Tag: Sam Ratulangi

Doktor FERRY LIANDO Temukan 4 Kelemahan Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menurut DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dan pengurus AIPI Manado bahwa Pemilu 2019 yang nyaris menelan anggaran pembiayaan pemilu sebesar 30 triliun perlu mendapat perhatian penting. Dimana produk pemilu tahun ini dibagian yang lain, belum bisa menunjukan hasil maksimal.

”Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelengara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon yang memiliki modal yang banyak serta terikat polotik kekerbatan dengan penguasa-pengurus di daerah,” ujar Liando yang juga pengamat politik Sulawesi Utara ini, Rabu (7/8/2019).

Lanjut disampaikannya, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD namun yang dinkuatirkan merka justru akan menjadi beban negara. Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat di ragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Beberapa kelemahan yang di dapati pada pemilu 2019.

Pertama regulasi pemilu yakni UU 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan. Terlalu banyak pasal yang melahirkan Multi tafsir dan sulit di implementasikan. Dan bukti yang paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review.

Kedua, kinerja partsi politik yang beluk optimal. Sebagian besar parpol tidsk menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dsn faktor kedekatan dengan penguass lokal. Padahal UU 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencaloan.

Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis. Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang atauoun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk.

Keempat, kinerja penyelenggata pemilu yang masih melahirkan banyak catatan. Sebagian di laporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi. Karena terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pilkada 2020, 4 hal ini harus di benahi agar Pilkada makin berkualitas. (*/Amas)

Bersama IKA Unsrat, Kemenpora RI Gelar Pelatihan Kreatifitas Pemuda

Informasi pelaksanaan Pelatihan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan kegiatan Pelatihan peningkatan kreatifitas pemuda di bidang Industri Kreatif dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI) bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Kegiatan ini digelar, Sabtu sampai Minggu tanggal 25 – 26 JULI 2019.

Melalui Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda bersama Dispora Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unsrat menggelar kegiatan Pelatihan. Kegiatan pelatihan bidang Fashion yang pesertanya dibatasi hanya 50 orang pemuda, bertujuan meningkatkan pengetahuan bagi para pemuda di bidang fashion terkait pembuatan pakaian mulai dari proses desain hingga pakaian menjadi sebuah produk fashion yang bernilai tinggi.

”Kegiatan pelatihan bidang Fashion yang dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Unsrat diantaranya: 1. Teknik pembuatan bahan pewarna 2. Desain pakaian 3. Teknik memotong dan menjahit Manado dikenal sebagai Kota yang sangat Fashionable, dimana fashion sudah seperti mendarah daging bagi pemuda-pemudi Manado, namun besarnya atensi dibidang fashion tidak diimbangi dengan perkembangan industri fashion lokal yang belum terlalu banyak berkembang,” sebagaimana rilis yang disampaikan Risat Sanger, salah satu pengurus IKA Unsrat saat disampaikan kepada wartawan Suluttoday.com, Kamis (25/7/2019).

Lanjut disampaikannya, Pelatihan bidang Fashion teknik membuat produk fashion diharapkan dapat menumbuhkembangkan minat dan bakat pemuda-pemudi Kota Manado di bidang fashion yang bisa meningkatkan pendapatan dan dapat menjadi potensi pariwisata di Kota Manado. (*/Redaksi)

PETI Tak Ada Maslahatnya Bagi Warga Bolmong

Beroperasinya PETI yang memakan korban jiwa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tidak menguntungkan. Sebab ditegaskan Prof Abrar Saleng, Dosen Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas), namanya ilegal, tidak ada keuntungan.

”Soal dampak PETI di Sulut, tidak ada keuntungan karena ilegal. Tidak ada keuntungan membiarkan yang ilegal,” tegasnya saat dihubungi wartawan via ponsel di 08523385xxxx.

Lanjut disampaikannya, PETI tidak menguntungkan karena beragam alasan. Pertama tidak ada kontribusi ke negara.

”Alasan kedua, tidak bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan dan keselamatan kerja, keamanan dan sebagainya. Kemudian, PETI itu tidak ada kepastian. Karena diobok-obok aparat penegak hukum,” tukas Saleng.

