Tag: runtuwene

PAHAM di Tengah Kontestasi Kepentingan

Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Tidak mudah memutuskan sebuah pilihan yang kedua-duanya menjanjikan. Situasi itu kira-kira dirasakan Prof. Dr. Julyeta Paulena Amelia Runtuwene, MS sang Rektor Universitas Negeri Manado (Unima). Disaat yang bersamaan, Prof Paula begitu istri tercinta Wali Kota Manado 2 periode Dr. GS Vicky Lumentut ini akrab disapa dalam pusaran pilihan yang ‘menggoda’.

Memilih melanjutkan jabatan Rektor tentu lebih mudah. Selain petahana, JPAR (Prof Paula) dinilai berhasil memajukan Unima menjadi Perguruan Tinggi yang diperhitungkan dan JPAR pasti punya nilai lebih dibanding kontestan calon Rektor lainnya. Karyanya telah dirasakan civitas akademika Unima, secara otomatis trustnya terjaga.

Prof Paula memilih maju dalam suksesi Pilwako Manado, Desember 2020 mendatang. Tantangan yang tidak mudah harus diambil sang Guru Besar itu. Hal tersebut tak lain adalah wujud keterpanggilannya untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Manado plural ini. Dari perspektif kepemimpinan perempuan yang murah senyum itu tak perlu diragukan lagi.

Komunikasi publik, etika dan prinsip-prinsip kepemimpinan bukan hanya dimengertinya dalam teori. Melainkan lebih dari itu, Prof Paula telah menerapkan dalam aktivitas kesehariannya. Kemajemukan juga terpancar dalam pergaulan sosialnya yang tidak sektarian, tidak anti agama atau suku tertentu. Perempuan berdarah Tomohon itu bukan sosok yang ujuk-ujuk menjadi pemimpin. Tapi, telah melewati antrian panjang ujian dan penggodokan kepemimpinan.

Manado dalam tantangan kedepan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki wawasan luas. Punya pandangan futuristik, peka terhadap kondisi masyarakat, terlebih yang mengerti seluk-beluk Kota Manado secara geografis, sosio-kultural dan kondisi ekonomi masyarakat. Prof Paula telah beradaptasi dan mengetahui anatomi Kota Manado, sudah pasti karena mengikuti betul kiprah suaminya membangun Manado sebagai Wali Kota.

Tentang kesejarahan Manado juga dikenali betul Prof Paula. Sebab, seperti kata Bung Karno ‘Jas Merah’ (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Bagaimana pun itu konstruksi sejarah hari ini merupakan warisan yang ditinggalkan para pendahulu, sebelum kita. Itulah pentingnya seorang pemimpin memahami sejarah secara lengkap. Bagi pemimpin yang ahistoris, pasti menemui kendala dalam mengkonsolidasikan masyarakatnya dalam mewujudkan kerukunan dan kemajuan.

Berbeda tentunya sepenggal memahami sejarah. Pemimpin yang mengerti akan lebih mudah melakukan akselerasi pembangunan, tidak menabrak kearifan lokal. Pemahaman dasar tersebut bisa menjadi acuan dan pembeda. Jika kita lebih jauh membaca literatur sejarah, para ahli menyarankan menghidupkan sejarah dan menggalinya jauh kebelakang agar kita, terutama pemimpin dapat mengembangkan proyeksi pemikirannya lebih jauh lagi kedepan. Patahan sejarah hanya akan dihasilkan oleh orang-orang yang gagal membaca sejarah secara integral (utuh). Prof Paula beruntung berada dalam posisinya saat ini.

Setelahnya, kenapa harus PAHAM (Paula-Harley Mangindaan)?, ini pilihan yang bukan tanpa pertimbangan. Atau pilihan yang didasarkan atas emosi dan sahwat politik semata. Lebih dari itu adalah keterpaduan kepemimpinan yang apik. Saling mengisi kekosongan kepemimpinan, dimana Harley Mangindaan selain sebagai potret politisi milenial juga representasi dari seseorang yang pernah berpengalaman menjadi Wakil Wali Kota Manado.

