Tag: sultan udin musa

Pelantikan Pengurus Cabang SI Mitra, Sumendap Minta Jaga Persatuan

James Sumendap ketika sambutan (Foto Suluttoday.com)

James Sumendap ketika sambutan (Foto Suluttoday.com)

MITRA, Suluttoday.com – Dewan pengurus wilayah syarikat islam provinsi sulawesi utara (rabu 27 januari) melantik Dewan pengurus cabang Syarikat Islam Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Ketua Dewan Pengurus Wilayah SI Sulut H. Sultan Udin Musa dalam sambutan pelantikan mengatakan.

“Syararikat Islam yang lahir dari saudagar Islam adalah ormas Islam yang mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Indonesia oleh sebab itu Syarikat Islam juga harus berperan dalam membangun bangsa dan daerah dimana syarikat islam ada,” ujar Udin Musa.

Sementara kepala kantor Agama Kabupaten minahasa Tenggara H Kyai Demak mengatakan “serangan idiogi asing dalam tatanan hidup maayarakat Indonesia perlu kita waspadai sebab Indonesia sebagai negara Pancasila sudah merupakan harga mati, oleh sebab itu syarikat islam yang nota bene adalah organisasi keagamaan yang besar harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI yang adalah bagian hidup berbangsa dan bernegara”.

Pengurus SI Mitra dan SI Sulawesi Utara saat foto bersama Bupati Sumendap (Foto Suluttoday.com)

Pengurus SI Mitra dan SI Sulawesi Utara saat foto bersama Bupati Sumendap (Foto Suluttoday.com)

Bupati mitra james sumendap dalam sambutan mengharapkan Syarikat islam mitra harus menjadi teladan bagi umat, mari kita jaga persatuan dan satukan perbedaan sebab perbedaan itu indah bagikan pelangi sementara persatuan adalah kekuatan yang dapat membawa kita pada cita cita bangsa.

“Pengurus Syarikat islam cabang mitra Artly Kountur, S Sos mw. Mengatakan Syarikat islam kabupaten minahasa Tenggara akan menjadi ormas islam yang akan terus berada dengan pemerintah daerah, sebab kami menyadari bahwa organisasi keagamaan syarikat islam ini lahir dan dibesarkan dalam negara kesatuan yang majemuk sehingga syarikat islam juga harus berperan dalam membangun kehidupan saling menghargai serta toleransi antar sesama umat,” tutup Kountur .(Jemmy K)

Pelayanan Buruk, Damopolii Ajak Masyarakat Selamatkan Manajemen Batik Air

Syachrial Damopolii bersama Lukman Wakid dan Sultan Udin Musa (Foto Suluttoday.com)

Syachrial Damopolii bersama Lukman Wakid dan Sultan Udin Musa (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Praktek yang menyusahkan para pengguna jasa penerbangan ternyata sering dilakukan PT Lion Air, komplein dan ”kecaman” bagi mereka adalah hal yang biasa. Lihat saja, kejadian yang dilakukan pihak manajemen Batik Air, 7 mei 2016 belum lama ini, sudah tau salah karyawan Batik Air masih saja berkelit.

Menurut pernyataan Drs Syachrial Damopolii, warga Sulawesi Utara (Sulut) yang juga mantan ketua DPRD Sulut saat mereka dibatalkan keberangkatannya dari Jakarta ke Manado, karyawan Batik Air masih menantang pihaknya saat dirinya bersama 3 rekanya melayangkan protes.

”Iya memang sangat keterlaluan, saat kami menyampaikan protes malah kami ditantang pihak Batik Air. Pertama mereka menyebutkan kalau kita berempat akan diberangkatkan ke Manado dengan pesawat Batik Air untuk penerbangan berikutnya, tapi ternyata kita dibohongi. Malah diminta membayar lagi tiket, sementara tiket dan boarding kami sudah dirobek, itu berarti kami harus diberangkatkan. Kami minta pertanggungjawaban mereka, tapi sampai saat ini tidak ada niat baik dari mereka. Mari kita selamatkan manajemen Batik Air,” ujar Damopolii, Sabtu (4/6/2016).

