Tag: Sondakh

Herd Immunity dan Resikonya Pada Penderita COVID-19

Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes (Foto Istimewa)

Penulis : Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes
(Dosen FKM Unsrat Manado)

Beberapa waktu lalu Presiden R.I Bpk Joko widodo mengatakan bahwa kita harus “berdamai” dengan Covid-19. Sebagai seorang akademisi di bidang kesehatan saya menduga ada keinginan dari pemerintah untuk menerapkan apa yang disebut “HERD IMMUNITY”. Istilah ini bukan sesuatu yang baru di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Epidemiologi karena Istilah ini sudah dikenal sejak tahun 1923. “Herd Immunity” menurut Paul Fine, Ken Eames, David Heymann, dalam sebuah artikel yang berjudul “Herd Immunity”; A Rough Guide dalam Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 7, 1 April 2011, Pages 911–916, Istilah “kekebalan kelompok atau kawanan” banyak digunakan tetapi memiliki berbagai pengertian. Beberapa penulis menggunakannya untuk menggambarkan proporsi kekebalan di antara individu dalam suatu populasi/penduduk.

Yang lain menggunakannya dengan mengacu pada ambang batas tertentu dari individu yang kebal yang mengarah pada terjadinya penurunan orang yang terinfeksi pada suatu populasi. Yang lain menggunakannya untuk merujuk pada pola kekebalan yang terbentuk yang dapat melindungi populasi/penduduk dari terjadinya infeksi baru. Implikasi umum dari istilah ini adalah bahwa risiko infeksi di antara individu yang rentan dalam suatu populasi berkurang oleh keberadaan dan kedekatan individu yang telah imun/kebal (ini kadang-kadang disebut sebagai “perlindungan tidak langsung” atau “efek kawanan”).

Gordis L. dalam Epidemiologi E-Book tahun 2013, mengemukakan bahwa Herd Immunity adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui mereka yang terinfeksi sebelumnya dan telah sembuh atau karena vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Semakin besar proporsi individu yang kebal dalam suatu populasi, semakin kecil kemungkinan individu yang tidak kebal akan bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Hal ini akan membantu melindungi individu yang tidak kebal dari infeksi.

Para ahli Epidemiologi memperkirakan bahwa untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 ini membutuhkan 40-70% individu dalam suatu populasi yang Imun atau kebal. Dari perspektif pengertian Herd Immunity ada beberapa hal yang menjadi prasyarat boleh tidaknya diterapkan pada populasi/penduduk suatu negara atau wilayah adalah harus sudah tersedia Vaksin. Ahli biostatistik dari University of Florida Natalie Dean yang memperoleh gelar Ph.D dari Harvard University mengatakan satu-satunya cara aman mendapatkan Herd Immunity adalah dengan Vaksin. Sementara itu cara lain seperti membiarkan dengan sengaja suatu populasi tertular untuk mendapatkan kekebalan terlalu berisiko. SARS Cov-2 ini adalah virus yang belum banyak diketahui dan untuk membuat vaksinnya dibutuhkan kurang lebih 18 bulan dan itupun berbeda untuk setiap strain dari virus tersebut.

Di Indonesia berbeda dari tiga tipe utama yang diketahui beredar di dunia. Hal ini diketahui setelah peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melakukan whole genome sequencing (WGS) alias analisis genetik pada tiga sampel virus dari pasien positif. Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan perbedaan tipe ini terjadi karena virus Corona bermutasi. Informasi dari Pusat Data Global Initiative for Sharing All Influenza Data (GISAID), ada tiga tipe COVID-19 yang ada di dunia. Ada tipe S, tipe G, dan tipe V.

Di luar tiga tipe itu, ada yang disebut sebagai tipe lain yang belum teridentifikasi dan ternyata whole genome sequences yang dikirim Indonesia ke GISAID termasuk kategori yang lainnya artinya berbeda dari tiga tipe yang beredar di dunia saat ini. Oleh karena itu pemikiran atau upaya melakukan Herd Immunity tidak boleh atau tidak tepat dilakukan disaat belum adanya vaksin dan masih bermutasinya SARS Cov-2 ini apalagi Health care System Capacity atau kapasitas sistem kesehatan kita belum memadai karena belum merata, sampai ketersediaan APD yang masih minim.

Dengan membuat banyak orang terinfeksi, kemungkinan meningkatnya angka kematian juga tinggi. Misalnya kita mengambil 70 persen dari total populasi untuk sengaja diinfeksi. Dari jumlah tersebut tidak semuanya berusia muda. Ada juga orang tua atau orang dengan komorbid atau mengidap penyakit degeneratif seperti diabetes, ginjal, jantung, Ca dll. Mereka-mereka ini masuk dalam golongan yang rentan. Jika kasus kematian akibat Covid-19 0,5-1 % maka dari 70 persen populasi itu ada 0,35-0,7 persen akan mati.