Pengalaman memimpin yang dinamis, energik dan sederhana itu akan menambah energi bagi Prof Paula kelak jika menjadi Wali Kota Manado. Untuk menjadi PAHAM, dibutuhkan perpaduan langkah yang selaras. Bukan sekedar tukar tambah kepentingan pribadi, namun bagaimana meletakkan harapan publik untuk mereka realisasikan. Tidak mudah dalam tafsir “paham” secara umum terhadap jualan ide atau gagasan (produk) untuk diterima halayak ramai.

Situasi ini membutuhkan sarana untuk membuat PAHAM banyak pihak. Melakukan edukasi agar semua pihak benar-benar PAHAM. Bukan menjadikan PAHAM sekedar jargon yang miskin narasi intelektualnya. Ada impresi yang dalam ketika publik mendengar kata PAHAM, tidak sekedar berarti mengerti, memahami sesuatu hal. Selain itu, menuju ke level paham setiap orang perlu belajar, mengerti, mengenali apa yang harus mereka pahami. Maka, mereka yang berada dilingkup dan rumah besar PAHAM harus mematangkan kecerdasan. Memperkuat kampanye yang bersifat mendidik publik. Ada gagasan konstruktif yang dipamerka.

Dengan terjunnya JPAR ke panggung politik, bukan berarti dirinya mau melanggengkan kekuasaan suami. Jauh lebih penting adalah menjadikan jabatannya sebagai Wali Kota Manado berikut sebagai ladang pengabdian. Dunia politik praktis memang relatif berbeda iklimnya dengan tradisi intelektual yang dibangun di kampus. Pentas politik memang penuh rintangan, gelombang dan hasut-menghasut. Publik, terlebih mereka yang merasa bagian dari PAHAM berharap JPAR sudah punya benteng menghadapi semua hal itu.

JPAR harus betul-betul menjaga keseimbangan. Untuk meraih simpati publik dalam konteks politik elektoral juga tidak mudah. Ketenangan, penuh perhitungan dan kesantunan yang tercermin dari dirinya itu saja tidak menjamin publik ramai-ramai memilih. Perlu pergerakan massif, pendekatan yang tepat dan jualan program yang menyentuh di jantung hati masyarakat. Kehadiran JPAR di ruang politik kita harapkan makin menambah dialektika gagasan (nilai), sehingga praktek politik pragmatis menjadi teredam.

RUNTUWENE: Pemerintah Harus Serius Perangi Virus Corona

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi masyarakat yang tengah khawatir tentang penyebaran Virus Corona (Covid 19), termasuk di Kota Manado. Tanggapan dan rasa cemas juga datang dari pemerhati sosial, Theo Runtuwene yang juga Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut). Runtuwene menggugah pemerintah, utamanya dalam hal menertibkan pihak perusahaan (swasta) yang masih saja beroperasi ditengah gempuran Virus Corona.

“Kami apresiasi dengan respon Pak Presiden Jokowi untuk memberantas penyebaran Virus Corona. Kita masyarakat diminta melakukan sosial distancing, namun sayangnya hanya kantor-kantor pemerintah saja yang diliburkan. Sedangkan pekerja swasta tetap dibiarkan berkantor. Ini namanya standar ganda, dan tidak tegas,” ujar Runtuwene, Senin (23/3/2020).

Runtuwene meminta himbauan pemerintah bersikap tegas, adil dan disertakan dengan pengawasannya dilapangan. Guna memastikan proses pencegahan pemberantasan Virus Corona berjalan lancar. Runtuwene menyebut, di Kota Manado sendiri masih banyak toko, swalayan dan mall masih saja dibuka.

“Kami tentu khawatir, cemas bila ada keluarga kami yang bekerja di perkantoran swasta harus berkantor. Pemerintah Kota Manado harus tegas, jangan berkompromi dengan aktivitas atau dibukanya toko, mall, dan swalayan. Mereka masih terlihat tidak meliburkan karyawannya, padahal ini membahayakan. Mereka berpotensi menyebarkan Virus Corona kepada yang lainnya,” kata Runtuwene.

Ditambahkannya lagi bahwa Presiden menyampaikan instruksi yang mengandung hukum positif. Tapi, sayangnya pihak perusahaan dan pekerja swasta masih aktif bekerja.

