Tag: PTUN

TAMAT Upaya Daryatmo Ditolak PTUN, OSO Sah Ketum Hanura

Ketum OSO, Sekjend Herry L Siregar bersama Presiden Jokowi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding dan Daryatmo. Hasilnya, kepengurusan Sudding tidak diakui dalam Kementerian Hukum dan HAM, itu sebabnya Oesman Sapta alias OSO sah sebagai Ketua Umum (Ketum) Hanura.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono, Kamis (17/5/2018), saat diwawancarai di kantor DPP Hanura, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusa mengatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menangani laporan Daryatmo cs tegas menolak permohonan.

“Iya, tadi pagi keluar putusan penetapan dari PTUN berkenaan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Hanura, ternyata permohonan itu pada pagi tadi ditolak oleh majelis hakim di PTUN. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan mereka tidak diakui,” kata Iwantono.

Lanjut disampaikan Sutrisno, dengan ditolaknya gugatan Kubu Sudding, maka kepengurusan Partai Hanura yang sah ada di Ketum Oesman Sapta Odang. Ia juga mengatakan hal ini menegaskan SK kepengurusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM belum dicabut secara hukum.

“SK Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan ketua umumnya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan sekjennya Herry Lontung Siregar sah dan belum dicabut secara hukum,” ujar Sutrisno.

Disampaikannya lagi, pertimbangan majelis menolak gugatan karena adanya proses gugatan dalam tempat lain. Hal inilah yang menurutnya menjadi pertimbangan dan memberikan pengumuman keputusan yang final dengan menolak gugatan.

“Sepanjang yang saya tahu dan saya baca dari hukum acara, ketika sebuah perkara itu sedang dalam proses gugatan dalam tempat lain, maka memang penetapan itu tidak bisa diberikan. Nah kemungkinan besar dengan pertimbangan majelis seperti itu. Sehingga kemudian permohonan pihak mereka ditolak pada hari ini dan sifat pada pengumuman ini adalah final,” tegas Sutrisno.

Keputusan tersebut menurutnya perlu disampaikan kepada kader-kader Hanura agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam hal kepengurusan. Sutrisno juga meminta para kaderanya untuk terus bekerja secara progresif dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu.

“Kita perlu menyampaikan ini, supaya masyarakat mengetahui, supaya kader-kader kita yang bekerja di lapangan ini jangan terpengaruh oleh berbagai macam pemberitaan yang simpang siur. Oleh karena itu kita minta pada kader untuk tetap bekerja seperti biasa, dan tetap progresif di dalam mempersiapkan diri untuk Pemilu 2019. Karena itu putusan hari ini semakin meneguhkan kita agar semua pihak tetap lurus bekerja sesuai dengan program yang sudah disepakati dan diputuskan dalam rakernas, kita yakin dengan ini kita semakin kokoh semakin maju kedepan dan kita bisa memenangkan Pemilu 2019,” tutur Sutrisno.

Untuk diketahui, OSO menunjuk Herry L Siregar menggantikan Sudding sebagai Sekjen Hanura. Meski disebut sudah islah, OSO tidak mengembalikan posisi Sudding cs di partai. Sehingga kubu ‘Ambhara’ mengajukan gugatan ke PTUN. Terdapat Putusan sela PTUN tertanggal 19 Maret 2018 mewajibkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

Berbagai pertibangan yang logis, Majelis PTUN memberikan keputusan final dengan menolak perkara permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018. Hal ini berarti SK Kepengurusan yang dikeluarkan Menkum HAM dengan Ketua Umum OSO sebagai kepengurusan yang sah. (*/Redaksi)

Balon Gubernur DKI Jakarta Jadi Saksi di Sidang PTUN Manado

Yusril Ihza Mahendra saat menjadi saksi ahli (Foto Suluttoday.com)

Yusril Ihza Mahendra saat menjadi saksi ahli (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Sidang terkait gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Syarif Darea selaku unsur masyarakat yang pada akhirnya mendapat kuasa dari dua bekas pasangan calon Wali Kota Manado yakni Harley Mangindaan dan Hanny Joost Pajouw, Selasa (2/8/2016) dimulai.

