Tag: Sam Ratulangi

Walhi Sulut Apresiasi Rektor Unsrat Manado

Theo Runtuwene dan Prof Ellen Kumaat (Foto Bung FL)

MANADO, Suluttoday.com – Merespon cepat terhadap aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tentang mahalnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA, mendapat apresiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, SH, kepada Suluttoday.com, Rabu (9/9/2020).

”Apresiasi Walhi Sulut buat Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang telah memberi ruang bagi para dokter-dokter resident untuk menyuarakan aspirasinya. Sehingga membuat Menteri Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan meringankan biaya SPP para dokter-dokter digarda terdepan menanggulangan COVID-19 di Sulut,” kata Runtuwene.

Ditambahkan Runtuwene bahwa apa yang dilakukan Rektor Unsrat merupakan hal positif yang perlu ditiru pimpinan Perguruan Tinggi lainnya. Walhi Sulut juga menyampaikan harapannya terkait komitmen para alumni Fakultas Kedokteran Unsrat untuk terus memberi dedikasi kepada masyarakat umumnya. Runtuwene pun tak lupa memberi support dan rasa hormat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang begitu peka terhadap mahasiswanya.

”Hal semacam ini sangat perlu selain memberi dorongan emosional kepada mereka sebagai pahlawan bangsa di tengah menghadapi pandemi virus global ini. Tetapi juga mampu merawat demokrasi yang ada di Fakultas Kedokteran yang kita banggakan bersama di Sulut ini. Walhi Sulut harapkan kedepan para dokter-dokter resident tetap mengabdi dengan hati dan kemanusiaan. Banyak tantangan kesehatan Indonesia dan Sulut kedepan merekalah harapan kita bersama. Jaya terus Fakultas Kedokteran Unsrat,” ujar Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

Fakultas Hukum Unsrat Gelar Webinar Bahas OTSUS Jilid II

Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Flora Pricilla Kalalu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Masih dalam suasana Dies Natalis ke-62 Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (13/8/2020) Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH.,MH menggelar Webinar. Diskusi melalui kanal Zoom meeting ini membahas topik terkait ”Otsus Jilid II: Solusi Keberhasilan Pembangunan di Papua Menuju Kesejahteraan”.

Flora Kalalo begitu mantan aktivis organisasi Cipayung itu akrab disapa dalam sambutannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Flora di tengah penularan pandemi Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19) pemerintah dan semua pihak juga perlu mewaspadai lahirnya penyakit seperti terjadinya penurunan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Sehingga dipandang perlu adanya pencerahan dan pembahasan terkait tema-tema cinta tanah air.

”Tujuan Webinar digelar yakni menciptakan rasa nasionalisme dan kepedulian civitas akademika Fakultas Hukum Unsrat akan daerah dan masyarakat Papua sebagai saudara sebangsa dan senegara. Memang tak bisa pula kita nafikkan bahwa di era pandemi COVID-19, sejumlah aktivitas kita tidak normal seperti sebelum-sebelumnya. Begitu pula kita memasuki normal baru, iklim interaksi pun berbeda dengan situasi dimana sebelum kita didera pandemi. Itu sebabnya, rasanya begitu penting Webinar ini kita laksanakan,” ujar Flora.

Narasumber saat menyampaikan materi (Foto Istimewa)

Akademisi vokal yang begitu akrab dengan para jurnalis itu menyampaikan hormat kepada para narasumber yang hadir. Menurut Flora memelihara dan mengamalkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan nilai penting yang harus dilakukan semua generasi anak bangsa Indonesia. Flora juga dengan rendah hati mempersilahkan para pembicara untuk memaparkan materinya.