Pilihan yang paling rasional saat ini untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan melakukan Social distancing dengan menjaga jarak secara fisik, menghindari kerumunan/keramaian, membatasi migrasi/pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain karena salah satu ciri penyebaran Covid-19 ini adalah mengikuti pola migrasi penduduk sampai curvanya menjadi datar. Semoga pemerintah tidak ceroboh melakukan pelonggaran social distancing dengan membuka akses pergerakan/migrasi penduduk melalui transportasi baik udara, laut dan darat agar jangan sampai malahan terjadi peningkatan tajam orang yang terinfeksi yang akan membuat sistem pelayanan kita over capacity atau kelebihan beban sehingga tingkat mortalitas atau kematian meningkat.

Jika pandemi Covid-19 ini ditangani secara salah maka bukannya akan terjadi Herd Immunity tetapi kurva infeksi akan naik seperti yang terjadi di Italia dan Amerika serta beberapa negara eropa lainnya yang kelabakan menangani pasien/penderita Covid-19, bukan karena ketidakmampuan dalam teknologi kesehatan/kedokteran tetapi karena ketidak mampuan menangani secara serentak ribuan bahkan ratusan ribu orang yang terinfeksi dalam waktu yang bersamaan.

Kita semua berharap dalam istilah Epidemiologi terjadi “flattening the curve” atau “perataan kurva” atau perlambatan penyebaran virus sehingga sedikit orang yang perlu mendapatkan pengobatan pada jangka waktu tertentu. Hal ini sangat jelas mengapa begitu banyak negara menerapkan pedoman Social distancing atau “jarak sosial”. Terima kasih.

VENTJE RUMANGKANG Telah Tiada

Alm. Ventje Rumangkang (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Satu lagi tokoh nasional asal Minahasa (Sulut) berpulang tadi subuh di RS Pondok Indah Jakarta Selatan. Om Ventje, begitu ia disapa, mendadak tampil secara nasional ketika reformasi 1998 menghasilkan perubahan peta politik dari rezim otoritarian Orde Baru ke sistem politik multi partai.

Bersama SBY — kelak terpilih dalam dua periode Pilpres(2004-2014) — mendirikan Partai Demokrat(PD) yang pada Pemilu 2009 berhasil menjadi partai pemenang dgn 20% “gatevoters.” Sejak itu awal pendirian PD Om Ventje menunaikan tugas politik di pentas nasional.

Dengan merekrut beberapa politisi muda seperti Anggelina Sondakh, Jones Rumangkang, dan bahkan di Sulut mendiang P. Togas, ayah kandung Berty W Togas, setelah pensiun dari Kadis Dikbud, didaulat memegang mandat pendirian PD di Sulut dan menghasilkan kemenangan di Provinsi (kursi Wakil Ketua DPRD Sulut) dan DPR RI Mayjen (Purn.) E.E. Mangindaan yang akhirnya melejit jadi Menpan dan Menhub pada Pemilu 2009.

Tapi, pada Pemilu 2009, Om Ventje berseberangan dgn SBY dan membuat ia hengkang dari PD serta mendirikan Partai Barisan Nasional (Barnas) yang tdk memperoleh jatah threshold 4% ketika itu. Kandas dari kemenangan nasional Barnas, Om Ventje menarik diri dari dunia politik yang hingar-bingar.

Meski sesekali masih mengungkapkan sikap dan pandangan politik, sumber daya Om Ventje mengalami pasang surut. Kader-kader Tou Minahasa yang direkrut di PD dan Barnas kehilangan spirit perjuangan seiring kasus korupsi yang menimpa kader-kader partai Demokrat.

Bahkan Jones Rumangkang dan Berty setelah tak terpilih di DPRD bak lenyap ditelan bumi. Yang tersisa, E.E. Mangindaan sendiri setelah Walikota Manado Vicky Lumentut sebagai Ketua Partai Demokrat hengkang ke Nasdem setelah diterpa isu kasus korupsi. Meski PD tdk lagi mendudukkan kadernya di DPR RI seperti E.E. Mangindaan (76), praktis di Sulut pun PD nyaris kehilangan nyawa politiknya.

Apapun yg telah berlangsung, sedikit-banyak, berat-ringan, kontribusi Om Ventje dlm perhelatan politik nasional telah mencatatkan rekor yang tak bisa dihapus oleh sejarah. Requim. Requim. Requim Om Ventje. Ke tanah persada — dari rumpun Malesung Minahasa — telah kau persembahkan berkah di sisa usiamu. Biarlah itu akan dituai kelak generasi-generasi mendatang. 💐Deep Condolence💐

Diserahkan Dosen, Ketua KPK Boyong Dokumen Laporan Dugaan Korupsi Unsrat

Recky Sondakh saat menyerahkan berkas kepada Ketua KPK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat menghadiri kegiatan Seminar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Rabu (8/8/2018) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mendapat kejutan. Hal itu diterimanya ketika mengikuti Seminar yang dilaksanakan Fakultas Hukum Unsrat Manado, dan setelah ditanya soal dugaan korupsi di Unsrat dibawa kepemimpinan Rektor Prof Dr Ir Ellen Kumaat langsung dihadiahi penyerahan berkas laporan dugaan korupsi.

