Tag: provinsi sulawesi utara

Tumundo: Warga Minahasa Diminta Pasang Bendera Satu Tiang

Bendera Merah Putih

Bendera Merah Putih

TONDANO – Memperingati Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946 sebagai peristiwa heroik di bumi nyiur melambai ini, semua warga di Kabupaten Minahasa dimintakan untuk memasang Bendera Merah Putih satu tiang penuh pada hari Sabtu (14/2/2015) besok di depan rumah-nya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi seusai pelaksanaan Coffee Morning Bupati Minahasa dan Pers Minahasa di Luaan siang tadi.

Dikatakan Tumundo bahwa berdasarkan edaran surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa yang menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daeerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 100/364/Sekr-Ro. Pemhumas tanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberitahuan Pemasangan Bendera Merah Putih 1 tiang dalam rangka Peringatan Peristiwa Merah Putih di Sulut, maka pada hari Sabtu (14/2/2015) besok seluruh Kantor, Sekolah dan rumah penduduk untuk memasang Bendera Merah Putih 1 tiang penuh.

”Sabtu (14/2/2015) semua masyarakat Minahasa diminta memasang bendera Merah Putih 1 tiang, hal ini dilakukan demi mengenang peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara. Pemasangan bendera juga dilakukan di kantor pemerintahan, Sekolah hingga rumah masyarakat,” ujar Tumundo.

Ditambahkan Tumundo, dalam edaran itu juga dimintakan para Camat untuk menindaklanjuti edaran ini kepada para Lurah dan Hukum Tua untuk diteruskan kepada seluruh masyarakat di Minahasa. (**/Amas Mahmud)

SH Sarundajang Ajak Warga Melonguane Dukung Pemerintah

DR. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Foto Ist)

DR. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Foto Ist)

MANADO – Dalam lawatanya ke Nusa Utara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengakhiri kunjunganya ke Bandara Melonguane, Sabtu (7/2/2015). Sebelum bertolak kembali ke Manado setelah mengikuti acara ritual adat manduru’u tonna di Kabupaten kepulauan Talaud, Gubernur Sulawesi Utara meninjau Bandara Melonguane yang direncanakan akan dilakukan perpanjangan landas pacu/ runway.

“Daerah Nusa Utara adalah wilayah terdepan di Sulut, sarana Bandar udara sangat diperlukan untuk memenuhi percepatan pembangunan di Wilayah ini, dan juga akses Ekonomi masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur juga mengatakan dan mengajak rakyat Melonguane untuk mendukung program-program Pemerintah terutama masalah tanah agar harapan yang diinginkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat atau tujuan yang lebih besar atau kepentingan umum dapat terwujud.

“Saya mengajak agar rakyat Melonguane khususnya, dan umumnya masyrakat Nusa Utara, untuk dapat mendukung program-program Pemerintah, terutama masalah tanah agar harapan yang diinginkan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat atau tujuan yang lebih besar atau kepentingan umum dapat terwujud,” terang orang no 1 di sulut ini.

Data yang dihimpun dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Melonguane, yakni sesuai surat yang dilayangkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tentang kebutuhan lahan bahwa Tahun 2014 pembebasan lahan melalui dana APBD Kab. Talaud telah membebaskan lahan 22.000 m2 atau 2,2 ha dengan total biaya Rp. 1.500.000.000,- dan tahun 2015 telah tersedia dana sebesar 3,9 milyar untuk pembebasan lahan untuk perpanjangan lahan pacu seluas 56.000 m2 atau 5,6 ha sehingga total lahan seluas 7,8 ha dapat terpenuhi.

Rencana kegiatan untuk perpanjangan landas pacu : 2014/ 2015 pembebasan lahan, 2016 pekerjaan tanah (land clearing) 7,8 ha, 2017 pekerjaan konstruksi. Untuk tahun 2015 ini juga tgerdapat kegiatan fisik overlay/ pelapisan landas pacu 1400 x 30 m2 dengan ketebalan 5 cm dan pekerjaan lanjutan pagar pengamanan bandara. (Fajri Syamsudin)

Tidak Disiplin PNS Pemprov Sulut Terus Menuai Sorotan

Ilustrasi disiplin PNS (Foto Ist)

Ilustrasi disiplin PNS (Foto Ist)

MANADO – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), terus menuai sorotan. Termasuk salah satunya mengenai disiplin, kritikan ini datang dari Aktivis Mahasiswa.

“Pegawai itu harus berprilaku baik dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan beretika dan bertatakrama,” kata Awong Anggai kepada Suluttoday.com, Rabu (21/1/15).

Menurut Aktivis Mahasiswa Fisip Jurusan Pemerintahan Universitas Samratulangi (Unsrat) ini, disiplin berpakaian sangat penting, bisa dikatakan penampilan seorang PNS itu harus meyakinkan misalkan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap beserta atributnya, begitu juga harus dibekali dengan tutur kata yang sopan jangan berkata kasar terhadap tamu, ataupun lingkungan sekitar tempat kerja. “Penguasaan bidang tugas kerjanya pun harus dikuasai. “Kriteria tersebut wajib dilakukan seorang PNS tidak boleh tidak,” ujarnya.

Menurut dia, keteladanan pimpinan juga sangat perlu kepada anak buahnya, karena satu contoh yang baik lebih diikuti dari pada seribu nasihat yang baik pula. Artinya jika seorang pimpinan sifatnya kurang jelas maka anak buahnya akan seperti itu.

“Intinya pimpinan wajib membina dan memberikan contoh yang baik kepada stafnya, agar bisa bekerja dengan baik juga,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, jika sudah masuk sebagai PNS apapun sifatnya harus berubah dan mengikuti aturan yang ada pada PNS tidak melawan. Dikarenakan PNS adalah contoh bagi masyarakat.

“Kalau ada kedapatan staf PNS yang tidak sopan harus diberi teguran dan sanksi yang bisa mendatangkan efek jerah, agar tidak di ulangi lagi di kemudian hari, karena PNS adalah pengayom masyarakat”. Terangnya.

Tampak pantauan Suluttoday.com di Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) terdapat beberapa Pegawai Negri Sipil yang keluyuran keluar kantor pada saat masih jam kerja, dan juga ada yang tidak memakai baju seragam PNS.( Fajri Syamsudin/Amas)

iklan1