Tag: Sam Ratulangi

Mahyudin Damis: Minimal 3 Paslon Akan Bertarung di Pilwako Manado

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah analisa dan survey mulai menyajikan kesimpulan sementara terkait peta koalisi dan konstalasi politik di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, Rabu (9/12). Menurut pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Drs. Mahyudid Damis, ,M.Hum Pilwako Manado di musim pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akan diramaikan dengan tampilnya sejumlah politisi yang memiliki popularitas tinggi di Pilwako Manado.

Damis memprediksi tak akan lebih dari 5 pasangan Calon (Paslon) Pilwako Manado yang bertarung nantinya. Sudah terhitung paslon independen (non-partai politik), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memiliki suara penuh di DPRD Manado, layak mencalonkan kandidat Wali Kota Manado sekaligus dengan Wakil Wali Kota, tanpa perlu berkoalisi memiliki kekuatan yang jelas saat ini.

‘’Soal beberapa pasangan calon saya prediksi minimal ada 3 pasangan calon sudah termasuk jalur perseorangan. Pasangan yang sdh pasti atas dasar kenderaan politik ada 2 pasangan, yaitu PDIP dan Jalur perseorangan. Pasangan dari PDIP masih kabur, belum tau siapa kader PDIP yang akan diusung dan wakilnya juga belum tau persis. Apalagi ada beberapa tokoh Muslim yang diundang mendaftar di PDIP, kecuali pasangan perseorangan yang sudah pasti,’’ ujar Damis, dosen FISIP Unsrat Manado itu.

Selain itu, posisi partai politik lainnya pun memiliki kans menang yang sama dalam kontestasi Pilwako Manado. Berkaitan dengan peluang menang, kata Damis hal itu menjadi relatif. Bagi Damis peta politik memang begitu dinamis, dapat berupa kapan dan dimana saja ruang serta waktunya. Itu sebabnya, dalam matematika politik selalu sukar disimpulkan sejak awal. Karena dalam kasusnya sering terjadi berbeda antara analisis awal dengan hasil akhirnya.

‘’Begitu pula halnya dengan partai Demokrat, Nasdem, dan Golkar hingga saat ini masih kabur siapa tokoh yang akan diusung. Oleh karena masih terjadi dinamika politik yang begitu kuat baik pada partai-partai politik yang bakal jadi pengusung maupun partai-partai pendukung, maka dengan sendirinya masih sulit melihat pasangan siapa yang lebih berpeluang,’’ tutur Damis.

Secara tegas menuturkan sekitar 3 paslong yang akan bertarung di Pilwalo Manado. Damis menyentil juga tentang pergerakan dan kecenderungan koalisi partai politilk, perhatian dan godaan partai secara psikologi politik lebih besar pada konteks peluang menangnya, yang menjadi magnet bagi partai politik kecil untuk mengkonsolidasi dirinya untuk bergabung dalam alur skema koalisi tersebut.

‘’Saya melihat minimal 3 pasangan karena partai-partai politik yang kursinya relatif kecil justru mereka cenderung untuk bergabung atau berkoalisi dengan parpol atau pargab (partai gabungan) yang mengusung tokoh-tokoh dengan pasangan yang mereka prediksi berpeluang lebih besar menang dalam Pilkada ini,’’ kata Damis.

(*/Bung Amas)

Dr Ferry Liando: Pelaksanaan Pilkada 2020, Resikonya Sangat Berat

Dr Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Rakyat Indonesia terhentak, terlebih lagi para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan pengawas Pemilu (Bawaslu). Yang dari pemberitaan tersampaikan bahwa Dr. Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Padahal Komisi II DPR RI, Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP baru saja menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Karena Indonesia dalam situasi Darurat Kesehatan akibat penyebaran Covid-19, sehingga kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi begitu penting. Menanggapi hal itu, Dr. Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, pengamat politik dan pemerintah menilai kejadian yang dialami Dewi Pettalolo tidak berdampak pada Pilkada.

