Tag: Sulawesi utara

Begini Sikap Saudagar Bugis di Pilkada Sulawesi Utara

Pimpinan KKSS Sulut saat menghadiri MUBES belum lama ini (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara (Sulut) dalam menyikapi momentum politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulut, secara tegas KKSS menyampaikan sikap. Dan tidak mengarahkan organisasi pada praktek afiliasi politik keberpihakan. Hal tersebut disampaikan H. Sudarmono, selaku Bendahara Umum KKSS Sulut, Selasa (22/9/2020) pada Suluttoday.com.

Sikap KKSS dalam Pilkada Sulut, kata Lambertus, dalam helatan politik di daerah nyiur melambai, berbagai komunitas dan elemen masyarakat mulai di dekati dan bahkan ada yang mendekati para kandidat. Melihat gerakan sosial masyarakat tersebut KKSS Sulut

”Kami mencoba menghubungi Petinggi Paguyuban para saudagar Bugis ini terkait Pilkada 9 Desember 2020 nanti, baik untuk Pilgub maupun Pilwako manado. Bahwa KKSS secara kelembagaan di bawah kepemimpinan Pak Liling, Jasman dan H. Sudarmono (KSB KKSS) dengan Penasehat Pak Brig Jend. Basthomy Sanap belum bisa memberikan arahan secara organisatoris. Mengingat hal tersebut belum dibicarakan secara kelembagaan, tapi sebagai warga yang baik tentunya harus turut aktif dalam keterlibatan dalam agenda-agenda politik. Kami hanya bisa menginstruksikan warga KKSS untuk wajib menggunakan hak politiknya dalam hal ini harus memilih,” kata Haji Domo sapaan akrab Sudarmono tegas.

Pria yang juga Ketua KEBUGIS Sulut itu menambahkan bahwa adapun siapa yang akan di dukung masih dalam pembahasan internal KKSS. nanti ada waktunya akan kami sampaikan. Karena sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat terkait sikap politik kami. Semua pasti ada waktunya.

Sementara itu saat dihubungi media, Dewan Penasehat KKSS Sulut yang juga mantan Bakamla Sulut, yang biasa disapa dng panggilan Tomy mengatakan semua saya serahkan kepada pengurus KKSS di daerah di bawah kepemimpinan Liling beserta H. Jasman dan pak Haji domo selaku KSB.

”Jika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan KKSS mendukung calon kandidat tertentu, maka saya dan bahkan kami pengurus KKSS Berlepas diri dari hal tersebut. Intinya hubungi saja ketiga nama tersebut diatas,” ujar Haji Domo.

Untuk diketahui, di Kota Manado sendiri, berbagai dukungan Ormas terhadap Paslon Wali Kota mulai digaungkan. Ada kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Kopiah Karanji yang merupakan perhimpunan warga Kota manado asal Gorontalo, telah menampilkan gelagat mendukung salah satu kandidat. Selain warga asal Gorontalo, ada juga warga asal Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS dimana ada dua sayap penyokongnya yakni Komunitas Warga Toraja (KKT) dan KEBUGIS.

(*/Am)

Senator Djafar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Bersama Keluarga Besar PII Sulut

Berlangsungnya Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dari Senator Djafar (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keterbukaan informasi publik, derasnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial (Medsos) menuntut pemerintah Indonesia terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap adanya ancaman disintegrasi bangsa. Mengambil peran strategis, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI tak henti melakukan edukasi pada masyarakat tentang Empat Pilar Kebangsaan.

Kamis (10/9/2020), bersama Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Djafar melakukan sosialisasi dari agenda MPR RI. Menurut Senator asal Sulut itu internalisasi dan pengamalan akan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika menjadi hal fundamental dalam menjaga keutuhan negara Indonesia.

”Jangan ada kompromi terhadap tindakan intoleransi. Yang perlu ditumbuhkan dan diamalkan sebagai anak bangsa adalah Empat Pilar yang digaungkan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhuneka Tunggal Ika. Persatuan nasional menjadi begitu penting, itu sebabnya kita harus menyuarakan terus nasionalisme. Menyalakannya, lalu mewujudkan dalam tindakan keseharian. Saling menguatkan untuk memajukan negara Indonesia tercinta. Warga Sulawesi Utara, terlebih KB PII Sulawesi Utara menjadi garda terdepan dalam melakukan kebaikan itu,” ujar Djafar tegas.

