Tag: setya novanto

Wajah Baru Warnai Struktur DPD Golkar Sulut, CEP Siapkan Strategi Khusus Menangkan Pemilu

Christiany Eugenia ‘Tetty’ Paruntu

MANADO, Suluttoday.com – Pengisian komposisi struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (PG) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kini punya struktur baru. Kepengurusan baru itu disahkan melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PG Pusat, Idrus Marham.

Wajah baru nampak dalam DPD I PG Sulut, besutan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) tersebut. Sejumlah tokoh politik kelas kakap, muncul. Sebut saja Aryanti Baramuli dan Marhany Pua, serta Bupati Sangihe Jabes Gaghana. Ada juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, Dolfie Angkouw. Figur-figur populis ini duduk sebagai Wakil Ketua di struktur DPD I PG Sulut.

Sementara, 2 tokoh politik PG yang sebelumnya hanya berkiprah di DPD II, kini naik level jadi pengurus inti di PG Sulut. Mereka adalah, Tony Lasut yang kini diangkat menjadi Sekretaris dan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Bendahara DPD I PG Sulut.

Ketua DPD I PG Sulut, Christiany Paruntu, mengatakan, masuknya sejumlah nama baru dalam struktur Golkar Sulut, adalah bagian strategi membesarkan partai.

”Partai Golkar Sulut harus bangkit dan menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu, saya pilih nama-nama baru ini untuk menambah kekuatan baru di dalam tubuh Partai Golkar Sulut,” terang CEP.

Soal target kata dia, sudah dibicarakan. Salah satunya memenangkan calon yang diusung Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah kabupaten/ kota. Selain itu, meraup suara terbanyak pada pemilihan calon legislatif di 2019 nanti.

”Calon yang diusung Partai Golkar di Pilkada di beberapa daerah, harus menang. Itu target kami,” ujar Tetty tegas.

Soal rumor yang beredar, yakni SK penetapan calon yang telah dikeluarkan DPP PG beberapa waktu lalu bakal berubah, Tetty masih enggan untuk membicarakannya. Menurut Tetty masih ada hal penting yang harus diselesaikan. “Kita lihat saja perkembangannya nanti. Kan masih banyak yang harus diselesaikan,” ujar Tetty sambil tersenyum. (*/TimST)

Fokusmaker Sulut Minta Setya Novanto Mundur dari Partai Golkar

Brayen Putra Lajame (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kepada Ketua Umum Partai Golkar (PG), Setya Novanto yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP senilai Triliunan Rupiah. Hal itu mendapatkan reaksi secara meluas, dalah satunya respon dari pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulawesi Utara (Sulut).

Rabu (19/7/2017), Sekretaris Fokusmaker Sulut, Brayen Putra Lajame menyampaikan bahwa Fokusmaker sebagai organisasi sayap partai Golkar juga sangat prihati dengan insiden yang mendengar Golkar saat ini. Menurut Brayen yang juga meminta Setya Novanto meniru apa yang telah dilakukan oleh Ridwan Mukti. Ridwan mundur dari jabatannya baik sebagai Gubernur Bengkulu maupun Ketua DPD I Partai Golkar Bengkulu setelah ditetapkan menjadi tersangka.

“Saya merasa prihatin atas musibah yang menimpa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto. Kami berharap beliau mau meneruskan tradisi bagus yang dilakukan Ridwan Mukti dengan mengundurkan diri dari setiap jabatan baik sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Golkar dan segera mempersiapkan Munaslub Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum PG,” ujar Brayen.

Lanjut dikatakannya lagi, bila tidak dilakukan langkah tegas maka dampak buruknya Partai Golkar secara politik dirugikan karena masyarakat selaku pemilih akan antipati kepada kader-kader Partai Golkar. Harusnya, tambah Brayen, memelihara kebiasaan baik seperti yang dilakukan Ridwan Mukti.

