Tag: senator benny

Sosialisasi Hindari Golput, BRANI Cerahkan Kaum Milenial di Bolmong Raya

BRANI, Senator vokal asal Sulawesi Utara (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tugas yang padat sebagai Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sualwesi Utara (Sulut) dan juga Direktur kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tidak membuat Benny Rhamdani berkutat di kancah Nasional lalu mengabaikan rakyatnya. Politisi yang dikenal ulet, vokal dan memulai karir sebagai aktivis mahasiswa itu turun menemui konstitiennye di Kotamubagu, Kamis (7/2/2019).

Senator Brani begitu politisi yang sampai saat ini masih doyan dengan aksi jalanan itu akrab disapa, menyebutkan bahwa ancaman atas politik uang makin dirasakan rakyat. Itu sebabnya, tugas politisi yang rasional adalah membuat amunisi penghancur agar rakyat tidak dicekoki model-model politik pragmatis oportunis. Bagi Brani politik adalah jalan kemuliaan, sehingga cara-cara haram yang dijalankan dalam ranah politik untuk meraih kekuasaan wajib dilawan.

Benny Rhamdani, menyebutkan bahaya Golput (FOTO Suluttoday.com)

”Mari lakukan operasi kecil terhadap pembuluh kesadaran publik yang tersumpat dengan hantaman politik uang (money politic). Mari kita gunakan pisau analisis dan thermo diagnosis yang tepat guna melahirkan rasionalitas bagi pemilih, jangan kita bodohi rakyat dengan politik uang,” ucap Rhamdani tegas.

Selain itu, Brani yang juga Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Sulawesi Utara ini mengajak kaum muda di Bolmong Raya dan Sulut umumnya agar tidak menjadi Golput (Golongan Putih) dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang. Brani menyebutkan suara rakyat sangatlah penting dalam menentukan arah dan laju perubahan daerah ini hingga ke level Nasional.

Generasi muda Kotamubagu saat mendengarkan penyampaian Brani (FOTO Suluttoday.com)

”Dengan jumlah 60% dari jumlah pe.ih Indonesia di Pemilu dan Pilpres 2019 atau kurang lebih 80 juta-an suara. Kaum melenial itu variabel penting yang sangat menetukan dalam kontestasi demokrasi dan seleksi kepemimpinan politik di level Basional maupun daerah. Untuk itu mari kita hindari Golput, akan tidak ada alasan untuk tidak peduli dengan politik. Apalagi mengambil sikap Golput,” kata Rhamdani yang juga Ketua Komite I DPD RI ini.

Memberikan pencerahan politik, BRANI terus mendapat dukungan generasi milenial (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan Brani bahwa kaum muda harus menjadi pelaku sejarah. Jika saat ini memilih pemimpin, maka pada saatnya harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang memiliki kompetensi, keBRANIan dan kegigihan serta empati terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Selain itu, Brani secara detail memaparkan bahaya dan ruginya rakyat juga Golput dihadapan ratusan rakyat yang hadir dalam acara Ngopi Bareng Benny Rhamdani tersebut. (*/Redaksi)

Bakal Ada PAW Besar-Besaran, Ramdhani: Kader Pembangkan Ditertibkan

Bang Benny Ramdhani saat mendampingi Ketum Oesman Sapta (Foto Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Publik cukup dikagetkan dengan ada friksi di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanur), pasalnya ada segelintir pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura yang mencoba melakukan manuver politik untuk mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

Peta politik dan formasi kekuatan politik di Hanura pun berangsur mengalami pergeseran. Hal itu membuat Ketum Oesman Sapta bergerak cepat guna melakukan kontrol serta kembali mempertahankan stabilitas politik di Partai Hanura, tak butuh waktu lama OSO begitu Oesman Sapta akrab disapa melakukan perombakan struktur kepengurusan (restrukturisasi) DPP Hanura.

Hasilnya, usulan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) mendapat sambutan cepat dari Yasone H. Laoli, selaku Menteri. Terhitung tanggal 17 Januari 2018, Kemenkum-HAM langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor nomor: M.HH – 01-AH.11-01 tahun 2018, membalas permohonan SK dari DPP Partai Hanura.

