Tag: RPJMD

Peter Assa: Pemkot Manado Akan Gelar Forum SKPD dan Konsultasi Publik

Peter K.B Assa (Foto Ist)

Peter K.B Assa (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Kota Manado terus meningkatkan koordinasi dan peningkatan kinerja, hal ini seperti yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manad. Kali ini Bappeda Manado menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan konsultasi publik penyusunan Draft Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Seperti diketahui, kegiatan yang bertujuan mensinkronisasikan program pemerintah pusat dan daerah akan digelar pada hari ini, Senin (21-23) Maret 2016, akan dilaksanakan di gedung serba guna Kantor Wali Kota Manado. Acara akan dimulai pukul 09.30 Wita sampai selesai, untuk registrasi perserta dibuka pada pukul 08.30 Wita.

Kepala Bappeda Kota Manado, Peter KB Assa menjelaskan, kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain mensinkronisasikan program pusat dan daerah. Juga bisa menggali informasi, terkait program dan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dan RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021.

”Kegiatan ini akan berlangsung tiga hari dan dibagi dalam dua sesi kegiatan, untuk tanggal 21-22 Maret kegiatan Forum SKPD dan tanggal 23 Maret kegiatan Konsultasi Publik. Diinformasikan bagi kepala SKPD yang mengikuti kegiatan forum SKPD, wajib membawa draft Renja tahun 2017 untuk dipresentasekan,” ujar Peter K.B Assa, Kepala Bappeda Kota Manado saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (21/3/2016).

Lanjut dijelaskan Assa bahwa kegiatan Forum SKPD akan dilaksanakan pada hari ini sampai besok, 21 dan 22 Maret, kemudian Rapat Konsultasi Publik untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 akan berlangsung selama sehari pada hari rabu 23 Maret 2016.

”Forum konsultasi publik akan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan para undangan yang terdiri dari delegasi utusan kecamatan, organisasi masyarakat, para pakar dan akademisi, anggota DPRD dan laun-lain. Tujuannya adalah untuk menggali informasi pembangunan daerah secara teknokratik, dan partisipatif melengkapi hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan yg ada. Program dan kegiatan usulan masyarakat ini akan disinkronisasikan pula dengan program dan kegiatan SKPD dengan membedah bersama Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2017,” ungkap Assa.

Sedangkan Rapat Konsultasi Publik, tambah Assa adalah untuk penyusunan Ranwal RPJMD adalah langkah awal pengumpulan data dan informasi termasuk isue strategis sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2021.

”Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai pedoman untuk calon walikota dan wakil walikota dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan daerah selama kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pula, sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021,” ucap Assa menutup. (Amas)

Pemkot Manado Terima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dari Menpan-RB

Royke Roring saat menerima penghargaan dari Menteri Yuddy Chrisnandi (Foto Dokumen Humas Pemkot Manado)

Royke Roring saat menerima penghargaan dari Menteri Yuddy Chrisnandi (Foto Dokumen Humas Pemkot Manado)

MANADO – Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Manado. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada PermenPAN-RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat efektivias dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkot Manado sudah menunjukkan hasil yang memadai dan masih memerlukan beberapa perbaikan minor.

Oleh karena itu, Penjabat Wali Kota Manado, Ir. Royke O. Roring, M.Si, Jumat (5/2/2016) di Gedung Grahadi Pemprov Jatim menerima Penghargaan MenPAN-RB atas prestasi Kota Manado dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 dengan predikat nilai B. Dalam penerimaan tersebut Penjabat Walikota didampingi beberapa pejabat teras di jajaran Pemerintah Kota Manado seperti Inspektur, J. Andre Hosang, M.Si, Kepala Bappeda, Peter K.B. Assa, Ph.D, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Innov Walelang, S.Sos, M.Si.

Dari penjelasan pihak KemenPAN-RB, penilaian pada tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan nilai capaian 68,61. Dibandingkan tahun 2014 yang meraih 67,89, berarti terjadi peningkatan 0,72 poin, meskipun hanya terdapat dua komponen yang nilainya naik signifikan sementara tiga komponen mengalami penurunan.