”Jangan sampai hanya dengan kasus ini membuat masyarakat Indonesia menilai bahwa semua politisi Partai Golkar terindikasi kader Korupsi, karena dengan melanjutkan tradisi baik yang telah dilakukan Ridwan Mukti akan membuat beban Partai Golkar lebih ringan mengingat pilkada dan konsolidasi 2019 sudah semakin dekat,” papar Brayen menutup. (*/Mas)

Masuk Pusaran Kasus e-KTP, Setnov Bakal Biking Rusak Suara Ahok

Ilustrasi kasus korupsi e-KTP (Foto Ist)

JAKARTA – PilkadaDKI Jakarta masih terus memanas, seperti diketahui Tim Sukses (Timses) AhokDjarot telah disarankan untuk tidak membebaskan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, berkampanye untuk pasangan tersebut di putaran kedua Pilgub DKi 2017. Sebab, nama Novanto belakangan sudah terseret dalam kasus korupsi e-KTP.

Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, menilai dugaan keterlibatan Novanto tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Ahok-Djarot. “Dalam pertarungan di pilkada, masyarakat melihat siapa di belakangnya, siapa pendukungnya. Biasanya juga dilihat apa koruptor atau bukan. Kan ada juga kaidah menyebut, siapa orang itu dilihat dari siapa temannya, siapa pendukungnya,” ujar Usep saat dihubungi, Sabtu (1/4/2017).

Hal ini, lanjut Usep, berlaku bagi pasangan Anies-Sandi yang juga didukung ormas keagamaan banyak dipersepsikan negatif. “(Siapa di belakang calon) tentu pengaruh. Sedangkan Ahok, dalam masalah ini kalau secara tokoh ini (Novanto) akan jadi sorotan juga,” ujarnya.

Usep mengatakan, nama ketua umum Partai Golkar itu memang belum menjadi tersangka dalam kasus merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Namun, kata dia, setidaknya dampak itu akan terasa jika dugaan keterlibatan ini dijadikan bahan kampanye negatif para lawan politiknya. “Ya negative campaign buat menjatuhkan lawan,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Usep, Timses Ahok-Djarot juga harus mengantisipasi hal ini. Artinya, Golkar sebagai partai pendukung harus tetap bekerja. “Tapi tidak terlalu ditonjolkan orang-orang kayak gitu ya,” ujarnya seperti dikutip dari Merdeka.com.

Novanto diketahui bersama Djarot Saiful Hidayat ikut menghadiri pengajian, Kamis pekan ini. Pengajian ini digelar Partai Golkar Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dia juga ikut menyapa dua warga akan diberangkatkan umrah oleh Djarot.

Untuk diketahui, Novanto terseret kasus korupsi e-KTP, setelah namanya disebut 22 kali dalam dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Sejumlah saksi di persidangan juga mengonfirmasi peran sentral Setnov dalam penjarahan uang negara secara besar-besaran ini. (*/Rahmat)

Amali Dikabarkan Pegang Golkar Sulut SVR Terancam, Tetty Bengkit

Vreeke Runtu dan Tetty Paruntu (Foto Ist)

MANADO – Konstalasi politik, khusus di internal Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) terus mengalami ‘guncangan’. Kali ini, Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, menjadi perhatian bagi kalangan akademisi dan juga kader Golkar sendiri. Terlihat dengan jelas arus politik Golkar Sulut mengarah kepada Ketua DPD ll Minsel Tetty Paruntu, terbukti 11 pengurus DPD ll di Sulut bersepakat untuk mendukung Paruntu sebagai Ketua DPD l Sulut demi kepentingan membesarkan Golkar di Sulut.

Menurut Pakar politik Sulut dari Unsrat Dr Ferry Liando memaparkan, konflik Golkar sudah lama tetapi posisi SVR sebagai Ketua DPD 1 Sulut sulit untuk diganti karena belum ada figur untuk menggantikan beliau.

”Kalau kita melihat konflik Golkar sudah cukup lama, cuma ini kelompok-kelompok yang menentang SVR belum ada figur yang mereka sponsor, sekarang mereka sudah kompak karena sudah ada figur yang mereka sponsor yaitu Tetty Paruntu yang mempunyai kualitas,” ujar Liando saat ditemui, Sabtu (11/3/2017) belum lama ini.

Lanjut Liando, seharusnya SVR tahu membaca arah angin ini ke mana, dan tak mudah Ketum Golkar Setya Novanto dan pengurus DPP lainnya menghadiri acara HUT Tetty Paruntu sekaligus pelantikan pengurus-pengurus golkar di Kabupaten Minsel, Amurang pada waktu lalu.

