Tag: puan maharani

57 Pasangan Sulut Nikah Massal di Harganas XXV

Peserta kawin massal (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Sebanyak 57 pasangan, dinikahkan oleh pemerintah dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV yang dilangsungkan di Kota Manado Sulawesi Utara Sabtu (07/07/2018) pagi.

Kegiatan nikah massal turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani yang didampingi Ketua TP PKK Sulawesi Utara, Rita Dondokambey Tamuntuan.

Uniknya peserta kawin massal yang didampingi oleh orangtua mengenakan busana tradisional.(Cat)

Poros Koalisi, Polarisasi Politik dan Keistimewaan Demokrasi

Pentingnya politik (FOTO Ist)

BERAGAM perilaku aneh terlihat diruang politik memang, apalagi tensi politik jelang Pemilu 2019 yang relatif panas. Dalam konteks politik Nasional poros politik dan petanya mulai terlihat, meski buram serta masih sulit untuk dijadikan rujukan tetap. Sebab alur politik itu dinamis.

Itu sebabnya praktek politik punya power yang mumpuni, lihat saja penegakan hukum nyaris disandra dan bahkan mampu didikte elit politik. Prodak hukum dirumuskan dan didesain para politisi di parlemen. Begitu superiornya politik, padahal hukum itu panglima. Namun, prakteknya berbeda, hukum sebatas menjadi subordinat dari politik karena dikendalikan kekuasaan dan para politisi.

Bisa kita bedah dari kasus-kasus yang mendera para politisi, masyarakat kecil, aktivis pro demokrasi, aktivis lingkungan yang jauh dari akses kekuasaan. Penerapan hukum juga masih banyak yang menyisahkan masalah, tambal sulam dan tebang pilih masih saja kita temukan. Para koruptor dan masyarakat awam berbeda pemberlakuannya dimata hukum, itulah Indonesia.

Belum lagi kelompok penekan seperti LSM atau Ormas yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Tentu mereka menjadi spesial, bagi kelompok masyarakat yang doyan mengkritik pemerintah pasti dianggap oposan dan anti pemerintah, dianggap lawan politik, sehingga mudah diberi label buruk.

Sepeti ICW yang begitu hebat sebelumnya, kini rupanya menjadi jinak. Bisa dilihat, saat Nazarudin berkicau di KPK soal dugaan keterlibatan Fahri Hamzah di kasus e-KTP, ICW begitu beringas menghantam Fahri.

Berbeda dengan itu, ICW malah menjadi impoten ketika merespon pengakuan Setnov yang menyebut keterlibatan Puan Maharani dipusaran kasus e-KTP. ICW bungkam dan terkesan inkonsisten dalam pemberantasan korupsi.

Begitukah Indonesia di era Jokowi?. Hanya rakyat yang dapat merasakan kondisi bangsa saat ini, baik dari aspek ekonomi, stabilitas keamanan, kebebasan beragama, dan seterusnya. Rakyat yang notabenenya sebagai ‘penerima’ kebijakan pemerintah tentu merasakan langsung efek dari kebijakan pemerintah saat ini.

Rakyat yang merupakan pelaksana aturan (yudikatif) terlibat langsung dalam urusan kepentingan publik. Dari konstruksi sosial yang ada, para politisi harus bergerak cepat menyebar, berbaur bersama rakyat. Bukan malah sibuk dengan poros koalisi jelang Pemilu 2019. Karena untuk menggapai harapan publik, para politisi layaknya menjadi pelayan rakyat.

Kini poros koalisi mulai melahirkan bermacam-macam isu. Irisan politik pun tak dapat dibendung, baik partai politik yang baru muncul maupun yang telah lama mengikuti kontestasi Pemilu, tidak mau kehilangan momentum. Lantas, apa yang telah mereka perbuat untuk rakyat?.

Disaat rakyat menghendaki harga BBM diturunkan atau subsidi BBM tetap diberikan, saat Sembako melambung tinggi, harga daging mahal, siapa yang membela rakyat?. Tapi, giliran Pemilu semua mengklaim paling berhak bicara atas nama rakyat. Para politisi memang tak perlu diajarkan soal cara melakukan pembenaran atas sikapnya, mereka lebih lihai.

