Tag: pt freeport

Pekerja Eks Freeport di SULUT Tuntut Menaker Dicopot

Demo para buruh di Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Puluhan karyawan eks PT Freeport di Papua asal Sulawesi Utara yang nasibnya digantung oleh perusahaan menuntut keadilan dan meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Hanif Dhakiri untuk dicopot dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan perwakilan Eks Karyawan PT Freeport saat menyampaikan sikap saat Peringatan Hari Buruh Internasional, Selasa (01/05/2018) di aula Mapalus Kantor Gubernur. Dihadapan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, alasan pencopotan Menaker karena sangat memihak pada mantan perusahaan yang telah menelantarkan mereka. Sementara itu, dalam kegiatan Hari Buruh yang mengangkat tema May Day is Fun Day dihadiri oleh ratusan buruh/ pekerja dari beberapa organisasi yang ada.

Wagub dalam sambutannya mengatakan terharu dengan curahan hati yang disampaikan lewat puisi eks PT Freeport dan sangat berharap hal tersebut tak akan terjadi di Sulawesi Utara. Lebih lanjut Wagub menyatakan bahwa buruh di Sulawesi Utara memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik, sehingga pemerintah daerah berkomitmen dalam menetapkan upah minimum nomor 3 tertinggi di Indonesia, sembari mengingatkan jika ada perusahaan yang melanggar laporkan.

Ditegaskan Wagub bahwa tidak ada lagi eksplorasi buruh, namun harus sebanding dengan etos kerja. Terangkum dalam kegiatan tersebut ada aksi donor darah, pembagian sembako dan hadiah-hadiah menarik.(Cat)

Bagaikan Kadal Beli Saham Milik Buaya, Kodok Hanya Melongo Terpingkal-Pingkal

(Akal-Akalan Pemerintah Beli Saham Rio Tinto di Freeport)

Salamuddin Daeng (Foto Ist)

Oleh : Salamuddin Daeng

Waduh, pemerintah mau beli partcipating interest Rio Tinto di Freeport? Itu sama sekali tidak berdasar. Ini jelas akal akalan kelas kadal. Rio Tinto tidak punya saham di Freeport McMoran maupun di Freeport Indonesia. Rio Tinto hanya punya participating interest yang akan berakhir 2021.

Indonesia menjalin hubungan Kontrak Karya (KK) dengan Freeport. Lalu Freeport membuat perjanjian participating interest mengenai pembagian produksi sampai dengan tahun 2021, karena ada kontribusi dana operasional dari Rio Tinto dan itu akan berakhir tahun 2021 dan tahun 2021 adalah habisnya Kontrak Karya Freeport. Lah kok Pemerintah Indonesia malah mau beli participating interest tahun 2022 ke atas? Sekali lagi ini akal akalan kadal.

Katanya participating interest bisa dikonversi jadi saham, ini hal baru, saya baru dengar. Apalagi Freeport buat perjanjian dengan Rio Tinto mengenai pembagian produksi penuh Grasberg di atas tahun 2022. Lah wong kontraknya saja belum tentu diperpanjang oleh pemerintah Indonesia, bagaimana Freeport bisa buat perjanjian semacam itu.

Belum lagi kita harus beli participating interest di atas tahun 2022 yang ilegal itu. Wah ini benar benar skandal kelas kadal. Mengeluarkan uang negara untuk beli “saham palsu” lalu keluar uang lagi untuk menanggung biaya produksi. Ditambah harganya mencapai Rp.55 triliun. Gile mahal banget. Ditambah lagi uangnya dari hasil penyertaan modal negara di BUMN tambang. Ini bicara dengan DPR-kah?

Kalau mau minta participating interest tidak perlu pake beli. Hal itu sebagai hak otomatis Indonesia karena memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Indonesia mendapatkan bagian karena Indonesia adalah pemilik kekayaan alam Grasberg senilai USD 60 miliar. Kenapa harus membeli bagian produksi?. Ini pasti ada yang mau pesta pora bagi bagi hasil olahan menipu rakyat.