Penyerahan buku kepada peserta Sosialisasi dari Senator Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

Lanjut ditambahkan mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu menyebutkan kompleksitas tantangan yang melanda Indonesia harus mampu dijawab secara tuntas oleh pemerintah. Salah satu kunci kesuksesan menyelesaikan masalah bangsa yang beragam tersebut adalah dengan melahirkan produktifitas kepada masyarakat. Selain itu, aspek edukasi dan keterlibatan publik juga terus-menerus dikampanyekan pemerintah guna melahirkan kesamaan langkah membangun Indonesia.

”Dari pluralitas masalah yang melanda, di era globalisasi ini pemerintah juga akan punya solusi terhadap berdatangannya masalah sosial. Mari kita menciptakan sinergitas, mendorong partisipasi publik. Kemudian dalam situasi ini pemerintah berada sebagai pioneer. Tak ada pembangunan yang berjalan lancar bila pergerakannya secara sendiri, melainkan harus melahirkan kolektifitas. Perubahan itu akan terlaksana efektif jika dilakukan secara bersama-sama. Sembari kita teguh menjaga Empat Pilar Kebangsaan ini jangan sampai dirongrong,” tutur Djafar menutup.

Foto bersama usai Sosialisasi (Foto Suluttoday.com)

Politisi yang diketahui sukses melahirkan kejayaan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada beberapa tahun silam ini mengajak semua elemen masyarakat kompak melahirkan kesadaran berfikirnya demi kemajuan bersama. Indonesia, tambahnya akan makin maju ketika apa yang dilakukan pemerintah mendapat support secara ekstra dan aktif dari masyarakat.

(*/Amas)

Legislator PSI Manado: Prof Paula Sosok Keibuan dan Bersahaja

Jurani Rurubua, Ketua PSI Manado dan Harley Mangindaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kehadiran Prof. Jelyeta Paulina Amelia Runtuwene di kancah politik memberi warna tersendiri. Dimana JPAR begitu Julyeta akrab disapa menjadi calon Wali Kota Manado yang berpasangan dengan Dr. Harley A.B. Mangindaan, sebagai calon Wakil Wali Kota Manado berposisi seperti magnet di tengah gempuran gelombang demokrasi di Kota Manado.

Menurut Jurani Rurubua, Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kehadiran JPAR akan memberi dampak politik terhadap konstalasi perpolitikan di Pilwako Manado 2020. Betapa tidak, calon Wali Kota Manado yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Manado itu dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin di Kota Manado.

”Dari kepribadian seorang Ibu Pula tergambar beliau seorang pemimpin yang unggul. Punya kualitas dan wawasan yang luas. Tentu beliau punya segudang pengalaman tentang kepemimpinan. Modal sebagai calon Wali Kota Manado dengan pengalaman yang tidak sedikit membuat masyarakat akan memilih PAHAM (Paula-Harley) sebagai paslon Wali Kota Manadoaa,” ujar Jurani, legislator Dapil Singkil-Mapanget ini, Selasa (8/9/2020).

Tidak hanya itu, politisi vokal yang begitu akrab dengan para jurnalis itu menyebut JPAR sebagai potret perempuan keibuan dan bersahaja. Potensi tersebut makin menguatkan JPAR dalam memimpin Kota Manado kedepan karena akan berkolaborasi dengan Harley Mangindaan yang notabenenya sebagai mantan Wakil Wali Kota Manado. Jurani mengatakan penataan Kota Manado kedepan membutuhkan pemimpin yang punya program jelas dan pro rakyat.

”Pengalaman memimpin, kemudian sikap keibuan dan bersahaja dari seorang Prof Paula memberi optimisme bahwa Manado kedepan makin maju lagi. Eksistensi JPAR makin kuat lagi karena berdampingan dan berkolaborasi dengan Bang Harley Mangindaan. Saya menilai duet PAHAM ini sangat unggul, disukai masyarakat karena memiliki program yang jelas-jelas berpihak pada masyarakat kecil,” tutur Jurani yang juga Wakil Ketua PSI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut Desak Pemprov Sediakan Rumah Sakit Khusus Pasien COVID-19

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilainya belum mengalami penurunan signifikan dalam penanganannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, cara penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi pemerintah. Aktivis vokal itu menyarankan agar pemerintah Sulut mengadakan Rumah Sakit (RS) sendiri dalam hal perawatan pasien COVID-19.