Dilain pihak, kini ramai juga hastag dan komentar-komentar di Medsos tentang GANTI PRESIDEN 2019, iya makin menarik demokrasi kita. Meski begitu, rakyatlah penentu dan pemilik otoritas dalam urusan memilih pemimpin di Indonesia.

Silahkan berkoalisi, mencari sekutu politik, dan posisikan kepentingan rakyat diatas segalanya. Berhetilah berkoalisi dengan para ‘drakula’ kelompok pengusaha asing yang berkompromi untuk menguasai aset di Indonesia.¬†Berkoalisilah dengan rakyat, tunjukkan keberanian bahwa kedepan pemimpin Indonesia itu mau menolak takluk kepada investor asing yang berdampak membelakangi kepentingan rakyat.

Poros koalisi dalam politik adalah bagian dari sikap berbeda partai politik dalam kontestasi politik. Dalam perspektif demokrasi memang diperlukan poros atau blok politik dengan tren bahasa populer dikenal dengan koalisi atau oposisi.

Dilain pihak, poros koalisi merupakan keistimewaan demokrasi. Lahirnya blok politik diperlukan demi adanya kekuatan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, yang perlu dikoreksi ialah cara-cara politik yang diskriminatif dan kotor yang merugikan tatanan kepentingan masyarakat.

Idealnya bukan poros koalisi bukanlah larangan dalam berdemokrasi, bukan pula jalan menuju polarisasi politik. Melainkan bagian dari keistimewaan demokrasi, itu sebabnya postur poros demokrasi harus benar-benar berpihak dan memabawa komitmen untuk membela kepentingan rakyat, tidak pada segelintir orang. Kini, fakta yang ada poros koalisi lebih bertendensi pada kepentingan mengutamakan kelompok tertentu serta mencederai kepentingan publik.[***]

 

 

Redaksi Suluttoday.com

Wali Kota VICKY LUMENTUT Terima Penghargaan dari Menko Puan Maharani

Menteri Puan Maharani saat berbincang dengan Wali Kota Manado setelah menyerahkan Penghargaan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rabu (20/12/2017), Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut menerima penghargaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) yang diberikan kepada pemerintah Kota Manado. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Timur DR H Sukarwo pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Jawa Timur.

“Lahirnya HKSN ini tidak terlepas dari semangat gotong royong untuk membantu sesama anak bangsa yang membutuhkan bantuan. Selain itu, untuk menjaga kebersamaan dan rela berkorban bagi perjuangan negeri ini,” ujar Menko Puan dalam sambutannya.

Sementara itu, Wali Kota Manado yang akrab disapa GSVL ini mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian kepada Pemerintah Kota Manado khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dibidang sosial, terutama bantuan ketika Kota Manado mengalami bencana alam.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang terus memperhatikan kepentingan Kota Manado baik bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun bantuan disaat Kota Manado mengalami beberapa kali bencana seperti banjir dan tanah longsor,” tutur Vicky Lumentut.

Kemudian, terkait penyerahan penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan Menko PMK Puan Maharani, Wali Kota GSVL menegaskan penghargaan tersebut merupakan wujud kebersamaan aparat pemerintah dan didukung masyarakat Kota Manado dalam kerja sosial selama ini.

“Penghargaan yang diserahkan Menko PMK yang saya terima hari ini di Surabaya, merupakan karya dan kerja keras kita bersama, bukan hanya kerja Wali kota atau Wakil Walikota ataupun aparatur pemerintah Kota Manado, tetapi dukungan penuh masyarakat Kota Manado. Terima kasih untuk semuanya, penghargaan ini didedikasikan untuk kita semua yang ada di Manado,” tutur Wali Kota GSVL.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota didampingi isteri tercinta yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Manado Prof DR Julyeta PA Lumentut Runtuwene MS. Terlihat yang mendampingi Wali Kota Manado dua periode ini, diantaranya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Drs Sammy Kaawoan dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Steven Runtuwene. (*/Amas)

Bersama Wali Kota GSVL, Gubernur Olly Dondokambey Pun Tertawa

Proses penyerahan bantuan secara simbolik dari Menteri Puan kepada Wagub Sulut (Foto Ist)

Proses penyerahan bantuan secara simbolik dari Menteri Puan kepada Wagub Sulut, Gubernur Olly pun tertawa (Foto Ist)

MANADO – Kiprah seorang Olly Dondokambey yang merupakan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dipanggung politik tak dapat dirugikan lagi, politisi senior yang terlahir dari rahim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dikenal tenang. Santun dan tidak banyak melakukan ‘sensasi’ seperti para politisi Nasional lainnya.

