Tag: rita lamusu manoppo

Wah, Perda Belum Ditetapkan Penggabungan BPKM dan PTSP Sudah Diberlakukan

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

Rita Lamusu Manoppo (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (16/05/2016) Panitia Khusus (PANSUS) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat untuk membahas kelanjutan dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Rita Lamusu Manoppo terungkap bahwa penggabungan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal(BPKM) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), belum ditetapkan perdanya akan tetapi sudah diberlakukan.

” Pansus OPD sendiri ada informasi yang mana penggabungan BPKM dan PTSP itu sebelum ditetapkannya perda sudah diberlakukan,” ujar Lamusu.

Lamusu juga menjelaskan bahwa memang ada batasan yang telah disepakati oleh seluruh anggota pansus, namun dikarenakan revisi PP 41 belum juga selesai, maka pansus akan kembali berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Memang ada batas waktu yang kita sepakati bersama. istilahnya di rapat pansus yang lalu-lalu disepakati bahwa sampai dengan desember revisi PP 41 akan menunggu, namun jawaban dari kemendagri sejak oktober terbentuknya pansus jawabannya desember revisi PP 41 akan clear, ternyata sampai dengan batas waktu desember belum juga, sementara keputusan pansus OPD kan menunggu revisi PP 41 selesai, karena itu menjadi dasar dalam hal menyangkut pembahasan pasal demi pasal,” tutur Lamusu kepada wartawan.

Anggota komisi IV DPRD Sulut daerah pemilihan Bolmong Raya (BMR) ini sendiri mengaharapkan dengan perda ini akan jalan pembahasannya, namun karena Revisi PP 41 belum selesai maka untuk sementara pansus masih menunggu revisinya.

“Kemarin kita rapatkan bersama dan disitu kita sepakat biarlah kita membahas dan mengacu pada aturan yang lama, dan kita akan panggil biro hukum, PTSP kita panggil, BKPM untuk rapat kembali. Supaya kita tahu keputusan apa yang mereka pakai untuk memberi ijin-ijin yang selama ini berjalan,” pungkas srikandi PKS ini.

Hadir dalam rapat Pansus ini diantaranya, Yuddi Moningka, Netty Pantouw, Ferdinand Mewengkang, Fanny Legoh serta Norri Supit.(Jimmy Lumingkewas)

Terkait UMP, Komisi IV DPRD Sulut Jadwalkan Panggil Disnaker

Para pendemo dari HMI Cabang Manado saat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut

Demo aktivis mahasiswa saat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait dengan turunnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menaikkan Upah Minimum Provinsi dari Rp 2.150.000 ke Rp 2.400.000 ternyata masih ada saja perusahaan yang beroperasi di Sulut belum mematuhi pembayaran upah karyawannya.

Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan Rakyat menjadwalkan pemanggilan terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seperti halnya yang dikatakan oleh anggota Komisi IV Rita Lamusu Manoppo.

“Pemanggilan terhadap Disnaker telah dijadwalkan pada pekan depan untuk meminta penjelasan terkait persoalan UMP ini dan beberapa persoalan lain yang belum terselesaikan di tahun lalu,” ungkap Rita kepada sejumlah awak media, Selasa (12/01/2016) siang.

Menurutnya, sesuai dengan Pergub No.37/2015 yang ditandatangi oleh Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono dan Kesepakatan ini wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di Sulut mulai Januari 2016.

Kegiatan Komisi akan berjalan setelah dilakukannya Rapat Paripurna masa buka tutup sidang yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (14/1/2016) lusa nanti.

Dikatakan Rita, pemanggilan terhadap Disnaker akan dilakukan pada awal pekan depan mengingat pentingnya nasib para karyawan yang berada di seantero Sulut.(Jimmy Lumingkewas)

iklan1