‘’Ditetapkannya salah satu Komisoneor bawaslu Ibu Dr Dewi Petalolo positif Covid-19 tidak serta merta menyebabakan tahapan Pilkada Harus terhenti. Sebab tugas dan kewenangannya bisa saja ditangani oleh pejabat lain. Sebab tidak ada regulasi yang menjelaskan bahwa dalam hal salah satu komisoner berhalangan sementara maka tahapan bisa berhenti. Namin demikian status positif Ibu Dewi itu menjadikan sebua early warning bahwa jika memaksakan melaksanakan Pilkada di tahun 2020, maka resikonya sangat berat,’’ ujar Liando saat diwawancarai wartawan, Senin (8/6/2020).

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini mengatakan Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara. Ada bagian-bagian yang tidak bisa terlepas  dengan keterlibatan masyarakat. Sehingga ada potensi besar terjadi proses penularan baik antar sesama penyelengara, penyelnggata dengan masyarakat ataupun sebaliknya.

‘’Bukan hanya kesehatan yang terancam, tapi potensi tidak berkualitasnya tahapan dan proses Pilkada kemungkinan terjadi. Akan ada kesan Pilkada hanya dijalankan apa adanya. Sebab meski prosedur bisa dilewati, kualitas atau subtansi dan disetiap tahapan hanya berlangsung ala kadarnya. Dan ketika nantinya ternyata hasil Pillada buruk, maka akan dengan mudah muncul banyak alasan bahwa itu karena Covid-19,’’ kata Liando, Ahli Kepemiluan Indonesia ini.

Menurut Liando perlu dipikirkan untuk mencari alternatif  lain kapan waktu yang tepat. Memang di tahun 2021 tidak ada yg bisa menjamin apakah Covid sudah berakhir. Namun paling tidak, ada waktu baik bagi masyarakat atau penyelnggara bisa beradaptasi dgn sasana Covid.

“Jika memang akhirnya Pemerintah, DPR dan penyelnggara tetap memaksakan melaksanakan Pilkada di tahun ini, itu berarti perlu tindakan dan jaminan bahwa kesehatan masyarakat dapat terjaga dan terlindungi. Baik kpu dsn bawaslu juga harus memastikan  bahwa proses dsn hasil pikakda bisa berkualitas,’’ tutur Liando yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini menutup.

(*/Bung Amas)

Alumni FH Unsrat Peduli Nasib Anak Papua di Sulut

Mahasiswa asal Papua bergembira terima bantuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Para Alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang baru saja mendapatkan status Sarjana Hukum (SH) sudah ikut berpartisipasi di tengah upaya mengantisipasi penyebaran Virus menular Covid-19 di Kota Manado. Diantara yang dilakukan aksi sosial yang bertepatan dengan momentum Dies Natalis FH Unsrat ke-62.

Menurut Alumni FH Unsrat yaitu Robert Antouw dan Gracia Sigar, Sabtu (6/6/2020) menyampaikan pihaknya melibatkan sejumlah ‘Alumni muda’ Fakultas Hukum Unsrat untuk menjadi tim penggerak dalam aksi bagi-bagi bantuan kepada mahasiswa Papua di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

”Aksi sosial ini melibatkan Alumni muda yang juga peduli. Mau bekerja untuk sesama. Seperti mereka yang turun sebagai garda terdepan dalam pembagian bantuan sosial ini. Kita tidak mengkonsentrasikan bantuan ke satu titik saja. Lebih dari itu, dibeberapa tempat bantuan kepada mahasiswa Papua di Manado Sulawesi Utara kita salurkan secara baik,” ujar Robert, yang dibenarkan Gracia.

Sementara itu, Ketua Panitia Dies Natalis FH Unsrat, Dr. Grace Tampongangoy, menyampaikan pentingnya bentuk kepedulian seperti itu dilakukan. Untuk diketahui, para Alumni FH Unsrat membagikan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) secara door to door. Aksi ini mendapat apresiasi dari para penerima bantuan.

Telinus Yigibalom, mahasiswa asal Kabupaten Lanny Jaya, tinggal di Asrama Papua di Kecamatan Malalayang, salah satunya yang mengatakan bahwa Sembako yang diberikan Alumni FH Unsrat sangat membantu mereka di masa pandemi.

