Tag: ROR

Menarik, Bupati James Beri Dukungan ROR-MOR untuk Pilwako Manado

Bupati James Sumendap (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah batal maju dalam momentum Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado 2020, James Sumendap, SH, Bupati Minahasa Tenggara (Mintra) ternyata punya kesamaan visi beberapa politisi lainnya. James yang adalah Ketua DPC PDIP Mitra itu menyampaikan terima kasih kepada simpatisan yang telah rela dan setia mendukung dirinya maju di Pilwako Manado 2020.

”Dengan ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada simpatisan yang ada di Manado dan saya mohon maaf atas pernyataan-pernyataan saya yang membuat para calon merasa gelisah atau terganggu akibat dari opini-opini yang terbangun selama ini,” kata Sumendap.

Jebolan Aktivis GMNI itu bahkan membuka siapa figur yang dinilainnya layak memperjuangkan visi politik dan program yang dibawanya untuk warga Kota Manado. Tidak hanya itu, James menyebutkan dua nama yang dinilainya punya kemiripan dengannya untuk melayani warga Manado.

”Semoga mimpi saya bisa terwujud apabila Wali Kota Manado dapat merealisasikan progaram-program paling tidak “sedikit sama” dengan ada di Minahasa Tenggara. Kalau ditanya siapa yang bisa merealisasikan mimpi saya itu, ada pada ROR-MOR. Mereka berdua adalah pasangan yang mungkin dapat merealisasikan mimpi-mimpi saya di Kota Manado. 3R for Manado, dan salam Gladiator,” ujar James kepada Suluttoday.com, Senin (9/12/2019).(*/Amas)

STOP Aktivitas Normalisasi Sungai Sario, Ini Rekom Balai Sungai

Surat rekomendasi dari Balai Sungai (Foto Suluttoday.com)

Surat rekomendasi dari Balai Sungai (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Akhirnya, aktivitas pembangunan fisik bangunan pada ruang Anak Sungai Sario dk Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, Kota Manado oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), merekomendasikan untuk dihentikan.

Pasalnya, normalisasi anak sungai tersebut yang dilakukan pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, melanggar peraturan perundangan. Hal itu tertuang dalam surat Nomor UM.01.03/BWSS-I/471 tanggal 13 Juni 2016, yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon R Watania ST MM, yang ditujukan kepada Pemkot Manado.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik bangunan pada ruang Anak Sungai Sario di Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, oleh pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada lokasi, ternyata kegiatan pembangunan fisik pada ruang sungai tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengusahaan sumber daya air yang berlaku.

”Pada peninjauan lapangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I diperoleh data/informasi telah dikeluarkannya Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Manado Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Normalisasi Anak Sungai Sario Kelurahan Sario Utara dan Surat Kepala Dinas Tata Kota Manado Nomor 89/D.10/TK/IV/2016 perihal Normalisasi Anak Sungai Sario,” ujar Watania dalam suratnya.

Dijelaskannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu: bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) yang diserahi urusan pengairan diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengesahkan dan/atau member izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, pengusahaan air, dan/atau sumber-sumber air; bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penggunaan air an/atau sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenanganya.

Kemudian, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan: Permohonan izin pengusahaan sumber daya air diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

”Bahwa anak Sungai Sario yang berada dalam Daerah Aliran Sungai Sario adalah bagian dari Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas; wilayah sungai strategis nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” papar Watania.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai mengatur: 1) pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis; 2) rekomendasi teknis paling sedikit memuat gambar rencana trase pengalihan alur sungai, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada, hitungan/kajian aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai, hitungan/kajian terhadap tendensi perubahan morfologi sungai, dan desai konstruksi sungai baru yang di-back up dengan nota daerah.

Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Permenpupera Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai sebagai pengelola sumber daya air dalam wilayah sungai yang merupakan kewenangan pemerintah.

”Dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, dimohon dengan hormat agar Bapak Wali Kota Manado melalui institusi teknis terkait agar menghentikan kegiatan pembangunan fisik dalam ruang Anak Sungai Sario oleh pengembang Jemmy Hendrik Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sampai dengan dikeluarkannya izin Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tandas Watania.