Saya belum mendengar penjelasan resmi Freeport McMoran. Benarkan participating interest Rio Tinto dapat dikonversi menjadi saham setelah tahun 2022 .

Meski Freeport ini buaya saya rasa dia tidak akan berani menyampaikan hal itu. Karena dia tahu memperjanjikan sesuatu di atas masa berlaku kontraknya adalah pelanggaran serius. Yang berani bicara semacam ini pasti kelas kadal.

Saya hanya mendengar yang koar koar soal ini adalah menteri ESDM Mr. Green yang menyatakan demikian. Pertanyaannya dimana dia baca kalau participating interest-nya Rio Tinto bisa dikonversi menjadi saham di atas tahun 2022, coba pak Menteri ESDM jelaskan.

“Kalau mau beli saham Freeport, langsung aja mengacu pada Kontrak Karya (KK) . Beli aja saham punya Freeport McMoran yang ada di Freeport Indonesia. Kalau mereka Freeport tidak mau jual, maka tinggal kontraknya saja diakhiri atau jangan diperpanjang lagi, simpel. Jangan sampai Presiden dan para Menteri terkait ini membuat lelucon semacam ini”.

Lelucun, akal akalan dan tipu menipu pembelian saham Freeport tersebut bagaikan transakasi antara dua hewan predator pemangsa, antara kadal dengan buaya. Bagaikan kadal membeli saham milik buaya, sementara sang kodok yang katanya memimpin kerajaan, tapi sangat lemah dan tak mengerti keadaan, hanya bisa menonton, melongo dan terpingkal pingkal tanpa sebab. [***]

LMND Sulut Lakukan Demonstrasi Desak Freeport Akhiri Kerusakan Ekologi

Kader LMND Sulut saat melakukan unjuk rasa (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – PT Freeport Perusahan asal negara paman sam, semenjak beroperasi di tanah Papua pada tahun 1967 sampai hari ini pun tidak perna patuh dengan peraturan perundagan-undangan yang ada di republik ini, yang perlu kita ketahui bersama adalah mulai Kontrak Karya (KK) pertama sampai dengan lahirnya KK II (Kontrak Karya pembaruan) 1991 Freeport mengendalikan penuh Pemerintah Indonesia bahkan PT. Freeport pernah dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun.

Sedangkan yang kita ketahui bersama Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagai panglima tetapi pada kenyataannya jauh dipanggang dari api. Ini adalah bagian history yang ditinggallkan dari Rezim otoriter kepada bangsa ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atau balas budi kepada negara imperialis yang bersinergi dalam membangun kekuatan politiknya dan turut berperan aktif untuk mengulingkan Rezim sebelum yang mengendepankan kepentingan nasional dan anti terhadap negara-negara Imperialis yang hanya ingin menggerogoti bumi Indonesia.

​​​​​​​​Setelah berlakunya UU No 04 tahun 2009 dalam perjalannya KK beralih fungsi menjadi IUP atau IUPK dan mulai berlaku pada tanggal 12 januari 2009 sebagai mekanisme pertambangan. Alhasil semenjak UU ini berlaku tidak ada lagi yang namanya kegiatan pertambangan berstatus KK.

Dalam pasal 107 UU No. 4 tahun 2009 yang mempertegas soal pembangunan smelter maka menjadi keharusan serta kewajiban perusahan untuk membangun smelter dengan memperhatikan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna tunduk pada UU tersebut.

Kemudian pada pertengahan janari lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa poin penting dalam PP tersebut adalah terkait kewajiban disvetasi saham 51%, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) didalam negeri. Dan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). ​​​​​​

Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya divestasi saham dan pembangunan smelter tersebut dipastikan akan berdampak secara prekonomian tentu saja hal ini sangat di mungkinkan terutama bagi penerimaan negara bahkan dengan saham mayoritas pun Pemerintah Indonesia berharap mendapatkan kendali dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna patuh dengan regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia bahkan pihak Pemerintah telah membuka ruang untuk bernegosiasi malah yang terjadi adalah proses negosiasi tidak berjalan maksimal karna sampai hari ini masih tarik ulur antara pihak pemerintah dengan PT. Freeport.

