya tidak mudah. Karena itu, David ingin mendekatkan diri dengan masyarakat di pelosok tersebut. Menurut David, government mobile dicetuskan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat lebih bisa terserap dengan baik ketika pemkab datang. ’

”Government mobile yang diterapkan di Kabupaten Gorontalo memegang prinsip tuntas anggaran, tuntas program, dan tuntas masalah,” ujar Bupati Gorontalo dua periode ini.

Bupati visioner ini begitu yakin dengan semakin sering bertemu dan mendengarkan keluhan masyarakat, jajarannya akan semakin peka. Hasil serap aspirasi melalui government mobile itu juga membantu pemkab dalam menyusun APBD.

Program lain yang juga menjadi andalan David adalah klinik pelayanan publik (KPP). David yang digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tersebut menggandeng para Kepala Dinas dan mengagendakan hari-hari khusus untuk melayani masyarakat. Modelnya seperti open house. Dengan program itu, masyarakat di persilakan mengadukan berbagai persoalan setiap pekan.

”Saya cukup membuka diri, masyarakat yang mau mengadu datang saja. Setiap pukul 14.00 sampai habis jam kerja, sepekan sekali, kami buka rumah dinas bupati Gorontalo,’’ kata David.

Di Gorontalo, David mencanangkan desa sebagai laboratorium pemerintahan. Setiap desa di tuntut untuk berinovasi. Bupati memberikan kewenangan mutlak kepada desa-desa tersebut untuk mengembangkan kreasi dalam melayani masyarakat. Dalam pelaksanaannya pula, David melakukan kontrak kerja dengan pemerintah desa terkait dengan program dan target-target yang akan dicapai. Kontrak kerjanya menyangkut bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

”Tak segan memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai di Kabupaten Gorontalo. Yang sukses kami beri apresiasi dan yang bermasalah mendapat sanksi. Kalau masalahnya berat, kami limpahkan secara hukum,” tegas David.

Menurut dia, hal itu di maksudkan agar setiap kepala desa/lurah bertanggung jawab dengan tugasnya. Dalam bidang penganggaran, David cukup berani. Bayangkan saja, dia menaikkan anggaran belanja untuk keperluan publik dalam APBD Kabupaten Gorontalo hingga 82 persen. Bahkan, pernah 87 persen. Sisanya baru digunakan untuk belanja aparatur.

Ini telah saya lakukan dan silakan bagi pemerintah daerah lain untuk mencobanya. – David Bobihoe, Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

David uga berani menghapus 16 jenis pajak daerah. Sebagai gantinya, David berupaya untuk memaksimalkan potensi kekayaan daerah Kabupaten Gorontalo. Caranya adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Banyak pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang disekolahkan.

”Kunci pemerintahan itu sebenarnya mudah. Hanya butuh ilmu, konsisten terhadap aturan, dan semangat kerja yang tinggi,” tandasnya. (Amas Mahmud)

Kepala Puskesmas Seluruh Sulawesi Utara Ikut Penyuluhan

Puskesmas Bahu Kota Manado Sulut, ilustrasi (Foto Ist)

Puskesmas Bahu Kota Manado Sulut, ilustrasi (Foto Ist)

MANADO – Sebanyak 40 Kepala Pusat Unit Kesehatan (Puskesmas) yang ada di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat penyuluhan tentang sistem rujukan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dilaksanakan di aula kantor Dinkes Sulut di jalan 17 agustus, Jumat (12/6/2015).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Liesje G Punuh, MKes melalui kabid Gizi dr. Debie Kalalo, MSC mengatakan acara penyuluhan ini dilaksanakan agar para dokter dan perawat yang berada ditingkat puskesmas dapat mengerti betul tentang sistem rujukan pasien. “Ini penyuluhan tentan sistem rujukan, agar mereka mengerti betul tentang sistemnya,” katanya.

Sambungnya juga sistem rujukan yang dimaksud disini yakni hanya untuk bagi para ibu-ibu yang sedang hamil, yang akan melahirkan, dan bagi para anak-anak bayi, yang harus mendapatkan rujukan perawatan medis ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. “Sistem rujukan disini hanya pada para ibu-ibu hamil dan yang telah melahirkan, agar bisa mendapatkan perawatan intensif,”jelasnya.

Sementara itu dia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan ini kami membagi region, sebanyak 4 region yang ada di Sulut, terbagi antara region Manado, bitung dan sekitarnya, region Minahasa raya, Bolmong raya, dan region kepulauan. “Kegiatan ini nanti akan terbagi 4 region, yang sedang mendapatkan penyuluhan sekarang ini, yakni regionj Bolmong raya dan Kepulauan,” terangnya. (Fajri Syamsudin)

Sulut Provinsi Ke Enam Paling Sejahtera Di Indonesia

Dr Bahagia R Mokoagow Msi MKes (Foto Ist)

Dr Bahagia R Mokoagow Msi MKes (Foto Ist)

MANADO – Sulawesi Utara (Sulut) menjelma sebagai provinsi paling sejahtera di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang diterbitkan Menko Kesra RI, Sulut bertengger di posisi enam nasional untuk tahun 2013. IKraR Sulut 52,9. Angka itu di atas rata-rata nasional 44,9. Sulut masih harus mengejar Bali di posisi pertama, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Banten. Namun, perkembangan IKraR Sulut patut dibanggakan. Karena 2012 lalu, Sulut menduduki peringkat 8. Sedangkan tahun 2013, Sulut naik peringkat 6.

Hal ini dikatakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sulut Dr Bahagia R Mokoagow Msi MKes saat memimpin rapat evaluasi program Biro Kesra, Rabu (22/4/15). “Indeks kesejahteraan rakyat bertujuan mengukur tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif, alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak dasar rakyat,” ujar Bahagia.