Atas hal tersebut, PETI harus dibuat menjadi legal. Sebab, selama masih ilegal, legal tidaknya PETI, itu tergantung dari penegak hukum. ”Selama berstatus PETI, itu tidak legal. Jadi status legal tidaknya itu ada di penegak hukum. Karena pengusaha atau siapapun yang terlibat dalam PETI akan jadi bulan-bulanan (penegak hukum). Hari ini ditangkap, esok lepas, begitu sebaliknya. Yang untung penegak hukum, bukan rakyat, bukan penambang,” ujar Saleng.

Selanjutnya, dengan legalnya penambangan emas, semua akan untung. Mulai dari negara, pengusaha, penambang hingga rakyat. ”Jadi PETI harus dilegalkan. Kalau tidak ada pertambangan, tidak ada keuntungan. Hasil alam akan mubazir,” kata Saleng tegas.

Kemudian, meski demikian, pelegalan PETI harus sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah dan pengusaha harus aktif. ”Pelegalan PETI harus dengan persyaratan-persyaratan administrasi dan lingkungan. Pemerintah dan pengusaha harus aktif. Semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan melangkahi aturan,” papar Saleng menutup. (*/Redaksi)

DR Ferry Liando Uraikan Ancaman Logistik Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

Perbincangan tentang isu kepemiluan hari ini adalah desakan sejumlah pihak dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU atau perppu terhadap sejumlah masalah krusial yang hingga kini belum ada ujungnya.

Salah satu bagian yang dikoreksi adalah ketersediaan logistik jumlah kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan ditambah dua persen. Angka jumlah dua persen itu diambil dari jumlah DPT.

Hal ini mengkhawatirkan karena selain pemilih di DPT, KPU juga melayani pemilih pindahan dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Belakangan atas desakan publik, KPU juga sepertinya akan melayani pemilih yang hanya menggunakan surat keterangan pengganti KTP.

Padahal UU hanya mewajibkan pemilih yang memiliki KTP. Jika KPU terus melayani penambahan pemilih maka peluang terjadinya kekurangan surat suara, apalagi kertas suara cadangan hanya 6 lembar (2 persen dikali 300 jumlah DPT). Surat suara ini diperuntukkan juga sebagai pengganti surat suara yang rusak. Namun demikian langkah-langkah KPU menjamin penggunaan hak memilih bagi setiap warga negara yang berhak patut diapresiasi.

Pertama, sebagai upaya KPU mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Sebuah upaya memperbaiki pencapaian pada pemilu sebelumnya yang tingkat partisipasinya cenderung rendah. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,58 persen.

Sedangkan partisipasi pemilih di pilcaleg sebesar 75,11 persen. Angka yang tidak berpartipasi mengalahkan perolehan suara PDIP sebagai pertai politik pemenang pilcaleg yang hanya memperoleh 18,19 persen.

Banyak upaya lain yang dialakukan KPU memperbaiki jumlah pemilih seperti membentuk rumah pemilu, relawan demokrasi, goes to campus, Selebrasi dan sosialisasi serta mendata secara akurat para warga negara yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas dan yang memiliki gangguan jiwa sekalipun.

Kedua, pendataan pemilih sebagai upaya KPU mengantisipasi adanya gugatan warga negara yang kehilangan haknya sebagai pemilih. Ketentuan pasal 510 UU NO 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

Ketiga, pencermatan data pemilih secara ketat adalah untuk mengantisipasi adanya gugatan pasangan calon yang kalah. Selama ini dalam rangkaian pemilu sebelumnya, sengketa hasil yang diajukan pihak yang kalah adalah menyangkut daftar pemilih. Sehingga KPU berupaya menutupi rapat-rapat adanya celah gugatan terhadap dafar pemilih.

Dalam hal ini KPU sudah benar. Namun demikian ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan menghilangkan hak pilih warna warga negara. Pasal pidana hanya akan menyeret kepada pihak yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih sesorang.

Namun demikian jika seseorang atau warga negara yang dengan sengaja menghilangkan sendiri hak pilihnya, maka tidak ada satu frasa dalam UU pemilu yang menjeratnya dalam pasal pidana. Misalnya seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pencoblosan karena dalam keadaan tertentu tidak berada di TPS dimana namanya terdaftar.

