Tag: revolusi mental

REVOLUSI ITU MENCIPTAKAN

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud
_______________________

MENCARI narasi yang sejuk dan konstruktif memang mudah didapati, apalagi yang bersifat memberi harapan. Sekilas saja kita menaruh perhatian pada konteks sosial saat ini, dimana pasca pengumuman hasil Pemilu Serentak tahun 2019 masih ada sisa-sisa perdebatan di media massa.

Dinamika publik itu perlu tarik pencerahan minimal untuk kepentingan kita bahwa segala dialektika politik harus mengintegrasikan kita. Bukan sebaliknya mempolarisasi kita, mengacaukan kerukunan nasional. Perjalanan demokrasi perlu diisi dengan interaksi yang bermutu, bukan saling sikut, saling mendiskreditkan.

Dalam konteks lokal, di Kota Manado mulai ramai dibincangkan soal bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang melahirkan beragam diskursus dari sendi demokrasi kita. Bila diletakkan pada ruang edukasi, maka semua konteks dan ruang itu harus melahirkan pembelajaran yang mendewasakan.

Kita berharap dari rotasi wacana melahirkan rasionalitas dan nasionalisme yang kokoh, bukan sekedar retorika. Seperti itu pula jika kita bertolak dari keiginan mewudkan ‘revolusi mental’, berarti kita bergerak untuk menciptakan. Mematerialkan ide tersebut, bukan mengarahkan dan menyesatkan ide itu pada ruang gelap ilusi.

Kita juga diyakini telah mengantongi sejumlah alasan untuk diajukan kedepan, gunanya apa? diantaranya adalah untuk memastikan dalam tiap proses demokrasi ada progres. Masyarakat secara keseluruhan menghendaki harus naik kelas, tidak boleh stagnan.

Dari orientasi itulah, diperlukan kesamaan persepsi dan tekad. Upaya konkritnya, tentu harus secara seriua kita melacak siapa musuh bersama, mengidentifikasi apa yang prioritas untuk dilakukan Negara. Tidak malah menghabiskan waktu pada perdebatan-perdebatan yang menguras energi, sampai-sampai waktu kita terbuang percuna dan kita terbelah.

Karena kita optimis betul demokrasi itu menjadi alat bagi masyarakat dalam mengaregasi kepentingan. Disini pula kita berekspektasi akan menemukan penyaluran kesejahteraan dan keadilan, ada kepastian kita dalam menggunakan sistem ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat larut dalam arus perdebatan.

Iya, ‘revolusi itu menciptakan’. Bagaimana kita menciptakan kebersamaan, menciptakan peradaban demokrasi yang aman, setara dan adil. Meski sekarang sering bergeser interpretasi terhadap revolusi itu yang seolah disama dengan praktek makar.

Lucunya, masyarakat ‘dikondisikan’ dan ditarik ke ruang sempit. Terjadilah semacam teror psikologis sehingga mereka takut menggunakan frase dan ungkapan yang berbau revolusi. Karena bisa berdampak dituduh melakukan subversif, melanggar UU ITE, dan seterusnya. Akhirnya diskursus publik menjadi kaku dan kering dari kritik.

Yang dikehendaki revolusi itu menciptakan karya nyata, bukan menciptakan ketakutan. Menjadi ironi, bila makna revolusi dan penyampaian aspirasi direduksi menjadi ancaman. Situasi seperti ini harusnya dikoreksi secara total, jangan didiamkan apalagi dilestarikan sebagai tradisi agung.

 

————–
Manado, 3 Juni 2019

Talumpa: Pemuda Milenial Sulut harus Menggerakan Dunia

Christiano E Talumepa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Staf Ahli Gubernur Sulawesi Utara Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Christiano E Talumepa SH.,MSi angkat bicara soal pentingnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Talumepa saat ditemui media ini Sabtu (27/10/2018) , bahwa beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan Maharani menggelorakan pemuda menjadi kunci atas pergerakan dunia, saat ini tantangan tersebut harus dijawab bahwa pemuda Sulawesi Utara bukan hanya kunci tapi sebagai penggerak dunia.

“Pemuda Milenial Sulut harus menggerakan dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut birokrat muda ini, mengajak pemuda-pemudi Sulawesi Utara dalam memaknai Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober sebagai semangat dalam kobaran api semangat pemuda sebagai katalisator perubahan dan sasaran pembangunan.