Penilaian indeks kesejahteraan rakyat ini, kata dia, meliputi aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi serta aspek demokrasi dan tata kelola. “Penghitungan IKraR menggunakan data dari hasil kerja sama antara BPS dan Kemenko Kesra tentang penyediaan dan pemanfaatan data pengukuran kesejahteraan rakyat,” bebernya.

Dari hasil perhitungan tersebut, sambung Bahagia, Sulut menduduki peringkat 6 nasional. Menjadi provinsi terbaik Indonesia Timur soal kesejahteraan rakyatnya. “Prestasi ini tidak lepas dari peran aktif seluruh stakeholders. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” katanya.

Untuk itu, ke depan, Bahagia mengharapkan seluruh pihak lebih giat lagi bekerja. “Pro aktif dan inovatif dalam menciptakan program demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Fajri Syamsudin)

Tertarik dengan Daerah Perbatasan, Komisi IV DPR RI Datangi Sulut

Gubernur SHS saat menyampaikan sambutan dihadapan anggota DPR RI (Foto Ist)

Gubernur SHS saat menyampaikan sambutan dihadapan anggota DPR RI (Foto Ist)

MANADO – Komisi IV DPR-RI yang membidangi Sektor Kelautan, Perikanan, Perkebunan dan Bulog yang berjumlah 8 orang dipimpin Ketua Komisi IV Eddy Prabowo MM MBA, Senin (23/2/2015) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang bersama Instansi terkait di VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado. Prabowo menyatakan, maksud kunjungannya untuk saling memberi masukan.

“Kami sengaja datang kesini untuk membatu berbagai infrastruktur, karena sulut merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis serta merupakan salah satu daerah kepulauan dan perbatasan,” ujar Prabowo.

Ia juga menambahkan selama beberapa hari berada di daerah ini kami juga akan menyerap berbagai aspirasi rakyat yang ada di Bitung, Tomohon, Tandano serta akan melihat Bunaken. Tim juga akan menyerap aspirasi rakyat karena sebagian besar rakyat sulut bergantung dari sektor perikanan dan kelauatan, jelas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sarundajang telah memberikankan gambaran umum terkait berbagai potensi kekayaan alam yang di miliki  Sulut, dimana luas daratan hanya 2 persen sedangkan 80 persen merupakan wilayah lautan termasuk potensi sektor pertanian seperti produksi pala dan cengkeh.

”Di wilayah Sulut masih sering terjadi pencurian ikan karena letak posisi perairan Sulut yang begitu strategis sehingga agak sulit bagi pemerintah dan pihak keamanan mengamankan wilayah perairan Sulut, terutama masalah perikanan yang ada di daerah kepulauan penyebabnya masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tiga daerah kabupaten kepulauan hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu kabupaten Sangihe sedangkan kabupaten Talaud dan Sitaro belum memilikinya. Pada hal kami sudah berupaya minta perhatian pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten ini, namun hingga sekarang belum ada jawaban pasti, bahkan pertamina meminta agar dibiayai lewat APBN,” jelas Gubernur dua periode ini.

Sebab hingga kini nelayan di kepulauan memerlukan perhatian khusus agar terproteksi dengan baik seluruh hasil tangkapan. Sulut juga menurut SHS memiliki pelabuhan alam yang begitu indah yaitu pelabuhan Bitung yang kini telah masuk RPJM nasional dan kini China  minta agar mereka yang bangun kawasna khusus ekonomi (KEK) Bitung, mengingat Indonesia khususnya Sulut belum ada kerjsama dengan negara- negara lain.

Selain itu SHS menyatatakan, pemerintah daerah juga membantu nelayan untuk menjaga terumbu karang.
Hutan di sulut juga tidak terlalu banyak, namun banyak wilayah sulut masih hijau, ada juga hutan suaka alam di Bolaang Mongondow, pemerintah terus mengawasi penebangan kayu liar (ilegal loging). (**/Amas Mahmud)

Wagub Djouhari Kansil Apresiasi Kedatangan Dubes RI untuk Hongaria

Wagub Sulut saat bersama Dubes (Foto Ist)

Wagub Sulut saat bersama Dubes RI untuk Hongkong (Foto Ist)

MANADO – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) DR Djouhari Kansil MPd menerima serta menjamu Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria Ibu Wening Esthyprobo Fatandari.

Dalam kesempatan tersebut selain mengadakan dinner atau makan malam bersama juga dilakukan dialog antara ibu duta besar dengan Wakil Gubernur yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata serta kepala dinas perindustrian dan perdagangan prov.sulut. Pertemuan ini berlangsung Jumat (13/2/2015) kemarin, di Restauran Wahaha.

“Kunjungan Dubes RI untuk Hongaria ini patut diapreasiasi oleh seluruh Pemerintahan Provinsi Sulut karena akan lebih mempererat hubungan Diplomaik kedua negara, untuk lebih meningkatkan kerja sama, terutama dibidang ekonomi, dan ini merupakan keuntungan bagi Sulut, agar dapat membuka kerja sama export barang produk Sulut ke Hongaria,” ujar Kansil.

Sementara itu menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jhon Palandung, yang menjadi maksud kedatangan ibu dubes adalah untuk penjajakan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia antara Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Hongaria. Namun demikian diharapkan kedepan juga dapat berlanjut untuk kerjasama di bidang lainnya seperti bidang pariwisata dan Ekonomi.

“Yang menjadi maksud kedatangan ibu dubes adalah untuk penjajakan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia antara Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Hongaria. Namun demikian diharapkan kedepan juga dapat berlanjut untuk kerjasama di bidang lainnya seperti bidang pariwisata dan Ekonomi,” terangnya. (**/Fajri Syamsudin).

iklan1