Pada sidang yang kesekian kalinya ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado penggugat menghadirkan Prof. Yusril Ihza Mahendra, SH,M.Sc selaku saksi ahli. Yusril menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum pihak tergugat intervensi dan penggugat.

Yusril yang dikenal selain sebagai praktisi hukum, akademisi dan kini namanya sedang mencuat sebagai bakal calon (Balon) Gubernur DKI Jakarta saat hadir dalam sidang penyampaian keterangan saksi ahli tersebut menyedot perhatian tersendiri.

Berdasarkan informasi, Yusril dihadirkan oleh penggugat atau kuasa penggugat yakni Syarif Darea yang bermaksud membatalkan SK pelantikan Wali Kota Manado Dr GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan, SE.

Melalui pemaparannya, Yusril menyampaikan bahwa menyampaikan bahwa pengadilan yang berkewenangan menentukan sah dan tidaknya Pilkada serentah yang dilaksanakan 2015 di Kota Manado. Berdasarkan gugatan Darea, Pilkada yang diselenggarakan di Manado cacat hukum.

”Apapun itu, saya selaku saksi ahli hanya bisa menyampaikan secara akademis, saya menegaskan kalau Pilkada itu harus dijalankan sesuai perintah Undang-Undang, yang berkompeten atau memiliki wewenang mengatakan sah atau tidaknya Pilkada Manado adalah pengadilan,” ujar Yusril.

Untuk diketahui, sidang dipimpin Ceckly Kereh, SH, dihadiri penggugat dan kuasa hukum tergugat yakni KPU Kota Manado, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta kuasa hukum pihak tergugat intervensi. Yusril tak lupa memaparkan bahwa keputusan hasil Pilkada Manado bersifat final dan mengikat. (Amas)

Surat KASN Kuatkan Penggugat, Laporan Terhadap Pejabat Wali Kota Manado Berproses

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

MANADO – Terkait gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado dalam hal rolling jabatan yang dilakukan Ir Royke O Roring belum lama ini di pemerintahan Kota Manado, hingga Selasa (7/6/2016), telah memasuki tahapan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ceckly J. Kereh, SH selaku Humas PTUN Manado saat ditemui diruang kerjanya.

Menurut Ceckly yang juga hakim PTUN itu posisi gugatan tersebut memiliki dua dampak setelah dikeluarkannya rekomendasi Komisi ASN yang menyangkut dengan pembatalan rolling jabatan yang kemudian telah ditindaklanjuti Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut, Senin (6/6/2016) kemarin.

”Tahapan gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado masih sementara berjalan, kini masuk pada tahap pemeriksaan persiapan. Kalau benar sudah ada rekomendasi KASN, berarti pilihannya dua, diantaranya yang pertama penggugat bisa saja menarik tuntutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan karena apa yang menjadi materi tuntutan telah dikembalikan atau terlah direalisasikan KASN. Kemudian, yang kedua, bisa juga dilanjutkan semua tergantung penggugat, kami akan menjalankan aturan main,” ujar Ceckly.

Ditempat terpisah, Max Bawotong, SH kuasa hukum penggugat menyampaika bahwa pihaknya akan terus mendorong agar proses pembacaan keputusan dilakukan PTUN. Karena baginya, langkah hukum yang diambul tersebut harus terus dilanjutkan agar ada proses pembelajaran bagi birokrat senior lainnya saat menjadi Pejabat Wali Kota.

”Pasti akan akan terus mendorong proses ini, kalau pihak yang tergugat tidak kooperatif terserah itu urusan tergugat. Kami makin dikuatkan dengan hasil rekomendasi atau surat KASN, saya berhadap prosesnya lebih cepat agar ada efek jerah dan pembelajaran bagi para birokrat senior di daerah ini, sehingga kemudian saat menjadi Pejabat Wali Kota atau Pejabat Bupati tidak semena-mena menabrak aturan,” ucap Max saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (7/6/2016). (Amas)

Masyarakat Jaring Koruptor Sulut Resmi Laporkan Roy Roring

Max Bawotong (Foto Ist)

Max Bawotong (Foto Ist)

MANADO – Rolling yang dilakukan Ir Roy O Roring semasa menjadi Pejabat Wali Kota Manado dinilai tidak memiliki dasar hukum, hal itu melahirkan polemik sehingga berujung pada laporan yang telah dilayangkan Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS). Seperti yang disampaikan Max Bawotong, SH, selaku Sekretaris MJKS, Selasa (24/5/2016) pihaknya telah menggugat Roring.