“Ayo kita seiring dengan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental, sebagai pemuda jangan hanya menanti tapi harus bisa menentukan masa depan dan menciptakan perubahan. Dan tetap menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum menjaga semangat persatuan dalam perbedaan untuk bangkit dan bergerak menuju generasi muda yang hebat,” jelas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara ini mengakhiri pembicaraan.(Cat)

Revolusi Mental atau Revolusi Pasif, Sebuah Tinjauan

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Redpel Suluttoday.com

Sekilas membaca buku Antonio Gramsci (1891 – 1937), ilmuan kelahiran Italia dengan judul ‘’Gagasan-Gagasan Politik Gramsci’’ yang ditulis Roger Simon, mengantar saya pada keinginan memberi perbandingan apa itu Revolsi Mental dan Revolusi Pasif. Dimana revolusi mental yang digagas Presiden Indonesia Jokowi, dengan dasar spirit kerja, kerja dan kerja, sementara Revolusi Pasif yang diulas Gramsci adalah sebagai bentuk kritik terhadap realitas kala itu. Bahwa menurut Gramsci kira-kira harus ada solusi dalam memecahkan kebekuan sosial, dimana masih bercokolnya benteng kapitalis yang mau untung sendiri, akibatnya melahirkan stagnannya tatanan sosial.

Mobilitas dan akselerasi pembangunan menjadi macet, seperti disandera oleh kelompok-kelompok berkepentingan, bahkan elit Negara pun dibuat larut ikut serta dalam konspirasi kepentingan yang membawa dampak diabaikannya kepentingan publik. Sejak awal melahirkan gagasan Revolsui Pasif ini, Gramsci bertolak dari perbedaan mencolok antara Revolusi Prancis dan Risorgimento Italia, yang kemudian membawa dirinya mengembangkan konsep revolusi pasif (passive revolution).

Kata Gramsci, dalam revolusi pasif Negara menggantikan aktivitas politik (hegemonik) suatu kelas, dimana semakin besar tingkat Revolusi Pasif dalam setiap situasi, maka semakin besar pula proses penggantian ini berlangsung. Tidak hanya itu, revolusi pasif terjadi ketika perubahan-perubahan yang berskala luas dalam struktur ekonomi Negara dilakukan dari atas, melalui wakil aparat Negara, tanpa melaibatkan peran rakyat. Disinilah Gramsci menilai pentingnya memunculkan karakter revolusi anti-pasif (anti-passive revolution).

Negara hanya bisa melakukan hegemoni yang terbatas, hal itu bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang mendapatkan resistensi rakyat. Bahkan, karena dipicu kekecewaan rakyat mengekspresikan kekecewaan itu dengan tindakan riskan seperti menjadi ‘’teroris’’, bandar narkoba, menjadi tukang copet, gerakan radikalisme meluas, ancaman terhadap keutuhan Negara kian terasa. Seperti itulah, model dari lahirnya efek tidak pekanya kebijakan pemerintah diarahkan, padahal pemerintah harus mengakomodasi rakyatnya, bukan membeci karena dikritik.

Anehnya, pada bagian yang lain para birokrat dan politisi, penguasa bahkan melakukan aktivitas ‘mencuri’ melalui korupsi. Padahal banyak rakyat masih menderita secara ekonomi, janji mensejahteraakan masyarakat dan memberi kemudahan pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis berkualitas, keamanan terjamin, tapi faktanya malah lain. Semua itu, masih jauh dari harapan.

Kemudian, untuk kondisi Ke-Indonesiaan yang kita temui dalam berbagai kesempatan formal, bahwa Revolusi Mental merupakan solusi tidak sekedar slogan pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai rakyat, kita tetap mengikuti anjuran dan perintah elit pemerintah, pemerintah seyogyanya memposisikan rakyatnya sebagai kawan dalam pembangunan, bukan objek hegemoni yang mengarah pada nafsu keserakahan memiskinkan rakyat secara sistematik.

Sudahkah cita-cita revolusi mental telah diinternalisasi rakyat, atau dalam skala kecil revolusi mental ini sudah dapat menyadarkan para birokrat (Menteri), para wakil rakyat (DPR dan DPD), hingga para kepala daerah untuk menjadi pelayan rakyat sesungguhnya. Yang mana tentu semangat itu ditunjukkan dengan disiplin kerja, peningkatan etos kerja, memahami hak dan kewajiban, tidak merampok uang rakyat, menjadikan pekerjaan melayani rakyat sebagai ibadah, menegakkan amal ma’ruf nahimungkar.

