Tag: royke roring

Melalui Roring, Ini Ajakan Gubernur Olly untuk ASN Pemprov Sulut

Roy Roring saat memimpin Apel KORPRI (Foto Ist)

Roy Roring saat memimpin Apel KORPRI (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/1/2017), dalam Apel perdana Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey melalui Asisten Adminsitrasi Umum Ir. Roy Roring mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut agar menjaga stabilitas kerja di awal tahun 2017.

Roring yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan bahwa ASN wajib Kerja Kerja Kerja! demi terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalm Politik dan Berkepribadian dalam Budaya, Tegas Roring. Ajakan ini disampaikan Roring pada Apel KORPRI Perdana di lapangan kantor Gubernur Sulut.

”Mari jaga stabilitas dan semangat bekerja untuk mewujudkan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Kita wajib mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya,” ujar Gubernur Olly yang disampaikan Roy Roring.

Roring juga mengatakan bahwa tanggung jawab, profesionalisme, dan disiplin juga harus ditingkatkan, seiring dengan semangat baru di Tahun yang baru ini. Tak hanya itu, Roring berpesan bahwa ASN harus mampu meningkatkan kompentensi dan bekerja dengan Tulus, demi memajukan bumi Nyiur Melambai ini. (*/ST)

Mamahit Kalahkan Royke Roring

Hakim saat membacakan keputusan (Foto Suluttoday.com)

Hakim saat membacakan keputusan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kabar gembira bagi para birokrat yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan Kota Manado pada era Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke O Roring. Dimana sejumlah posisi yang dirolling Royke akhirnya dimentahkan, hal itu merupakan jawaban dari langkah yang ditempuh Ir Roy Mamahit, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dimutasi Roring saat menjadi Pejabat Wali Kota Manado.

Senin (15/8/2016), berdasarkan langkah hukum yang ditempuh Mamahit ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang sidangnya telah berjalan satu bulan lebih itu membawa hasil memuaskan. Dimana Hakim PTUN kemudian mengabulkan gugatan penggugat (Roy Mamahit) secara keseluruhan.

Mamahit yang diketahui mengugat Roring karena dirinya dimutasi ternyata upaya Mamahit sesuai aturan yang tepat. Mamahit yang didampingi Ketua LAKI Perjuangan, Tommy Sumelung, SH terlihat tersenyum atas hasil yang diraihnya, saat ditanya kepada Sumelung dirinya menyebut bahwa inilah kemenangan hukum.

”Gugatan yang kami ajukan di PTUN akhirnya diterima Hakim PTUN Manado, ini merupakan kemenangan hukum. Dan kemudian menjadi pelajaran bagi Pejabat Kepala Daerah lainnya agar taat hukum, jangan se-enaknya melakukan rolling kepada bawahannya tanpa dasar hukum yang jelas,” papar Sumelung. (*/Amas)

Wali Kota Manado Tindaklanjuti Surat KASN, Rolling Pejabat ”Batal”

Wali Kota Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

Wali Kota Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

MANADO – Cukup mengagetkan, ternyata rolling pejabat yang dilakukan Ir. Royke Roring, selaku Pejabat Wali Kota Manado belum lama ini dibatalkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Melalui surat KASN Nomor B/636/KASN/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang seleksi terbuka JPT ASN dan Surat KASN No. B-945/KASN/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pembatalan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot.

Hal itu mengharuskan Wali Kota Manado Vicky Lumentut langsung menerbitkan Keputusan Walikota Manado Nomor 821.2/BKD/SK/07/2016 Tanggal 3 Juni 2016 tentang Pembatalan SK 821.2/BKD/SK/05/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB di Lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Surat Keputusan Walikota Manado dibacakan saat apel yang diikuti ASN Pemkot Manado, Senin (6/6/16) di Lapangan Tikala Manado. Pembacaan tersebut dilakukan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado, Berty Tulung, S.Sos.

Menaggapi hal tersebut, John Pade aktivis muda Kota Manado menilai apa yang dilakukan pemerintaha Kota Manado diera transisi tidak selektif mengambil kebijakan.