Olly yang sebelum terpilih sebagai Gubernur Sulut sudah beberapa periode menjadi wakil rakyat di DPR RI Dapil Sulawesi Utara. Relatif banyak masyarakat yang mengagumi sosok sederhana yang satu ini, menariknya lagi semenjak dilantik menjadi Gubernur Sulut, Olly berhasil membina hubungan yang baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sulut.

Terlebih khusus dengan pemerintah Kota Manado, dibawa kepemimpinan Dr GS Vicky Lumentut sebagai Wali Kota Manado dan Mor Bastiaan selaku Wakil Wali Kota Manado. Hal inipun mendapat apresiasi berbagai elemen masyarakat di daerah ini, apalagi Pempov Sulut selama beberapa periode belakangan tidak terlalu bersinergi dengan Pemkot Manado, Gubernur Olly mampu mencairkan kebekuan hubungan tersebut.

Alhasil, kini Gubernur Olly terlihat diberbagai momentum di Manado selalu berjalan bersama dengan Wali Kota Manado. Terpantau media ini, Jumat (23/9/2016) di kompleks Lion Group jalan Piere Tendean Manado, bertepatan dengan momentum HUT ke-52 Provinsi Sulut, Gubernur Olly dan Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut tampil dengan suasana kekeluargaan.

Dalam mewujudkan program pembangunan kawasan wisata Usaha Kecil Menengah (UKM) Center yang berlokasi di Kota Manado yang juga dihadiri Menteri Puan Maharani putir Megawati Soekarno Putri, dan juga didampingi Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw itu, Gubernur Olly terlihat tertawa lepas bahkan sampai diatas panggung sekalipun.

Terkait pembangunan UKM Center yang diberi nama Window of Indonesia itu, Gubernur Sulut juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Manado atas kerja sama yang baik tersebut.

”Terima kasih Pak Wali Kota Manado yang berkenan mendukung penuh program ini, mari kita dorong bersama-sama program-program pemerintah yang bertujuan membangkitkan ekonomi masyarakat,” ujar Olly.

Gubernur Olly diakui memang memiliki model kepemimpinan yang berbeda dari Gubernur lainnya. Tertawa lepas, apalagi bersama Wali Kota atau Bupati saat kegiatan besar seperti ini belum begitu akrab, Olly Dondokambey pemimpin Hebat yang tau betul bagaimana melahirkan sinergitas program vertikal.(*/Amas)

Presiden Jokowi Takut Beri Peringatan ke Puan Maharani

Puan Maharani dan Jokowi (Foto Ist)

Puan Maharani dan Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Luar biasa, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) diyakini tak bakal berani menegur Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang mengatakan rakyat miskin harus diet dan tak banyak makan.

“Mana berani presiden memberi peringatan ke Puan,” kata politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa saat dihubungi, Jumat (29/1).

Menurut Desmond, yang bisa memberi peringatan terhadap Puan adalah ibunya sendiri, yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira yang berani memberi peringatan hanya Ibu Megawati kalau beliau adalah ibu yang baik,” tutur Desmond.

Mantan aktivis itu menambah, Puan adalah orang yang tak pernah susah. Jika pernah susah, Desmond yakin Puan tak akan bilang orang miskin harus diet dan mengurangi makan.

“Puan orang yang enggak pernah susah. Dia lahir dari Megawati anaknya Soekarno. Kemudian anak Taufik Kiemas. Tak pernah menikmati kelaparan, tak pernah susah. Jadi ini menurut saya yang diomongkan ini enggak paham,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.

“Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen,” ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.

Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.

“Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa,” gurau Puan. (ST/Merdeka.com)

iklan1