Bila seluruh kesadaran dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan dalam revolusi mental itu ada (terwujud), sebagaimana 9 poin yang dibingkai dalam ‘Nawa Cita’ telah dipahami betul Jokowi-JK dengan Kabinet-Kabinetnya, maka rakyat tak mungkin ‘saling serang’, demo massa seperti aksi damai 212, dan demo menutut penegakan hukum (baca; demo FPI, GMBI, MUI, HMI, PMKRI, dan respon Ormas lainnya). Bila reaksi protes rakyat itu kini terlihat dan lambat direspon pemerintah, maka satu kesimpulannya, rakyat belum merasakan keadilan, rakyat membutuhkan kepastian hukum.

Belum lagi, masih lemahnya kebijakan pemerintah dalam hal mewujudkan janji manis Nawa Cita, dimana rasa aman, janji melahirkan pemerintahanan yang demokrasi terpercaya, mendorong kemandirian ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan produktifitas rakyat, dan seterusnya janji Nawa Cita yang lain masih ditunggu rakyat. Rakyat jangan dibiarkan saling menghasut, dan saling serang Tuan Presiden, Tuan harus tegas, rakyat tau betul aparat keamanan (TNI dan Polri) adalah lembaga Negara yang kendali tertingginya berada pada Presiden. Silahkan, diwujudkan janji Nawa Citanya Pak Presiden…

Revolusi Mental masih memiliki banyak tantangan, sehingga penilaian publik terhadap keberhasilannya masih jauh dari harapan. Di pelosok Desa, di daerah-daerah yang masih terisolir teriakan mewujudkan Revolusi Mental belum juga ditunjukkan, proyek pembangunan dibeberapa lini masih menjadi proyek konglomerat, dan bahkan sebagiannya merupakan warisan program pemerintahan SBY-Boediono. Belum nampak terlihat inovasi yang progresif dari Jokowi-JK yang kini akan memasuki tiga tahun memimpin Indonesia, pemerintah malah terlihat sibuk dengan isu-isu politik, tudingan gerakan makar, pembubaran Ormas, masih berhutang pada luar negeri, instabilitas keamanan yang belum berakhir, dan isu lainnya.

‘Revolusi dari atas’ sejatinya menjadi langkah utama pemerintah, sepertinya. Bongkar-pasang Kabinet kini bukan menjadi kebutuhan dan prioritas pembangunan saat ini, itu hanya kebutuhan politik bagi-bagi kekuasaan. Rakyat menantikan kerjanya nyata pemerintah, bukan retorika kesejahteraan, bukan penggusuhan, bukan penegakan hukum yang tebang-pilih dan kebijakan yang menjadi phatologi bagi rakyat nantinya. Penyakit sosial seperti perjudian, pelacuran, konsumsi narkoba dan Miras, tawuran (main hakim sendiri) juga menjadi bagian dari perhatian kita semua, seHingga pentingnya pemerintah hadir, tak boleh absen seperti poin yang tertera dalam janji politik Nawa Cita.

Pemerintah kita secara malu-malu terlihat masih ‘diktator’, pada tugas yang lain mampukah pemerintah kita mereduksi kekuatan-kekuatan Asing yang masuk di Negara ini dengan tujuan ‘menghancurkan’ keutuhan NKRI? Ruang yang begitu terbuka diberikan pemerintah kepada para turis mancanegara dengan alasan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau yang disebut ASEAN Economic Community (AEC), membuat para turis tidak hanya bermigrasi, bahkan terkesan melakukan ‘’invasi’’ ke Indonesia, ini tanda awas bagi kita. WNA asal Tiongkok misalnya, menjadi ‘’ancaman’’ baru bagi kita rakyat pribumi untuk kompetisi lapangan pekerjaan.

Apakah Presiden Jokowi tidak memikirkan dampaknya terhadap rakyat?. Akankah Revolusi Mental terus bertahta pada status quo (keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya)? Belum lagi sejumlah keanehan menumpuk, seperti upaya memberi ruang pada ivestor Asing mengelola Pulau-Pulai di Indonesia, sementara rakyat miskim masih kurang diperhatikan, untuk hal itu Presiden diharapkan menimbang ulang demi kepentingan rakyat. Belum terlambat untuk menghentikan kerjasama, salah satunya di Pulau Morotai Maluku Utara.