”Luar biasa, ini berarti pemerintahan era Royke Roring sebagai Wali Kota Manado transisi tidak mampu membaca aturan main secara utuh. Mestinya kejadian yang memalukan ini tidak perlu terjadi, ini mencoreng wibawa beliau sebagai birokrat senior,” ujar Pade, Senin (6/6/2016). (*/Amas)

Inilah Nama Kepala SKPD yang Dikembalikan
1. Drs. Herry Saptono/Pembina Tingkat I IVb, dikembalikan pada jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Manado
2. Mickler C. S. Lakat, S.H, M.H/Pembina Tingkat I IVb, dikembalikan pada jabatan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado
3. Obrien Franky Mewengkang, S,I.P. / Pembina Utama Muda IVc, dikembalikan pada jabatan Staf Ahli Walikota Manado Bidang Pemerintahan
4. Frans P. Mawitjere , S.H./Pembina Tingkat I IVb, dikembalikan pada jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Manado
5. Maximilian J. Tatahede, S.Sos./Pembina Tingkat I IVb, dikembalikan pada jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado
6. Julises Oehlers, S.H./Pembina Utama Muda IVc, dikembalikan pada jabatan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
7. Bismark Lumentut, S.E./Pembina Utama Muda IVc, penunjukan sebagai Plt Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado akan ditinjau kembali dan dilakukan melalui Surat Perintah Tugas
8. Drs. Harke F. Tulenan, M.Si./Pembina Tingkat I IVb, penunjukan sebagai Plt Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado akan ditinjau kembali dan dilakukan melalui Surat Perintah Tugas
9. Ir. Steven Wakkary, M.Si./Pembina Utama Muda IVc, penunjukan sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado akan ditinjau kembali dan dilakukan melalui Surat Perintah Tugas
10. Ir. Ferry T. Siwy, M.Si. /Pembina Utama IVc, penunjukan sebagai Plt Kepala Dinas PU Kota Manado akan ditinjau kembali dan dilakukan melalui Surat Perintah Tugas

Masyarakat Jaring Koruptor Sulut Resmi Laporkan Roy Roring

Max Bawotong (Foto Ist)

Max Bawotong (Foto Ist)

MANADO – Rolling yang dilakukan Ir Roy O Roring semasa menjadi Pejabat Wali Kota Manado dinilai tidak memiliki dasar hukum, hal itu melahirkan polemik sehingga berujung pada laporan yang telah dilayangkan Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS). Seperti yang disampaikan Max Bawotong, SH, selaku Sekretaris MJKS, Selasa (24/5/2016) pihaknya telah menggugat Roring.

Saat ditemui Max menyampaikan hasil laporan yang dilayangkan MJKS ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Max menyebutkan bahwa rolling yang dilakukan Roy Roring perlu dipertanyakan apa dasar hukumnya. Dirinya menilai Roring ‘lecehkan’ Mendagri, bahkan mendahului surat Mendagri terkait rolling pejabat diabaikan Roring.

”Beliau Pak Roy Roring saat itu berkapasitas sebagai Pejabat Wali Kota Manado, tapi dalam melakukan beberapa kali rolling kami nilai tidak berkekuatan hukum. Artinya, dalam kajian yang kami lakukan setelah membaca surat dari Menteri Dalam Negeri tentang larangan bagi Pejabat Wali Kota melakukan rolling, serta balasan surat yang pernah dikirim Roring saat itu, sebelum surat Mendagri tiba di Manado, rolling pejabat sudah dilakukan. Aturannya, pemerintah Kota Manado saat itu harus menunggu payung hukum atau petunjuk dari Mendagri. Dan ini cacat hukum, maka dengan itu kami telah resmi melaporkan Pak Roy Roring di PTUN dengan perkara Nomor 47 tertanggal 24 mei 2016,” ujar Max tegas. (Amas)

Riskan, Rolling yang Dilakukan ROR Tak Punya Dasar Hukum?

Stenly Tololui dan Tommy Sumelung saat melaporkan dugaan korupsi di Mabes Polri (Foto Ist)

Stenly Tololui dan Tommy Sumelung saat melaporkan dugaan korupsi di Mabes Polri (Foto Ist)

MANADO – Kewenangan pejabat daerah ternyata tak boleh sembarangan melakukan rolling atau mutasi pejabat, hal tersebut sebagaimana ditegaskan Menteri Dalam Negeri. Untuk di Kota Manado sendiri, terjadinya rolling jabatan yang dilakukan Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke O Roring ternyata kini terkuak dan diduga kuat belum memiliki dasar hukum kuat.

Hal ini menurut Tommy Sumelung, Ketua LAKI Perjuangan, Selasa (17/5/2016) saat diwawancarai mengaku ikut menyangkan pelaksanaan rolling yang dilakukan ROR sapaan akrab Royke Roring. Ditakatan Sumelung, melalui surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk pelaksaan rolling mestinya dilakukan 21 April 2016 sesuai surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri.

“Pelantikan dan rolling pejabat yang dilakukan Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke Roring adalah cacat demi hukum. Karena tak ada payung hukum dari Menteri Dalam Negeri belum dikantongi Pejabat Wali Kota Manado. Kami mendapatkan dokumen yang mana surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri itu tanggal 21 April 2016. Sementara rolling yang dilakukan malah sebelum tanggal 21 April 2016, inilah yang riskan dan menyedihkan,” ujar Tommy Sumelung. (Amas)

iklan1