”Penanganan pasien COVID-19 harus lebih tegas lagi. Itu sebabnya kami menyarankan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk menyediakan rumah sakit sendiri yang merawat pasien COVID-19. Jangan memakai rumah sakit umum lainnya yang dalam satu bangunan di dalamnya ada pasien umum dan pasien COVID-19. Kalau pelayanannya satu pintu, agak sukar kita mengatasi dan menghindari penularan COVID-19,” ujar Runtuwene, Selasa (2/9/2020).

Tambahnya lagi bahwa Walhi Sulut desak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyiapkan rumah sakit yang hanya menangani pasien COVID-19. Runtuwene menyebut kita kehilangan 100 nyawa dokter salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah secara nasional masih belum memisah Rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus Covid-19.

”Hal ini penting karena, kami melihat dilapangan meskipun sudah disediakan ruang isolasi buat pasien covid, namun akses masuk pintu RS dan pintu keluar RS masih tetap disatukan, hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kita memerangi virus yang sangat berbahaya ini. Dari data dokter-dokter yang gugur kebanyakan bukan dokter yang menangani pasien COVID-19, artinya penularan virus di rumah sakit aktif terjadi.

Runtuwene menyebut Pemerintah Sulut harus berani memisahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, misalnya 60% rumah sakit untuk umum dan 40% untuk pasien COVID-19. Alasanya jelas kurva grafik positif di Indonesia masih belum turun. Sementara kita, lanjut Runtuwene, diperhadapkan pada kehidupan yang kembali bebas. Menjadi tanggungjawab pemerintah menyelesaikan masalah ini, jangan korbankan rakyat dengan tidak memikirkan kebijakan normal baru yang begitu bebas ini.

”Kita juga memprediksi, jika vaksin direalisasikan beberapa bulan depan. Maka kita masih punya waktu 6 bulan berhadapan dengan COVID-19, sehingga itu perlu antisipasi di daerah Sulawesi Utara agar pemerintah memisahkan rumah sakit umum dan rumah sakit yang khusus menangani soal COVID-19,” tutur Runtuwene menutup.

Bersama Masyarakat Talaud, Senator Djafar Sosialisasikan RUU Daerah Kepulauan

Pemaparan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bertempat di ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (31/8/2020), Senator Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI yang didampingi Bupati Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut bersama Wakil Bupati, Moktar Parapaga, menyampaikan sosialisasi terkait Rancana Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Menurut Djafar yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu, RUU dinilai sangat penting diperjuangkan. Tak hanya itu, topangan dan masukan masyarakat Kepulauan Kabupaten Talaud dikatakan Djafar sangat penting. Di harapan ratusan masyarakat, Djafat berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar diakomodir dalam RUU tersebut.

”Luar biasa apresiasi pemerintah daerah Kepulauan Talaud, dan juga masyarakat. Kegiatan ini selain saya mau memaparkan inti dari RUU Daerah Kepulauan, tentu kami berharap masukan dan juga pembobotan disampaikan masyarakat. Tentu bertujuan agar RUU ini kedepan menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi, mengakomodir semua masukan warga Kepulauan. Saya berjuang sampai RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujar Senator Djafar.

Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) yang disambut kedatangannya, penuh antusias warga Talaud dan pemerintah daerah itu menyampaikan kegembiraannya. Djafar menyebut kesungguhan masyarakat di perbatasan untuk mendorong RUU dipercepat menjadi UU begitu terlihat. Politisi vokal ini menyampaikan apresiasinya atas sejumlah masukan yang disampaikan perwakilan masyarakat.

Senator Djafar bersama Bupati, Wakil Bupati Talaud dan Ketua DPRD Talaud (Foto Istimewa)

”Tentu saya berbangga, bercampur gembira bisa kembali bertemu masyarakat Kabupaten Talaud. Saya datang dengan agenda negara, tidak sekedar menjaring aspirasi begitu saja, lantas saya mengabaikan apa saja masukan-masukan luar biasa dari masyarakat ini. Melalui kesempatan berbahagia ini, saya berterima kasih atas support masyarakat Talaud terhadap RUU Daerah Kepulauan. Tergambar jelas kegembiraan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan impian mereka dalam RUU ini, doakan saya dan saya akan perjuangkan ini di DPD RI,” kata Djafar menutup.

