Tag: Sam Ratulangi

SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

PKM Unsrat di Tomohon Ikut Perkuat Ekonomi Masyarakat

Foto bersama usai kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berperan aktif, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado juga melakukan kegiatan Program kemitraan masyarakat di Jemaat GMIM Yobel Uluindano, Jumat (4/10/2019). Kegiatan yang bertempat dilaksanakan di rumah keluarga Ndahwali-Polii, Penatua wanita kaum Ibu GMIM Yobel Uluidano Kota Tomohon dihadiri oleh 35 orang wanita kaum ibu Jemaat setempat.

Program ini di Bimbing langsung oleh dosen Unsrat dalam hal ini Victoria N Untu, SE.,M.Si, Ketua tim, Maria V.J. Tielung, SE.,MM, anggota tim, Dra S. Moniharapon, MM, anggota tim. Program kemitraan masyarakat yang melibatkan warga jemaat GMIM Yobel Uluidano, merupakan Implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Victoria selaku Ketua Tim. Ditambahkannya lagi bahwa diwujudkannya Tridharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan serta kemandirian masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat,” ujar Victoria.

“Tujuan kegiatan ini adalah sharing pengetahuan tentang manajemen kepada masyarakat Uluindano khususnya wanita kaum ibu Jemaat GMIM Yobel Uluidano,” lanjut ketua tim.

Tidak hanya itu, Victoria menyebutkan kedepan kegiatan ini akan terus dilaksanakan. Sasaran diantaranya dari kegiatan ini ialah pada pengelolaan keuangan keluarga.

“Yang nantinya dengan pelaksanaan kegiatan ini sekiranya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga dapat lebih baik sehingga diharapkan kesejahteraan keluarga dapat lebih ditingkatkan,” tutur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat ini menutup. (*/Redaksi)

Buntut Demo Mahasiswa, Sekwan Provinsi Sulut Dipolisikan HMI Manado

Pengurus HMI Cabang Manado adukan oknum Sekwan ke Polresta Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terjadinya peristiwa pemukulan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado, Rabu (26/9/2019) mendapat respon tegas pengurus HMI Cabang Manado. Pasalnya, oknum yang melakukan pemukulan merupakan Sekretarias Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Menanggapi hal ini Ketua Umum HMI Cabang Manado, Iman Karim mengutuk keras perilaku bar-bar tersebut karena telah mencoreng demokrasi.

”Kami mengutuk tindakan anarkis yang ditunjukkan oknum Sekwan DPRD Sulutu. Seharusnya demokrasi adalah kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Apalagi oknum pemukul merupakan salah satu ASN di lingkup DPRD Provinsi Sulut. Beliau pamong yang layaknya menjadi contoh bagi kami para Mahasiswa,” ujar Karim dengan nada menyangkan.

Tambah Karim bahwa pihaknya mendesak oknum ASN tersebut agar mundur dari jabatannya. Selain itu, Ketum HMI yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyampaikan pihaknya telah menempuh jalur hukum.

”Kami tegaskan oknum tersebut merupakan penghianat Reformasi. Itu sebabnya, harus mundur dari jabatannya karena tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lalu kami juga meminta kepada pelaku agar segera meminta maaf kepada seluruh kader HMI Cabang Manado atas tindakan anarkisnya melalui media. Kami juga telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan di Polresta Kota Manado, atas dugaan penganiyaan tersebut,” tutur Karim menutup. (*/Redaksi)

Seruan Aksi Tolak RUU Kontroversi dari Sulawesi Utara Menggema

Aksi unjuk rasa aktivis anti korupsi di Sulut beberapa waktu lalu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Reaksi publik terutama dari aktivis mahasiswa dan kelompok pro demokrasi terus bergerak massif. Kali ini aksi terkait penolakan sejumlah pasal kontroversi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pembetarantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP menyeruak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan di Sulut, akan dirangkaikan dengan doa untuk Papua agar damai.

Hal tersebut disampaikan Risat Sanger selaku Koordinator Aksi. Sanger jebolan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado yang kini menjabat sebagai Koordinator Jaringan Aktivis Sulut itu mengajak kepada seluruh Massa aksi diharapkan berkumpul di Taman Patung Wolter Monginsidi untuk menggelar aksi damai.

”Kita akan menggelar aksi damai konstitusional pada hari Kami, 26 Sept 2019. Pukul 16.00 hingga 18.30 Wita, dengan titik kumpul di Patung Wolter Monginsidi. Massa aksi diharapkan memakai Jaket Almamater masing-masing kampus bagi mahasiswa, dan bagi Masyarakat penggiat anti korupsi menggunakan baju Hitam. Diperkenankan membawa bendera Organisasi masing-masing,” ujar Risat didampingi sejumlah aktivis Gerakan Anti Korupsi Sulut.

Lanjut Risat mantan Korda FOKUSMAKER Sulut ini bahwa pihaknya menghimbau juga massa aksi supaya membawa Thumbler minuman masing-masing.(*/Redaksi)

Selanjutnya, ini sejumlah tuntutan aksi diantaranya;

Tuntutan :
1. Tolak UU KPK hasil revisi DPR, RUU KUHP dan usut tuntas kebakaran hutan Riau.

2. Mendoakan untuk kedamaian di Papua.

iklan1