Seperti diketahui, rekomendasi teknis normalisasi anak sungai Sario ini dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir Ferry Siwi MSi dengan Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, atau tepatnya masih dalam pemerintahan Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR). Rekomendasi teknis itu diberikan kepada Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sebagai pengembang.

Persoalan ini kemudian mengundang reaksi masyarakat, salah satunya tokoh masyarakat Kelurahan Sario, Reinhard Tololiu SH MH. Dijelaskan Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa (P/KB) GMIM Wilayah Manado Sario ini, dalam Permenpupera Nomor 26/PRT/M/2015 khususnya Pasal 5 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.

Ayat (2) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis. Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk: a) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau b) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.

”Sudah sangat jelas bahwa pengalihan alur sungai itu harus menyangkut kepentingan umum, dan pengelolaannya menyangkut kepentingan strategis yang dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau badan sosial. Nah, yang terjadi di sungai anak Sario hanya melalui rekomendasi hasil rapat sebagaimana diminta perorangan. Dan perorangan ini bukan pemerintah, badan hukum, atau badan sosial. Jadi pengembang dna pihak-pihak terkait sudah melanggar peraturan perundangan,” terang Tololiu yang juga penegak hukum di Kejaksaan Agung RI ini. (*/Amas)

Pengalihan Anak Sungai Sario Langgar Aturan, ROR Wajib Bertanggungjawab?

Reinhard Tololiu (Foto Ist)

Reinhard Tololiu (Foto Ist)

MANADO – Mencuat pemberitaan di media massa akhir-akhir ini terkait pengalihan anak sungai Sario di Kelurahan Sario Utara. Pasalnya pengerjaan pengalihan anak sungai ini menuai penolakan dari masyarakat setempat, bahkan beredar informasi seolah-olah pemerintah Kota Manado saat ini yang disalahkan akibat kebijakan memberikan izin tersebut.

Pengalihan sungai tepatnya di depan Mantos, yang diduga ada konspirasi antara pengusaha dan pemerintah Kota Manado saat itu yang mengeluarkan izin. Hingga saat ini pekerjaan pengalihan sungai tersebut masih terus berjalan.

Saat ditelurusi media ini, ternyata pengalihan anak sungai Sario melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai yang ditandatangani Menpepura Basuki Hadimuljono tanggal 15 Mei 2015, dan diundangkan tanggal 25 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Tertera dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.

Kemudian, Pasal (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

Sementara itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

Polemik tersebut mengundang reaksi masyarakat, sebagaimana dijelaskan tokoh masyarakat Kelurahan Sario, Reinhard Tololiu SH MH. Dimana yang terjadi dalam pengalihan anak sungai Sario bukan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan demi kepentingan bisnis atau kepentingan orang tertentu.

”Pengalihan anak sungai Sario itu sudah jelas-jelas melanggar Permenpura Nomor 26 tahun 2015. Pada Pasal 3 jelas menyebut bahwa sungai merupakan sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun pengalihan anak sungai Sario tidak untuk kemakmuran rakyat,” ujar Tololiu, Sabtu (18/6) akhir pekan lalu.

Sebagaimana alur proses hingga keluarnya izin pengalihan anak sungai tersebut, dimulai dari rekomendasi teknis normalisasi anak sungai Sario yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir Ferry Siwi MSi dengan Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, atau tepatnya masih dalam pemerintahan Royke O Roring (ROR) sebagai Penjabat Wali Kota Manado. Rekomendasi teknis itu diberikan kepada Jemmy Hendra Uisan/Theresia Titiliany Uisan sebagai pengembang.(*/Amas)

Hadiri Rakorev Terakhir, ROR Titipkan Pesan untuk ASN Manado

ROR saat membuka Rakorev triwulan I tahun 2016 di Aula serbaguna kantor Wali Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