Lanjut disampaikannya dengan kondisi sembrautnya manajemen pihak penerbangan Lion Air dirinya meminta lembaga berwenang memberikan pembinaan dan sanksi atas tindakan tidak wajar yang dilakukan Batik Air yang merugikan dirinya bersama tiga rekan lain (Sultan Udin Musa, Lukman Wakid dan Subur Rianto).

”Begitu memiriskan, perusahaan besar tapi manajemennya sangat amatiran dan tidak profesional. Kami minta Menteri mengevaluasi Batik Air dan berikan sanksi segera agar tidak memakan banyak korban, hal ini tidak selaras dengan semangat pembangunan yang digelorakan Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk adnimistrasi Batik Air kami minta untuk direformasi, harus bersihkan ini dari konspirasi jahat karyawan,” tutur Damopolii.

Ditempat terpisah, Reiner Omyet Ointoe budayawan Sulut saat diminta tanggapan akan upaya Somasi yang dilakukan Syachrial Damopolii Cs terhadap Batik Air, ikut memberikan dukungan. Menurut Reiner yan juga penulis buku itu, langkah yang ditempuh Damopolii sudah tepat agar kedepan kasus serupa tidak terjadi lagi.

”Saya kira itu langkah tepat, karena keteledoran dan tidak profesionalnya pihak penerbangan Lion Air sudah bukan lagi rahasia umum. Ini mungkin akumunasinya, dan langkah ini kami harapkan membawa dampak positif untuk perubahan manajemen Batik Air kedepannya, bagaimanapun itu masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan menghendaki yang terbaik untuk dunia penerbangan di Indonesia. Semoga usaha ini berjalan lancar,” papar Reiner yang sering menjadi narasumber dalam dialog-dilog dan seminar di Sulawesi Utara ini tegas.

Sekedar diketahui, Syachrial adalah penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6272 dari Jakarta tujuan Manado. Yang dibatalkan keberangkatannya dan diduga hal ini terjadi karena tidak profesionalnya pihak Batik Air.(Amas)

Sidang Elly, Ketua DKPP: Mantan Narapidana Sebaiknya Diloloskan

Elly Lasut saat mengikuti Sidang DKPP (Foto Ist)

Elly Lasut saat mengikuti Sidang DKPP (Foto Ist)

MANADO – Ketua DKPP RI Jimly Ashidiqie menyatakan, mantan narapidana sebaiknya diloloskan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang mengijinkan. Hal tersebut disampaikan Jimly dalam sidang DKPP yang diadukan Dr Elly Engelbert Lasut bersama Sultan Udin Musa SH terhadap KPU dan Bawaslu Sulut Sabtu (28/11/2015) di ruang sidang DKPP.

“Sebaiknya diloloskan. Biar rakyat saja yang memilih,” ujarnya.

Dalam sidang yang dihadiri enam anggota DKPP itu, E2L dan Musa meminta DKPP untuk menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap para teradu satu sampai teradu lima yakni Ketua KPU Sulut Yessi Momongan, anggota KPU Ardiles Mewoh, Vivi George, Zulkifly Golonggom dan Fachrudin Noch yang dinilai telah melawan hukum, melampaui kewenangan dan diskriminatif karena telah tidak meloloskan E2L.

“Tindakan Momongan Cs ini sangat jelas telah melanggar pasal 28J ayat 2 UUD 1945,” ucap Musa dalam persidangan.

Sedangakan teradu enam, tujuh dan delapan yakni Bawaslu Sulut masing-masing Herwyn Malonda, Johni Suak dan Musa telah melawan hukum dan bertindak diluar kewenangan. Dalam pembelaannya di persidangan, Momongan mengatakan pihaknya tidak pernah menyatakan bahwa Dr Elly Lasut dan David Bobihoe sebagai pasangan calon tapi baru bakal calon. Pernyataan ini langsung ditanggapi Sultan Udin Musa dengan memperlihatkan bukti berupa surat dan undangan yang menulis bahwa Dr Elly Lasut da David Bobihoe Akib adalah pasangan calon.

