Tag: psbb

Peduli Keselamatan Rakyat, Komite I DPD RI Tolak Pelaksanaan Pilkada 2020

Senator, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai karena dorongan sahwat politik yang tinggi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pemangku kepentingan pelaksanaan Pilkada  ngotot menggelar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilkada) Serentak Rabu, 9 Desember 2020. Meski Indonesia masih dalam situasi pandemi Corona Virus (Covid-19), dimana kita berstatus darurat kesehatan. Rencana tersebut mendapat penolakan dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ir. Djafar Alkatiri, M.PdI, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (2/6/2020). Menurut Senator Djafar pihaknya telah secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Bahkan, Senator vokal itu menyentil sejumlah regulasi yang memayungi dan menjadi rujukan penanganan penyeberan Covid-19 tidak maksimal menyelesaikan pandemi.

Penggalan surat pernyataan dari Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Sikap DPD RI karena merasa berkepentingan terhadap daerah. Pelaksanaan Haji ditunda, PSBB hanya 4.6 persen yang langsanakan dari 100 persen nyaris gagal. Padahal didukung 7 payung hukum. 1 UU, 2 Perppu, 2 Keppres, 1 PP dan 1 Permendes. Karena Covid meningkat di daerah PSBB. PKPU berdasarkan pengalaman pemilu kemarin hampir tiap minggu berubah dan diganti,” ujar Senator Asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Lanjut Djafar yang juga Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulut itu menyebut bahwa problem demokrasi di Indonesia saat ini yang selalu ditemui ialah makin terdegradasinya mutu Pemilu. Tak hanya itu, Pilkada dilaksanakan saat pandemi yang masih berjalan dan melahirkan banyak korban juga membutuhkan banyak anggaran, lalu kenapa Pilkada yang memakan anggaran cukup banyak mau dipaksakan untuk dilaksanakan.

Poin dalam pernyataan resmi Komite I DPD RI (Foto Suluttoday.com)

”Persoalan kita hari ini adalah soal kualitas pemilu dan Pilkada. Dan kesiapan anggaran serta situasi eskalasi epidemi. Tunda atau tidak adalah kesepakatan politik. Tugas DPD RI sudah disampaikan secara resmi dan akan dibicarakan dengan Mendagri dan KPU,” kata Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Pancasila Sebagai Spirit Perjuangan di Tengah Wabah Covid-19

Soekarno dan Frans M T Tarek (Foto Istimewa)

Oleh : Frans M T Tarek, SH, 
(Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dpc GmnI Manado)

Wabah Covid-19 telah mengguncang dunia sejak awal tahun 2020, penyebarannya memang cukup pesat, bahkan telah membuat beberapa Negara terpaksa melakukan kebijakan lock down, juga melumpuhkan ekonomi di beberapa Negara. Berbeda dengan beberapa Negara yang telah melakukan lock down, Indonesia dengan mengedepankan beberapa aspek memilih untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk memutus mata rantai covid 19.

Di tengah wabah covid 19 ini tidak menyurutkan semangat atau jiwa pancasila itu runtuh. Bung Karno merumuskan ajaran trisakti yang ada di dalam pancasila; 1. Berdaulat dalam bidang politik 2. Berdikari dalam bidang ekonomi 3.

Berkepribadian di bidang kebudayaan Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait covid 19 bisa kita lihat di dasari oleh falsafah bernegara itu sendiri yaitu Pancasila, Penerapan dalam berdaulat dalam bidang politik terlihat jelas ketika Indonesia tidak mengikuti beberapa Negara yang lock down tapi lebih kepada PSBB di beberapa daerah dan berdasarakan rekomendasi yang di setujui oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan melihat aspek berdikari di bidang ekonomi, memberikan kelonggarah bagi beberapa pelaku usaha dengan melaksanakan protokol kesehatan, memberikan keringanan di sector keuangan salah satu contoh penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan untuk pelaku UMKM dalam dunia usaha.

Dalam kepribadian dan berbudaya Indonesia paling umum kita mengenal yang namanya gotong royong, hal ini adalah budaya Indonesia yang sudah lama ada dan hidup bersama dengan manusia itu sendiri, jiwa inilah yang melatar belakangi di beberapa daerah bahkan di desa-desa melaksanakan kebijakan membuat portal penjagaan di tiap-tiap desa.

Pancasila bukan hanya sekedar dasar Negara atau 5 sila yang hanya di hafalkan di tiap-tiap upacara, tetapi lebih kepada dasar falsafah (Philosofische Grondslag) yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, bahkan menjadi spirit perjuangan di tengah pandemi covid yang sedang melanda Indonesia.

Dari spirit pancasila ini indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa indonesia mampu untuk mewujudkan trisakti pancasila : berdaulat dalam bidang politik, berdikrari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam berbudaya, di tengah penanganan pandemic covid 19.

Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Perlukah Sulut PSBB Atau Tidak, Ini Pandangan Rektor IAIN Manado

Dr. Delmus Puneri Salim (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (4/5/2020), Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Delmus Puneri Salim, menyampaikan untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Delmus, dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus (Covid-19).