ROR saat membuka Rakorev triwulan I tahun 2016 di Aula serbaguna kantor Wali Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dengan sepenuh kemampuan dan kesungguhan menjalankan program sebagai Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke O. Roring (ROR), Rabu (4/5/2016) saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) triwilan I tahun 2016 yang merupakan Rakorev terakhir semasa kepemimpinannya menjadi Pejabat Wali Kota. Melalui sambutannya, ROR mengingatkan pentingnya para ASN meningkatkan etos kerja serta bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

”Selaku abdi negara, sangat penting kita meningkatkan kerja, semangat pengabdian kepada masyarakat itu merupakan hal utama dari pekerjaan seorang birokrat. Mari kita juga meningkatkan sinergitas, apalagi pimpinan SKPD untuk tidak menjadi pasif, tingkatkan singkronisasi dengan program pemerintah Provinsi Sulut tentunya perlu dilakukan,” tutur ROR.

Tidak hanya itu, birokrat senior inipun mengajak para ASN di jajaran pemerintahan Kota Manado bersama-sama mendukung sepenuhnya proram Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado periode 2016-20212 (GSVL-MOR). Karena menurutnya program Cerdas, sangat memberi dampak positif pada masyarakat.

”Melalui sambutan ini saya pun mengajak para ASN di jajaran pemerintahan Kota Manado ayo dukung sepenuhnya pemerintahan Wali Kota GSVL dan Wakil Wali Kota Mor. Rakorev ini harus mengevaluasi kinerja SKPD, sekaligus membawa hasil maksimal untuk kemajuan bersama bagi masyarakat Manaod,” ucap Roring menutup.

Kegiatan yang dilaksanakan langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado ini dihadiri sejumlah pimpinan SKPD, terlihat ROR didampingi Kepala Bappeda Manado, Bart K.B Assa. (Amas)

Ketua KPU Manado Berharap ROR Tuntaskan Honor PPK dan PPS

Yusuf Wowor (Foto Ist)

Yusuf Wowor (Foto Ist)

MANADO – Berhadap ada angina segar diakhir kepemimpinan Ir Royke O. Roring (ROR), sebagai Pejabat Wali Kota Manado, para penyelenggara pemli di Kota Manado, melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, Yusuf Wowor, S.IP, M.Si angkat bicara.

Saat diwawancarai via Handphone, Senin (2/5/2016) Wowor yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado kelihatannya Harap-Harap Cemas (HHC). Dimana Wowor masih berharap kalau honor penyelenggara pemilu dibayarkan Roring.

‘’Saya berharap bisa terbayarkan diakhir kepemimpinan Pak Royke Roring selaku Pejabat Wali Kota Manado. Kalau terbayarkan, itu lebih baik,’’ ucap Wowor.

Ditambahkannya lagi, bila saja Roring ‘ingkar janji’ dan tidak mau membayarkan honor PPS, KPPS, dan PPK yang belum terbayarkan dalam Pilkada Serentak Kota Manado. Maka, dirinya berharap Dr GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado defenitif akan membayarkannya.

‘’Semua penyelenggara pemilu di Pilkada Manado berharap bisa terbayarkan, namun bila belum juga terealisasi harapan ini. Saya berharap Pak GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado defenitif akan menyelesaikan hal ini,’’ tutur Wowor berharap.

Ditempat terpisah, Ketua PPK Wenang, Andrew Patimahu berharap agar Roring secepatnya membayarkan honor PPK dan PPS serta KPPS. Menurut Andrew, Roring selaku birokrat senior harus bertanggungjawab atas apa yang telah dijanjikannya.

‘’Kami berharap bahwa janji Pak Roy Roring diselesaikan, janganlah menunggu Wali Kota defenitif. Karena bagaimana pun, Pilkada Manado dilaksanakan saat kepemimpinan Pak Roy sebagai Wali Kota, meski kami yakin Pak Vicky Lumentut mampu menyelesaikan hal ini,’’ papar Andrewm Selasa (3/5/2016).

Untuk diketahui Roring sendiri pernah di demo PPS, KPPS dan PPK se-Kota Manado atas upaya menagih janji Roring yang disampaikan beberapa waktu lalu. Bahkan, secara terbuka sejumlah PPK menyebutkan Roring ingkar janji. (Amas)

iklan1