“Dalam persidangan saja Anda masih mau berdusta. Ada apa ini?,”ujar Udin Musa. Dalam sidang tersebut, ketua DKPP Jimly Ashidiqie pun menegur KPU Sulut karena tidak diundangnya pasangan calon atau tim pemenangan saat pengumuman yang menyatakan E2L TMS. “Itu tidak boleh. Konfrensi pers itu bukan urusan Anda. Anda harus menyampaikan ini kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Setelah mendengarkan pengadu dan teradu menyampaikan permasalahannya, sidang ditunda hingga 2 Desember mendatang dengan agenda putusan sidang.(Amas)

Terkait Keberatan Elly Lasut, Hari Ini DKPP Gelar Sidang

Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

Elly Lasut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut), sebelum dilakukan pencoblosan 9 Desember 2015, diakui cukup ”ramai” dengan adanya gugat-menggugat. Terutama yang diakibatkan atas keputusan penyelenggara Pemilu yang membuat bakal calon kepala daerah merasa dirugikan, akhirnya terus mengalir proses saling lapor.

Salah satunya, Dr Elly Engelbert Lasut, ME (E2L), bakal calon Guberbur Sulut yang belum lama ini dianulir KPU Sulut dengan alasan masih bebas bersyarat, ternyata ”menjadi masalah” saat ini. Lihat saja, pasca di TMS kan oleh KPU Sulut dan Bawaslu Sulut sebagai Calon Gubernur Sulut, Elly Lasut ternyata telah melaporkan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pilkada tersebut di DKPP. Atas laporan E2L bersama Sultan Udin Musa SH tersebut, siang ini DKPP mulai menyidangkan.

“Sidang dimulai jam 1 di lantai 5 DKPP. Saya bersama pak Elly sebagai pengadu. Dan teradu semua komisioner KPU Sulut dan Bawaslu Sulut,” ujar Musa saat diwawancarai Suluttoday.com.

Dalam aduan tersebut dijelaskan Musa, teradu satu sampai teradu lima dalam hal ini KPU telah melawan hukum, melampaui kewenangan dan diskriminatif karena telah tidak meloloskan E2L.

“Tindakan Momongan Cs ini sangat jelas telah melanggar pasal 28 ayat 2 UUD 1945,” tutur Musa yang juga mantan anggota DPRD Kota Manado dua periode ini tegas.

Sedangakan teradu enam, tujuh dan delapan yakni Bawaslu Sulut telah melawan hukum dan bertindak diluar kewenangan karena mengeluarlan SK nomor 2/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 keputusan yang menyatakan apa yang dilakukan KPU Sulut sudah sesuai perundang-undangan. (Amas)

Wah, Asyik DKPP Putuskan Imba Tidak Bermasalah

Jimmy Rimba Rogi (Foto Suluttoday.com)

Jimmy Rimba Rogi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com- Sidang gugatan yang dilaporkan Arif Darea terhadap putusan KPU dan Panwaslu Manado yang menetapkan Jimmy Rimba Rogi akhirnya terbantahkan sudah. Informasi yang didapat wartawan menyebutkan DKPP telah menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan Panwaslu dan KPU Kota Manado tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya, terkait penetapan Jimmy Rimba Rogi yang akrab disapa Imba sebagai calon Wali Kota Manado yang diusung Partai Golkar, PAN, PPP ini.

”Hasil pleno DKPP tadi, Panwaslu dan KPU Manado dinyatakan telah menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku dalam penetapan Jimmy Rimba Rogi sebagai calon Wali Kota Manado,” kata politisi Golkar, Sultan Udin Musa yang mengikuti sidang Pleno DKPP di Jakarta, ketika dihubungi via telepon, Rabu (11/11/15).

Sementara itu ditempat terpisah, ketua KPU Manado, Eugenius Paransi ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa, memang benar DKPP memutuskan penetapan Imba telah memenuhi ketentuan, maka surat rekomendasi Bawaslu tidaklah mendasar. ”Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan. Tapi kalau keputusannya seperti itu, berarti rekomendasi Bawaslu gugur,” ujar Paransi, sembari mengatakan jika dirinya sedang dalam perjalanan ke Bandara Sam Ratulangi untuk berangkat ke Jakarta.(Jimmy)

iklan1