Dalam rangka memacu kerja-kerja politik di DPP, DPD dan DPC, Plt Ketua Hanura Sulawesi Utara, Delis Jukarson Hehi menyampaikan beberapa langkah prioritas yang akan dilakukan. Bahkan Benny yang juga senator (DPD RI) Dapil Sulawesi Utara itu mengaku akan ada Pemberhentian Antara Waktu (PAW) yang dilakukan, bila ditemukan ada kader Hanura yang membangkang perintah Ketua OSO.

”Demi tertibnya organisasi Partai Hanura dan menjalankan sanksi tegas, maka DPP Partai Hanura setelah ini akan melakukan teguran keras, sanksi dan PAW kepada kader Hanura yang menjadi wakil rakyat. Namun, mereka melawan keputusan dan tidak patuh terhadap apa yang dilakukan Ketua OSO saat ini,” ujar Elis diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (18/1/2018). (Amas)

Senator BRANI: Mafia Tanah Itu Musuh Kita, Pemda Harus Hadir

Benny Rhamdani memaparkan tujuan dilaksanakannya Kunker (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dihadapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dalam hal ini diwakili Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah 1, Supardi Marbun, dan juga didampingi Kakanwil ATR/BPN Sulut Fredy Kolintama, Benny Rhamdani selaku Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menyampaikan secara tegas dalam kunjungan kerja (Kunker) Komite 1 DPR RI ke Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/10/2017), soal pentingnya pemerintah hadir dan berpihak pada rakyat disaat penyelesaian sengketa tanah.

Suasana pembukaan Kunker sedang berlangsung (Foto Ist)

”Begitu kompleksnya persoalan tanah di Indonesia ini, sehingga demikian Presiden Jokowi mencanangkan program reform agraria. Tentunya, kita harapkan program pro rakyat yang revolusioner ini tidak memberi ruang bagi para bandit dan mafia tanah untuk mengeksploitasi lagi rakyat, disinilah peran dan kehadiran pemerintah daerah begitu diperlukan dalam penyelesaian masalah. BPN di daerah harus berperan aktif, jangan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dalam perselisihan sengketa tanah,” kata Brani begitu Rhamdani akrab disapa.

Tim Komite 1 DPD RI saat mendengarkan laporan dan keluhan masyarakat (Foto Ist)

Senatir asal Sulawesi Utara yang juga jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado itu mengajak seluruh komponen rakyat untuk mengurai serta mencarikan solusi secara bersama-sama atas persoalan tanah yang kini disebutnya menjadi semacam penyakit kronis yang menjangkit Republik Indonesia tercinta.

Sambutan dari perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Foto Ist)

”Indonesia sedang darurat agraria, untuk itu saya mengajak seluruh elemen rakyat untuk bantu menawarkan solusi konkrit. Tentunya, peran pemerintah dan instansi teknis sangatlah diperlukan disini, mari kita tuntaskan polemik tanah secara komprehensif serta melacak persoalan secara jernih, untuk kepentingan rakyat tentunya. Pengusaha bajingan, oknum birokrat korup dan penegak hukum nakal harus kita hentikan konspirasinya, jangan buat rakyat menjadi korban. Nah, melalui Kunker ini juga semua masukan, saran, serta data-data yang dimasukkan akan kami tindaklanjuti dengan Menteri, bahkan kalau belum selesai, ini akan disampaikan ke presiden Jokowi,” tegas Brani yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara beberapa periode itu.

Foto bersama rombongan Komite 1 DPD RI bersama pihak ART BPN dan instansi terkait (Foto Ist)

Selain itu, saat menyampaikan materi dan memberikan gambaran terkait sejumlah capaian kerja yang disampaikan Kepala Kantor Wilahay ATR/BPN Sulawesi Utara memberi apresiasi kepada Komite 1 DPD RI yang berkesempatan hadir dalam Kunjungan tersebut. Fredy pun menjelaskan secara umum tentang kinerja dri 13 kantor pertanahan dan 2 kantor perwakilan ATR/BPN di Sulut yang siap menjalankan program reforma agraria. (Amas)

Senator Benny Rhamdani Sindir Baringin Nababan dan Sebut PLN Pro Kapitalis

Benny Rhamdani, anggota DPD RI (Foto Suluttoday.com)

Benny Rhamdani, anggota DPD RI (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kian buruk dihampir semua daerah membuat rakyat kecil menjerit. Salah satunya seperti yang dilakukan PLN Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) yang mendapat protes masyarakat, terutama warga Manado yang mengeluh dengan pemadaman listrik.

