Tag: renaldo garedja

Hindari Politik Praktis, Keutuhan GMIH Harus Dijaga

Renaldo Garedja, kader PMHU Sulut (FOTO Ist)

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dan hal itu dibuktikan dalam UUD 1945 Bab 1 ayatnya yang kedua (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, amandemen yang ketiga. Demokrasi berasal dari kata-kata latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan), dan selalu diasosiasikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Jika dilihat dari pengertiannya, bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainya.

Dengan demikian demokrasi akan menjawab persoalan persamaan hak dan menjajikan kesejahteraan untuk masyarakat lewat instrumen yang disediakan negara lewat aturan-aturan yang berlaku. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi.

Lewat pemilu persamaan hak warga negara hadir, untuk bersama-sama menentukan pemimpinya, baik pada lembaga legislatif ataupun eksekutif, seperti pemilihan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pilkada, pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut dengan Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan atau Kabupaten atau kota.

Dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota dan dipilih secara demokratis (UUD 1945 pasal 18 ayat 4). Terlepas dari perdebatan Pilkada rezim Pemilu atau bukan.

Pada dasarnya keduanya masih merupakan instrumen negara untuk menjadikan sarana untuk mengakomodir kedaulatan rakyat yang diselenggarakan (5) lima tahun sekali untuk menentukan siapa yang akan duduk di lembaga legislatif ataupun eksekutif. Sebab yang terpenting adalah bagaimana proses demokrasi itu dapat berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu (politik identitas). Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tersebut. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo.

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja (Sionde) yang berada di wilayah Maluku Utara terlebih didaerah kepulauan Halmahera. Berangkat dari isu bahwa dewasa ini agama telah dijadikan instrumen oleh elit politik untuk melancarkan praktinyaa, GMIH mungkin satu diantaranya termasuk dalam pusaran tersebut.

Pasalnya, pasca konflik internal sinode tahun 2013 merupakan dampak kekecewaan seorang kepala daerah (bupati Halmahera utara) yang pada saat itu mengikuti kontestasi politik (pilkada) Maluku Utara. konflik internal (GMIH) adalah salah satu permasalahan yang terjadi dari imbas pilkada Gubernur Maluku Utara, ini menandakan bahwa secara tersirat bahwa masih ada keterkaitan antara gereja dan politik.

Kemudian secara jelas jelas dan tegas dilakukan oleh pihak BPHS hasil dorume bahwa munculnya gerakan pembaharuan GMIH dikarenakan oknum-oknum kepala daerah yang kalah dalam pertarungan pilgub Maluku Utara dengan cara memanfaatkan konstituennya untuk memecah bela kehidupan GMIH (surat BPHS GMIH tentang penjelasan organisasi GMIH yang bernomor: BPHS/829/B-6/XXVII/2013, tertanggal 9 September 2013).

Seharusnya gereja mampu mempertahankan diri pada posisi terkena badai praktik politik lokal, sehingga tidak merusak citra gereja yang agung. Selanjutnya hal pengalaman yang pilu dan memalukan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi pada proses penatalayanan.

Jemaat juga harus mampu memahami persoalan gereja jangan dicampur-adukan dengan persoalan politik, tak berlebihan pula jika gereja mampu mengajarkan pendidikan politik yang ontetik pada jemaatnya melalui mimbar kudus (khotbah) ataupun melalui workshop tentang politik. Dengan tujuan gereja tetap utuh dan tidak gampang di adu domba hanya karena persoalan kontestasi politik lokal. [*]

 

—————————

Penulis : Renaldo Garedja, kader PMHU Sulut dan mahasiswa Unsrat

Lawan Ancaman Integrasi Bangsa, DPM FISPOL Unsrat Gelar Bincang Ideologi

Renaldo Garedja disaat sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dewan Perwakilan Mahasiwa (DPM) Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik (FISPOL) Universitas Sam Rarulangi (UNSRAT) Manado, menggelar bincang Ideologi bangsa (Diskusi) di sekretariat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) cabang Manado, Kamis, (13/6/2019).

DPM FISPOL Unsrat kali ini bekerjasama dengan Klinik Demokrasi dan Politik Himaju Pemerintahan Fispol unsrat melakukan diskusi yang bertemakan ‘Krisis Ideologi Bangsa di Era Visual’. Tema ini sengaja kami angkat karena melihat dari beberapa persoalan yang di hadapi bangsa kita Indonesia sekarang ini, sudah keluar dari of the track (tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila).

Renaldo dalam sambutanya. Selain itu pula, maksud dari apa yang kami buat hari ini merupakan hal yang sifatnya menelaah kembali apa yang menjadi nilai-nilai dari Ideologi kita (baca Pancasila) sekaligus merefleksi kembali apa yang sudah menjadi konsesus bapak pendiri bangsa ini pada 74 tahun yang lalu (hari lahir Pancasila).

