Tag: risat sanger

Selasa Besok, GTI Sulut Bahas RUU Omnibus Law

Plus minus UU Omnibus Law (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keberagaman pendapat dan bahkan aksi nyata penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terus mengalir. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Garda Tindak Pidana Korupsi Indonesia (GTI) Sulut, Selasa (10/3/2020) berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Kota Manado. Hal tersebut seperti disampaikan Risat Sanger, S.IP.

”Mencermati pembahasan RUU Omnibus Law, maka kami mengundang segenap aktivis pemuda dan mahasiswa agar menghadiri kegiatan FGD. Guna memperkaya pengetahuan dan mempertajam masukan ke pemerintah terkait pembahasaan tersebut. Selasa 10 Maret 2020 (besok hari). Pukul 13.00 – 16.00 Wita. Ruang Rapat Sarang Inovasi (Hotel Grandpuri lt. 3) Demikian undangan ini disampaikan, atas atensinya diucapkan terima kasih,” kata Risat, Ketua GTI Sulut, Senin (9/3/2020) kepada Suluttoday.com.

Menurut jebolan FISPOL Unsrat Manado itu, melalui FGD plus minus RUU Omnibus Law akan dapat ditelusuri. Proses identifikasi melalui dialog lebih efektif dalam melakukan tambal sulam gagasan, menyatukan usul dan saran untuk perbaikan RUU tersebut menjadi langkah yang sangat penting. (*/Adm)

Seruan Aksi Tolak RUU Kontroversi dari Sulawesi Utara Menggema

Aksi unjuk rasa aktivis anti korupsi di Sulut beberapa waktu lalu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Reaksi publik terutama dari aktivis mahasiswa dan kelompok pro demokrasi terus bergerak massif. Kali ini aksi terkait penolakan sejumlah pasal kontroversi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pembetarantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP menyeruak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan di Sulut, akan dirangkaikan dengan doa untuk Papua agar damai.

Hal tersebut disampaikan Risat Sanger selaku Koordinator Aksi. Sanger jebolan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado yang kini menjabat sebagai Koordinator Jaringan Aktivis Sulut itu mengajak kepada seluruh Massa aksi diharapkan berkumpul di Taman Patung Wolter Monginsidi untuk menggelar aksi damai.

”Kita akan menggelar aksi damai konstitusional pada hari Kami, 26 Sept 2019. Pukul 16.00 hingga 18.30 Wita, dengan titik kumpul di Patung Wolter Monginsidi. Massa aksi diharapkan memakai Jaket Almamater masing-masing kampus bagi mahasiswa, dan bagi Masyarakat penggiat anti korupsi menggunakan baju Hitam. Diperkenankan membawa bendera Organisasi masing-masing,” ujar Risat didampingi sejumlah aktivis Gerakan Anti Korupsi Sulut.

Lanjut Risat mantan Korda FOKUSMAKER Sulut ini bahwa pihaknya menghimbau juga massa aksi supaya membawa Thumbler minuman masing-masing.(*/Redaksi)

Selanjutnya, ini sejumlah tuntutan aksi diantaranya;

Tuntutan :
1. Tolak UU KPK hasil revisi DPR, RUU KUHP dan usut tuntas kebakaran hutan Riau.

2. Mendoakan untuk kedamaian di Papua.

Warga Sulut: ‘Torang Cinta Indonesia, Torang Sayang Papua’

Berlangsungnya tatap muka bersama insan pers (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Imbas dari perlakukan yang diduga mendiskriminasi warga Papua di Surabaya belum lama ini membawa dampak yang menghawatirkan keberadaan warga Papua yang berstudi di luar tanah Papua. Pasalnya, di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terinformasi sejumlah mahasiswa Papua yang berstudi di bumi Kawanua mulai kembali ke tanah kelahiran mereka.

Ada yang terpicu alasan merasa tidak nyaman lagi ditanah rantau akibat perlakuan rasis terhadap mereka. Sabtu (7/9/2019) warga Sulut yang tergabung dari Jaringan Aktivis Mahasiswa, Ikatan Alumni Unsrat, Manado Cyber Community menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.

”Kami punya ikatan yang kuat dengan rekan-rekan warga Papua. Saat kuliah bersama, mereka ramah, baik-baik, dan pintar. Untuk warga Sulawesi Utara ‘torang cinta Indonesia, torang sayang Papua’ (kami cinta Indonesia, kami sayang Papua) tak ada diskriminasi di negeri ini. Kami mengajak rekan-rekan untuk melanjutkan studinya, tak usah terprovokasi dengan kejadian yang sebetulnya kebenarannya masih diragukan,” ujar Risat Sanger, Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut ini tegas.

Lanjut mantan Ketua FODIM Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) itu menduga kuat ada aktor intelektual di balik kepulangan sebagian mahasiswa Papua ke daerah mereka. Aktivis yang dikenal vokal itu menjamin bahwa warga Sulut yang berasal dari Papua pasti aman berada di Nyiur Melambai, itu sebabnya melanjutkan aktivitas studi dikatakan harusnya menjadi prioritas.

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo, bahwa pentingnya seluruh masyarakat membaca kembali Undang-Undang di Republik Indonesia tercinta. Dimana pasal yang berkaitan dengan referendum tidak ada dalam konstitusi bernegara kita. Flora juga mengajak para mahasiswa Papua yang studi di Sulut untuk fokus menyelesaikan studinya.