”Kegiatan ini merupakan kerjasama Fakultas Hukum UNSRAT, UNHAN, Kodam VIII Kasuari, BIN dan LIPI. Selanjutnya, panitia telah mengundang, mengkonfirmasi kehadiran para narasumber yang berkompeten. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II, lalu relasinya dengan peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Para narasumber yang terhormat nanti diberikan waktu untuk mengulas, memberikan saran pendapat, sekaligus menganalisis situasi yang ada. Tentu ini sebagai sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Kita berharap Papua makin berjaya, warganya makin sejahtera,” kata Flora menutup.

Peserta Webinar saat berinteraksi (Foto Istimewa)

Yang bertindak sebagai Ketua Panitia pelaksana adalah Dr. Grace H. Tampongangoy, SH.,MH dan Sekretaris Panitia Grace M.F. Karwur, SH.,MH. Para narasumber yang di undang yakni Mayor Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra (Panglima Komandan Daerah Militer XVII/Kauari), Laksamana Madya TNI, Dr. Amarulla Oktavian, ST.,M.Sc.,DESD (Rektor Universitas Pertahanan), Dr. Wawan Hari Purwanto, SH.,MH (Deputi VIII Badan Intelijen Negara), dan Prof. Dr. (r) Hanny Warsilah (Peneliti Senior LIPI). Diskusi terbuka untuk umum dengan peserta dari civitas akademika, TNI/POLRI dan umum.

(*/Bung Amas)

Sambil Ngopi, Aktivis Fakultas Hukum Unsrat Gelar NOPRO

Berlangsungnya ngobrol produktif (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Meneropong wawasan kebangsaan di era pandemi dalam perspektif hukum Berbicara mengenai hak dan kewajiban sebagaimana menjadi amanah konstitusi Indonesia yaitu hak untuk berpendapat dan mahasiswa mempunyai kewajiban yang selalu di kumandangkan sebagai agent of change (agen perubahan), merasa terpanggil ketika mendengar tentang corona virus yang sudah menjadi hal yang lumrah bahkan membosankan untuk dibahas lagi oleh masyarkat umum, mungkin karena terjadi beberapa masalah dalam penyelesaiannya.

Sebuah Kelompok belajar baru mulai berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi dalam tingkatan pusat dan daerah dengan mencoba menyuarakan hasil diskusi mereka lewat media massa agar menjadi sebuah cara baru diera pandemi yang tetap produktif, dimana dalam ruang lingkup kampus saat ini tidak produktif dengan hanya memanfaatkan pertemuan secara daring, yang di dalamnya terkumpul beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, bernama Nongkrong Produktif (NOPRO).

Berangkat dari kondisi diera pandemi ini telah terjadi beberapa miskonsepsi dalam penetapan hukum, yang dimana kondisi saat ini tidak normal harus ada langkah inovatif hukum atau biasa disebut sebagai hukum progresif agar penjaminan hak dan kewajiban masyarakat indonesia tetap sesuai dengan isi daripada UUD NRI 1945. Maka alasan diatas timbul kekeliruan mahasiswa aktifis hukum FH Unsrat yaitu penetapan hukum diera pandemi telah terjadi sesuatu hal yang tidak substansial dalam isi materil hukum.

Kita ketahui bersama langkah hukum pemerintah pertama yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 ialah pembentukan gugus tugas dalam percepatan penanganan covid-19, dan berikut dikeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yaitu Penetapan Bencana non alam covid-19 sebagai bencana nasional, dalam isi materil KEPRES No. 12 Tahun 2020 tersebut harus adanya sinergitas gugus tugas dengan kementrian/pemerintah pusat dan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah harus memerhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Berikutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yaitu tentang pemberlakuan PSBB yang dimana untuk pemberlakuan PSBB harus mengikuti beberapa syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Aturan hukum selanjutnya yang menimbulkan polemik yaitu dikeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi dalam kondisi di era pandemi saat ini, aneh-nya pula dalam konsideran PERPPU yang sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 ini dalam hal mengingat hanya tertuang pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak sama sekali mencantumkan pasal 12 UUD NRI 1945 padahal kedua pasal tersebut saling terhubung apalagi dalam kondisi yang tidak normal saat ini ujar, Zidan Takalamingan Aktivis FH Unsrat.