Para demonstran saat berada di titik kumpul Patung Wolker Mongisidi (Foto Suluttoday.com)

Freport dengan manuver politiknya harus dilawan dengan persatuan gerakan rakyat. Sudah cukup negara ini dijarah dan dijajah. Negara tidak bole lagi tunduk terhadap freeport, saatnya mengganyang freeport sebagai simbol neokolonialisme.

Dengan adanya pro dan kontra antara Pemerintah dan PT. Freeport maka kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi mendorong Pemerintah Jokowi-Jk untuk:

1. Jika Freeport menolak divestasi saham 51% yang cukup kompromis maka seruan kita adalah nasionalisasi atau angkat kaki dari Indonesia.

2. Pemerintah harus tegas dan mengakhiri struktur ekonomi Kolonial Freeport serta mendorong pembangunan smelter untuk pengolahan serta logam agar tidak ada lagi ekspor konsetrat terus menerus yang merugikan bangsa ini.

3. Mendesak Freeport mengakhiri kerusakan ekologi dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan Freeport yang mencemari tiga sungai besar yakni : Agebagaimana dihawagon, ottoman, Ajkwa

4. Hentikan perlakuan khusus terhadap Freeport dalam pemberian keringanan pajak
5. Prinsip pengelolaan kekayaan tambang Freeport harus mengabdi pada demokrasi ekonomi, sbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 33 UUD 1945. Disitu negara mengelola secara mandiri kekayaan alamnya dengan melibatkan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan usaha bersama rakyat semacam koperasi

6. Mendesak kementrian keuangan, BUMN ESDM agar lebih berpihak pada kepentingan nasional bukan kepada Freeport.

7. Mendesakk Jokowi-Jk agar menjalankan TRISAKTI dan Nawacita secara konsekuen. (*/TimST)

Yusril Ihza Mahendra Akui Pemerintah Lemah Soal Freeport

Kondisi lahan PT Freeport (Foto Ist)

Kondisi lahan PT Freeport (Foto Ist)

JAKARTA – Pemerintah kita ‘makin’ lemah, kali ini pemerintah melonggarkan prosedur perpanjangan izin pertambangan. Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengajuan perpanjangan izin kontrak akan diperpanjang dari semula dua tahun sebelum kontrak habis, menjadi 10 tahun.

Pengamat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam proses perpanjangan kontrak pertambangan. Selama ini posisi Indonesia selalu ‘kalah’ dalam perpanjangan kontrak tambang, termasuk soal kontrak PT Freeport Indonesia.

“Biasanya posisi kita itu sangat lemah,” ujar Yusril usai diskusi bertajuk ‘Refleksi Perjalanan Politik Kaum Muslimin di Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (9/1).

Terkait kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang sebelumnya menghebohkan karena diwarnai lobi politik mantan Ketua DPR Setya Novanto, Yusril yakin pemerintah akan mengambil keputusan terbaik. Sebab, kepastian kontrak Freeport murni kewenangan pemerintah.

“Terserah pada kebijakan pemerintah yang paling baik. Hak freeport itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita,” ujar Yusril, Sabtu (9/1). (Mrdk/ST)

Lukas Enembe Mulai Teriak Soal Freeport Kepada Jokowi

Lukas Enembe (Foto Ist)

Lukas Enembe (Foto Ist)

JAKARTA – Adanya polemik mengharuskan Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara, menurut Enembe pemerintah segera memberi kepastian atas bisnis PT Freeport Indonesia (Freeport) di Papua demi kepentingan nasional.

“Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat (25/12/2015) malam.

Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri open house perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.

Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, tetapi juga terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

Ia mengatakan, kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, pemda berharap mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.

“Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya,” katanya.

Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. “Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik,” katanya.

Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.

Lukas menyebutakan, dirinya akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.

Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.

“Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini,” katanya.

Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.

“Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan,” kata Maroef.

Sebelum menghadiri open house perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri open house yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah. (Kompas.com/Isnain)

iklan1