”Terima kasih banyak kepada pihak Fakultas Hukum Unsrat, teristimewa kepada Alumni yang peduli kepada kami. Tentu bantuan yang kami terima ini sangat bermanfaat. Disaat kita menjalankan anjuran pemerintah tentang stay at home dan work from home, pemasukan atau kirim dari orang tua kami nyaris kurang. Tidak seperti biasanya, sebelum Covid-19 melanda. Sehingga bagi kami bantuan ini sangat membantu,” kata Telinus kepada wartawan.

Penghuni Asrama mahasiswa Papua di Teling Manado saat menerima bantuan (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya Telinus, ada pula Endirom Weya, mahasiswa asal Kabupaten Tolikara Papua Pengunungan, berdomisili di Asrama Papua Bahu. Selain itu bantuan juga diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Puncak Jaya, diantaranya Weiton Wonda tang tinggal di Asrama mahasiswa Papua Teling Manado. Pemberian bantuan diserahkan di 3 (tiga) Asrama tersebut mendapat sambutan luar biasa dari para penghuni Asrama.

Kegiatan sosial yang dipelopori Alumni FH Unsrat itu mendapat dukungan dan pujian dari Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Flora Kalalo, SH.,MH. Flora mengaku bangga dikelilingi para Alumni yang peduli, memiliki keberpihakan untuk saling membantu antara sesama.

”Ketika wabah Covid-19 melanda. Rasanya kesulitan ekonomi juga menjadi hal yang kita temui. Puji Tuhan, ada teman-teman Alumni Fakultas Hukum Unsrat yang mau menggagas kegiatan aksi sosial ini. Pendistribusian bantuan kepada ade-ade mahasiswa asal Papua ini sangat penting dilakukan. Kira itu dapat membantu mereka,” tutur Flora.

(*/Bung Amas)

Rangkaian Kegiatan Dies, Alumni Fakultas Hukum Unsrat Berbagi Sembako

Pembagian bahan pokok berjalan lancar (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Masih menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap Almamater tercinta yakni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Dimana, pada Jumat (5/6/2020), Alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado menggelar kegiatan sosial. Kali ini, jebolan ‘Gorela’ sebutan akrab Fakultas Hukum Unsrat membagikan bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) kepada mahasiswa.

Terutama bagi para mahasiswa rantau yang berstudi di Unsrat. Hal itu seperti disampaikan, Dr. Grace Tampongangoy, SH.,MH, selaku Ketua Panitia Dies Fakultas Hukum Unsrat. Menurut Tampongangoy para Alumni juga sebagian patungan untuk menyediakan bantuan tersebut. Lalu apa yang dilakukan disampaikannya sebagai wujud kepedulian sosial antar sesama manusia.

‘’Kami melakukan kegiatan aksi sosial ini sebagai rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Humum Unsrat ke-62. Bantuan kita distribusikan bagi mahasiswa yang datang berstudi di Unsrat, dan mereka kebanyakan belum tersentuh bantuan. Kita berharap target yang kita tuju dapat tercapai yakni menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa yang layak menerima bantuan bahan pokok ini,’’ ujar Tampongangoy saat diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (6/6/2020).

Lanjut Tampongangoy yang diaminkan Robert, salah satu Alumni Fakultas Hukum Unsrat bahwa kegiatan berbagi disaat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi begitu penting. Dosen Fakultas Hukum Unsrat itu juga menyebut perlunya bantuan seperti itu dilakukan sepanang pandemi Covid-19. Agar mahasiswa rantau di Kota Manado tetap mendapat perhatian, lalu tidak kesulitan dalam akses ekonominya.

‘’Sasarannya mengcover semua mahasiswa rantau yang ada di Unsrat. Selain itu, melalui BEM Fakultas Hukum Unsrat, kami para Alumni meminta agar satu per satu dilakukan pembagian bantuan. Dengan memperhatikan prinsip protokol kesehatan Covid-19. Para mahasiswa yang membutuhkan bantuan ini merasa sangat terbantu dengan sembako yang disalurkan. Semoga bantuan ini bermanfaat,’’ kata Tampongangoy menutup.