”Kalau Vreeke tau baca arah angin ini untuk menyelamatkan karir dia dan Careig kedepan. Seharusnya dia berkaca kepada almarhum Fredy Sualang langsung lepas dengan sendirinya ketua partai untuk menyelamatkan anaknya dari karir politik. Golkar musti dewasa , harus menyelesaikan dinamika sebelum tahapan Pilkada 2018, kalau tidak selesai permasalahan golkar rugi sendiri,” paparnya.

Sementara itu, Anggota legislatif. Kabupaten Minut Edwin Nelwan menilai Tetty Paruntu adalah kader terbaik Golkar saat ini, dan beliau tahu mencermati kondisi saat ini.

”Saya yakin Tetty Paruntu adalah salah satu kader Golkar terbaik dan politisi handal di Sulut, pasti tahu mencermati kondisi ini. Mana sebuah kepatutan dan mana sebuah pelanggaran,” tutur Nelwan melalui via WhatSapp berapa waktu lalu.

Perlu diketahui sesuai bocoran, Ketum Setya Novanto sudah menanda tangan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua DPD 1 Sulut tinggal menunggu kedatangan Sekjen Idrus Marham pulang dari luar negeri.

”SK Plt Ketua DPD 1 Sulut sudah ditanda tangani oleh pak Setnov, kita tinggal menunggu kedatangan Pak Idrus Marham dari luar negeri, Lalu kita akan buat Musdalub di Sulut, Dan Musda itu akan di pimpin oleh sejumlah pengurus DPP yaitu Fhat A Arafiq dan Zainudin Amali,” kata salah satu petinggi Golkar. (*/R1)

Benang Kusut PT Freeport, JK Diminta Segera Mundur dari Wapres RI

Ilustrasi peran aktor dibalik PT Freeport (Foto Ist)

Ilustrasi peran aktor dibalik PT Freeport (Foto Ist)

SEPERTI diketahui, Setya Novanto (Setnov) akhirnya harus mundur dari jabatannya selaku Ketua DPR-RI. Setelah sebelumnya ia dilaporkan dan diseret ke dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Menteri ESDM Sudirman Said, atas tudingan “papa minta saham” atau melakukan pertemuan secara diam-diam dengan PT. Freeport Indonesia dalam upaya mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok, di mana hal inilah yang dianggap tak etis.

“Lembaga” MKD yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh banyak kalangan, tiba-tiba menjadi tenar dan dipahami fungsinya.

Dalam kasus tersebut, Setnov benar-benar kelihatan tak berkutik. Sebab, dikabarkan ada Wapres JK yang “memainkannya”. Ditambah lagi dengan sejumlah media-massa, terutama salah satu stasiun TV swasta milik ketum sebuah parpol pendatang baru, secara terus-menerus “menghajar” Setnov (“anak emas” Aburizal Bakri) ini hingga “babak-belur”, lalu mengundurkan diri sebelum MKD memberi “amar-putusan”.

Pengunduran diri itupun sekaligus menunjukkan, bahwa kelompok Novanto dan Reza telah berhasil disingkirkan dalam “perang antar-geng”, yakni “persaingan” perebutan saham Freeport Mc Moran.

Mengamati kasus tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menduga, bahwa tidak hanya Setnov yang melakukan pelanggaran etik dan hukum. Tapi Sudirman Said (SS) selaku Menteri ESDM juga sama-sama melakukan pelanggaran etika dan hukum.

“Saya menduga Sudirman dan Novanto sama-sama melakukan kesalahan fatal,” ucap Mahfud dalam sebuah diskusi di salah satu TV swasta, di Jakarta, Selasa malam (1/12/2015).

Menurut Mahfud, kesalahan fatal yang dilakukan Sudirman Said dalam kapasitasnya selaku Menteri ESDM, adalah saat merespons surat PT Freeport Indonesia pada 7 Oktober 2015, yang isinya akan langsung memperpanjang kontrak PT Freeport begitu Undang-Undang Mineral dan Batubara direvisi.

“Artinya apa? Itu dia (SS) sudah menjamin akan merevisi, dan revisinya pasti memperpanjang. Padahal kalau dia bener, kalaupun harus kirim surat karena sopan santun, harusnya mengatakan akan diperpanjang kalau nanti Undang-Undangnya memungkinkan untuk itu. (Tapi) ini kan langsung menjamin. Selain melanggar hukum, (SS) juga melanggar etika pemerintahan,” tegas Mahfud.

