Tag: pupr

Ketersediaan Program Sejuta Rumah Tahun 2018 Ditargetkan Meningkat

Pemerintah kejar target untuk program sejuta rumah (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan capaian Program Satu Juta Rumah di tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, capaian program satu juta rumah sebanyak 669.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.

”Untuk tahun 2018, per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit. Kami optimis karena masih punya waktu sekitar 4,5 bulan, insyaallah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60-70 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid seperti dikutip dari situs resmi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015. Program Satu Juta Rumah adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan jumlah backlog atau kekurangan pasokan perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau MBR, ada empat tantangan yang dihadapi yakni pertama, tingkat keterjangkauan (affordability) MBR masih rendah baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Kedua, ketersediaan dana (availability) dimana pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, ketiga akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas dan terakhir sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).

“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun mengalami kesulitan akses, oleh karena itu Pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi,” tambah Lana.

Program pembiayaan perumahan yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Lebih lanjut, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH menambahkan tantangan pembangunan rumah MBR yakni terbatasnya lahan murah khususnya di kota metropolitan. Kementerian PUPR tengah mendorong terbentuknya Land Banking System dan konsepnya yang sedang dikaji oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Pemerintah tengah membahas perubahan regulasi mengenai hunian berimbang antara rumah menengah atas dan MBR yang harus dibangun pengembang untuk dapat mempercepat program satu juta rumah. Kementerian PUPR juga membangun rumah MBR di seluruh Indonesia seperti Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kepada pengembang yang membangun perumahan bersubsidi.

Rusus pada tahun 2018 lebih banyak dibangun di Indonesia wilayah timur yakni 60 persen dan 40 persen di wilayah barat. Beberapa lokasi Rusus yang saya kunjungi, penerima manfaat mengutarakan bahwa adanya program Rusus, rumah yang mereka tempati menjadi lebih sehat, anak-anak bermain jadi enak. Program ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang jauh di kampung-kampung.(*/Cat)

Wali Kota Manado Teken Hibah Rp 13,1 Miliar

Wali Kota GSVL saat meneken berita acara penyaluran hibah (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Kota Manado, yang langsung dihadiri Wali Kota Manado Dr G.S Vicky Lumentut, Rabu (12/4/2017) melakukan penandatanganan (teken) Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara, di ruang Pendopo dan Sapta Taruna, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia, Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penanda-tanganan tersebut dilakukan Wali Kota Vicky dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR-RI, Ir Sri Hartoyo Dipl SE ME.

Kemudian dalam naskah hibah tersebut disebutkan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui pengadaan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 yang berlokasi di Kota Manado dengan total nilai perolehan sebesar Rp13.163.704.030.

Kementerian saat menandatangani berita acara (Foto Ist)

”Dalam rangka tertib administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan menindaklanjuti persetujuan hibah yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saya dan beberapa kepala daerah di Indonesia melakukan penanda-tanganan naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara di Jakarta,” tutur Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut.

GSVL juga berharap, anggaran hibah yang diberikan pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI, akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Kota Manado.(*/Mas)

DPRD Siapkan Perda Inisiatif Penataan Pemukiman Kumuh

 Harun Lululangi (Foto Suluttoday.com)

Harun Lululangi (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Langkah positif dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon yang merencanakan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif terkait antisipasi dan penataan pemukiman kumuh di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta beberapa waktu silam.

Terkait hal itu, disampaikan Ketua Fraksi PDI-P Harun Lululangi yang ikut bersama para wakil rakyat saat berkonsultasi mengatakan upaya ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan.dalam menjawab penataan pemukiman masyarakat, termasuk penataan lingkungan demi kepentingan semua orang.

“Untuk itu, DPRD kota Tomohon telah berkomitmen membuat peraturan daerah yang berkaitan erat terhadap penataan pemukiman terutama yang bersifat kumuh, sehingga konsekwensinya akan memberikan manfaat positif badi masyarakat luas di Kota Tomohon,” ujar Lululangi.

Seperti diketahui bahwa sejumlah personal Komisi II DPRD Kota Tomohon melakukan konsultasi di kementrian untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap penyusunan perda inisiatif tersebut. (Stevy)

Presiden Joko: Lebarnya 120 Meter, di Tengah Ada Tol

Presiden Joko Widodo (Foto Ist)

Presiden Joko Widodo (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (30/4/2015) meresmikan proyek tol Trans Sumatera untuk ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 km. Tol ini terhubung dengan transportasi laut atau ‘tol laut’ di Selat Sunda hingga ke Merak, Banten.

Saat meresmikan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama di Tanjung Bintang, Lampung, Jokowi mengatakan, ruas tol ini bakal memliki lebar 120 meter.

“Lebar 120 meter, di tengah ada tol, di kanan ada transmisi (listrik), di sebelahnya lagi ada (rel) kereta api, bisa kereta api barang atau cepat atau biasa,” papar Jokowi saat peresmian, Kamis (30/4/2015).

Acara peresmian itu dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Jokowi bercerita, saat dirinya menyeberang pelabuhan Merak menuju Bakauheni Lampung pada 25 November 2014 lalu, dia meminta Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Gubernur Lampung agar tol ini dimulai segera dalam 6 bulan.

“Kemudian, menteri-menteri dan gubernur rapat. Dan saya dilapori perkembangannya seperti apa, proses pembebasan lahan sudah bisa dilakukan dan Alhamdulilah hari ini sudah bisa dimulai,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan pembebasan lahan menjadi hambatan dalam banyak proyek infrastruktur. Untuk Sumatera, karena penduduknya belum padat, pembebasan lahan seharusnya lebih mudah ketimbang Jawa.

“Saya beri penghargaan untuk Gubernur dan rakyat Lampung, percepatan pembebasan lahan,” ujar Jokowi.

Sambut Hari Air Sedunia, Kementerian PUPR Lakukan Kampanye

Kementerian PURM saat lakukan kampanye (Foto Ist)

Kementerian PURM saat lakukan kampanye (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2015 kali ini dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan kampanye mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan sumber air. Kampanye yang dilakukan Kementerian PUPR juga mengajak masyarakat untuk peduli pada mata air.

“Mari kita bersama-sama peduli air kita, jangan tinggalkan air mata untuk generasi selanjutnya. Mari sama-sama kita menjaga sumber daya air saat ini,” ujar Moedijadi, Dirjen Sumber Daya Air PUPR di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Peringatan Peduli Air yang diikuti oleh 100 orang ini juga melakukan aksi tanda tangan sebagai komitmen untuk menjaga sumber air. Acara dimeriahkan juga oleh pentas musik dari Kementerian PUPR.

Hari Air Sedunia merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian publik tentang pentingnya air bersih dan usaha untuk menyadarkan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Peringatan ini di umumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio De Janiero, Brasil. (Detik.com/Amas)

iklan1