Tag: Sam Ratulangi

Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Liburkan Mahasiswa

Dr Flora Kalalo, SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Penyebaran virus Corona yang terbilang cepat dan begitu menggegerkan membuat semua pihak mulai meningkatkan kewaspadaan. Lembaga pendidikan pun melakukan antisipasi, Minggu (15/3/2020), Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Flora Kalalo, SH.,MH saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan sikap tegasnya dalam mengantisipasi penyebaran Corona.

”Saya telah menyampaikan pengumuman selaku Dekan Fakultas Hukum Unsrat ditujukan kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Unsrat. Yang isinya, seluruh Dosen tenaga kependidikan, staf hunorer, dan mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat dalam upaya mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona agar hidup sehat,” ujar Flora.

Akademisi yang dikenal vokal dan akrab dengan para jurnalis itu menambahkan bahwa telah beredar rilis resmi pemerintah terkait Kota Manado yang sudah masuk daerah positif penyebaran virus Corona, maka pihaknya akan meliburkan proses perkuliahan di ‘kampus merah’ tersebut. Dekan juga meminta mahasiswa dan semua pihak tidak panik dalam mengatasi virus Corona.

”Saya menyampaikan juga agar kita hidup sehat, dan jangan panik. Kemudian, kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unsrat diliburkan mulai Senin, 16 Maret s/d Rabu, 18 Maret 2020. Tidak termasuk pimpinan Fakultas dan pimpinan Tenaga Kependidikan, wajib masuk kerja. Surat resmi menyusul sambil menunggu petunjuk dari pihak Rektorat dan Mendikbud,” kata Flora tegas. (*/Amas)

Ketum AMTI: Soal APBD Minsel, Gubernur  Sulut Diduga Bersifat Pasif

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih terkatung-katung. Penyebannya disebut karena DPRD Minsel dan pihak eksekutif belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan. Akhirnya hal tersebut berbuntut panjang. Menjadi polemik di tengah masyarakat, kini seperti bola liar. Saling menyalahkan antara beberapa pihak.

Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah aroma “keributan” politik, saling mendiskreditkan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. Menurutnya bila polemik di tingkat Kabupaten tidak selesai, maka pemerintah Provinsi harus turun tangan.

“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif di tengah pemerintah daerah Minsel sedang terlibat dinamika politik yang serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).

Tidak hanya itu, jebolan Fakultas Hukum Unsrar Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan komoditi politik yang melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut. Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika di Sulut.

“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur Olly seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Krpala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas. (*/Am)

Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

TAUFIQ PASIAK: Corona Hari Ini Bukanlah Virus yang Pantas Kita Takut

Taufiq Pasiak (Foto Ist)

Oleh : Dr. dr. Taufiq Pasiak, M.Kes.,M.PdI, Dosen Unsrat Manado

Manusia itu jauh lebih kuat dari virus apapun. Sejatinya, tak ada benda asing apapun yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Karena tubuh manusia sendiri adalah universum (alam semesta) mini dimana milyaran makhluk-makhluk berukuran supersangatamat kecil hidup dan berkembang membentuk koloni-koloni. Hampir di semua bagian tubuh manusia ada makhluk ini. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah sel tubuh manusia. Usus manusia adalah rumah bagian 95 persen makhluk kecil ini. Mereka ada bersama kita sejak kita lahir di dunia ini.

Virus seperti Corona bukan hal yg mematikan bagi manusia. Bukan yg menakutkan bagi manusia. Jaman saya sekolah dulu penyakit karena infeksi virus sering disebut sebagai ‘self limiting disease’ (penyakit yang sembuh sendiri). Tak ada antibiotik untuk virus. Karena antibiotik hanya untuk bakteri. Para ahli obat-obatan meyakini bahwa infeksi virus cukup dihadapi dengan kekebalan tubuh saja. Anda perbaiki kekebalan tubuh dan virus akan enyah dengan sendirinya. Virus influenza bisa Anda hadapi sendirian berbekal kekebalan tubuh yang bagus. Namun, tolong diingat, influenza pernah menjadi pandemi kurang lebih 9 kali dalam rentang 300 tahun terakhir. Pandemi influenza awal abad 19 yang berasal dari Spanyol yang paling banyak membunuh manusia.

Bayangkan, penyakit flu karena virus influenza yang sejatinya bisa sembuh sendiri itu, membunuh hampir.100 juta manusia di dunia. Mengerikan Bro. Mengapa begini? Para ahli bersepakat bahwa hubungan kita dengan binatang telah menjadi tidak harmonis lagi. Disharmoni itu melahirkan virus influenza jenis (strain) baru. Sehingga kekebalan tubuh Anda tidak mampu melawannya. Anda tidak santun memperlakukan binatang sehingga makhluk ini rela menjadikan dirinya tempat persemaian mahluk lain yang tak bisa dilihat dengan mata biasa.

Setiap makhluk punya takdir, punya jalan hidup yang diatur penciptanya. Saya meminjam kosa kata Jawa “pakem” untuk melukiskan apa yang saya maksud. Sang Dalang sudah membikin jalan cerita masing-masing, sehingga setiap wayang menjalankan tugas yang dititahkan. Jika sang wayang ingkar akan tugasnya, maka pakem cerita akan bergeser, akan terganggu dan tidak mencapai arah yang dibikin. Lahirlah suasan chaos, kacau balau.

Dalam universum ini semua makhluk terhubung (connected). Alam semesta adalah ‘web of life’ (jejaring kehidupan) yang tak pernah terpisah dan dipisahkan. Semua terhubung. Hanya mata pikiran yang tajam dan hati yang bersih bisa melihat hubungan-hubungan ini. Pepohonan di sekitar saja berkomunikasi antar mereka melalui makhluk lain bernama fungi yang hidup di bawah tanah. Pohon-pohon punya suara dan hanya telinga yang tajam yang bisa mendengarnya.

Penyakit timbul karena hubungan kita dalam web of life itu tidak harmonis lagi. Manusilah aktor utamanya: “sesungguhnya kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan-tangan manusia”, demikian Kitab Suci menulis.

Dalam hal virus Corona hari ini bukanlah virus yang pantas kita takut. Yang saya takutkan adalah sikap kita. Perilaku kita. Cara kita menghadapi virus baik yang sangat marah, antara lain dengan introspeksi diri sebagai manusia.

Saya serahkan pengobatannya kepada para dokter. Dan saya akan melakukan introspeksi atas lelaku saya selama ini yang membuat jejaring kehidupan menjadi tidak harmonis.

 #introspeksidiri.

 

 

Tulisan diambil dari Akun Facebook Taufiq Pasiak

iklan1