Suasana dialog (FOTO Suluttoday.com)

”Berkaitan dengan istilah referendum itu sudah dicabut di TAP MPR 8/1998. Mari kita sama-sama membaca konstitusi bernegara kita supaya tidak salah kapra mengartikan aturan. Selain itu, saya mengajak seluruh warga Papua yang melakukan studi di daerah ini agar tetap melaksanakan tugas-tugas akademiknya. Semoga yang kuliah bisa segera selesai dan memperoleh gelar sarjana, kemudian dapat mengabdi memajukan daerah,” tutur Flora

Turut hadir pada pertemuan kali ini adalah Pengamat Politik Sulawesi Utara Johny Lengkong yang juga dosen Unsrat Manado dan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado yang juga Alumni Unsrat Manado. Mereka juga diberikan kesempatan menyampaikan sejumlah pernyataan, serta ajakan agar mahasiswa Papua tetap tidak terprovokasi isu hoax. (*/Redaksi)

Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut Libatkan Kampus Cegah Radikalisme

Berlangsungnya pembukaan dialog (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Beragam tantangan yang terus melanda ketenangan rakyat Indonesia rupanya menjadi aspek yang juga diseriusi aktivis pemuda di Sulawesi Utara (Sulut). Senin (19/8/2019) pengurus Jaringan Aktivis Mahasiswa, GTI Sulut dan Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado melakukan Dialog Kebangsaan.

Menurut Risat Sanger selaku Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut bahwa diskusi yang digelar itu merupakan upaya strategis dan perlu dilakukan. Mengingat situasi dan kondisi sosial saat ini sedang dirongrong dengan ancaman disintegrasi bangsa melalui praktek radikalisme.

“Dialog Kebangsaan ini amatlah penting dilakukan. Mahasiswa perlu mendapat pencerahan dengan segera bagaimana menanggapi ini dengan baik. Bagaimana kita harus melihat dari berbagai sisi tentang berbagai persoalan terutama yang bisa memicu perpecahan, apalagi dengan kekuatan media sosial saat ini,’’ kata Risat yang juga jebolan FISPOL Unsrat Manado ini tegas.

Untuk diketahui dialog yang melibatkan kalangan akademis itu mendapat sambutan luar biasa. Hal tersebut terbuti dari kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200-an mahasiswa dan aktivis pemuda. Mengusung tema ‘Menangkal Paham Radikalisme di Dunia Pendidikan panitia menghadirkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim SAg MA MRes PhD. Juga bincara lainnya adalah Dr Johny Lengkong, S.IP.,M.Si, selaku pengamat politik.

Selain itu, hadir sebagai pemateri juga adalah Kepala Subdit IV Intelkam Polda Sulut AKBP William Roro. Dialog yang berjalan beberapa sesi itu dimoderatori Ronald Ginting dan berjalan tertib sesuai rencana.

Konfrensi pers panitia disela-sela Dialog Kebangsaat (FOTO Suluttoday.com)

Selaku pemateri, Demus Puneri memberi perhatian pada adanya praktek radikalisme yang sedang berkembang saat ini sangat disayangkan, baik dari alasan ideologis maupun alasan lain yang menurut Demus harus mengklarifikasi dulu apa itu radikalisme.

”Mari kita tangkal dan cegah radikalisme secara bersama. Bagaimanapun radikalisme merupakan tindakan yang dilarang semua agama, ini musuh kita bersama. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka konsekuensinya meluas. Sebetulnya, persoalan apapun persoalan yang ada harus diselesaikan segera. Jangan sampai dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengadudomba rakyat,” ujar Delmus. (*/Redaksi)

GTI Sulut Soroti Proses Pelantikan Elly Lasut

Risat Sanger (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Polemik pelantikan Bupati Talaud terpilih Elly Lasut terus ramai dibincangkan warga Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan isu yang santer terdengar, Elly dijegal pihak pemerintah Provinsi Sulut. Surat Keputusan (SK) E2L sapaan akrab Elly belum dikeluarkan Mendagri, hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Risat Sanger.

Menurut Risat yang juga Alumnus FISPOL Unsrat Manado ini, Elly Lasut diduga kuat memobilisasi masyarakat Talaud untuk memprotes Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui unjuk rasa. Kemudian, apa yang dilakukan Pemprov Sulut dikatakannya sudahlah tepat.

”Kami (GTI) melihat dari sisi politik hukum sehingga menurut kami apa yang dilakukan Pemprov Sulut itu sebagai bentuk taat akan hukum. Sekarang kami meminta masyarakat untuk teduh menunggu, jangan ikut tersulut emosi atau terprovokasi isu,” ujar Risat saat memberikan keterangan pers Rabu (7/8/2019).

Aktivis vokal itu menilai masyarakat Talaud tidak juga harus ‘habis-habisan’ membela Elly Lasut yang pernah divonis penjara akibat kasus korupsi.

”Selain itu dari sisi manajerial keuangan daerah saat menjabat Bupati dari tahun 2006, BPK memberi opini disclaimer lebih dari satu kali. Sementara perubahannya pun hanya sampai pada opini tidak wajar,” kata Risat tegas.

Ditambahkannya lagi bahwa Elly Lasut telah tersandung sejumlah persoalan korupsi di antaranya SPPD fiktif, dan gerakan orang tua asuh.

”Untuk itu kami minta sekali lagi sudahi upaya penggerakan massa. Bila tidak direspon baik maka kami juga akan menggerakan massa kami untuk menghalangi upaya mereka itu,” tukas Risat.

Tidak hanya itu, berkaitan dengan beredarnya petisi masyarakat yang diperkirakan dari hasil ide pendukung Elly Lasut, kata Risat, pihaknya melihat ada upaya menggerakan massa. (*/Redaksi)

iklan1