Laporan diserahkan langsung Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Recky Sondakh, diwawancarai soal laporan apa yang diberikannya kepada Ketua KPK, Sondakh menyebutkan bahwa adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek Laboratorium Fakultas MIPA Unsrat yang diperkirakan kerugiannya senilai Rp 18 miliar dan telah dilaporkan ke Polda Sulut tahun 2016, sampai saat ini tidak ada progres berarti.

”Laporan yang saya bawa ialah adanya indikasi atau dugaan beberapa kasus korupsi dan gratifikasi di Unsrat. Saya tanya tentang kewenangan supervisi dari KPK untuk kiranya dapat mensupervisi kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Lab FMIPA yang sudah dilaporkan di Polda Sulut,” ujar Sondakh.

Ditambahkannya lagi, Ketua KPK menerima berkas laporannya tersebut untuk ditindaklanjuti agar dugaan korupsi di Unsrat dibuka secara terang-benderang.

”Ketua KPK mengatakan menerima untuk dipelajari dan beliau memang mengatakan bahwa biasanya ada pemberitahuan dari kepolisian jika ada dugaan kasus korupsi yang besar, tapi KPK belum menerima itu dari Polda Sulut. Kasus ini telah dilaporkan di Polda Sulut,” kata Sondakh menutup. (*/Redaksi)

Prof. Dr. Ir. Lucky Sondakh: GSVL Seorang Intelek Layak Pimpin Lagi Manado

Prof. Dr. Ir. Lucky Sondakh,MEc dan DR GS Vicky Lumentut (Foto Suluttoday.com)

Prof. Dr. Ir. Lucky Sondakh,MEc dan DR GS Vicky Lumentut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Siapa yang tak kenal Prof. Dr. Ir. Lucky Sondakh, MEc, mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini juga ternyata selain menjadi teman DR GS Vicky Lumentut merupakan seorang intelektual yang ikut mengakui kiprah politik GSVL sapaan akrab Lumentut. Bahkan, Sabtu (21/11/2015) saat ditemui Suluttoday.com di City Extra Kecamatan Malalayang mengatakan bahwa sosok GSVL layak memimpin kembali Kota Manado.

”Beliau, Pak Vicky Lumentut ini seorang intelektual istrinya juga seorang Profesor dan akademisi yang sudah teruji, sehingga masyarakat Kota Manado harus berbangga memiliki Wali Kota seperti beliau. Saya menilai Pak Vicky Lumentut layak melanjutkan pembangunan dan memimpin Manado 5 tahun kedepannya. GSVL seorang intelek dan layak pimpin kembali Manado,” kata Sondakh.

Ditambahkan Sondakh kemajuan Kota Manado yang begitu pesat diperlukan pemimpin yang memiliki wawasan maju kedepan. Sondakh mengaku bangga melihat rekannya Vicky Lumentut yang saat ini menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), hal itu menurutnya menandakan Vicky Lumentut begitu diperhitungkan di Indonesia.

”Tidak mudah menjadi Wali Kota dan sekaligus menjadi pimpinannya para Wali Kota yakni Ketua APEKSI. Kiprah politik yang diambil Pak Vicky Lumentut ini sangat luar biasa, sebagai rekan yang sangat akrab saya ikut berbangga dan tentunya memberikan dukungan, memang Manado membutuhkan pemimpin seperti Pak Vicky Lumentut yang cerdas dan tegas,” tutur Sondakh menutup. (Amas)

Jelang Akhir Massa Jabatan, SKPD Bitung Mulai Membangkang?

Suasana sidang paripurna DPRD Bitung (Foto Suluttoday.com)

Suasana sidang paripurna DPRD Bitung (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Laporan (LKPJ) walikota Bitung Hanny Sondakh, dipimpin oleh Ketua DPRD Lauransius Supit. Dihadiri oleh wakil walikota M.J.Lomban, FKPD dan SKPD, bertempat di kantor DPRD Bitung, Senin (12/10/2015).

Dalam sambutan wakil walikota Bitung M.J. Lomban, mengatakan bahwa Bitung telah mengeleksi 77 penghargaan yang telah diperoleh baik pusat dan provinsi. Dan juga mendapat penghargaan peringkat ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Realisasi pendapatan daerah selang tahun 2011-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 254,495,853,038,37 atau naik 51,87%. Serta realisasi belanja tahun 2011-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 289,341,902,846,52,00, kedepan diharapkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Bitung dimasa yang akan datang,” kata Lomban. (Robby).

iklan1