Tag: Royke Pelleng

Dituding “Bodoh” Oleh JS, Pelleng : Pernyataan Bupati Tidak Pantas

Mitra, Suluttoday.com – Setelah ramai diberitakan disejumlah media kala saling tantang menantang, kali ini episode bergeser ke pernyataan menarik Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap yang mengatakan ada beberapa anggota dewan yang tidak mengerti anggaran dan dikatakan ‘bodoh’.

Sejumlah anggota dewan pun bereaksi, merasa terusik dengan pernyataan Bupati Mitra tersebut. Mereka menilai, sebagai wakil rakyat rasanya tidak pantas dengan pernyataan yang dilontarkan bupati.

“Sebagai wakil rakyat, kami merasa tidak pantas pernyataan bupati bahwa kami tidak mengerti anggaran dan dikatakan “bodoh”,” ungkap legislator Nasdem, Royke Pelleng.

Apa sebab? dibeberkan Pelleng, buku rancangan APBD tahun 2020 sampai saat ini tidak pernah terlihat buku apa lagi isinya. Memang dalam pembahasan menjadi tugas banggar, meski begitu buku RAPBD wajib diberikan kepada non banggar untuk dipelajari anggaran yg ada didalamnya.

“Agar kami bisa memberi saran masukan kepada banggar. Sampai APBD diketuk kami tidak mengetahui isi APBD tahun 2020, seperti di sembunyikan kepada kami teman-teman yang non banggar,” lagi beber Pelleng.

Menurut politisi partai Nasdem ini, pada waktu APBD 2020 diketuk, sudah sempat diingatkan kepada Sekwan untuk buku APBD tahun 2020. Pihaknya pun tidak berhenti mengingatkan dan meminta kepada Sekwan sampai bulan awal Februari, namun jawaban Sekwan, buku APBD 2020 sudah ada.

“Kenyataannya sampai saat hari ini kami yang non banggar tidak pernah melihat buku APBD itu. Jadi kalau bupati berpikiran seperti itu kami duga pemikirannya “Dungu”,” cetus Pelleng.

Meski demikian, Pelleng mengatakan salut kepada Bupati Mitra yang sudah merelokasikan anggaran perjalanan dinas DPRD untuk penanggulangan Covid-19. Namun sangat disayangkan anggaran 16,1 miliar untuk BPJS yang notabene sudah ditata di APBD tahun 2020 untuk bantu rakyat Mitra sekitar 51.900 jiwa di geser.

“Perlu diingat, BPJS itu program presiden ke 5 ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat peduli kehidupan wong cilik. Tapi di Mitra yang terjadi sebaliknya, kadernya sendiri yang menentang program itu,” tuturnya lagi.

Dikatakan Royke, silahkan geser perjalanan dinas dewan, bupati, anggaran rapat-rapat, anggaran proyek dan anggaran dana cadangan lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Tidak masalah sesuai Inpres No 4 Thn 2020, Permendadri No 20 Thn 2020, Edaran Mentri keuangan S-241/MK.07/2020.

“Yang menjadi masalah seandainya benar anggaran BPJS ini tetap direlokasi ke proyek Rumah Sakit tanpa melibatkan pimpinan dewan. Kami menduga ini cara berpikir “manusia serakah”. Apa sebab, ini menari-nari diatas penderitaan orang lain. Ingat, pimpinan dewan Mitra sejajar dengan pemerintah. Catat itu,” tegasnya. (***)

Pelleng Cs Desak BSG Tindak Tegas Pemilik Akun Meylani Tumbelaka

Ratahan, Suluttoday.com – Sehubungan dengan data nasabah Bank Sulut yang dipublikasikan lewat sosial media facebook tepatnya di group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) dengan jumlah anggota sebanyak 35.000 ribu orang oleh pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77”, sangat meresahkan nasabah.

Pasalnya, data nasabah adalah kerahasiaan yang harus dijaga dan dihormati oleh pihak bank. Dimana nasabah percaya kepada bank sebagai partner pengelolaan keuangan dan pendanaan. Untuk itu, bank harus menghormati data nasabah baik itu penabung maupun peminjam.

“Semua menyangkut kehormatan nasabah dan juga kredibilitas Bank SulutGo. Sebagai nasabah Bank SulutGo, kami sangat dirugikan dengan postingan tersebut. Untuk itu kami minta manajemen Bank SulutGo mengambil tindakan tegas terhadap pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77″, oknum penyebar data nasabah di media sosial facebook,” desak Legislator Royke Pelleng, Vanda Rantung serta Amar Kosoloi.