Komponen yang mengalami kenaikan signifikan yaitu :
– pengukuran kinerja naik 2,67 poin dari nilai 14,34 menjadi 17,01
– capaian kinerja naik 1,25 poin dari nilai 10,85 menjadi 12,10
Komponen mengalami penurunan :
– perencanaan kinerja turun 2,20 poin dari 24,54 menjadi 22,34
– pelaporan kinerja turun 0,50 poin dari 10,71 menjadi 10,21
– evaluasi internal turun 0,50 poin dari 7,45 menjadi 6,95.

Penjabat Walikota Manado, Ir. Royke O. Roring, M.Si, usai menerima Penghargaan yang diserahkan oleh MenPAN-RB, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dan turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, mengemukakan, “Inti di sini, bagaimana kita mempersiapkan pelayanan publik. Perangkat yang terkait perlu memperbaiki diri. Dengan berbenah diri di tahun 2016, bukan tidak mungkin hasil di tahun depan akan lebih baik seperti yang kita harapkan, BB atau A. Tentu sebagian besar akan dilakukan oleh Pemerintahan definitif.

Apa yang harus dilakukan saat ini kan sudah pada tahap penyiapan RPJMD. Artinya, RPJMD yang harus disiapkan oleh Bappeda dan instansi terkait adalah RPJMD yang implementatif, tidak perlu muluk-muluk, tetapi yang nantinya dapat dilaksanakan, dapat dievaluasi, serta yang paling penting adalah dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, yang memotivasi seluruh K/L/D untuk meningkatkan performance dan layanan masyarakat agar tidak banyak keluhan masyarakat. Kesiapan itu harus ditunjukkan lewat penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, serta Renja yang memuat penilaian kinerja, yang kali ini berbasis pada hasil.”

Penghargaan meraih Akuntabilitas Kinerja B dari Kemen PAN RB ini merupakan prestasi ketiga kalinya berturut-turut setelah sebelumnya pada tahun 2013 (satu dari 4 kabupaten/kota peraih B) dan 2014 (satu dari 11 kabupaten/kota peraih B), setelah sebelumnya meraih nilai D dan CC pada tahun 2011 dan 2012.

Dalam pemberian penghargaan kali ini, menariknya, Kota Manado hanya memerlukan 1.39 poin untuk meraih kategori BB dan memberi testimoni. (Tim Redaksi)

Gubernur DKI Jakarta Sebut Presiden Jokowi Bermodalkan He-he-he-he

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

JAKARTA – Seolah menjadi hal biasa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memiliki pesaing berat saat bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012 lalu. Dia bersama Joko Widodo bukan merupakan warga asli Jakarta, tetapi harus bersaing dengan Fauzi Bowo yang merupakan gubernur petahana (incumbent) asli Betawi dan birokrat Pemprov DKI.

“Dulu Pak Foke (Fauzi) kan pintar, lulusan Jerman, pernah jadi Kepala Dinas, Kepala Biro KDH KLN, Sekda, Wagub, dan jadi Gubernur. Wah pokoknya ahlinya. Sementara itu, Pak Jokowi kalau ditanya, jawabnya cuma modal he-he-he-he,” kata Basuki tertawa saat berdialog dengan siswa SMA Yayasan Al-Hidayah Jakarta Perguruan Tinggi Diponegoro, di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (29/9/2015).

Meski hanya bermodal “he-he-he-he”, kata Basuki, Jokowi selalu menjanjikan untuk mengeksekusi segala program unggulan DKI.

Sebab, perencanaan yang dicanangkan DKI untuk menyelesaikan berbagai masalah telah tersusun dengan baik dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD), seperti pembangunan enam ruas tol dalam kota, pembangunan MRT koridor timur dan barat, serta pembangunan tiga koridor layang transjakarta.

“Kalau kata Pak Jokowi, ‘Yang penting eksekusi.’ Ini karena kita enggak tahu Jakarta. Kami pilih bangun enam ruas tol dalam kota yang kemarin tidak dikerjain Pak Foke. Kami kerjain saja. Kalau tidak mau pilih kami lagi, emang gue pikirin,” kata Ahok, sapaan Basuki.

Pada akhirnya, Jokowi-Basuki mampu mengalahkan Foke-Nachrowi. Ada beberapa unsur terpenting dalam menjalankan pemerintahan, seperti tidak berpihak pada kepentingan tertentu dan tidak takut kehilangan jabatan.