Selain itu, Bupati Elly yang didampingi Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Talaud, anggota DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim Kepala Kemenag, tokoh adat, tokoh masyarakat menyampaikan kebanggaannya terhadap kepedulian Senator Djafar. Menurut Elly sosok Djafar menjadi energi baru warga Sulawesi Utara di DPD RI, sehingga demikian Elly juga mewakili warganya memberi doa dan support untuk kelancaran perjuangan Senator vokal ini di DPD RI.

”Kami merasa bangga mendapat kunjungan Senator Djafar Alkatiri, dan sangat memberi apresiasi atas perjuangan RUU Kepulauan. Terutama Kepulauan Talaud yang sudah masuk tahap pembahasan di Prolegnas. Doa kami semua warga Talaud dan pemerintah daerah agar Senator Djafar diberi kemudahan dalam memperjuangkan aspirasi dan saran-saran yang disampaikan masyarakat perbatasan,” tutur Elly.

Suasana berlangsungnya tatap muka Senator Djafar dan masyarakat (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiatif DPD RI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan di daerah, terutama daerah kepulauan juga menjadi hal pokok dalam RUU tentang Daerah Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan bisa menjawab persoalan pembangunan yang dialami oleh 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan. Sebenarnya DPD RI telah menyiapkan 4 RUU usulan DPD RI yang diakomodir agar masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Tetapi berdasarkan pada Tata Tertib DPR, UU yang beririsan atau sama dengan usulan DPR RI dan Pemerintah, secara otomatis menjadi RUU usulan DPR RI dan Pemerintah.
Sehingga menyisakan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai usulan DPD RI yang masuk RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. 4 RUU tersebut adalah : 1. RUU tentang Daerah Kepulauan (Inisiatif Komite I menjadi usulan DPD RI) 2. RUU tentang Energi Terbarukan (sama dengan usulan DPR) 3. RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (sama dengan usulan DPR) 4. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (sama dengan usulan DPR) Pada prolegnas 2019-2024, terdapat 287 RUU yang diusulkan. Pemerintah mengajukan 83 RUU, DPR sebanyak 148 RUU, dan DPD mengusulkan 56 RUU.

Tetapi dari 287 RUU mengerucut menjadi 245 RUU karena ada RUU yang diusulkan saling beririsan. Ruang lingkup Undang-undang tentang Daerah Kepulauan meliputi : 1. Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan 2. Urusan pemerintahan 3. Pendanaan daerah 4. Pembangunan Daerah 5. Masyarakat daerah Kepulauan 6. Pengelolaan dan pemanfaatan PPKT ; dan 7. Partisipasi masyarakat Daerah Kepulauan yg dimaksud dan disebutkan dalam RUU ini adalah 8 Daerah Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan, yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Provinsi dan Kabupaten/kota Kepulauan.

Bupati Talaud dan Senator Djafar Alkatiri begitu akrab (Foto Istimewa)

Syarat itu antara lain, 1. Memiliki karakteristik daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Kepulauan secara geografis (wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan). 2. Beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya 3. Untuk Provinsi Memiliki 1/5 (satu per lima) jumlah daerah Kabupaten/Kota kepulauan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda, dan untuk Kabupaten/kota kepulauan memiliki paling sedikit 2 (dua) kecamatan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda. Provinsi Sulawesi Utara termasuk 8 provinsi yang memenuhi syarat sebagai Provinsi Kepulauan dalam lampiran RUU tentang Daerah Kepulauan, yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Provinsi Maluku 8. Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan yang masuk dalam kabupaten/kota kepulauan di provinsi Sulawesi Utara adalah, : 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) 3. Kabupaten Minahasa Utara Dalam RUU tentang Daerah kepulauan diatur penguatan kewenangan Provinsi dan kabupaten/Kota Kepulauan yang meliputi : 1. Pendidikan dan Pendidikan tinggi 2. Kelautan dan Perikanan 3. Kesehatan 4. Perhubungan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan antar pulau dalam skala besar.

7. Ketenagakerjaan untuk pendanaan Daerah Kepulauan bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Dana khusus Kepulauan 4. Dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini.

(*/Bung Amas)

iklan1