“Tentu dalam rangka menghambat dan membatasi penyebaran Covid-19, maka PSBB ini menjadi penting diterapkan. Asalkan pemerintah daerah menyiapkan solusi yang tepat. Terutama pada sektor kebutuhan ekonomi masyarakat, jangan sedikitpun pemerintah mengabaikan faktor ini,” kata Delmus pada Suluttoday.com.

Akademisi yang dikenal begitu santun ini menjelaskan pulang urgensi ekonomi di tengah wabah Covid-19. Hal data juga perlu diperhatikan pemerintah, agar tidak sekedar menerapkan PSBB. Kondisi energensi dikhawatirkan jangan sampai salah diatur dengan profesional oleh pemerintah.

“Selanjutnya, soal konsekuensi ekonomi sebagai elemen penting untuk dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Jangan sampai PSBB kesannya dipaksakan, namun perlu benar-benar siap melaksanakan PSBB. Karena masyarakat disuruh stay di rumah, sementara kebutuhan ekonomi mereka diabaikan. Ini hal serius, jangan sampai masyarakat kelaparan. Kemudian, saya juga mengingatkan tentang data yang diregistrasi pemerintah supaya merata dan ada unsur keadilan dalam perspektif sosial,” ujar Delmus.

Tambahnya lagi, bahwa pemerintah daerah Sulut sebetulnya mempunyai peluang dan kemampuan mengajukan permohonan PSBB. Dengan cara menyiapkan segala keperluan dan prasyarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Delmus mengajak juga masyarakat Sulawesi Utara untuk secara sadar, sama-sama mematuhi anjuran dan imbauan pemerintah. Karena Covid-19, menurutnya sudah menjadi bencana nasional yang penanganannya harus sungguh-sungguh.

(*/Bung Amas)

Toar Palilingan Sarankan Pemprov Sulut Terapkan PSBB

Toar Palilingan SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Lahirnya ragam tanggapan soal usulan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah agar percepatan Corona Virus (Covid-19) terhambat. Meramaikan dan menambah pengetahuan di ruang publik kita di Sulut.

Pakar Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Toar Palilingan, SH.,MH menyebut pentingnya pemerintah daerah menggunakan rumusan yang tepat dalam menghambat Covid-19. Salah satu cara yang menurutnya efektif ialah dengan menerapka PSBB. Toar menyebutkan langkah akselerasi perlu diambil pemerintah daerah.

‘’Kalau strategi memutus matarantai penyebaran Covid 19 ada bagusnya terapkan PSBB, walaupun ada kriteria dari kemenkes untuk terapkan PSBB antara lain adanya percepatan penularan transmisi lokal pada masa tertentu serta kemampuan pendanaan daerah untuk mengcover kebutuhan lokal terutama pangan,’’ tutur Toar, Kamis (30/4/2020).

Tidak hanya itu, akademisi vokal itu mengatakan gembaran yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mungkin menjadi cerminan bagi pemerintah Sulut untuk menerapkan PSBB. Toar menuturkan, Sulut sangat mendesak untuk dilakukan PSBB.

‘’Gorontalo tidak perlu menunggu meluasnya penyebaran virus namun sudah mengajukan PSBB dan disetujui, saya pikir Sulut sangat mendesak untuk terapkan PSBB karena adanya kecendrungan meningkatnya angka PDP maupun yang terinveksi Covid-19,’’ tutur Toar.

Lanjut Toar menerangkan soal PSBB yang harusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat, bukan perpatokan pada situasi bahaya atau darurat disuatu daerah baru kemudian permohonan PSBB direstui pemerintah pusat. Toar mengingatkan jangan sampai pemerintah kewalahan merespon seluruhnya angka masyarakat positif Covid-19 yang melonjak tinggi.

‘’Saat ini, pembatasan sosial skala besar berdasarkan Keppres yang telah diterbitkan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang mempertimbangkan tingkat penyebaran virus yang besar di suatu daerah. Hal ini perlu untuk evaluasi kembali. Karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar. Maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang terinfeksi,’’ tutur Toar pada wartawan.

Seyogianya, pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah, perlu diterapkan, kata Toar.

“Bahaya yang sangat besar akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain. Di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan” kata Toar, dosen pengajar di Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.

Selebihnya, Toar menyebut tergantung argumentasi gubernur Sulut karena Manado maupun jalan Manado Bitung nampaknya ramai selalu setiap hari.

(*/Bung Amas)

Mahyudin Damis: Sulut Tak Perlu Terapkan PSBB

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya usulan untuk ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai dinamika yang alot. Ada yang pro, ada pula yang kontra agar PSSB tidak diterapkan. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menamui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Pengajar di Jurusan Antropologi itu secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Sulut adalah 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Saya khawatir, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4/2020).

Moda transportasi laut, darat dan udara, tambahnya lagi, sudah di setop beroperasi di Sulut. Ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 telah serius dilakukan Pemprov Sulut. Selain itu, akademisi Unsrat ini segaca tegas menolak pemberlakukan PSBB. Masyarakat menurutnya harus terus diajak untuk menerapkan protokol Covid-19 secara baik dan disiplin. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selain itu, Damis menuturkan, mestinya masyarakat Sulut berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB terlebih dahulu dan akhirnya disetujui pemerintah Pusat. Pada konteks tersebut Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo.

(*/Bung Amas)

iklan1