Mulailah dari elit pemerintah dan para politisi-politisi kita yang ada di Senayan tanpil menjadi teladan agar dapat mencerminkan contoh yqng baik, nasehat serta pengetahuan dari akademisi, para pakar dan staf ahli silahkan dijalankan dengan benar, jangan hanya menjadi sekedar formalitas. Rakyat masih tetap percaya (meski telah terdegradasi kepercayaan itu), bahwa pemerintah masih berpihak pada rakyatnya. Apalagi, para politisi senayan dan pimpinan-pimpinan Parpol yang nasionalis itu, untuk terus berusaha tidak menyerah pada eksploitasi pengusaha bajingan, oknum konglomerat asing, atau para pemilik modal yang telah ‘dinaturalisasi’, namun masih bertujuan ‘’menjajah’’ rakyat Indonesia. Ayo, tetaplah tunjukkan idealisme keberpihakan pada rakyat untuk Indonesia dan nasionalisme yang sering menjadi andalan saat berpidato politik.

Karena dampaknya bila dibiarkan, maka akan menjadi gelombang gerakan revolusi besar di Negara Indonesia ini. Bugitu tidak tegasnya pemerintah kepada para investor asing, dan kelompok berkepentingan yang bertujuan merusak, sudah pasti meninggalkan benih seperti akan terlahirnya kebencian rakyat terhadap pemerintah. Dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagaimana yang diharapkan, tak akan pernah ada.

Selanjutnya, untuk mengejawantahkan Revolusi Mental, sedikit pertanyaan mental siapakah yang harus di Revolusi?, mungkinkah mental Presiden, Wakil Presiden, mental para Menteri, mental para Wakil Rakyat ataukah siapa?. Sepertinya kesadaran kolektif itu perlu dibangun, dan semuanya dimulai dari pemerintah. Jangan hanya sibuk mengadili rakyat yang sedikit menyampaikan keresahannya, lantas kepentingan Negara yang strategis diabaikan.

Gerakan transformasi harus dilakukan, diawali dari ucapan, tindakan, dan kerja nyata pemerintah. Bukan sekedar kata-kata, bukan pula berupa pentas gagah-gagahan yang ditampilkan media massa tapi kenyataannya malah tidak sedemikian adanya. Analisis secara lebih mendalam terhadap Revolusi Mental dan Revolusi Pasif, sepertinya sulit dipertemukan ia hanya bisa menjadi teman dalam kesunyian, bila dilihat dari pendekatan struktural. Tapi, akan membuatnya terhubung jika janji-janji Jokowi-JK masih juga tersandera karena ego penguasa yang enggan menerima masukan rakyat, disitulah Revolusi mental bermutasi menjadi Revolusi Pasif, bahkan Revolusi yang dikhianati.

Kita semua berharap semoga Jokowi-JK tidak melahirkan ‘’Revolusi yang Dikhianati’’ sebagaimana judul buku karya Leon Trotsky yang menggambarkan tentang sebab-sebab kebangkrutan Uni Sovyet.

Sekedar mengingatkan kembali janji Jokowi-JK yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB, dimana mereka bertekad mewujudkan 9 program prioritas yang disebut ‘Nawa Cita’, yakni: 

  1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

  2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

  3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

  4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

  5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

  6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

  7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

  8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

  9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

—————————-

Catatan Kaki: –Gramsci memakai istilah ‘Revolusi Pasif’ dalam makna yang berbeda meskipun berkaitan, untuk menunjukkan cara yang dilakukan kelas kapitalis dalam meraih kekuasaan di Italia, Jerman dan negara-negara lain. Melalui proses perubahan secara bertahap yang terjadi ketika kelas feodal lama mengalami transformasi yang berbeda jauh dengan Revolusi Prancis.

