Tag: roring

Melalui Roring, Ini Ajakan Gubernur Olly untuk ASN Pemprov Sulut

Roy Roring saat memimpin Apel KORPRI (Foto Ist)

Roy Roring saat memimpin Apel KORPRI (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/1/2017), dalam Apel perdana Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey melalui Asisten Adminsitrasi Umum Ir. Roy Roring mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut agar menjaga stabilitas kerja di awal tahun 2017.

Roring yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan bahwa ASN wajib Kerja Kerja Kerja! demi terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalm Politik dan Berkepribadian dalam Budaya, Tegas Roring. Ajakan ini disampaikan Roring pada Apel KORPRI Perdana di lapangan kantor Gubernur Sulut.

”Mari jaga stabilitas dan semangat bekerja untuk mewujudkan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Kita wajib mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya,” ujar Gubernur Olly yang disampaikan Roy Roring.

Roring juga mengatakan bahwa tanggung jawab, profesionalisme, dan disiplin juga harus ditingkatkan, seiring dengan semangat baru di Tahun yang baru ini. Tak hanya itu, Roring berpesan bahwa ASN harus mampu meningkatkan kompentensi dan bekerja dengan Tulus, demi memajukan bumi Nyiur Melambai ini. (*/ST)

Sidang di PTUN, Saksi Beberkan Inkonsistensi Syarif Darea

Deasy Roring saat menjadi saksi (Foto Suluttoday.com)

Deasy Roring saat menjadi saksi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Upaya membatalkan hasil Pilkada serentak 2016 yang dilakukan Syarif Darea untuk menggugat hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian menarik diikuti. Selasa (16/8/2016) bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Deasy Roring yang dihadirkan sebagai saksi menyampaikan sejumlah inkonsistensi dari penggugat.

”Sepengetahuan saya, Pilkada Manado yang dilaksanakan Februaru 2016 disepekati seluruh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado saat itu. Termasuk didalamnya, calon Nomor Urut 1 dan Calon Nomor Urut 4, tak ada komplein, bahkan saudara Syarif Darea yang saat ini menggugat, ikut menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting,” ujar Roring.

Ditambahkannya bahwa proses Pilkada Sususlan di Kota Manado adalah sah berdasarkan hukum, karena Pilkada Manado berada pada posisi yang tidak normal alias mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya.

”Dan itu sah, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, kemudian kami DPRD Manado dengan stakeholder terkait juga ikut mengkonsultasikan soal anggaran Pilkada ini ke Kementerian Keuangan dan hasilnya tak ada masalah,” tutur Roring yang juga anggota DPRD Manado ini tegas.

Usai menyampaikan pendapat dipersidangan, Roring saat diwawancarai juga menyangkan sikap Darea yang saat itu terindikasi menjadi Tim Pemenang salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Bahkan, menurut Roring sebelum keputusan final KPU, para calon Kepala Daerah saling klaim kemenangan dan meyakini bahwa Pilkada di Manado tak bermasalah, kenapa kemudian setelah kalah baru diprotes.(Amas)

STOP Aktivitas Normalisasi Sungai Sario, Ini Rekom Balai Sungai

Surat rekomendasi dari Balai Sungai (Foto Suluttoday.com)

Surat rekomendasi dari Balai Sungai (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Akhirnya, aktivitas pembangunan fisik bangunan pada ruang Anak Sungai Sario dk Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, Kota Manado oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), merekomendasikan untuk dihentikan.

Pasalnya, normalisasi anak sungai tersebut yang dilakukan pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, melanggar peraturan perundangan. Hal itu tertuang dalam surat Nomor UM.01.03/BWSS-I/471 tanggal 13 Juni 2016, yang ditandatangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon R Watania ST MM, yang ditujukan kepada Pemkot Manado.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik bangunan pada ruang Anak Sungai Sario di Kelurahan Sario Utara (depan Mantos), Kecamatan Sario, oleh pengembang Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada lokasi, ternyata kegiatan pembangunan fisik pada ruang sungai tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengusahaan sumber daya air yang berlaku.

”Pada peninjauan lapangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I diperoleh data/informasi telah dikeluarkannya Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Manado Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Normalisasi Anak Sungai Sario Kelurahan Sario Utara dan Surat Kepala Dinas Tata Kota Manado Nomor 89/D.10/TK/IV/2016 perihal Normalisasi Anak Sungai Sario,” ujar Watania dalam suratnya.

Dijelaskannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu: bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) yang diserahi urusan pengairan diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengesahkan dan/atau member izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, pengusahaan air, dan/atau sumber-sumber air; bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penggunaan air an/atau sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenanganya.

Kemudian, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan: Permohonan izin pengusahaan sumber daya air diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

”Bahwa anak Sungai Sario yang berada dalam Daerah Aliran Sungai Sario adalah bagian dari Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas; wilayah sungai strategis nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” papar Watania.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permenpupera) Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai mengatur: 1) pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis; 2) rekomendasi teknis paling sedikit memuat gambar rencana trase pengalihan alur sungai, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru, hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada, hitungan/kajian aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai, hitungan/kajian terhadap tendensi perubahan morfologi sungai, dan desai konstruksi sungai baru yang di-back up dengan nota daerah.

Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Permenpupera Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai sebagai pengelola sumber daya air dalam wilayah sungai yang merupakan kewenangan pemerintah.

”Dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, dimohon dengan hormat agar Bapak Wali Kota Manado melalui institusi teknis terkait agar menghentikan kegiatan pembangunan fisik dalam ruang Anak Sungai Sario oleh pengembang Jemmy Hendrik Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sampai dengan dikeluarkannya izin Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tandas Watania.

Seperti diketahui, rekomendasi teknis normalisasi anak sungai Sario ini dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir Ferry Siwi MSi dengan Nomor D.09/PU/81/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, atau tepatnya masih dalam pemerintahan Penjabat Walikota Manado Ir Royke O Roring (ROR). Rekomendasi teknis itu diberikan kepada Jemmy Hendra Uisan dan Theresia Titiliany Uisan sebagai pengembang.

Persoalan ini kemudian mengundang reaksi masyarakat, salah satunya tokoh masyarakat Kelurahan Sario, Reinhard Tololiu SH MH. Dijelaskan Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa (P/KB) GMIM Wilayah Manado Sario ini, dalam Permenpupera Nomor 26/PRT/M/2015 khususnya Pasal 5 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.

Ayat (2) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis. Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk: a) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau b) pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.

”Sudah sangat jelas bahwa pengalihan alur sungai itu harus menyangkut kepentingan umum, dan pengelolaannya menyangkut kepentingan strategis yang dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau badan sosial. Nah, yang terjadi di sungai anak Sario hanya melalui rekomendasi hasil rapat sebagaimana diminta perorangan. Dan perorangan ini bukan pemerintah, badan hukum, atau badan sosial. Jadi pengembang dna pihak-pihak terkait sudah melanggar peraturan perundangan,” terang Tololiu yang juga penegak hukum di Kejaksaan Agung RI ini. (*/Amas)

Surat KASN Kuatkan Penggugat, Laporan Terhadap Pejabat Wali Kota Manado Berproses

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

Ilustrasi, sidang di PTUN Manado (Foto Ist)

MANADO – Terkait gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado dalam hal rolling jabatan yang dilakukan Ir Royke O Roring belum lama ini di pemerintahan Kota Manado, hingga Selasa (7/6/2016), telah memasuki tahapan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ceckly J. Kereh, SH selaku Humas PTUN Manado saat ditemui diruang kerjanya.

Menurut Ceckly yang juga hakim PTUN itu posisi gugatan tersebut memiliki dua dampak setelah dikeluarkannya rekomendasi Komisi ASN yang menyangkut dengan pembatalan rolling jabatan yang kemudian telah ditindaklanjuti Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut, Senin (6/6/2016) kemarin.

”Tahapan gugatan terhadap Pejabat Wali Kota Manado masih sementara berjalan, kini masuk pada tahap pemeriksaan persiapan. Kalau benar sudah ada rekomendasi KASN, berarti pilihannya dua, diantaranya yang pertama penggugat bisa saja menarik tuntutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan karena apa yang menjadi materi tuntutan telah dikembalikan atau terlah direalisasikan KASN. Kemudian, yang kedua, bisa juga dilanjutkan semua tergantung penggugat, kami akan menjalankan aturan main,” ujar Ceckly.