Saat ditemui Max menyampaikan hasil laporan yang dilayangkan MJKS ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Max menyebutkan bahwa rolling yang dilakukan Roy Roring perlu dipertanyakan apa dasar hukumnya. Dirinya menilai Roring ‘lecehkan’ Mendagri, bahkan mendahului surat Mendagri terkait rolling pejabat diabaikan Roring.

”Beliau Pak Roy Roring saat itu berkapasitas sebagai Pejabat Wali Kota Manado, tapi dalam melakukan beberapa kali rolling kami nilai tidak berkekuatan hukum. Artinya, dalam kajian yang kami lakukan setelah membaca surat dari Menteri Dalam Negeri tentang larangan bagi Pejabat Wali Kota melakukan rolling, serta balasan surat yang pernah dikirim Roring saat itu, sebelum surat Mendagri tiba di Manado, rolling pejabat sudah dilakukan. Aturannya, pemerintah Kota Manado saat itu harus menunggu payung hukum atau petunjuk dari Mendagri. Dan ini cacat hukum, maka dengan itu kami telah resmi melaporkan Pak Roy Roring di PTUN dengan perkara Nomor 47 tertanggal 24 mei 2016,” ujar Max tegas. (Amas)

Berhati-Hatilah Paslon yang Mengajukan PHP ke Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi dunia politik (Foto Ist)

Ilustrasi dunia politik (Foto Ist)

JAKARTA – Seolah tidak seruh bilang suatu kompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya berlangsung ‘damai’. Lihat salah satu contohnya, Pasangan calon peserta Pilkada yang permohonan perselisihan hasil pilkada-nya (PHP) tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena batas selisih suaranya di atas dua persen seperti yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, diusulkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw mengatakan, gugatan yang akan dilayangkan ke PTUN itu nantinya bukan berupa gugatan PHP, melainkan gugatan pelanggaran dalam proses Pilkada.

“Makanya saya mengusulkan gugatannya di PTUN. Kita kan sudah lihat PTUN itu bisa juga membatalkan hasil dengan putusannya. Kalau memang pelangggaran begitu masif,” kata Jerry, di Matraman, Jakarta Timur, Sabtu 26 Desember 2015.

Menurut Jerry, berkaca pada kasus sebelumnya meskipun Pilkada selesai, sudah ada penetapan, bukan berarti kasus-kasus yang terjadi tersebut ditutup.

“Di dalam Undang-Undang tidak ada yang mengatakan demikian bahwa kasus-kasus itu ditutup. Pelanggaran itu tetap pelanggaran yang bisa dibuka,” tegas dia.

Sementara itu, terkait desakan kepada MK untuk mengabaikan Undang-Undang Pilkada sebagaimana kasus Pilkada Jawa Timur pada 2008 silam. Jerry mengungkapkan bahwa hal itu tidak akan mungkin dilakukan oleh MK. Alasannya, kasus saat ini berbeda dengan kasus Pilkada sebelumnya yang pernah terjadi tersebut.

“Saya kira tidak mungkin, karena lain dengan yang dulu. Kalau dulu kan tidak secara tegas menyebut bahwa MK bisa menghitung atau menjadi Mahkamah Kalkulator. Maksudnya memang begitu tapi kan MK bisa memberi makna lain terhadap pasal itu. Kalau ini sudah ditutup, hasil penetapan dari KPU kan sudah ada, jadi dari hasil itu sudah bisa diketahui hasilnya,” ungkap Jerry.

Selain itu menurut Jerry, pasal tersebut sebelum peradilan juga sudah menutup peluang untuk bisa dilakukan tawar menawar. Pasal itu, kata dia, sudah mengunci pasangan calon mana yang bisa mengajukan sengketa ke MK atau tidak dengan batasan presentase maksimal dua persen itu.

“Jadi semua pekara yang akan masuk harus sesuai dengan ketentuan presentase 0,5 persen sampai dengan dua persen sesuai dengan jumlah pemilih,” terang Jerry. (Viva.co.id/Adi)

iklan1