Berlangsungnya pemaparan materi (FOTO Suluttoday.com)

Lanjutnya, kegiatan tersebut difasilitasi oleh AIPI cabang Manado yang senantiasa mendorong kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat kemahasiswaan maupun organisasi pemuda lainya. Pada kesempatan ini, pengurus DPM Fispol Unsrat melantik pengurus Departemen Scientia.

”Perlu diketahui bahwa, departemen Scientia ini dibentuk bukan maksud untuk sekedar menjalankan apa yang sudah di amanatkan oleh Peraturan Organisasi (PO) DPM itu sendiri, melainkan kehadiran departemen Scientia ini merupakan langkah konkrit yang diambil para Dewan Mahasiswa Fispol Unsrat demi memajukan dan meningkatkan kapasitas intelektual manusia-manusia yang ada di kampus orange,” kata Ketua DPM FISPOL Unsrat, Renaldo Garedja.

Sekedar diketahui, Bincang Ideologi ini menghadirkan beberapa narasumber yang begitu expert dan secara kapasitas intelektual sangat-sangatlah memumpuni. Antara lain adalah; Dr.Valentino Lumowa, Haz Algebra, dan Amato Assagaf dari padepokan Assagaf. Kehadiran narasumber yang hebat-hebat ini sekiranya telah mampu membuka cakrawala berpikir peserta diskusi, pasalnya semua narasumber dengan lugas mengupas secara tuntas apa yang menjadi krisis ideologi kita pada saat ini.

Pelantikan Departemen Scientia oleh Ketua DPM FISPOL Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

Pun ada beberapa rekomendasi pemikiran yang diberikan oleh para narasumber walaupun dalam diskusi kita diperhadapkan dengan pertengakaran-pikiran. Kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat AIPI cabang manado, dan telah menghadirkan pemikiran-pemikiran yang kritis ini nyatanya di respon positif oleh bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr.Steven O.E Kandouw.

“Luar biasa, berikut saya hadir,” ujar Ketua AIPI Cabang Manado singkat.

Pengurus DPM berharap, kiranya dari diskusi pada kamis kemarin ada outputnya bagi para kalangangan mahasiswa yang selaku agent of change dan agent of control social. Karena, mahasiswa adalah patron ketika dia duduk bersama-sama masyarakat nanti. (*/Redaksi)

Politisi Bangun Sentimen, Masyarakat Jadi Sektarian

Renaldo Garedja (FOTO Ist)

Renaldo Garedja, pegiat Klinik Demokrasi

(Studi kasus PEMILU 2019 di kabupaten Halmahera utara, Tobelo)

Setelah pemangamatan beberapa hari pasca pemilu diselenggarakan, rupanya wajah-wajah para politisi lokal kian memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari pembawaan narasi-narasi politik di ruang publik yang kontenya kurang mengenakan. Seharusnya wakil-wakil rakyat yang mengikuti pagelaran politik serentak ini harus siap kalah dan menang pun sudah memprediksi hasil akhir dari proses yang begitu melelahkan bahkan berujung banyak jiwa yang melayang (petugas yang meninggal).

Adapun politisi yang selalu membangun opini publik bahwa penyelenggara pemilu tidak netral atau ASN yang menyimpang dan banyak isu lainya. Akibatnya masyarakat menjadi ambigu ketika hasil pemilu dimumkan (degelegitimasi penyelenggara). Pada kasus lain pula, politisi lokal (daerah) melalui narasi-narasi politik yang dipaparkan di media sosial (Fb, Twitter, dan lain-lain) telah mempolarisasi masyarakat menjadi sektarianisme.

Dari peristiwa ini asumsi saya bahwa masih banyak politisi-politisi lokal yang mengandalkan strategi politik primodial untuk meraut suara rakyat. Dan dari hal ini pula secara subjektif saya melihat tak satu pun politisi lokal yang bertarung di pemilu 2019 ini yang menawarkan gagasan membangun daerah (politik gagasan) semuanya hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan.

Kecederungan menggunakan politik primodial Strategi politik ini akan mengakibatkan melemahnya sistem demokrasi saat ini. Seperti yang dikatakan Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kompetisi pemilu yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi.

Pada posisi ini, masyarakat yang sudah telanjur terpolarisasi dengan politik aliran (sektarian) atas dampak dari ulah politisi lokal, akan tidak objektif lagi menilai figur-figur yang menjadi kontestan di pemilu 2019. Selain itu, politisi akan melancarkan politik transaksional (money politik) karena pemilih tidak rasional lagi. Keadaan ini telah menjadi kultur pada masyarakat (budaya politik). Kemudian jika pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bebas nilai ini, sifat kepemimpinannya akan otoritarian.