“Kalau partai politik yang mendukung kamu sudah minta macam-macam, tinggalin saja. Sudah enggak penting lagi kan,” kata Basuki tertawa. (Kompas.com/Faruk)

Sondakh Harap SKPD Tunjukan Kemampuan Berinovasi

Hanny Sondakh (Foto Suluttoday.com)

Hanny Sondakh (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Wali Kota Bitung Hanny Sondakh tak henti-hentinya menyoroti mengenai tupoksi kinerja di segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintahan Kota Bitung yang dianggap perlu menunjukan peningkatan dan kemampuan berinovsi. Sondakh tegaskan pimpinan SKPD harus kreatif menunjukan kemampuan lewat sikap yang mandiri dan semangat untuk berkreasi serta tanggap dan cerdas untuk melakukan langkah-langkah inovatif dalam upaya peningkatkan kinerja dan mampu berinovasi positif demi kemajuan terhadap sistim pelayanan masyarakat juga pembangunan Kota Bitung.

”Intinya SKPD harus pintar menjemput peluang, jangan sekedar memenanti bola, ataupun menunggu perintah serta hanya mengandalkan ide dari pimpinan semata, tetapi bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menggerakkan pelayanan, pendapatan dan pembangunan,” tegas Sondakh.

Menurutnya, diperlukan ide cemerlang dari para pimpinan SKPD sebagai penggerak pembangunan disetiap sektor yang dipimpinnya. Untuk itu semua SKPD diminta lebih memaksimal dan memberdayakan setiap potensi yang ada. Dia juga berpesan, agar kepala SKPD dapat menjalankan program kerja yang telah dirancang sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang terangkum dalam APBD serta Rencana Pembangunan Jangka Mene­ngah Daerah (RPJMD). (Robby).

Dana Desa Sulut Akhirnya Segera Dicairkan

Alokasi Dana Desa, ilustrasi (Foto Ist)

Alokasi Dana Desa, ilustrasi (Foto Ist)

MANADO– Dana desa untuk Sulut sebesar Rp402,5 miliar, ternyata siap dicairkan. Saat ini tinggal menunggu kesiapan administrasi, berupa perbu/perwako tentang pengelolaan dana desa. Padahal sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, menyebut dana desa di Sulut di-pending pencairan. Ini akibat semua desa di Sulut belum siap.

Tiga dokumen penting belum disiapkan. Di antaranya, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Khusus daerah Nyiur Melambai, sebagaimana data yang dilansir Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mendapat kucuran dana desa sebesar Rp402.546.360.000, dari total anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulut Rudi Mokoginta ketika dikonfirmasi rabu (6/5/2015), mengungkapkan pencairan dana desa tinggal menunggu proses administrasi. Rudi pun mengajak para kepala desa dan jajaran pejabat pemerintahan untuk menyiapkan rencana optimalisasi dana desa tersebut.

”Yang belum dipenuhi, segera penuhi. Untuk mencairkan dana desa harus disiapkan minimal RPJMDes, RKPDes dan APBDes,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan para bupati/wali kota agar segera mengeluarkan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbub/Perwako) soal pengelolaan dana desa. Sehingga proses pencairan dana desa oleh Kementerian Keuangan segera dilakukan. ”Besaran dana desa yang akan diperoleh tiap desa tergantung pada empat petunjuk pelaksanaan. Yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan kemiskinan,” ungkapnya.

Dilihat dari perolehan, tidak semua kabupaten/kota di Sulut mendapatkan dana desa. Dari 15 kabupaten/kota, hanya Kota Manado, Bitung, dan Tomohon yang tidak mendapatkan. Dihitung jumlah desa, sebanyak 1.514 desa yang akan menikmati. Untuk mengawasi pengelolaan dana desa, menurutnya, bakal ada tim yang mengevaluasi, terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan pendamping dari Kementerian Desa PDTT. “Dana tersebut bebas dialokasikan, baik untuk jalan desa, irigasi, BUMDes, revitalisasi pasar desa, dan lain-lain,” ujarnya. “Gunakan seoptimal mungkin untuk membangun desa, silakan atur sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing, termasuk membuat BUMDes,” pintanya. (Fajri Syamsudin)

iklan1