Tag: Robi Mamonto

Bupati Warning ASN Indisipliner

Sehan Landjar, Bupati Boltim (Foto: Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, tidak main-main dalam hal penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahannya. Betapa tidak, penegakan disiplin ternyata bukan hanya pada peraturan etos kerja, tapi juga menyangkut seragam yang digunakan ASN.

Seperti yang disampaikan Bupati pada Jumat (07/04/2017). Ia menyayangkan, belakangan ini tidak sedikit ASN Boltim yang menggunakan kaos dan celana jeans pada hari jumat. Padahal, menurutnya hari tersebut masih merupakan hari kerja kantor yang seyogyanya seorang ASN harus berpakaian sebagaimana mestinya seorang abdi negara.

“Saya mewarning untuk yang terakhir kalinya, hari jumat yang akan datang, saya tidak mau melihat ada ASN yang menggunakan kaos dan celana jeans,” tegas Eyang sapaan akrabnya.

Bahkan, dalam mewujudkan keseragaman pakaian tersebut, Bupati menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar masing-masing menganggarkan pengadaan pakaian batik untuk pegawainya.

“Semua SKPD harus secepatnya melakukan pengadaan seragam di tahun ini, khususnya batik,” tukasnya. (Rahman)

Buka Diklat PIM IV, Eyang: ASN Harus Perbaiki Moral dan Etika

Bupati Boltim menyamatkan tanda peserta kepada peserta diklat PIM IV (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, SH. Jumat (07/04/2017) secara resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM) tingkat empat angkatan ke dua tahun 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta diklat yang terdiri dari 26 peserta pria dan 14 peserta wanita.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan jika setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti diklat tersebut, benar-benar memahami dan memaknai semua materi yang nantinya akan diterima selama kegiatan berlangsung. Sehingga, ouput yang dihasilkan nanti, dapat melahirkan ASN yang benar-benar memiliki moral dan etika yang baik dan profesional.

“Diklat adalah salah satu cara untuk membentuk karakteristik ASN, bukan sekedar kegiatan untuk mendapatkan legitimasi saja tapi merupakan upaya guna merubah cara berfikir dan cara berkeinginan para ASN.” Kata Eyang sapaan akrab Bupati.

Lebih lanjut dijelaskannya, Pendidikan dan pelatihan seperti ini sarat akan makna kepada ASN. Disamping itu, lewat amanat undang-undang nomor 05 tahun 2015 jelas dikatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan salah satu dasar penilaian kompetensi ASN pada jenjang kedudukan jabatannya. Sehingga, diperlukan ketekunan dan keseriusan dalam pendidikan pelatihan seperti ini.

“Sehebat apapun instruktur kita di dalam diklat tersebut, jika moral dan daya dorong kita kurang, itu pasti tidak akan bermanfaat apa-apa. Jadi, kuncinya hanyalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengikuti diklat. Saya yakin kalian bisa mengikuti diklat ini dengan ouput yang maksimal nanti.” Tutupnya. (Rahman).

Nasib Ratusan Honda K2 Boltim Pupus

Foto ilustrasi: Tenaga Honor

BOLTIM, Suluttoday.com – Harapan 123 Honor Daerah (Honda) yang sudah berstatus Honda Kategori 2 (K2) untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) nampaknya pupus.

Pasalnya, sampai saat ini masih kurang Jelas alias KJ. Mereka masih harus menahan hasrat untuk segera diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Dari hasil konsultasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Boltim di Pemerintah Pusat baru-baru ini. Dimana untuk pengangkatan CPNS termasuk honda K2 masih menunggu regulasi. Artinya belum ada kejelasan bahwa tahun 2017 ini K2 terangkat sebagai CPNS.

Menurut Robi Mamonto pengangkatan honda K2 jadi CPNS belum ada kepastian dari Pusat.

“DPR RI, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih susun regulasi lewat revisi Undang-Undang (UU) ASN. Salah satu yang dibahas dalam revisi tersebut soal pengangkatan honorer K2.” Ungkap Mamonto

Mamonto berharap penetapan UU ASN segera dilakukan secepatnya, supaya keinginan warga Boltim khususnya honda K2 terangkat CPNS bisa terealisasi. Begitu juga dengan perekrutan CPNS jalur umum, masih menunggu keputusan yang sama.

“Pemerintah Boltim masih butuh banyak pegawai. Dan mudah-mudahan tahun ini perekrutan CPNS bisa terlaksana.” Ujar Mamonto.

Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin, BKPP Boltim Ade Herly Mokoginta juga mengatakan bahwa Pemkab Boltim sampai saat ini masih menunggu regulasi tentang pengangkatan CPNS.

“Harapannya Insya Allah ada lampu hijau dari pemerintah pusat soal perekrutan CPNS dan pengangkatan honda K2.” Jelas Mokoginta.