Keadaan tertentu dikarenakan memilih bekerja di tempat lain, sedang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan atau dengan makaud untuk berlibur. Apalagi tanggal 17 April itu berdekatan dengan perayaan Paskah bagi kaum Nasrani.

Momentum ini akan dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berlibur. Jika pemilih tidak memiliki niat untuk memilih, maka tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Karena memilih bagi warga negara bukanlah sebuah kewajiban tapi sebatas pada hak politik.

Sehingga agak Sulit jika KPU terkesan memaksakan dan berupaya mendaftarkan para pemilih di tempat yang ia datangi pada saat pencoblosan. Jadi jika pemilih tidak memilih di TPS dimana namanya terdaftar Karena Alasan-alasan tertentu, hal itu bukanlah kategori menghilangkan hak pilih sebabagaimana frasa dalam pidana pemilu.

Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, namun kualitas warga negara yang memilih juga menjadi penting. Jika pemilih harus memilih karena dipaksakan, maka akan menjadikan pemilu itu tidak berkualitas.

Namun demikian KPU hanyalah eksekutor dari UU pemilu. Hingga kini UU pemilu masih mengisahkan banyak persoalan. Sehingga ada desakan untuk mengkaji kembali. Selain usulan pembuatan perppu, mengajukan judicial review ke MK serta ada juga yang mendesak revisi DPR RI. Apapun pilihannya tetap beresiko. Namun sebuah kritik bagi DPR RI yang memproduksi UU ini.

Selama pembahasan RUU pemilu, DPR hanya disibukan pada pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Hal yang lebih krusial dialpakan.

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Prof Welly Gantikan Ferry Liando Pimpin Senat FISIP Unsrat

Dekan FISIP Unsrat, Dr Novie Pioh dan Dr Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tepatnya, Jumat (21/12/2018) Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi Manado mengadakan pemilihan Ketua Senat yang baru. Pemilihan ini dilakukan karena Ketua Senat Dr Ferry Daud Liando mengundurkan diri sehubungan terpilihnya beliau sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.

Anggota Senat yang hadir sebanyak 10 orang, kemudian Anggota Senat yang mencalonkan diri sebanyak 2 (dua) orang yakni Prof Dr William Areros dan Dra Merry Sondakh. Proses pemilihan secara tertutup akhirnya Prof Welly Areros mendapatkan 8 suara dan Dra Sondakh mendapat 2 suara. Liando yang memimpin sidang langsung mengetuk Palu sebagai tanda sahnya pemilihan. Pemilihan dihadiri langsung Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh, wakil dekan 1, 2 dan 3 serta para ketua jurusan.

”Proses pemilihan secara demokratis berjalan tertib, dan hasilnya Prof Welly terpilih sebagai Ketua Senat FISIP Unsrat. Saya berharap beliau lebih maksimal menjalankan program dan apa-apa yang positif telah dilakukan dapat beliau lanjutnya. Saya menyampaikan selamat kepada Prof Welly semoga selalu amanah,” ujar Dr Ferry.

Saat diwawancarai Prof Welly menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan tersebut. Dosen pengajar di jurusan Administrasi FISIP Unsrat ini berkomitmen mewujudkan sinergi dan singkronisasi dari semua stakeholder akademik di FISIP, selanjutnya Unsrat secara umum.

Kompak Senat FISIP Unsrat saat foto bersama (FOTO Suluttoday.com)

”Saya berterima kepada seluruh Anggota FISPOL Unsrat yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua Senat. tugas yang mulia ini akang saya embang sebaik-sebaiknya demi kemajuan Dunia Pendidikan di Lingkungan Unversitas Sam Ratulangi, terlebih kemajuan Pendidikan di Fakultas saya. Membangun Kerja sama dengan Pemerintah untuk memajukan pembangunan di Sulwesi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsrat. Dan siap melanjutkan semua program yang sudah di rancang oleh Senat yang lama di bawah kepemimpinan Dr. Ferry Daud Liando. Yang terakhir tetap memohon pertolongan Tuhan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini,” tutur Prof Welly pada Suluttoday.com. (*/Amas)

iklan1