Alumni Fakultas Hukum Unsrat saat berbagi Bapok (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, bantuan tersebut disalurkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unsrat. Ketua BEM Fakultas Hukum Unsrat Raul Maramis, memaparkan hal itu kepada media. Maramis menyampaikan hal-hal teknis yang mereka lakukan untuk membantu sesama.

“Atas kerja sama teman-teman tim dilapangan, terutama para Alumni pembagian bantuan berjalan lancar. Terkait teknis dan tujuan dari diberikan bantuan ini yakni kepada mahasiswa yang berasal dari luar Sulawesi Utara (Sulut) serta tergabung di dalam organisasi dan masih tinggal di indekost serta asrama. Mereka senang saat mendapatkan bantuan. Puji Tuhan,” tutur Maramis.

(*/Bung Amas)

Gawat, Surat Domisili Jadi Lahan Komersil di Kalawat Minut

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi penyebaran virus menular memang mengkhawatirkan masyarakat. Termasuk yang saat ini dihadapi masyarakat Indonesia yakni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini membawa dampak ekonomi juga pada masyarakat. Mulai muncul keresahan dan keluhan masyarakat karena tak ada pemasukan secara ekonomi, kebanyakan masyarakat di rumahkan. Hal itu ternyata juga dimanfaatkan pemerintah di jajaran paling bawah. Seperti di Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

‘’Beberapa warga tidak setuju dengan dikomersialisasinya surat domisili. Kami belum tau dari mana acuannya, masa mengurus surat domisili kami harus diminta membayar sebesar Rp. 200.000. Kami keluar masuk rumah melalui jalan yang biasa dilewati saja di kompleks, yang punya alat transportasi harus menempelkan sticker yang harganya begitu mahal. Kalau tidak ada sticker tersebut, kami tidak bisa masuk rumah,’’ ujar salah satu warga Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minut ini yang meminta namanya tak disebutkan, Senin (1/6/2020).

Di tempat terpisah, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, menyayangkan praktek yang memberatkan masyarakat tersebut. Turangan meminta agar Bupati Minut, Vonny Panambunan turun tangan dengan praktek pungli yang meresahkan tersebut. Situasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) jangan sampai dimanfaatkan aparat pemerintah Desa atau oknum tertentu untuk memeras masyarakat.

‘’Miris praktek yang menyusahkan masyarakat ini dilakukan. Bayangkan saja, kalau setiap rumah di minta Rp. 200.000, berapa banyak duit yang didapat?. Gila ini namanya. Mau memperkaya diri dalam situasi Covid-19. Sementara masyarakat dalam situasi kesusahan dan kesulitan akibat Covid-19. AMTI mendesak agar Bupati Minut segera memberikan sanksi tegas pada oknum yang meminta anggaran sebesar itu di Desa Watutumow 3 ini,’’ ujar Turangan, Selasa (2/6/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini mengatakan pentingnya pemerintah dan masyarakat bersinergi melawan Covid-19 atau ‘’berdampingan dengan Covid-19’’ yaitu melalui upaya menciptakan kerja sama. Bukan memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan. Surat domisili yang dimaksudkan untuk menertibkan proses birokrasi dan administrasi di Desa, bukan untuk tujuan komersil, kata Tommy.

‘’Surat domisili itu tak perlu meminta pungutan. Toh, itu juga masuk dalam tugas dan wewenang pemerintah. Kalau di tingkat Desa praktek seperti ini dilegalkan, kasihan masyarakat. Ini keterlaluan, janganlah situasi sulit di era Covid-19 ini dijadikan halan bisnis. Apalagi masyarakat yang dikorbankan. Kami menyarankan segera wujudkan sinergitas, masyarakat dirangkul pemerintah untuk sama-sama kita menerapkan social distancing, bukan masyarakat diperas seperti ini,’’ ucap Turangan kepada Suluttoday.com.

Informasi yang didapat media ini, keputusan meminta pungutan hanya dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa yang berjalan tidak representatif, karena hanya diikuti segelintir orang saja. Hal itu mendapat protes warga. Bahkan sumber resmi media ini, Hukum Tua Desa Watutumow 3, membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Padahal, di Desa lain pungutan seperti itu tidak diberlakukan.

(*/Bung Amas)

iklan1