-‘Revolusi Pasif’ diadaptasi penulis berdasarkan pada realitas dan respon dari perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai masih lamban, jalan ditempat, kecepatan rendah, atau stagnan. Dinama revolusi pasif dideskripsikan juga sebagai wujud sedang macetnya proses pembangunan dan implementasi visi ‘Revolusi Mental’. (***)

BEM FEB Unsrat Sukses Gelar Suminar Gerakan Nasional Revolusi Mental

Amas Mahmud, S.IP memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

Amas Mahmud, S.IP memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Bertujuan mendorong terealisasinya visi pembangunan Nasional yakni Revolusi Mental, maka pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Seminar dengan tema: ‘’Gerakan Nasional Revolusi Mental’’ dengan sub tema: Langkah Angka Awal Menuju Bangsa Besar, sukses dilaksanakan.

Seminar yang diselenggarakan di ruang aula serbaguna FEB Unsrat itu menghadirkan tiga narasumber, diantaranya Kombes Pol Pietra Ratulangi (Direktur Reskrimum Polda Sulut), Dennij Mandeij, SE,M.Si (Dosen FEB Unsrat) dan Amas Mahmud, S.IP (Sekretaris KNPI Manado).

Kegiatan ini dibuka langsung Dekan FEB Unsat Manado, Dr. Herman Karamoy Ak, M.Si. Ratulangi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Revolusi Mental telah dijalankan institusi kepolisian, dan program tersebut patut disukseskan seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara.

‘’Revolusi Mental perlu dijalankan disegala aspek, baik itu penegakan hukum seperti yang dilakukan polisi secara institusi maupun pribadi, maupun masyarakat umumnya. Karena memang perubahan itu membutuhkan langkah-langkah yang jelas, kami mulai mewujudkan semangat Revolusi Mental melalui pembinaan juga pada masyarakat, mengurangi kriminalitas, menjalankan hukum secara benar dan menjadi pengayom masyarakat,’’ kata Ratulangi.

Sementara itu, Dennij yang menyoroti tema Revolusi Mental dari aspek perubahan postur ekonomi di Negara Indonesia yang mulai mengalami pembenahan serta perbaikan. Menurutnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat pun membutuhkan partisipasi publik untuk mewujudkannya.

Ketua KNPI Manado mengikuti seminar (Foto Suluttoday.com)

Ketua KNPI Manado mengikuti seminar (Foto Suluttoday.com)

‘’Berbagai metode pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk didalamnya berkaitan dengan kebijakan disektor ekonomi. Mulai era sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan, hingga pasca reformasi memang perubahan sektor ekonomi kita di Indonesia mengalami fluktuasi, sehingga penting masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi. Hal itu bisa dilakukan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan usaha kreatif yang muncul dari masyarakat,’’ tutur Dennij.

Sebagai pembicara terakhir, Amas yang juga alumnus Unsrat Manado menyentil tema Revolusi Mental dalam konteks akademik yakni perlu adanya revolusi intelektual yang dilakukan mahasiswa dalam rangka merubah paradigmanya sehingga menjadi mahasiswa yang benar-benar kritis, progresif dan inovatif.

Suasana berlangsungnya seminar (Foto Suluttoday.com)

Suasana berlangsungnya seminar (Foto Suluttoday.com)

‘’Di era persaingan global saat ini, ancaman terhadap mahasiswa dan pemuda begitu terbuka, baik melalui adanya paham hedonisme dan konsumtif serta meluasnya penyakit malas. Adanya hal-hal itu ikut menyandera mahasiswa sehingga menjadi tidak kritis dan progresif lagi, sehingga dalam menghadapi hal tersebut perlu adanya semacam lompatan dalam pengembangan pengetahuan melalui revolusi intelektual. Karena perubahan dan revolusi apapun bentuknya, ia terlahir dari kesadaran. Mahasiswa perlu menjaga semangat tentang pentingnya membaca, berdiskusi dan menulis, dengan begitu Revolusi Sosial yang merupakan konsep pembangunan berkelanjutan akan terwujud secara berlahan,’’ papar Amas. (Dace)

Menggembirakan Malang Raya Jadi Kolam Inspirasi ICCC 2016

Wali Kota Ridwan Kamil (Foto Ist)

Wali Kota Ridwan Kamil (Foto Ist)

MALANG – Kabar gembira bagi warga Kota Malang Raya, yang kali ini menjadi host dari event Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) 2016. Acara yang dimulai digelar (31/3/2016) itu benar-benar menjadi kolam inspirasi, ajang berbagai ilmu dan pengalaman seputar industri kreatif. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, hingga Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf membeber tips sukses dalam industri yang banyak didominasi anak-anak muda itu.