Menggaris-bawahi pandangan Mahfud tentang SS yang juga dinilai melanggar hukum dan melanggar etika pemerintahan, maka akan adil kiranya jika di dalam lingkungan pemerintahan juga dapat dibentuk sebuah Mahkamah Kehormatan, misalnya bernama MKE (Mahkamah Kehormatan Eksekutif), yang para anggotanya dapat berasal dari kalangan pakar hukum (termasuk pakar hukum tata negara), ahli pemerintahan, akademisi, pegiat HAM dan anti-korupsi, atau kalangan mana saja yang dianggap punya kompetensi dan berkredibel.

Masalahnya seperti saat ini. Ketika menurut Mahfud dalam kasus Setnov tersebut juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh SS, lalu “lembaga” apa yang bisa langsung mengadili SS, seperti dengan mudahnya mengadili Setnov di MKD?

Atau dengan kata lain, jika tak ada “lembaga” mahkamah kehormatan yang bisa menggelar “sidang” secara langsung dan cepat terhadap pejabat negara (eksekutif) yang juga diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan etika (seperti yang dialami Setnov), maka negara ini boleh dikata sedang melakukan pembiaran kepada para pejabat negara (eksekutif) untuk leluasa melakukan pelanggaran etika dan hukum.

Artinya, ketika anggota dewan diduga melakukan pelanggaran, di sana ada MKD yang bisa langsung bertindak secara cepat. Tetapi jika pejabat negara (eksekutif) melakukan pelanggaran yang sama, tidak ada “mahkamah kehormatan” yang bisa cepat dan langsung menindakinya. Tentu saja ini tidak adil!

Tidak adanya mahkamah kehormatan di lingkungan pemerintah (eksekutif), membuat para pejabat tersebut merasa dapat berbuat apa saja, termasuk berbisnis atau dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dan kelompoknya saja.

Tengok saja ulah SS. Pejabat yang dinilai sebagai “menteri emas” Wapres JK itu betapa tampak sangat tergopoh-gopoh dan bernafsunya ingin melakukan perpanjangan kontrak Freeport, meski harus menabrak aturan dan undang-undang, namun samasekali ia tak bisa “diadili” seperti halnya dengan Setnov di MKD hingga harus mengundurkan diri.

Dan coba pula tengok, begitu sangat mudah dan leluasanya kelompok atau keluarga JK memonopoli proyek-proyek raksasa, dan betapa sangat mulus mendapatkan proyek bernilai triliunan, bagai melaju di atas jalan bebas hambatan. Kenapa? Karena tak ada Mahkamah Kehormatan di lingkungan pejabat (eksekutif).

Kelompok (keluarga) usaha JK begitu sangat terang benderang memainkan jurus aji-mumpung. Yakni memanfaatkan jabatan JK sebagai wapres untuk menyedot APBN sebanyak-banyaknya guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui bisnis proyek-proyek raksasa. Dan tentu saja ini sangat dapat dikategorikan sebagai kolusi dan nepotisme, yang ujung-ujungnya akan sangat berpotensi menjelma sebagai korupsi.

Dan hal itulah yang sangat diperangi oleh Rizal Ramli hingga harus mengepret (mengkritik) pejabat siapapun, termasuk JK, agar tidak mengabaikan kepentingan rakyat lalu mengutamakan kepentingan kelompok dengan cara mencampur-adukkan atribut JK sebagai penguasa sekaligus pengusaha.

Bukan hanya Rizal Ramli, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, politisi PDI-P Masinton Pasaribu dan banyak pihak lainnya yang dengan tegas menyatakan bahwa Wapres JK telah banyak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis.

Memang, jika JK tetap menjabat Wapres maka bisa dipastikan kelompok dan grup usaha keluarganya akan selalu mendapat prioritas proyek-proyek raksasa. Juga akan mendatangkan kecemburuan sosial di tingkat para pengusaha lainnya karena terjadi monopoli dan persaingan yang tidak fair. Dan yang lebih memprihatinkan, JK yang diberi amanah oleh rakyat dalam usianya yang sudah tua itu nampaknya lebih cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kelompoknya saja.