“Pemerintah Kota Manado harus bertindak tegas, sekali lagi. Jangan main-main dengan ancaman Corona. Wali Kota harus memerintah pemilik perusahaan meliburkan karyawannya. Jangan memberi Suarat Edaran dan instruksi untuk masyarakat di rumahkan, tapi yang lain bekerja. Sama saja hal ini tidak adil, pencegahan Virus Corona tidak efektif dan tidak maksimal kalau begitu caranya,” tutur Runtuwene.

Aktivis muda vokal itu mengatakan Virus Corona sebagai bencana nasional dan hal itu menandakan situasi Indonesia sedang gawat. Perusahaan di Kota Manado juga disebutnya, harus siapkan fasilitas bagi karyawan bekerja dari rumah.

“Walhi Sulut menghimbau pemerintah bersikap tegas dalam hal mencegah Virus Corona. Kami khawatir jangan sampai pemerintah tidak serius. Bila perlu pemerintah suplay kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena ada masyarakat miskin di Kota Manado ini yang jika tidak kerja, mereka tidak dapat uang. Kasihan, jangan main-main dengan ancaman Virus Corona,” ujar Runtuwene tegas.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Incinerator Membahayakan Warga Manado

WALHI dan mesin incenerator (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai membahayakan, LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan sikap tegasnya soal kebijakan pemerintah Kota Manado terkait pengadaan mesin incinerator. Sabtu (29/2/2020), saat diwawancarai Direktur Eksekutif WALHI Sulut, Theo Runtuwene menyebutkan bahwa pengadaan inceneratir merupakan kebijakan yang membahayakan masyarat Kota Manado.

‘’Harus diingat alat incinerator ini bukanlah solusi tepat menyelesaikan masalah sampah di Manado. Malah yang terjadi adalah kebijakan ini membunuh masyarakat, karena beresiko. WALHI Sulut secara tegas menolak mesin incinerator ini, incinerator membahayakan warga Manado. WALHI mengajak masyarakat sama-sama kita menolak incinerator. Apalagi yang beroperasi di pemukiman warga, maka berefek pada keselamatan masyarakat. Apakah sudah dilakukan uji emisi?, lalu pemerintah lupa bahwa incinerator ini menghasilkan dioksi yang menyebabkan kanker, tumor dan penyakit ganas lainnya,’’ ujar Runtuwene pada Suluttoday.com.

Runtuwene menambahkan bahwa masyarakat yang terkena dampak dimana tempat atau lokasi diopearasikannya mesin incinerator, harus dijamin kesehatan dan keselamatan mereka. Disampaikannya pemerintah Kota Manado harus memikirkan solusi jangka panjang dari aktivitas mesin incinerator kepada masyarakat, terutama juga pekerjanya.

‘’Asap dari mesin incinerator juga membawa dampak polusi udara. Ini sama saja Wali Kota Manado membunuh secara berlahan warganya. Sebab dalam amatan kami keselamatan masyarakat bisa terancam kalau alat ini dioperasikan tanpa ada kajian yang komprehensif. Apakah pemerintah Kota Manado dapat menjamin bahwa incinerator tidak menimbulkan kanker dan tumor?, kami sangat khawatir permasalahan yang ditumbulkan malah makin rumit dan merugikan masyarakat,’’ kata Runtuwene.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado, Tresje Mokalu saat dikonfirmasi Suluttoday.com melalui WhatAspp tidak menjawab pertanyaan wartawan. Terkait AMDAL, bahaya bila diterapkannya alat incinerator, apakah sudah diuji emisi, juga menjadi pertanyaan yang belum terjawab dari Kadis Mokalu sampai berita ini diterbitkan. (*/Amas)

WALHI Sulut Sebut Reklamasi Manado Utara Menambah Ruwetnya Masalah

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Direktur Eksekutif, Theo Runtuwene kepada Suluttoday.com menyampaikan keberatan atas rencana reklamasi pantai di wilayah Manado Utara. Menurut Runtuwene reklamasi hanya akan menambah rumitnya masalah di daerah ini.

”Terkait rencana reklamasi di Manado Utara yang kini eskalasi penolakannya mulai meningkat, kami WALHI Sulut mengetahui bahwa hal ini belum pernah kami dengar dalam pembicaraan formal dengan pemerintah daerah. Soal untung dan ruginya reklamasi itu perlu kajian pemerintah. Reklamasi akan menambah ruwet masalah lingkungan, itu menurut kami,” tutur Runtuwene, Sabtu (7/9/2019).

