Tag: PT JRBM

Komisi VII DPR RI: Kementerian ESDM dan JRBM Tidak Bisa Disalahkan

Bara Hasibuan ketika menyampaikan sambutan dalam pertemuan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Insiden naas di Bolaang Mangondouw Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dimana di lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Bakan yang terjadi Februari itu akhirnya menemukan jawaban.

Menurut Komisi VII DPR RI usai kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Site Bakan yang dikelola PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, tidak ada keterkaitan musibah dengan aktivitas tambang PT JRBM.

”Iya Kementerian ESDM dan JRBM tidak bisa disalahkan terkait kejadian ini karena sejak awal sudah dilakukan upaya pencegahan dan melaporkan ke pihak berwajib. Setiap kali ada penertiban setelahnya kembali ada aktivitas,” ujar Bara T Hasibuan selaku Ketua tim.

Lanjut disampaikan Bara bahwa pentingnya dicarikan solusi yang terbaik agar insiden tersebut mendapat jalan keluar. Supaya dampak negatif PETI tidak terjadi lagi.

”Kami mengapresiasi JRBM yang turut terlibat evakuasi PETI bersama tim rescue. Termasuk bantu alat berat,” ucap Hasibuan.

Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Sri Raharjo di site Bakan JRBM mengatakan telah melakukan investigasi pasca kejadian ini.

”Rekomendasi dari Basarnas disimpulkan bahwa proses evakuasi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena membahayakan relawan,” katanya.

Sri Raharjo juga menyampaikan bahwa JRBM sudah termasuk perusahaan yang taat terhadap aturan kegiatan operasi pertambangan.

Anggota DPR RI saat turun ke lapangan (FOTO Ist)

”Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, JRBM selalu mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan yang berlaku dan diatur oleh pemerintah. Kegiatan operasi JRBM dilakukan dalam wilayah kerja sesuai Studi Kelayakan, AMDAL dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM,” tutur Direktur JRBM Edi Permadi.

Edi menambahkan lokasi tambang illegal Busa, berada di Wilayah konsesi JRBM sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL). ”Kami sejak tahun 2006 sampai awal tahun 2019 telah melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin ini. Polisi sudah tutup, namun tetap saja ada aktivitas sampai kejadian longsor di 26 Februari 2019,” ucap Edi.

Untuk diketahui, JRBM secara proaktif bersama tim Basarnas bekerja giat melakukan evakuasi korban. Ada 20 orang tim rescue yang adalah karyawan JRBM yang terlibat. Edi juga menjelaskan perusahaan saat ini membantu dan memfasilitasi keluarga korban yang akan ziarah ke lokasi longsor. (*/Redaksi))

Tragedi Longsor di Bakan Bolmong Makan Korban, Pemprov Sulut Didesak Tindaki PETI

Evakuasi korban di Bakan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com Ironis, insiden yang tidak diharapkan kini terjadi di Kabupaten Bolaang Mangondouw (Bolmong), Selasa (26/2/2019). Dimana Bencana tanah longsor terjadi di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tepatnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, Bolmong memakan korban yakni tertimbunnya para penambang. Akibatnya, terajdi korban jiwa yang melibatkan 8 penambang.

Sebagai perusahaan tambang ilegal di Bolmong, PT JRBM terlibat mempertanggung jawab hal ini. Lahan yang ditambang secara ilegal adalah areal penggunaan lahan (APL). Menurut Direktur PT J Resources Asia Pasifik Tbk,  PSAB Edi Permadi, area longsor tidak masuk site operasi JRBM.

”Iya, wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penambangan tanpa izin berada di wilayah konsesi PT JRBM. Namun lokasi longsor di luar di site operasi JRBM dan tanahnya masih milik perorangan,” tegas Edi, Kamis (28/2/2019).

Dirinya mengaku terpukul dengan korban longsor di lokasi PETI yang jauh dari area operasi. Bencana yang menimpa delapan warga sangat menyentuh mereka.

”Kami manajemen dan segenap PSAB menyampaikan turut berduka cita atas korban longsor di lokasi penambangan tanpa izin di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow,” ucap Edi yang juga menambahkan bahwa proses evakuasi ikut melibatkan tim Rescue dari PT JRBM anak usaha dari PSAB.

Dengan sepak terjang oknum pengusaha tambang. Diduga para oknum pengusaha PETI yang menjadi pemicu warga datang menambang area yang masuk di wilayah konsesi perusahaan. Sejak tahun 2016-2018, JRBM melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Malah awal awal tahun 2019 sudah dilaporkan.

”Sudah beberapa kali penertiban penambangan tanpa izin, namun penambang tanpa izin kembali melakukan aktivitas penambangan pasca operasi penertiban tersebut,” tuturnya.

Tambah Edi, para penambang PETI menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. Limbah hasil penggunaan bahan kimia berbahaya tidak dikelola secara baik, sehingga mencemari lingkungan. Selain bahaya limbah, ancaman longsor setiap saat bisa terjadi.

”Kronologisnya, insiden terjadi pada hari Selasa malam bukan yang pertama, pada tanggal 4 Juni 2018 juga terjadi longsor dan 5 orang penambang tanpa izin meninggal dunia,” kata Edi.

Agar tidak terjadi dampak negatif, Edi meminta pemerintah supaya mengambil sikap tegas untuk menertibkan penambang tanpa izin tersebut. Pada Agustus 2018 silam, Polisi resmi menyatakan bahwa kawasan penambangan tanpa izin di Bakan  telah ditutup, tetapi ternyata masih ada aktivitas penambangan bahkan dalam jumlah besar.

”Pemerintah harus tegas untuk menertiban penambangan tanpa izin karena dampak terhadap keselamatan dan lingkungan sangat besar,” ujar Edi.

Situasi setelah insiden di Bakan (FOTO Ist)

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw telah memutuskan untuk menindaki secara tegas operasi PETI Bakan. Sumber malapetaka situ akan ditertibkan. Karena menyangkut juga hajat hidup orang. Saat ini juga, Pemprov telah melakukan evaluasi untuk tindakan tegas yang bakal diambil dalam waktu dekat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini sedang menyiapkan solusi untuk itu. Iya, terhadap penertiban PETI Bakan tentunya. Hal ini harus dilakukan sesuai regulasi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pasti ada tindakan tegas untuk PETI Bakan. Bukan hanya PETI Bakan, tapi bagi PETI yang lain,” tutur Wagub Steven saat dihubungi wartawan via WhatsApp, Kamis (28/2/2019).

Ditempat terpisah, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Pemprov Sulut Franky Manumpil mengatakan, PETI Bakan bakal ditutup. Menurutnya, sesuai regulasi tambang yang tidak memiliki izin harus ditutup. Selain itu, upaya yang akan dilakukan Pemprov Sulut untuk PETI Bakan dan PETI yang lain diwilayah Nyiur Melambai akan dilakukan.

“Memang kalau kita menyesuaikan pada aturan, tambang ilegal harus ditutup. Ini yang akan kita lakukan untuk PETI Bakan. Sekarang ini kita sudah siapkan Satuan tugas (Satgas) untuk menindaki PETI Bakan. Dalam waktu dekat, inspektur tambang sudah akan lebih dulu turun untuk melakukan investigasi,” ucap Manumpil tegas.

Ia juga menegaskan, bila telah didapati hasil, maka Satgas akan ke lokasi untuk melakukan tindak lanjut. Dikatakannya lagi, pihaknya telah menyiapkan sanksi tegas untuk aktivitas PETI tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan polisi sudah berulang kali merazia dan menutup. (*/Redaksi)

iklan1