Tag: residu demokrasi

RESIDU DEMOKRASI

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

RUPANYA sistem pemerintahan yang digunakan di era transparansi ini sebaik apapun, tetap ada celanya. Ada peluang dan kelemahan tertentu yang sering dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu pula system Demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia. Melalui konsep kepemimpinan Presidensial yang tumpuan kekuatan executive heavy. Semua kekuatan kendali dilakukan Presiden, tetap ada titik lemahnya.

Begitu kuatnya pemerintah melalui pengendalian institusi dan bargaining, ada segudang tantangan menanti. Silahkan kita periksa keberhasilannya pada tataran praksis. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga masih saja terbelah dengan kesenjangan. Pemerintah Jokowi misalkan yang dalam beberapa momentum menyampaikan sikap tak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Hal itu ada plus minusnya.

Logika penghargaan terhadap lembaga penegak hukum yang independen tak mau dinodai Presiden. Meski begitu sikap Presiden tidak selamanya bermanfaat dalam penyelesaian kasus hukum. Sebetulnya, Presiden punya otoritas mengendalikan proses hukum. Kita hargai saja interpretasi hukum yang dianut Presiden. Semoga praktek membegali hukum di republik ini ada solusinya.

Jika benang kusut korupsi yang merugikan masyarakat tidak dituntaskan, berarti kita tersandera kepentingan politik. Dan korupsi makin mendapat tempat dan merajalela. Korupsi tumbuh subur kepada entek pengusaha utamanya. Tugas Presiden yang mulia itu bertanggung jawab atas semua urusan publik, tidak parsial.

Misalkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Problem diskriminasi, serta masalah kriminal lainnya yang belum tuntas. Semua itu butuh perhatian dan ketegasan Presiden. Kurang terkelolanya pemerintahan yang terjebak pada ‘koalisi besar’ juga menambah residu demokrasi menjadi buruk. Mobilitas demokrasi kita masih tersandera kepentingan-kepentingan elit yang berkoalisi di lingkar kekuasaan. Residu demokrasi lain yang bergentayangan ditengah masyarakat kita adalah sikap arogannya pemimpin.

Segelintir elit yang hanya mau diberi penghormatan, lalu menghamba pada investor Asing. Karakter pemerintah yang selalu berharap ada pengkultusan terhadap dirinya, meminta pujian, dan menolak kritik. Segala masukan yang dinilai merusak citra diri dituduh sebagai anti pemerintah. Dicurigai seolah-olah kelompok masyarakat yang sakit hati karena berbeda pandangan serta pilihan politik, padahal tidak seperti itu sebetulnya.

Banyak macam residu demokrasi, diantaranya juga proses pemilihan kepemimpinan yang memberi ruang terhadap praktek politik uang. Dihidupkannya politik adu domba, keberadaan masyarakat yang beragam seperti dibenturkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hasilnya, demokrasi terkebiri. Demokrasi yang universal dikungkung dalam ruang sempit. Jangan heran kemudian input dari proses demokrasi melahirkan output yang tidak sesuai harapan banyak orang.

Keresahan sampai kegelisahan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jangan menutup mata, apalagi berpura-pura dan membangun image bahwa Indonesia dalam situasi stabil atau baik-baik saja. Demokrasi kita sedang dalam kesakitan yang kronis. Demokrasi dibajak, kita berdemokrasi dengan cara-cara yang liberal. Tiap politisi yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada, selalu saja punya modal uang terlebih dahulu, barulah mereka menang. Seakan-akan uang merupakan investasi sosial yang utama. Politik uang dianggap semacam garansi bagi kemenangan politisi dalam kontestatsinya.

Nauzubillah min zalik. Demokrasi kita seperti pipa yang mengeluarkan limbah dan tinja. Melainkan kompas atau fondasi yang mengarahkan masyarakat pada ruang pencerahan. Demokrasi meski melahirkan wewangian, buah segar dan makanan yang melejatkan. Rekayasa hasil pemilihan umum, konspirasi jahat dan cara-cata tidak etis yang sering kali ditunjukkan dalam praktek politik. Dilema tersebut menjadi bagian dari residu demokrasi yang mengecewakan.

Kita mengenali residu atau sisa demokrasi yang harusnya membanggakan semua masyarakat Indonesia. Harapan tersebut terbayar bila praktek demokrasi dilandasi pada kejujuran, keadilan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, penghormatan pada kemajemukan, dan taat pada regulasi Negara. Anti terhadap perbuatan curang, sekaligus tidak tunduk terhadap sikap-sikap kolonial yang dengan telanjang membudayakan perbudakan. Demokrasi wajib dijalankan secara benar.

Residu demokrasi yang produktif dan sejalan dengan spirit Pancasila yaitu melahirkan realitas masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat yang mengakui sekaligus taat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, tegak lurus membela nilai-nilai kerakyatan dan berjuang menegakkan keadilan. Nalar publik harus terus digoda, diajak, diajarkan agar ramai-ramai kita tumbuhkan kebersamaan. Bergerak dalam satu poros perjuangan serta cita-cita kolektif yakni melawan penindasan atas nama apapun.

Memberi ruang kepada oknum yang mengkonversi suara konstituen dengan uang, berarti sama saja kita menghendaki residu demokrasi terperangkap. Bahkan, bukan sekedar itu saja, melainkan kita ikut bertanggung jawab, ambil andil merusak demokrasi. Lahirkan cara pandang yang mandiri, inklusif, jadilah agenda demokrasi yang cerdas, bukan menjadi tukang produk sampah peradaban. Kita ikut berdedikasi menjadi tukang bersih ‘kotoran’ demokrasi yang hari ini sedang kita tuai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi.

Residu demokrasi digambarkan sebagai suatu proses yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam siklus demokrasi. Untuk ini, demokrasi menyisahkan beragam masalah yang masih kronis. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Berharap ada pemimpin berhati mulia yang membebaskan demokrasi dari tekanan, paksaan dan keterjebakan. Demokrasi idealnya meninggalkan residu yang membahagiakan. Bukan menjadi mainan bagi para bandit.[*]

iklan1