Keluhan warga ini mendapan respon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Bennya Rhamdani. Minggu (17/1/2016) saat diwawancarai Suluttoday.com, Brani sapaan akrab Senator vokal ini menilai PLN cenderung pro pada kepentingan pemodal (kapitalis) dan mengabaikan masyarakat kecil.

“PLN lebih berpihak kepada pemilik modal, pengusaha besar pemilik pusat-pusat perdagangan dan industri. Faktanya, peristiwa matinya listrik lebih dialami dan terjadi di rumah-rumah penduduk dengan resiko ikutan rusaknya semua barang elektronik. Sungguh ironis, jika pola ini tidak dirubah,” ujar Brani menyayangkan sikap pemimpin PLN Suluttenggo.

Untuk diketahui, GM PLN Suluttenggo Baringin Nababan juga telah diminta Pejabat Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono agar meminimalisir pemadaman listrik di Sulut. Namun yang terjadi, malah pemadaman kian ”menggila”.

“Kemudian, anehnya semua kerusakan barang elektronik itu tidak pernah diganti rugi oleh PLN,” kata Brani yang juga senior PMII ini. (Amas)

Benny Rhamdhani: Jurnalis Harus Berpihak

Benny Rhamdhani ketika memberikan pemaparan materi dalam dialog (Foto Suluttoday.com)

Benny Rhamdhani ketika memberikan pemaparan materi dalam dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Posisi media massa yang dapat dikategorikan sebagai entitas terdepan dalam proses pencerdasan pemilih disaat mewujudkan demokrasi yang berkualitas kian mendapat tantangan beragam dalam era modern saat ini. Dalam kesempatan berdialog dengan jurnalis online Manado, Benny Rhamdhani, Wakil Ketua Komite I DPD RI selain mengajak media berperan aktif dalam demokrasi juga meminta pengawasan media diperketat saat Pilkada berlangsung.

”Kualitas demokrasi kita akan terwujud jika semua elemen yang terlibat berperan aktif dan sesuai koridor, memang kondisi kita saat ini belum tiba pada tahapan demokrasi substantif. Namun pada posisi menerapkan prosedural demokrasi, sehingga perlu media massa, yaitu kaum jurnalis perlu melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan sistem demokrasi di daerah ini, apalagi untuk di Kota Manado ada momentum Pilkada,” ujar Brani sapaan akrab mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tiga periode tersebut.

Lanjut Rhamdhani mengetakan bahwa wartawan tidak bisa independen, tapi harus berpihak yakni berpihak pada kepentingan publik. Peran pers, ditambahkannya begitu menentukan adanya kualitas demokrasi dalam Pilkada, kata Brani. Demokrasi yang kelihatannya liberal membawa dampak pada komplit pada masyarakat, sehingga sering saja menggiring masyarakat (konstituen) untuk menjadi pragmatis.

”Wajar dan layak bahkan baik jika jurnalis itu berpihak pada masyarakat. Memuat berita yang benar-benar memiliki nilai humanis, membawa dampak edukasi, serta tidak memprovokasi masyarakat dalam Pilkada, karena indikator demokrasi juga ditentukan dari peran media massa itu sendiri. Kita juga patut menyadari bahwa kondisi demokrasi modern turun membawa adanya gelombang liberalisme, memunculkan pemimpin yang berwatak ‘pembunuh’ rakyat sendiri. Yang terburuk lainnya adalah pemilih didik untuk menjadi pragmatis, memilih pemimpin hanya karena mendapatkan uang semata. Inilah tantangan demokrasi kita yang perlu dilawan,” tukas Brani yang juga Ketua GP Ansor Sulut ini tegas. (Amas Mahmud)

iklan1