Lanjut dijelaskannya pula berkaitan dengan perkembangan Kota Manado dan upaya pemerintah daerah dalam membebaskan masyarakat dari banjir bandang harus terus disupport. Bila reklamasi dilakukan, akibatnya kata Runtuwene terjadinya masalah yang makin meluas akibat dilakukan reklamasi tersebut.

”Soal masalah sampah, banjir dan juga nelayan yang akan mengalami dampak reklamasi Manado Utara. Hal ini patut diperhitungkan pemerintah. Kalau pihak pengembang ya santai-santai saja mereke pikirnya asal dapat untung. Tapi kasihan masyarakat. Dampak ekonomi, sosial dan budaya juga akan berpengaruh terhadap masyarakat. Laut akan dikavling, akhirnya masyarakat yang mau ke pantai juga akan membayar karcis kalau reklamasi di lakukan. Akses nelayan ke ruang laut akan terbatasi, walau pun pihak investor atau pengembang memberikan opsi-opsi tertentu,” ujar Runtuwene.

Bagi WALHI Sulut jika disepadankan untung ruginya reklamasi maka yang terjadi masyarakat mendapatkan banyak kerugian. Proyek pembangunan daerah yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus konsisten dilakasana, jangan ada kesan standar ganda. Kemudian, utamanya perhitungan jangka panjang terhadap perkembangan daerah perlu menjadi catatan pentingn pemerintah untuk tidak mendapatkan masalah kedepannya.

”Untungnya 5 dan ruginya 15 kalau pembangunan dengan investasi berdasar pada reklamasi seperti ini. Antisipasi pemerintah Kota Manado terhadap banjir bandang, ada pendangkalan danau Tondano yang semuanya akan bermuara kepada warga Kota Manado. Ironis kalau dilakukan reklamasi, ancamannya masyarakat yang kena imbasnya. WALHI Sulut akan melawan proses reklamasi di Manado Utara, kita sudah berkomunikasi dengan masyarakat adat diseputaran lokasi yang akan direklamasi untuk sama-sama melakukan penolakan,” tukas Runtuwene tegas. (*/BungAmas)

Lampu Penerang Jalan Jalur Boulevard Amurang Tidak Difungsikan, Dinas PU Kemana?

Lampu jalan Boulevard Amurang yang kehilangan fungsi (FOTO Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com – Keberadaan lampu penerang jalan disepanjang jalur boulevard Amurang kini mulai banyak di keluhkan warga masyarakat yang berada di sepanjang jalur tersebut, pasalnya lampu yang menghiasi jalur ter indah di kota Amurang itu tidak kunjung menyalah alias gelap pada malam hari.

“Sejak lampu – lampu ini di pasang di jalur ini hanya satu kali di nyalahkan pada saat Hut Bupati Tetty Paruntu yang lalu,setelah itu tidak pernah dinyalakan lagi.Di jalur ini sering sekali terjadi kecelakaan pada malam hari dikarenakan gelap,” ucap Istri dari Jhony Lourens warga Kelurahan Kambiow lingkungan 7, kepada wartawan media ini soreh tadi Senin (12/3/2018).

Hal senada dikatakan Reky Runtuwene warga kelurahan Bitung Lingkungan 5. “Lampu – lampu ini sama sekali tidak pernah menyala,kalau malam sangat gelap bahkan sering dijadikan tongkrongan para muda mudi, yang di kawatirkan karena gelap nanti akan timbul niat – niat jahat sekelompok anak muda yang sering nongkrong di sepanjang jalur ini, tambah Runtuwene.

“Diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait yakni dinas Pekerjaan Umum (PU), agar dapat memperhatikan hal ini,untuk apa di pasang tapi tidak di fungsikan, kan mubasir,” tukas Reky Runtuwene warga Kelurahan Bitung Amurang.

Terpisa Kepala Dinas (PU) Rudi Tumiwa saat di konvirmasi media ini terkait lampu penerang jalan di jalur tersebut menjelaskan.

“Kalau lampu penerang jalan disepanjang jalur Boulevard yang pal nya berwana kuning itu tanggung jawab kami dinas PU,tapi kalau yang solar Cell itu bukan tanggung jawab dckami,” kata Kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minsel Rudi Tumuwa. (Friska)

iklan1