Mengapa seperti itu, karena figur yang terpilih nanti adalah bentuk legitimasi kekuasaan rakyat yang dilimpahkan kepada subjek tersebut melalui proses patologi demokrasi. Sentimen berujung konflik Setelah masyarakat sudah menjadi terkotak-kotak, tingkat konflik menjadi naik. Karena dampak dari politik primodial. Struktur sosial rusak karenanya, seharusnya pada posisi pencegahan konflik partai politik (parpol) yang menjadi patron untuk menghadirkan konsesus ditengah-tengah masyarakat (rekonsiliasi), bukan hal sebaliknya.

Perebutan suara dan faktor politis lainya telah merubah citra parpol yang fungsinya sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik dan sebagai kontrol konflik menjadi hilang. Perlu ada gerakan reformasi politik oleh partai guna menjadi parpol yang ideal. Sistem rekrutmen politik di setiap internal parpol pun harus diperbaharui kembali. Seperti contoh, setiap parpol yang akan merekrut orang yang mau bergabung dalam suatu parpol harus lulus uji kompetensi dasar.

Penyeleksian berbentuk akademik ini akan menunjang kinerja parpol kedepan, dan orang-orang yang diseleksi nanti kiranya minimal standar pendidikannya adalah sarjana strata satu (1). Kemudian para kader parpol ini harus diberi materi pendidikan politik yang sebagaimana mestinya. Misalnya memberikan pemahaman terhadap dampak negatif dari politik transaksional (politik uang) pada proses demokrasi indonesia sekarang ini.

Tentunya dalam tahap ini bukan hal yang mudah untuk kita laksanakan, perlunya komitmen yang kuat untuk mengembalikan citra parpol yang terlanjur melenceng dari fungsinya. [***]

Resmi Dilantik, Dewan Perwakilan Mahasiswa FISPOL Unsrat Bertekad Tuntaskan PR

Belangsungnya prosesi pelantikan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Melalui proses yang demokratis dan penuh dialektika akademis, akhirnya Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado telah resmi dilantik, Senin (18/3/2019). Saat melantik Badan Pengurus DPM FISPOL Unsrat periode 2019-2020, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Drs. Cornelius J Paat, M.Si menitipkan sejumlah pesan penting.

”Prosesi pelantikan sudah dilalui dengan hikmat, mari kita wujudkan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa FISPOL Unsrat sebagai sarana pengembangan diri bagi mahasiswa. Ayo wujudkan dinamika berorganisasi yang berkualitas, kita mendorong secara bersama-sama agar kemajuan dunia akademis berjalan maju. Civitas akademika FISPOL Unsrat perlu terus saling menguatkan agar hidup pikiran-pikiran yang produktif,” kata Paat.

Sekedar diketahui, pelantikan yang di Lobby FISPOL Unsrat ini disaksikan sejumlah mahasiswa FISPOL Unsrat juga diliput wartawan. Terpantai berbagai ucapan selamat pelantikan pengurus DPM terpasang melalui spanduk, baliho bahkan penyampaian lisan diungkapkan. Selain itu, Paat juga memberikan menyambut baik kehadiran DPM FISPOL Unsrat ini.

“Tentunya selaku pimpinan Fakultas, saya ikut merasakan bangga dan senang karena baru tiga bulan kita memasuki tahun 2019 kita sudah terlihat adanya jalinan hubungan kerjasama antar mahasiswa,” ujar Paat menutup.

Foto bersama pengurus dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISPOL Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

Akademisi yang akrab dengan para mahasiswa itu mengharapkan dalam kegiatan-kegiatan kedepan DPM FISPOL Unsrat dapat merajut jalinan komunikasi yang sinergis. Termasuk membina berjalannya roda organisasi kemahasiswaan yang stabil.

Sementara itu, selaku Ketua yang dilantik Renaldo Garedja menyampaikan melalui sambutannya bahwa ia mempunya segudang program dan visi besar yang akan dilakukan. Tambah Renaldo ada program yang mungkin sebelumnya belum dilaksanakan secara maksimal, dinilainya sebagai Pekerjaan Rumah (PR) yang akan dituntaskannya.

“Komitmen saya, kedepan kita masih banyak PR yang harus saya selesaikan. Diantaranya adalah pembahasan Statuta Ormawa FISPOL Unsrat yang pada waktu Kongres kemarin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga belum sempat dibahas. Namun hal tersebut pada kepengurusan kali ini, kami akan bekerja semaksimal mungkin demi terciptanya FISPOL Unsrat yang lebih maju, progresif, serta demokrasi,” tutur Renaldo. (*/Redaksi)

iklan1