Tag: Sri Nuryanti

Bahas Pemilu & Kedaulatan Pemilih, DR FERRY LIANDO Hadirkan Wasekjen AIPI

DR Ferry Daud Liando saat memandu dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Proses demokrasi memang melahirkan dinamika yang beragam, Selasa (26/9/2017), untuk memperkuat kualitas demokrasi kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) melalui Pascasarjana menggelar Diskusi Publik di gedung Pascasarjana Unsrat. DR Ferry Daud Liando, selaku moderator saat ditanya menyampaikan bahwa Diskusi yang diangkat dengan tema “PEMILU DAN KEDAULATAN PEMILIH” sebagai upaya edukasi politik.

Sementara itu, pemberian suara pada pemilihan umum (Pemilu) di indoensia merupakan sebuah hak politik. Sehingga wajib bagi penyelengara menyediakan akses yang memudahkan pemilih dalam pemberian suara. Hal itu dikatakan Wakil Sekjen (Wasekjen) Ssosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr Sri Nuryanti SI.p.,MA ketika memberikan kuliah umum pada program magister tata kelola pemilu Pascasarjana Unsrat. Peneliti pada pusat penelitian politik (P2P) LIPI dan anggota KPU RI 2007-2012 itu membawakan materi .

Ditambahkan Nuryanti, manajemen pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja Melahirkan persoalan sehingga diperlukan mekanisme pemecahannya sehingga pemilu Kedepan lebih berkualitas. Ditempat terpisah, Kordinator pengelola program magister tata kelola pemilu Pascasarjana Unsrat Ferry Daud Liando mengatakan bahwa maraknya konflik pasca pemilu maupun Pilkad banyak persoalan yang berhubungan dengan hak pemilih. Kebanyakan gugatan di mk adalah terkait daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

Peserta Dialog serius mengikuti pemaparan narasumber (Foto Suluttoday.com)

”Selama ini ada 3 isu yang menyebabkan suara masyarakat tidak diakomodirnya baik dalam pemilu maupun Pilkada. Pertama tidak Terakomodirnya pemilih dalam daftar pemilih. Mk telah memutuskan bahwa persyaratan pemilij tidak perlu harus terdaftar dalam DPT. Cukup dengan menunjukan tanda pengenal maka yang bersangkutan bisa memilih. Persoalannya belum semua yang memiliki hak pilih itu memiliki KTP,” ujar Liando.

Selain itu, pemerihtah kata Liando, menganjurkan menggunakan surat keterangan atau Suket sebagai pengganti KTP. Namun untuk mendapatkan Suket tidsk semua bisa mendapatkannya. Kemudian masalah lain adalah tidsk semua pemilih yang menggunakan Suket mendapatkan kertas suara karena kehabisan di TPS. Kedua, akses dalam pemberian suara sangat sulit terutama di pemilu. Terlalu banyak parpol dan terlalu banyak calon menyebabkan pemilih kesulitan menentukan pilihannya. Ketiga adanya penghilangan suara pemilih. Penyebabnya karena human error atau karena By disgn.

Dr Sri Nuryanti SI.p.,MA (Foto Suluttoday.com)

Kemudian, human error terjadi karena ketidaktelitian dan kekurangpahaman penyelenggara, sehingga menyebabkan suara tidsk tercatat dalam dokumen. Faktor by disgn karena kesengajaan penyelangara melakukan kecurangan dengan cara mengikanahkan suara pemilih. Ketiga faktor ini kerap menjadi permasalahan dalam setiap kali pemilu atau Pilkada. Suara pemilih harus di jaga, karena pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat. (Amas)

iklan1