Menanggapi hal itu, pimpinan cabang Bank SulutGo Ratahan, Nolvy Kilanta, melalui keterangan persnya menyebutkan, dari hasil kroscek yang dilakukan tidak ada pegawai yang berhubungan pun juga membeberkan data nasabah seperti yang diposting pemilik akun Meylani Tumbelaka.

“Kalau memang benar ada oknum pegawai BSG yang terlanjur berbicara demikian, pasti akan dikenakan sanksi. Tapi jika tidak benar, maka pemilik akun tersebut akan kami laporkan ke pihak yang berwajib karena sudah mencemarkan nama institusi Bank SulutGo,” tegas Kilanta, Selasa (31/03/2020).

Lebih lanjut, Kilanta menyampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan yang terjadi bahkan yang dialami nasabah karena adanya postingan tersebut. “Atas nama institusi memohon maaf kepada seluruh nasabah, kreditur serta seluruh masyarakat atas postingan tersebut,” tutupnya.(***)

Penuhi Syarat Ini, Pelleng Cs Siap Terima Tantangan James Sumendap

Foto : Royke Pelleng (kiri), Vanda Rantung (tengah), Amar Kosoloi (kanan)

Ratahan, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap baru-baru ini menantang anggota dewan yang menurutnya ‘banyak mulut’, untuk sumbangkan gaji tiap bulan untuk penanganan virus corona.

Tak sampai disana, bupati yang dikenal tegas ini pun menantang dewan yang suka ribut masalah Covid-19, rame-rame sumbangkan gaji, sewa rumah dan sewa mobil lima bulan, menurutnya itu baru top.

Bak saling berbalas pantun, ketiga dewan Mitra pun menyatakan siap menerima tantangan dari gladiator Mitra julukan James Sumendap dengan sejumlah syarat.

Yang pertama, Bupati tidak boleh melakukan pergeseran anggaran BPJS satu rupiah pun untuk 51.000 lebih warga Mitra dengan budget 16,1 miliar dan harus dibayar per 1 April 2020, karena anggaran tersebut sudah tertata di APBD tahun 2020.

“Anggaran ini sangat membantu untuk memproteksi kesehatan masyarakat Minahasa Tenggara. Sangat jelas dalam RDP waktu lalu agar dilakukan pembayaran. (Rekaman di DPRD),” ungkap legislator Royke Pelleng didampingi Vanda Rantung dan Amar Kosoloi kepada sejumlah wartawan.

Lanjut Pelleng Cs, yang kedua, anggaran perjalanan dinas 20 anggota dewan keluar negeri dilakukan pergeseran untuk penanggulangan covid-19. “Dan yang ketiga, perjalanan dinas bupati keluar negeri juga dilakukan pergeseran termasuk menyumbangkan gaji plus perjalanan dinas dalam negeri untuk penanggulangan virus corona. Itu baru sang Mitra Sejati,” tutur Pelleng Cs.

Sambung Pelleng, Rantung dan Kosoloi, jika ketiga syarat itu diterima, Bupati James Sumendap harus menyampaikan secara resmi ke masyarakat bahwa syarat-syarat tersebut sudah dilaksanakan.

“Sangat jelas apa yang kami suarakan. Kalau pihak pemerintah beranggapan kami mencari muka, itu keliru. Bagi kami ini menjadi tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dalam bidang anggaran,” semprot ketiganya.

Lanjut Pelleng, kalaupun pihaknya terus menyuarakan di media sosial, karena sepertinya pihak pemerintah tidak punya niat untuk melakukan pembayaran kepada 51.000 orang ini dan lebih memilih melakukan pergeseran ke proyek dengan alasan biaya iuran naik. “Ketika MA memutuskan biaya BPJS tidak naik mereka beralasan menunggu Perpres,” ungkap Pelleng.

Lanjut Pelleng, untuk itu pihaknya akan terus bersuara, karena memang tugasnya untuk menyuarakan. “Jangan mencari-cari alasan kalau urusan nyawa. Kasihan rakyat kita,” tukas Pelleng sembari mengatakan dalam mengakhiri periode kedua bupati harus meninggalkan legacy yang berkesan.(***)

iklan1