Masih ada banyak pembicara yang dihadirkan dalam konferensi ICCC di Harris Hotel dan Conventions Malang itu. Hadir juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam, Anggota Komisi X DPR RI Moreno Soeprapto, Wali Kota Malang Moch. Anton, Wali Kota Makassar Moh.

Ramdhan Pomanto, hingga Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono, dan masih banyak lagi. Dalam presentasinya, Kang Emil menyebut bahwa kota kreatif adalah tempat pertemuan dari 3T. Yakni talenta, teknologi, dan toleransi. ”Kita Harus bisa menyatukan tiga hal tersebut,” ujar Walikota Bandung yang tergolong eksis di Twitterland itu.

Upaya mewujudkan 3T bisa dilakukan dengan memperbanyak ruang interaksi sosial. Baik itu berupa tempat nongkrong maupun taman. Biasanya, di tempat-tempat seperti ini muncul ide-ide baru. ”Anak muda itu harus dibuat sibuk. Agar tidak terjerumus ke hal negatif,” papar Kang Emil.

Kang Emil berpesan agar Kota Malang memilih salah satu produk kreatif unggulannya. ”Jadilah ‘dokter spesialis’. Jangan jadi ‘dokter umum’,” pesan Kang Emil buat Kota Ngalam yang selama ini juga dinilai banyak melahirkan anak-anak kreatif.

Menurutnya, tidak ada satu pun kota di dunia yang sukses dengan konsep 16 sentra kreatif, tidak focus. Dia menyebut, ekonomi kreatif punya dampak yang besar. Ambil contoh apa yang terjadi pada Facebook. ”Facebook itu kalau sekarang dijual, harganya Rp 4 ribu triliun,” paparnya.

Padahal, semula dikonsep dengan model yang simple, hanya beberapa gelintir manusia saja. Kini sudah menjadi perusahaan raksasa dunia, dan mendunia. Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia Triawan Munaf mengatakan, industri kreatif berkontribusi 6,1 persen terhadap perekonomian dunia. ”Tidak seperti sumur-sumur minyak. Sumur-sumur kreativitas tak pernah kering,” ujarnya sambil menjelaskan, konses sustainable development industry.

Kreativitas bisa lahir dari mana saja, dari siapa saja, tidak memandang strata social. Triawan berharap, ICCC yang telah digelar untuk dua kalinya itu, mampu menemukan potensi kreatif dan inovasi dari setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Sehingga dapat menjadi daya utama bagi peningkatan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Moch. Anton mengapresiasi saran dari Kang Emil. Anton berjanji akan menambah ruang kreatif di Kota Malang.

”Segera akan kita tambah dengan memaksimalkan gedung kelurahan,” ujarnya.

Menpar Arief Yahya dalam berbagai kesempatan mengharapkan ICCC Malang ini melahirkan wadah bagi anak-anak muda berkreasi. Semacam tempat untuk membesarkan start up company, agar mereka terus berkarya, sebelum terjun di level professional dan bersaing global.

”Wadah itulah yang akan menjadi induk untuk menelorkan kreator-kreator muda dalam menjemput sukses di creative industry,” jelasnya.

Sejak menjadi Dirut PT Telkom, Arief Yahya memang membuat program inkubasi start up company. ”Ingat, hanya 5 persen start up yang sukses, sisanya 95 persen gagal. Ingat juga, hanya 1,5% start up yang berhasil mendapatkan pinjaman modal dari bank, atau fundable, atau bankable. Sisanya, 98,5 persen belum dipercaya bank untuk memperoleh modal usaha. Itu juga kesimpulan saya semata, tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Shikhar Gosh, dari Harvard Business School,” ungkap Arief Yahya yang sudah malang melintang membuat portofolio bisnis itu. Tetapi apakah angka keberhasilan yang tipis itu berarti tidak ada peluang?.

“Tidak! Ke depan justru creative industry atau cultural industry inilah yang akan menjadi gelombang ke-empat, setelah tiga revolusi yang ditulis Alfin Toffler dengan The Third Wave itu berakhir. Yakni Revolusi Agriculture, Revolusi Manufacture dan Revolusi Teknologi Informasi. Di ICCC inilah creative industry bakal menemukan ekosistemnya ke depan,” kata dia. (**/Amas)

iklan1