Hal tersebut membuat sejumlah Honda jadi was-was, salah satunya Indri Damopolii yang merasa khawatir akan kejelasan nasib mereka, yang hingga kini masih belum jelas soal pengangkatannya menjadi CPNS.

“Nasib kami tidak jelas apakah akan diangkat CPNS atau tidak. Namun kami menaruh harapan kepada Pemkab Boltim melalui BKPP untuk memperjuangkan nasib kami.” Ungkap Damopolii. (Rahman)

Lecehkan Sehan Landjar, Pemda Sayangkan Peryataan Julkifli Hasan

Sekda-Muhammad-Assagaf-Boltim-edit

Ir. Hi. Muhammad Assagaf, Sekda Boltim (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, sebagaimana di beritakan salah satu media regional di Sulawesi Utara, berbuntut panjang.

Sebagaimana dalam pemberitaan tersebut dikatakan, Zulkifli Hasan menuding Eyang (sapaan akrab Bupati Boltim, Sehan Landjar) Sakit Jiwa terkait ketidak hadirannya pada kampanye pasangan calon yang diusung PAN.  Pernyataan bernada melecehkan yang diduga disampaikan Zulkifli Hasan saat diwawancarai sejumlah awak media tersebut, menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Sekretaris Daerah Boltim, Ir. Hi. Muhammad Assagaf, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Boltim mengaku sangat menyayangkan ‎pernyataan dari Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua MPR-RI. Kata Assagaf, tidak sepantasnya seorang pejabat negara diruang publik melontarkan kalimat melecehkan atau menyerang kehormatan seseorang.

“Sakit jiwa perlu dibuktikan dengan pemeriksaan medis. Atas dasar apa Dia menuding Bupati seperti itu. Terlepas benar tidaknya pernyataan tersebut, yang pasti itu sudah naik cetak di media dan menimbulkan ketersinggungan masyarakat.” Ujar Assagaf diruang kerjanya, Rabu (18/1/2017).

Assagaf menambahkan, bila benar Zulkifli Hasan melontarkan kalimat itu maka Pemda akan melakukan gugatan sebab Sehan Landjar adalah Bupati Boltim lepas dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN‎. Sebaliknya bila tidak benar, pemda  akan melakukan somasi terhadap media yang menulis berita itu.‎ Dikatakannya, terlebih dahulu Pemda akan menyurat secara resmi kepada Zulkifli Hasan untuk meminta klarifikasi maksud dari pernyataan ‎tersebut.

“Bila benar Ketum PAN mengatakan hal itu, Pemda menuntut agar Dia menyampaikan permohonan maaf secara langsung serta menyampaikannya di media cetak dan media elektronik, bila tidak diindahkan kami akan menempuh jalur hukum.” Tegas Birokrat senior tersebut.

Senada, tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang juga mantan ketua pemuda Muhammadiah Bolmong Raya, Syaiful Umbola, mengungkapkan kekecewaan atas statement dari Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, Bupati adalah orang yang dihormati dan merupakan representasi dari masyarakat yang dipimpinnya sehingga penghinaan kepada Bupati secara tidak langsung juga merupakan penghinaan kepada masyarakat.

“Kami tidak terima jika Bupati disebut sakit jiwa. Itu sama dengan mengatakan kalau masyarakat yang memilihnya juga sakit jiwa.” Ujarnya geram.

‎Umbola menilai, pernyataan tersebut menunjukan sikap yang tidak menjunjung adat dan budaya timur serta melanggar norma sopan santun. ‎Terlebih konstitusi telah memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia.

“Atas dasar apa dia menyebut Bupati sakit jiwa. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang karena dilakukan secara sengaja untuk menyerang Bupati agar diketahui umum sebagai Bupati sakit jiwa.” Terangnya.

Terpisah tokoh masyarakat Boltim, Robi Mamonto,menilai apa yang dinyatakan Ketum PAN sebagai pelecehan terhadap institusi pemerintah daerah. Robi menyayangkan adanya pihak yang melakukan hal yang kurang etis, sehingga memunculkan opini publik yang kurang baik terhadap bupati.

“Sebagai warga Boltim, saya tersinggung ketika nama baik bupati dilecehkan. Kami meminta agar Zulkifli Hasan yang notabene adalah Ketua MPR RI meminta maaf, karena telah mengucapkan kata-kata yang menghina seorang kepala daerah sebagai khalifah.” Kata Ketua KAHMI Boltim tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Daerah Boltim, Burhan Paputungan, mengatakan terlepas dari hubungan politik antara keduanya, Sehan Landjar adalah seorang Bupati yang sudah menahkodai Boltim selama dua periode sehingga itu masyarakat boltim tidak terima ketika putra terbaiknya dilecehkan.

“Dia (Zulkifil Hasan) harus meminta maaf kepada Sehan Landjar selaku Bupati Boltim dan khususnya masyarakat Boltim yang jelas tidak menerima penghinaan tersebut.” Tegasnya. (Rahman)

iklan1