Lihat saja, sejak dulu dan sampai akhir-akhir ini JK tampak sering terlibat dalam pusaran konflik kepentingan. JK bahkan sangat sulit menerima kritik serta menolak disebut wapres “pengpeng” (Penguasa Pengusaha). Padahal semua orang juga tahu bahwa JK memang pejabat yang berlabel “pengpeng”. Yakni penguasa sekaligus pengusaha yang lebih cenderung berbisnis di dalam negara untuk meraih keuntungan kelompok bisnisnya.

Maka tak salah kiranya jika Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan sangat tegas mengatakan, bahwa pejabat yang rangkap sebagai pengusaha (pengpeng) sangat bisa merugikan negara dan rakyat, juga mengkhianati amanah Reformasi.

Kritik tajam juga harus dilakukan oleh Masinton terhadap “kelakuan” JK sebab JK dinilai tidak memahami dinamika di masyarakat yang menginginkan perubahan nyata bagi kesejahteraan publik.

“Tidak bisa negara ini dikelola dengan KKN. Saya kritisi JK karena KKN-nya. Agenda JK itu tak sesuai reformasi dan Nawacita. Ketika ada ramai-ramai di Republik, kok selalu ada JK. Saya tegaskan, saya kritik JK karena KKN-nya,” lontar Masinton seraya menambahkan, bahwa Soeharto jatuh ketika anak-anaknya mulai berbisnis, menggunakan otoritas kekuasaan orangtuanya untuk kepentingan bisnis anak-anaknya.

Sementara itu mantan penasehat Fraksi TNI/Polri dan FPD DPR-RI, Ronnie Rusli menuliskan dalam twitternya, bahwa ada masalah yang sebetulnya lebih heboh dibanding masalah Setnov “papa minta saham”.

“Kelompok Novanto dan Reza gagal rebut saham Freeport Mc Moran. Tapi kelompok JK (Aksa Machmud) mendapat tawaran 40% saham Smelter yang akan dibangun Freeport di Membramo, Papua, dan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) yang listriknya akan dijual ke Smelter,” tulis Ronnie.

Geng Novanto dan Reza rebutan saham Freeport Indonesia, geng JK bakal mendapatkan Smelter dan PLTA, nilainya sangat besar tapi tidak seheboh saham Freeport Indonesia.

Untuk itu, menurut Ronnie, James Moffet menemui Aksa Machmud dan JK. Geng JK mendapatkan Smelter dan PLTA, jika bisa mengeluarkan perpanjangan Kontrak Freeport. Itulah menjelaskan mengapa Sudirman Said, yang loyal kepada JK, terburu-buru menulis surat kepada James Moffet untuk memperpanjang Kontrak Freeport.

Geng JK lebih lihai dari Novanto-Reza. Itulah yang menjelaskan mengapa JK ngotot perintahkan SS untuk melapor ke MKD, agar lawan bisnis dan politiknya bisa disingkirkan.

Berikut ini monopoli proyek energi PLTA/PLTU-PLTG Kalla Group:
1. PLTA Karama, Mamuju Rp.6 T
2.PLTA Ussu, Luwu Timur (Bukaka Group)
3. PLTA Pinrang Rp. 1,44 T (Bukaka Group)
4. PLTA Jeneponto (Bosowa)
5. PLTA Poso I, II, III Rp. 3 T (Kalla Group) Sulawesi Tengah—namun masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan listrik karena dialihkan ke Sulsel dan Sulbar.
6. PLTA Pintu Pohan, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
7. PLTA Asahan, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
8. PLTG Sarulla, Tarutung, Sumut (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
9. PLTG Pulau Sembilang, Batam US$ 92 juta (PT. Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
10. PLTA Merangin, Kerinci, Jambi US$700 juta (Kalla Group)
11. PLTU Cilacap, Jateng (Intim Group-Halim Kalla).

Dengan mengetahui monopoli proyek-proyek tersebut, juga dengan seringnya JK sebagai Wapres terlibat dalam pusaran konflik kepentingan karena beratribut sebagai “pengpeng”, maka sudah selayaknya pejabat seperti JK dan SS juga bisa diadili secara cepat tanpa berlarut-larut dalam sebuah mahkamah kehormatan seperti yang pernah dialami oleh Setnov hingga harus mengundurkan diri. Atau kalau bisa, tanpa Mahkamah Kehormatan pun JK dan SS sebaiknya segera mundur, lebih cepat lebih baik.

 

Catatan Abdul Muis Syam

iklan1