Penulis pun merasa terjadi miskonsepsi penetapan aturan hukum diera pandemi ini, karena tidak ada satu teori pun dalam mempelajari hukum yaitu dibatasi-nya Hak Azasi Manusia hanya lewat Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Sebenarnya bisa untuk menangguhkan Hak Azasi Manusia yang di amanatkan dalam UUD NRI 1945 dalam PERPPU yaitu hal mengingat di konsederan harus dituangkan pasal 12 UUD NRI 1945. Karena hal tersebut lah polemik terjadi dalam penanganan covid-19 ini dengan adanya masalah dalam pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan sempat terjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah, seperti apa yang disampaikan prof Jimly Assidiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat ialah pemberlakuan hukum yang normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang normal tapi pemberlakuan hukum yang tidak normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang tidak normal pula,kata Sukaynah Bachmid aktivis perempuan FH Unsrat.

”Saya melihat kondisi saat ini pemerintah tidak fokus menyelesaikan masalah diera pandemi apalagi dalam hal bantuan sosial saja sudah adanya kepentingan politik, tidak usah jauh dalam tingkatan daerah saja sudah adanya saling titip nama calon, apakah ini citra negara demokrasi yang sesuai unsur-nya yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil?. Maka hal seperti ini harus kita kikis dan berani suarakan di ranah umum agar tidak terjadi kembali hal yang menciderai demokrasi apalagi memanfaatkan kepentingan pribadi diera pandemi,” ujar Taufik Hidayat, aktivis mahasiwa FH Unsrat.

(*/Redaksi)

Mahyudin Damis: Minimal 3 Paslon Akan Bertarung di Pilwako Manado

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah analisa dan survey mulai menyajikan kesimpulan sementara terkait peta koalisi dan konstalasi politik di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, Rabu (9/12). Menurut pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Drs. Mahyudid Damis, ,M.Hum Pilwako Manado di musim pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan diramaikan dengan tampilnya sejumlah politisi yang memiliki popularitas tinggi di Pilwako Manado.

Damis memprediksi tak akan lebih dari 5 pasangan Calon (Paslon) Pilwako Manado yang bertarung nantinya. Sudah terhitung paslon independen (non-partai politik), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memiliki suara penuh di DPRD Manado, layak mencalonkan kandidat Wali Kota Manado sekaligus dengan Wakil Wali Kota, tanpa perlu berkoalisi memiliki kekuatan yang jelas saat ini.

‘’Soal beberapa pasangan calon saya prediksi minimal ada 3 pasangan calon sudah termasuk jalur perseorangan. Pasangan yang sdh pasti atas dasar kenderaan politik ada 2 pasangan, yaitu PDIP dan Jalur perseorangan. Pasangan dari PDIP masih kabur, belum tau siapa kader PDIP yang akan diusung dan wakilnya juga belum tau persis. Apalagi ada beberapa tokoh Muslim yang diundang mendaftar di PDIP, kecuali pasangan perseorangan yang sudah pasti,’’ ujar Damis, dosen FISIP Unsrat Manado itu.

Selain itu, posisi partai politik lainnya pun memiliki kans menang yang sama dalam kontestasi Pilwako Manado. Berkaitan dengan peluang menang, kata Damis hal itu menjadi relatif. Bagi Damis peta politik memang begitu dinamis, dapat berupa kapan dan dimana saja ruang serta waktunya. Itu sebabnya, dalam matematika politik selalu sukar disimpulkan sejak awal. Karena dalam kasusnya sering terjadi berbeda antara analisis awal dengan hasil akhirnya.

‘’Begitu pula halnya dengan partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar hingga saat ini masih kabur siapa tokoh yang akan diusung. Oleh karena masih terjadi dinamika politik yang begitu kuat baik pada partai-partai politik yang bakal jadi pengusung maupun partai-partai pendukung, maka dengan sendirinya masih sulit melihat pasangan siapa yang lebih berpeluang,’’ tutur Damis.