Ditempat terpisah, Max Bawotong, SH kuasa hukum penggugat menyampaika bahwa pihaknya akan terus mendorong agar proses pembacaan keputusan dilakukan PTUN. Karena baginya, langkah hukum yang diambul tersebut harus terus dilanjutkan agar ada proses pembelajaran bagi birokrat senior lainnya saat menjadi Pejabat Wali Kota.

”Pasti akan akan terus mendorong proses ini, kalau pihak yang tergugat tidak kooperatif terserah itu urusan tergugat. Kami makin dikuatkan dengan hasil rekomendasi atau surat KASN, saya berhadap prosesnya lebih cepat agar ada efek jerah dan pembelajaran bagi para birokrat senior di daerah ini, sehingga kemudian saat menjadi Pejabat Wali Kota atau Pejabat Bupati tidak semena-mena menabrak aturan,” ucap Max saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (7/6/2016). (Amas)

Astaga, Royke Roring Benar-Benar Kecolongan Kali Ini

Surat dari Komisi ASN (Foto Suluttoday.com)

Surat dari Komisi ASN (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pada umumnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak lain adalah bagian dari wibawah pemimpin itu sendiri, hal yang bisa dibilang ‘memalukan’ malah terjadi di pemerintahan Kota Manado. Dimana pada saat Ir Royke O Roring menjadi Pejabat Wali Kota Manado belum lama ini mengeluarkan kebijakan rolling yang langgar aturan dan akhirnya dimentahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mantan Penjabat Walikota Manado Ir Royke Oktavian Roring (ROR) dibuat malu. Bagaimana tidak, semua rolling pejabat yang telah dilakukannya selama menjabat Waikota Manado 5 bulan, akhirnya dibatalkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pasalnya, rolling atau mutasi yang dilakukan ROR saat itu, tidak mendasar dan melanggar peraturan yang berlaku.

Diketahui Roring yang dikenal sebagai birokrat senior itu, kali ini benar-benar kecolongan. Lihat saja, butut dari kebijakan rolling tersebut, akhirnya KASN mengeluarkan surat tentang Pembatalan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Manado dengan Nomor D-34/KASN/6/2016 tertanggal 1 Juni 2016, yang ditandatangani Ketua KASN Sofyan Effendi.

Berdasarkan keterangan surat tersebut, KASN rupanya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B-636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dalam butir 6 berbunyi ”Dalam hal Pembina Kepegawaian ingin melakukan mutasi JPT, pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan jabatan yang akan diduduki yang bersangkutan. “Mutasi hanya diikuti oleh JPT yang setara yang sedang memangku jabatan. Apabila terdapat kekosongan JPT setelah proses mutasi, jabatan kosong tersebut wajib diisi melalui seleksi terbuka,” demikian bunyi poin kedua surat KASN tersebut.

Tidak hanya itu, sesuai surat KASN kepada Walikota Manado dengan Nomor B-507/KASN/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rotasi JPT di Lingkungan Pemkot Manado, yang salah satu butirnya menyebutkkan bahwa dalam pelaksanaan mutasi adalah antar JPT Pratama.

”Kedudukan pejabat pelaksana tugas (Plt) JPT Pratama tidak dapat diartikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama secara definitif, dan tidak pula dalam kedudukan setara. Pejabat pelaksana tugas pada dasarnya merupakan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, dan tidak berwenang mengambil keputusan dari/atau tindakan yang bersifat strategis. Penunjukan sebagai Plt dilakukan melalui surat perintah dari pejabat pemerintahan yang memberikan mandat,”.

Kemudian, ketika merujuk penjelasan di atas, maka KASN meminta Wali Kota Manado Dr GS Vicky Lumentut agar segera mengembalikan semua pejabat dalam jabatan semula atau jabatan sebelumnya.

”Kami memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada saudara (Walikota Manado, red), untuk membatalkan mutasi JPT Pratama di lingkungan Pemkot Manado yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN,” isi penegasan KASN di poin 4.

Terkait hal itu juga, Walikota GSVL dimintakan untuk jabatan yang kosong/lowong agar dilakukan pengisian melalui seleksi tertulis sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, serta terlebih dahulu dikoordinasikan dengan KASN.

Surat yang ditujukan kepada Walikota Manado ini kemudian ditembuskan kepada kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado. (*/Amas)

iklan1