Tag: Sam Ratulangi

Potensi Isu Politik Identitas di Pilwako Manado, Ini Komentar Pengamat

Michael Mamentu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menguatnya sejumlah nama untuk hajatan Pilwako Manado 2020 turut meramaikan kontestasi demokrasi lima tahunan ini. Paket-paketan atau saling menjodohkan antara kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado mulai terpublikasi ke media satu persatu. Saling perang isu pun mencuat, hal itu makin membuat ramai peta politik di Manado.

Saat diwawancarai pengamat politik, Drs Michael Mamentu, MA terkait politik identitas memang sukar diabaikan. Kemenangan politik itu tetap ada kemungkinan-kemungkinan, hal itulah yang tak luput dari komentar dan analisis pengamat politik. Demi mendapatkan dukungan berbagai isu dikemas untuk dilempar.

”Kalau ada pasangan calon lintas identitas (agama) itu bisa terjadi. Dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan dukungan. Maka dicarilah isu-isu “emosional” yang bisa melahirkan semangat etnosentrisme. Tujuannya adalah kemenangan dalam Pilwako,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, Kamis (28/11/2019).

Tambah Mamentu menilai flesibiltas dalam politik itu merupakan hal lumrah. Demi meraih kepentingan politik berbagai isu diramu, pertempuran isu didesain dengan satu tujuan yakni memenangkan kompetisi politik. Sehingga perkawinan politik identitas juga tidak menjadi masalah dalam dunia demokrasi.

”Kenyataannya begitu bahwa demokrasi itu menyediakan kemungkinan-kemungkinan. Biasanya setelah kemenangan diraih, acapkali pemenang lupa pada konstituennya,” kata Mamentu. (*/Redaksi)

FISIP Unsrat Gelar Perayaan Dies Natalis ke-55

Ketua Senat, Dekan FISIP dan panitia (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ke-55 akan diawali dengan prosesi rapat Senat Terbuka. Minggu (24/11/2019), kepada Dr Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintah FISIP Unsrat saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan terkait sejumlah kegiatan jelang Dies Natalis telah dilaksanakan.

”Sebelumnya panitia telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan yang dimotori jurusan Ilmu Pemerintahan yakni Seminar Nasional dengan topik Konsolidasi Denokrasi Menuju Pilkada 2020 menghadirkan pembicara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Arif Budiman,” ujar Liando.

Berdasarkan informasi panitia, bahwa Dies Natalis ke 55. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada Selasa (26/11/2019) di Balai Pertemuan Umum Tondano pada jam 10.00 Wita. Untuk diketahui, panitia juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Tidak hanya itu, digelar pula lomba olahraga yang melibatkan dosen dan mahasiwa.

Rapat Senat, kata Liando, akan di pimpin Ketua Senat Prof Dr William Areros dan akan diisi oleh laporan kinerja tahunan dari Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh. Kemudian, penyampaian orasi ilmiah akan dibawakan Dr Fanly Pangemanan, dosen FISIP yang juga mantan Ketua KPUI Minahasa Selatan.

Tak hanya itu, ada juga sambutan dari Rektor Unsrat Prof Dr Joan Kumaat. Pada kesempatan Dies Natalis ini Liando juga tak lupa mengundang para dosen, mahasiwa, pegawai, dan semua Alumni untuk menghadiri kegiatan tersebut. (*/Redaksi))

PILKADA, Adu Kuat Tito vs Titi

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, pengamat politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu.

Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi. Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir.

Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar. Bukan tidak
mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika.

Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera. Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis.

Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying).

Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan. Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi.

Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan.

Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun. Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada.

Simak pernyataannya ”Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito. Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11/2019) lalu.

Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon.

Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya.

Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying. Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD.

Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus.

Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy’ari).

Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi.

Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya.

Benar kata kawan saya Titi Anggraini Mashudi , Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat.

Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini. [*]

SARASATA Peringati Sumpah Pemuda dengan Bersih-Bersih Pantai

Para mahasiswa saat membersihkan sampah di pantai Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang ke-91, 28 Oktober Tahun 2019. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang tergabung dalam Komunitas SARASATA (Satu Rasa Sama Rata) melakukan Aksi sosial.

Kegiatan ini dalam bentuk, membersihkan Sampah Plastik di Area muara Jembatan Kuning Sario. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 37 anggota Sarasata. Menurut Ketua Panitia SARASATA CLEAN UP DAY, Prayer Abraham Paruntu, bahwa kegiatan ini di selenggarakan bertujuan untuk kampanye kebersihan lingkungan.

Suasana kebersamaan Komunitas SARASATA (FOTO Suluttoday.com)

”Tujuan kami adalah bagaimana mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Terutama kaum muda yang ada di Sulawesi Utara untuk peduli dengan isu-isu lingkungan. Apalagi pada saat ini di Sulawesi Utara akan di selenggarakan Archipelagic & Island States Forum pada tgl 30 Oktober – 1 November 2019,” ujar Paruntu.

Penuh antusias para pemuda ini membersihkan pantai dari sampah (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut ditambahkannya, bakti sosial ini mensosialisikan tentang pengurangan sampah di laut. Mendukung perlindungan Ekosistem pantai dan Laut, mendorong perekonomian lokal di tujuan tujuan wisata serta melindungi anak-anak dalam Perjalanan dan Pariwisata.

”Maka kami sebagai Generasi Muda Sulawesi Utara melakukan aksinyata guna mendukung program pemerintah Sulawesi Utara tersebut,” kata Paruntu, Senin (28/10/2019). (*/Redaksi)

SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

iklan1