Secara tegas menuturkan sekitar 3 paslong yang akan bertarung di Pilwalo Manado. Damis menyentil juga tentang pergerakan dan kecenderungan koalisi partai politilk, perhatian dan godaan partai secara psikologi politik lebih besar pada konteks peluang menangnya, yang menjadi magnet bagi partai politik kecil untuk mengkonsolidasi dirinya untuk bergabung dalam alur skema koalisi tersebut.

‘’Saya melihat minimal 3 pasangan karena partai-partai politik yang kursinya relatif kecil justru mereka cenderung untuk bergabung atau berkoalisi dengan parpol atau pargab (partai gabungan) yang mengusung tokoh-tokoh dengan pasangan yang mereka prediksi berpeluang lebih besar menang dalam Pilkada ini,’’ kata Damis.

(*/Bung Amas)

Dr Ferry Liando: Pelaksanaan Pilkada 2020, Resikonya Sangat Berat

Dr Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Rakyat Indonesia terhentak, terlebih lagi para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan pengawas Pemilu (Bawaslu). Yang dari pemberitaan tersampaikan bahwa Dr. Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Padahal Komisi II DPR RI, Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP baru saja menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Karena Indonesia dalam situasi Darurat Kesehatan akibat penyebaran Covid-19, sehingga kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi begitu penting. Menanggapi hal itu, Dr. Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, pengamat politik dan pemerintah menilai kejadian yang dialami Dewi Pettalolo tidak berdampak pada Pilkada.

‘’Ditetapkannya salah satu Komisoneor bawaslu Ibu Dr Dewi Petalolo positif Covid-19 tidak serta merta menyebabakan tahapan Pilkada Harus terhenti. Sebab tugas dan kewenangannya bisa saja ditangani oleh pejabat lain. Sebab tidak ada regulasi yang menjelaskan bahwa dalam hal salah satu komisoner berhalangan sementara maka tahapan bisa berhenti. Namin demikian status positif Ibu Dewi itu menjadikan sebua early warning bahwa jika memaksakan melaksanakan Pilkada di tahun 2020, maka resikonya sangat berat,’’ ujar Liando saat diwawancarai wartawan, Senin (8/6/2020).

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini mengatakan Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara. Ada bagian-bagian yang tidak bisa terlepas  dengan keterlibatan masyarakat. Sehingga ada potensi besar terjadi proses penularan baik antar sesama penyelengara, penyelnggata dengan masyarakat ataupun sebaliknya.

‘’Bukan hanya kesehatan yang terancam, tapi potensi tidak berkualitasnya tahapan dan proses Pilkada kemungkinan terjadi. Akan ada kesan Pilkada hanya dijalankan apa adanya. Sebab meski prosedur bisa dilewati, kualitas atau subtansi dan disetiap tahapan hanya berlangsung ala kadarnya. Dan ketika nantinya ternyata hasil Pillada buruk, maka akan dengan mudah muncul banyak alasan bahwa itu karena Covid-19,’’ kata Liando, Ahli Kepemiluan Indonesia ini.

Menurut Liando perlu dipikirkan untuk mencari alternatif  lain kapan waktu yang tepat. Memang di tahun 2021 tidak ada yg bisa menjamin apakah Covid sudah berakhir. Namun paling tidak, ada waktu baik bagi masyarakat atau penyelnggara bisa beradaptasi dgn sasana Covid.

“Jika memang akhirnya Pemerintah, DPR dan penyelnggara tetap memaksakan melaksanakan Pilkada di tahun ini, itu berarti perlu tindakan dan jaminan bahwa kesehatan masyarakat dapat terjaga dan terlindungi. Baik kpu dsn bawaslu juga harus memastikan  bahwa proses dsn hasil pikakda bisa berkualitas,’’ tutur Liando yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1